Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modal bagi suatu usaha merupakan kunci meraih kesuksesan, namun sumber modal yang tersedia tidak diperuntukan bagi perusahaan pada tahap awal perkembangan. Sebagai jawaban atas kebutuhan modal bagi perusahaan yang baru berkembang, hadir pembiayaan utang ventura (venture debt) yang merupakan versi hibrida dari pembiayaan ekuitas dan kredit. Namun sayangnya utang ventura belum dipraktikan secara masif di Indonesia, hal ini terjadi salah satunya karena ketiadaan regulasi maupun panduan dari otoritas terkait mengenai penyelenggaraan utang ventura di Indonesia. Skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian skripsi menyimpulkan bahwa utang ventura merupakan pembiayaan yang efisien, yang bertujuan untuk mengurangi dilusi kepemilikan dengan memperpanjang landasan arus kas perusahaan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan nilai valuasi lebih tinggi. Pada praktiknya di Indonesia, utang ventura menggunakan regulasi Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pembiayaan. Namun kedua pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan praktik utang ventura karena terdapat perbedaan karakteristik antara utang ventura dengan jenis-jenis kegiatan usaha dalam kedua regulasi tersebut. Jika dibandingkan dengan India, penerapan utang ventura di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan yang ditinjau dari pengaturan dan penyelenggaraannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan otoritas terkait dapat menyediakan regulasi maupun panduan khusus yang mengatur mengenai utang ventura di Indonesia, agar tidak dipersamakan dengan modal ventura maupun kredit perbankan, sekaligus untuk menghindari risiko-risiko yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian utang ventura di kemudian hari.

---

Capital for a business is the key to success, but most of capital sources is not available for an early-growth stage company (startup). Venture debt emerge as a preferred funding option for those companies with a form of financing that lies at the intersection of venture capital and traditional debt. Unfortunately, venture debt has not been practiced massively in Indonesia due to the absence of regulation and guidelines from the relevant authorities regarding the implementation of venture debt. This thesis uses normative juridical form of research with descriptive type dan qualitative method. The results of this study concluded that venture debt is an equity efficient way to raise money: it limits equity dilution by prolonging runways and allowing entrepreneurs and investors to raise equity at the next funding round at a higher valuation. Venture debt implementation in Indonesia uses the regulations of Venture Capital Companies and Financing Companies. However, these regulations unable to accommodate the needs of venture debt in practice, due to the differences between venture debt characteristics and business activities characteristics regulated under those regulations. India and Indonesia have some similarities and differences in venture debt implementation and arrangement. Thus, suggestions to relevant authorities to provide specific regulations and guidelines governing venture debt in Indonesia, so that venture debt not equated with venture capital or bank credit and to avoid risks that could harm any parties involve in future venture debt contracts. "

"Pengaruh dari corporate governance dilihat dri jumlah dewan direksi, komposisi dewan direksi masa jabatan, ukuran perusahaan.Penelitian menggunakan kuantitatif dengan data sekunder dan menggunakan metode regresi panel dengan menggunakan sofiware statistic.Hasil yang diperoleh ada hubungan corporete governance signifikan mempengaruhi struktur model perusahaan, apppppppppppppppakah bersumber hutang atau model intern."

"Extreme poverty continues to afflict the world, and it requires urgent action. Social innovation can be the driving force to spark change and to find common ground for shared value creation, particularly when it is directed at low-income markets. Leading companies have recently developed innovative forms of social innovation by combining three elements, the concept of shared value creation, the theory of the fortune at the bottom of the pyramid, and a corporate social entrepreneurship approach, which they use to enter low-income markets by helping to solve global challenges while simultaneously generating profits.The book identifies the main forms of social innovation : social business models, social products and social communication strategies. Further, it shows how companies can successfully implement social innovation and presents new forms of social business models that can be used to target low-income markets. Finally, the book presents key success factors related to the social product innovation process and corresponding communication."

"Law is frequently illustrated as something inconvenient and tends to perceive as contra productive against business principles which rely on speed and accuracy. But business requires legal assurance. regulation or law deriving from the Act or bearing as contractual consequence will be a compass for businessmen in running secure business and safe. Legal advice or legal opinion in business activities have been grounded by laws consist of prevailing rules and arrangement of existing transaction, also how to bind agreement reached by contract or into a comprehensive agreement which will give optimum protection for every business actor."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."