Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan olehlembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial diIndonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019.Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belummelaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilakukebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun.

---

This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017,

which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions,

issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards

achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting

on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and

sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and

behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new

institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant

comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then

coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes

resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU)

between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has

been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2,

which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s.

A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and

investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of

this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies

that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory

indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards.

The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks

in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have

complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable

finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material

logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics'

dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation

phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum beserta kendala yang dihadapi oleh perbankan terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Data yang digunakan ialah data time series selama periode 2000 kuartal 1- 2014 kuartal 4 dengan menggunakan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kantor cabang, pertumbuhan DPK, dan suku bunga rill berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia sedangkan variabel NPL dan suku bunga modal kerja rill berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDB sub sektor bank yang tergantung kepada input bank seperti jumlah kantor cabang bank dan DPK yang merupakan variabel dominan dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia melalui peningkatan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat.

---

This study aims to determined how to influence of third party funds growth and their constraints by banks to growth of sub sector banks in Indonesia The data of this study is time series for the period 2000 Q1 to 2014 Q4 and used Ordinary Least Square OLS The estimation results have shown that growth in the number of branch offices growth in deposits and interest rates rill have positive effect on growth of sub sector banks in Indonesia while variable NPL and interest rates on working capital rill negatively affect growth of sub sector banks in Indonesia This can be explained that growth of sub sector banks depend on the input of banks such as bank branches and deposit are the dominant variable in created and pushed growth of sub sector bank in Indonesia by enhanced the services that can be provided by banks on society."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh merger dan akuisisiterhadap efisiensi profit bank umum di Indonesia selama 2006 hingga 2014dengan menggunakan metode perhitungan efisiensi stochastic frontier analysisdan regresi panel. Merger dan akuisisi pada industri perbankan secara teorimampu meningkatkan kinerja, tetapi masih sedikit yang bisa membuktikan secaraempiris. Pada penelitian ini setiap merger dan akuisisi bank diperlakukan berbedamenjadi dua pihak sebagai acquirer dan target sehingga bisa dilihat perbedaanpengaruh dari keduanya. Hasil penelitian menemukan bahwa merger dan akuisisiberpengaruh positif terhadap efisiensi bank umum konvensional baik pada entitaskombinasi, bank acquirer, ataupun bank target. Selain itu, ditemukan bahwapengaruh positif lebih besar didapat oleh bank acquirer daripada bank targetataupun kombinasi entitas. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan untukmemberikan insentif bank umum di Indonesia melakukan merger dan akuisisikarena dapat meningkatkan efisiensi profit pada kedua pihak baik acquirer atau target.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of merger and acquisitions on profitefficiency of commercial banks in Indonesia during 2006 to 2014 using theefficiency measurement method of the stochastic frontier analysis and panelregression. Mergers and acquisitions in banking industry is theoretically able toimprove performance, but few available prove it empirically. In this study, each ofbank mergers and acquisitions are differentiated into two parties as the acquirerand the target, as of effect differences on both entity can be seen. Results of thestudy shows that mergers and acquisitions positively influence the efficiency ofconventional commercial banks both to entity combined, the acquirer bank, ortarget bank. In addition, it is found that greater positive effect is obtained byacquirer bank rather than target bank or combined entity. From these results, thisstudy suggests to provide an incentive for commercial banks in Indonesia formergers and acquisitions because it can improve profit efficiency on both sideseither the acquirer or the target."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Tujuan penelitian ini adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepala daerah dalam memilih opsi spinoff atau konversi terhadap bank daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008, bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan spinoff atau Konversi pada tahun 2023.Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk melihat faktor-faktor religiusitas kepala daerah yang mengukur dimensi ideologi yang diproyeksikan dengan ikatan partai islam dan nasionalis, faktor religiusitas penduduk yang diproyeksikan dengan jumlah populasi muslim dan disparitas perceraian dan menggunakan variabel-variabel kontrol fungsi daerah, ukuran bank dan pendapatan daerah terhadap pilihan spinoff atau konversi.Hasil dari penelitian ini tentang hubungan kemitraan yang positif dengan religiusitas daerah terkait negatif untuk mengambil keputusan konversi. Ukuran Bank berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan sementara faktor demografis dan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan konversi

---