Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Studi ini bertujuan untuk mencari chanel yang menghubungkan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari sektor manufaktur, sektor nonmigas dan semua sektor ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Kausalitas Granger. Tes ini akan dilaksanakan dalam kerangka kointegrasi dan vektor model koreksi kesalahan. Temuan menunjukkan bahwa ada kausalitas satu arah dari FDI terhadap PDB, namun, ekspor dan investasi domestik tidak dapat diperlakukan sebagai chanel di mana FDI bisa menguntungkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penting lain menegaskan bahwa ada kausalitas dari PDB untuk FDI di Indonesia, di mana ekspor dan domestik dapat diperlakukan sebagai chanel yang menghubungkan antara PDB ke FDI. Hasil ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah Indonesia, seperti pemerintah harus fokus pada ekonomi domestik ketimbang promosi ekspor, mengelola stabilitas makroekonomi dan memberikan perhatian pada ekspor dan investasi dalam negeri untuk menarik FDI.

---

This study investigates various channels through which FDI could benefit economic growth in Indonesia from manufacture sector, non-oil sector and all economic sectors in Indonesia by using Granger Causality approach. This test will be implemented within a cointegration framework and vector error correction model. The findings show that there is a unidirectional causality from FDI to GDP, however, export and domestic investment cannot be treated as the channel through which FDI could benefit economic growth in Indonesia. Another important result confirms that there is causality from GDP to FDI in Indonesia, thus export and domestic investment can be treated as the passage. These findings have important policy implications such as the Indonesia government should focus in domestic economy rather than exports promotion; manage the macroeconomic stability and give attention in exports and domestic investment to attract FDI."

"Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions."