Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan kode etik sebagai salah satu syarat dari profesionalisme tampaknya tidak begitu dilibatkan dalam praktek sebuah profesi. Kode etik yang telah disusun dengan sistematis tampaknya hanya akan menjadi sekedar kebanggaan bagi sebuah profesi guna lebih menempatkan dirinya di posisi yang baik di mata masyarakat yang dilayaninya. Hal ini semata-mata terjadi karena kode etik itu hanya sekedar dokumen suci yang hanya sekali dibuat tanpa disentuh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tengah melanda dunia perpustakaan di Indonesia. Hanya segelintir pustakawan bahkan kepala perpustakaan yang mengetahui keberadaan kode etik pustakawan yang dibuat oleh ikatan Pustakawan Indonesia Padahal seorang kepala perpustakaan adalah figur seorang pemimpin, yang dapat ditiru pikiran, ucapan dan tindakannya oleh para. stafnya. Jika kepala perpustakaan tidak mengetahui kcberadaan kode etik itu, bagaimana dia dapat nienjalankan perpustakaannya sambil menjajarinya dengan pertimbangan-pertimbangan etis ? Dalam skripsi ini, akan coba dikemukakan secara garis besar mengenai bagaimana para kepala perpustakaan menyikapi keberadaan kode etik pustakawan tersebut menurut cara pandangnya sendiri. Dari pandangan para kepala perpustakaan inilah, dapat diperoleh satu sikap utama dalam memandang kode etik pustakawan itu sebagai bagian utama dari profesi pustakawan. Skripsi ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik kode etik pustakawan yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, namun skripsi ini mencoba untuk membuka jalan baru bagi siapapun untuk mengerti dan mengakui keberadaan kode etik pustakawan. Skripsi merekam pendapat murni dari sepuluh kepala perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi penyempurnaan kode etik pustakawan di Indonesia di masa yang akan datang.

---

"

"Kalau saja tokoh pers nasional yang jasa-jasanya dikenang kembali pada hari Pers Nasional 9 Februari menyaksikan suguhan media massa kita, hampir pasti mereka akan terperangah dan berujar Astafirullah mengapa nian acara TV kita semakin berani dan seronok. Karena ia tampil miskin busana, sang pusar kemana-mana. TV berlomba menaikkan rating dengan mengumbar nafsu menuai birahi mengendus sensasi. ...."

"APPRI sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan PRdi I ndonesia telah mengeluarkan sebuah kode etik yangberfungsi sebagai aturan main anggotanya . Adanya sanksiseharusnya membuat anggota APPRI mematuhi dan menerapkankode etik yang ada, sehingga untuk masa yang akan datangindustriPR dapat berkembang dengan baik dan benar.Penelitian ini melihat bagaimana perusahaan PRyang tergabung da l am APPRI melihat keberadaan dan pentingnyakode etik bagi mereka.Tipe penelitian ini adalah deskriptif denganmetode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukandengan wawancara terfokus (focused/depth interview) yangmenghasilkan data dalam bentuk pernyataan yang bersifatanalitis terhadap kode etik APPRI.PEmelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun APPRItelah memiliki kode etik 1 kode etik tersebut belum memilikiperan yang berarti. Kesadaran akan keberadaan danpentingnya kode etik sudah ada.dalam diri responden tetapipenerapannya belum sepenuhnya dilakukan. Pertama 1 karenastruktur organisasi APPRI belum lengkap; kedua 1 tidak adapen jelasan yang r i nci menqenai isi kode etik; dan ketiga 1kesadaran moral dalam di ~i anggota seringkali dikalahkanoleh kepentingan .finansial perusahaan.Kode Etik Profesional APPRI merupakan terjemahandari kode etik-kode etik yang dipakai di Inggris 1 danmasih memerltikan pen jelasan atau interpret.asi t erhadapmasing-masing pasal yang harus disesuaikan dengan situasidan kondisi industri PR di Indonesia .Keberhasilan mencaaai tujuan-tujuan yang telahdicanangkan oleh APPRI dapat terwujud bila APPRI melakukanpembenahan dalam organisasi terutama dalam menyusun rencanakerja atau program kegiatan 1 dan semua anggota mematuhidan menerapkan kode etik. Melalui i tu semua profesionalismedapat terbentuk ·dan industri PR dapat . berkembangmaju."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Artikel ini menjelaskan mengenai penegakan kode etik kedokteran yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etik oleh dokter yang terjadi di rentang tahun 1980-an. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah pedoman yang disusun bagi dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dengan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan selalu terbuka celah bagi seorang dokter untuk melakukan tindakan yang melanggar pedoman tersebut. Dalam penelitian kali ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh dokter Gunawan Simon dari Bandung pada tahun 1984-1987. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengobati pasien dengan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan memberikan obat hasil racikan sendiri yang belum teruji secara ilmu kedokteran kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam KODEKI yang saat itu berlaku. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah pemberhentian keanggotaan dan pencabutan izin praktik oleh IDI dan MKEK sebagai lembaga yang berwenang. Menurut penulis, Depkes, IDI dan MKEK sudah menerapkan upaya sebaik-baiknya, namun sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada dokter-dokter lainnya di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penelitian ini mengangkat berita dan artikel dari surat kabar yang terbit antara tahun 1984-1987. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi penegakan etik kedokteran berdasarkan KODEKI oleh Depkes, IDI dan MKEK pada tahun 1984-1987.

---

This article describes the enforcement of the medical code of ethics that was carried out on cases of ethical violations by doctor that occurred in the 1980s. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) is a guideline that prepared for doctors in carrying out their duties. However, with the enactment of the Indonesian Medical Code of Ethics, there will still be a possibility to a doctor to violate the guidelines. In this study, the violation was carried out by doctor Gunawan Simon from Bandung in 1984-1987. The Violations committed were treating patients with treatment methods that are not in line with the rules of medical science and giving patients their own concoction of medicine that have not been tested by medical science. This action was a violation of the provisions of the KODEKI at that time. The main focus of discussion in this study is enforcement efforts carried out by the government through the Ministry of Health, the Indonesian Doctors Association (IDI), and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK). The penalty given for such violations are termination of the membership and cancellation of practice licenses by IDI and MKEK as authorized institutions. According to the author, the Ministry of Health, IDI and MKEK have implemented their best efforts, but the penalty given have not been firm so that they do not have a deterrent effect to other doctors in the following years. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes. In the heuristic process, this study picks up news and articles from newspapers published between 1984-1987. The aim of this study is to find out how successful the implementation of medical ethics enforcement based on KODEKI by the Ministry of Health, IDI, and MKEK was in 1984-1987."