Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fiscal and monetary policies; collection of articles"

"Program IMF Tahun 1997-2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, di mana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing-masing kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama adalah beralih dari sistem kurs devisa tetap ke sistem kurs devisa mengambang. Kedua, mengganti jangkar kebijakan moneter dari mempertahankan stabilisasi kurs devisa tetap menjadi target inflasi inti (inflation targeting). Ketiga, mekanisme operasional kebijakan moneter BI adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkannya sendiri. Keempat, merubah cara pembelanjaan defisit anggaran dari maksimasi pinjaman lunak dari sumber resmi (ODA) ke penjualan SUN ke pasar komersil baik di dalam maupun di luar negeri maupun menjual asset negara, termasuk BUMN. Kelima, menggunakan disiplin anggaran dan disiplin berutang Uni Eropa. Keenam, memberikan status independen bagi BI dan melarangnya untuk membelanjai defisit APBN. Kebijakan stabilisasi perekonomian yang telah dijalankan tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini."

"Jumlah penelitian yang melakukan observasi terhadap bagaimana otoritas moneter dan fiskal berinteraksi sudah banyak, bahkan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ? penelitian tersebut menemukan konsensus akan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal dan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi kerugian kesejahteraan secara total. Namun, belum ada penelitian yang mencari tingkat optimal dari kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan interaksi kedua kebijakan tersebut. Dalam model teori permainan nonkooperatif, skripsi ini menggunakan fungsi kerugian dari kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, dan dari kebijakan fiskal yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumennya, sebagai imbal hasil dari masing ? masing otoritas. Secara umum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah actual masih berada pada titik non ekuilibrium nash (nash equilibrium) dan non ekuilibrium pareto (pareto equilibrium). Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan masih dapat diperbaiki, terutama pemerataan pengeluaran pemerintah sepanjang tahun, seperti perbaikan penyerapan anggaran pemerintah pada kuartal kedua dan menurunkannya di kuartal ketiga, serta menurunkan tingkat suku bunga SBI.

---

Researches on how monetary and fiscal authority interact and should interact have been abundant, even in Indonesia. One consensus that converges from those researches is the importance of coordination between monetary and fiscal authority to have optimal inflation rate and economic growth and minimize welfare loss. What had not yet been observed is the optimal level of the monetary and fiscal policy in regards of monetary and fiscal policy interaction, which is the focus on this research paper. In non - cooperative game theory model, we used loss function of monetary policy which uses SBI rate as its instruments, and fiscal policies with government spending as its tools, as the payoff for each authority. In general, the result shows that the actual SBI rate and government expenditure yielded in non ? Nash Equilibrium and non - Pareto Equilibrium. Thus, there is much room to improve the policies, especially smoothing of government expenditure throughout the year, i.e. improving the government expenditure absorption in the second quarter and moderating it in the third and fourth quarter, and lowering the SBI rates."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kebijakan fiskal berupa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham di Indonesia periode 2015 s.d. 2019. Selanjutnya dalam uji pengaruh secara parsial, pendapatan negara dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Temuan lainnya adalah, bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan metode analisis dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of fiscal and monetary policies projected by variables of state revenue income, government spending, inflation rates, and interest rates on the projected rate of return on stocks in Indonesia through returns or returns on the JCI. The data used is secondary data taken from various source in the form of monthly data from 2015 to 2019. The analytical method used in this study is multiple regression analysis to see the effect of all the independent variables on the dependent variable. The results of the study show that the variables of fiscal policy in the form of state income, government spending, inflation, and interest rates together can explain the rate of return on stocks in Indonesia in the period from 2015 to 2019. Furthermore, in a partial effect test, state income and interest rates have a negative and significant effect on stock expenses. Another finding is that government spending and inflation partially have no significant effect on stock returns. Considering the limitations of this study, further research is needed to improve the method of analysis and explore other variables that can affect stock returns in Indonesia."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar.

---

This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate."

"Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas.

---

Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies."