Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Inovasi teknologi yang dilakukan oleh sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil, hal tersebut merupakan teori Supply Leading View oleh Schumpeter. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah inovasi finansial sistem pembayaran non tunai. Instrumen yang digunakan pada sistem pembayaran non tunai dapat dikelompokkan berdasarkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai diharapkan secara ekonomi mikro dapat mempermudah transaksi pembayaran dan secara ekonomi makro dapat mengurangi biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dampak dari APMK dan uang elektronik terhadap konsumsi rumah tangga maupun konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran. Analisis dilakukan menggunakan metode Fixed Effect data panel pada 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APMK dan uang elektronik berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa APMK berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hanya pada sektor tertentu saja. Sedangkan uang elektronik menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hampir di semua sektor.

---

Technological innovations carried out by the financial sector can drive real economic growth, which is part of Schumpeter's Supply Leading View theory. One form of such innovation is the financial innovation of the non-cash payment system. If grouped by instrument, cashless payment systems consist of: payment instruments using cards (APMK) and electronic money. It is expected that on a microeconomic scale, payment transactions can be facilitated, and on a macroeconomic scale, transaction costs can be reduced, thereby increasing household consumption with the presence of non-cash payment systems. Therefore, the purpose of this study is to analyse the impact of APMK and electronic money on household consumption as well as household consumption by expenditure. The analysis was carried out using the Fixed Effect panel data method on 33 provinces in Indonesia from 2019 to 2023. The results of this study indicate that APMK and electronic money have a significant positive impact on household consumption. In addition, the study also shows that APMK has a significant positive impact on household consumption by expenditure only in certain sectors. Meanwhile, electronic money shows a significant positive impact on household consumption by expenditure in almost all sectors."

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS.Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS.Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh antara trust dengan loyalitas nasabah pengguna e-banking. Alasan penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa kasus kecurangan dengan media electronic banking mengakibatkan menurunnya trust nasabah dalam penggunaan e-banking. Sampel penelitian ini adalah nasabah bank X cabang Plaza X dan Sentra X sejumlah masing-masing 50 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Yang dimaksud karakteristik tertentu yaitu hanya nasabah bank X yang memiliki produk yang terkoneksi dengan e-banking dan menggunakan fasilitas e-banking minimal 3 kali dalam enam bulan terakhir. SPSS 17.00, digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara trust dengan terciptanya loyalitas nasabah."

"Tugas akhir ini membahas mengenai sistem pembayaran elektronik menggunakan ACR120S contactless smart card reader. Ini merupakan perangkat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan koneksi ke PC maupun internet. Perangkat ini terhubung pada mikrokontroler lewat komunikasi serial dan bekerja dengan cara memotong data saldo yang terdapat pada smart card tipe mifare 1KB sesuai dengan tagihan yang diterima dan menyimpan kembali saldo setelah proses pembayaran ke dalam kartu.

---

This final project is about electronic payment system using ACR120 contactless smart card reader. This is a stand alone system that doesn’t require connection to a computer or internet. The reader connected with microcontroller using serial connection and cut the balance from mifare 1KB smart card for the payment according to the bill. The system will restore balance after the payment back into the smart card."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kesiapan UMKM menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak serta faktor-faktor UMKM menggunakan atau tidak menggunakan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan survey lapangan meggunakan kuesioner. Adapaun Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan dimensi role clarity dan dimensi ability, UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing, namun apabila berdasarkan dimensi motivation UMKM di Kabupaten Bogor siap menggunakan e-billing. Sehingga dapat disimpulkan UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Sedangakan faktor UMKM menggunakan e-billing adalah karena mudah, cepat dan praktis. Sedangkan faktor UMKM tidak menggunakan e-billing adalah karena kurang familiarnya UMKM di Kabupaten Bogor terhadap e-billing serta beberapa responden menyebutkan bahwa kurang familiar terhadap pengguanaan internet.

---

ABSTRACTThis study discusses about the readiness of MSMEs using e billing for tax payment and factors of MSMEs to use or not use e billing. The research method use descriptive quantitative research method. Data collection techniques by distribute questionnaires. Number of respondents in this study are 70 MSMEs in Bogor Regency area. The result of this research is based on role clarity and ability dimentions, MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing, but if based on the dimension of motivation MSMEs in Bogor Regency ready to use e billing. So it can beconcluded MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing for tax payment. Factors of MSMEs to use e billing because easy, fast and practical. While factors of MSMEs to not use e billing because MSMEs in Bogor regency of less familiar to e billing and some respondents mentioned that less familiar to using internet."

"Uang elektronik berbasis server dapat meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari sistem pembayaran yang efisien dalam perihal kelancaran, kenyamanan, dan aksesibilitas multi-channel. Dalam jangka panjang, transaksi elektronik dapat menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal sehingga dapat memperluas akses finansial kepada unbanked population di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mendorong perubahan sistem pembayaran melaui gerakan nasional non-tunai GNNT. Namun, mekanisme jangka panjang untuk meningkatkan adopsi uang elektronik berbasis server dianggap belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu adopsi uang elektronik berbasis server. Sebuah model penelitian yang menggabungkan unified theory of acceptance and use of technology UTAUT2, diffusion of innovations theory DOI, dan perceived risk digunakan. Penelitian ini menggunakan 211 tanggapan dari survey yang dilakukan di Indonesia, sedangkan data dianalisis menggunakan structural equation modeling, khususnya metode partial least square SmartPLS 3.0. Temuan dari penelitian ini menunjukkan performance expectancy, social influence, facilitating conditions, compatibility, dan perceived risk memiliki efek langsung yang signifikan terhadap adopsi uang elektronik berbasis server, sementara effort expectancy dan innovativeness memiliki efek tidak langsung.

---

Server based electronic money has the ability to improve the experience for customers who look for a streamlined payment experience in terms of speed, convenience, and multi channel accessibility. In the long term, electronic transactions would create and maintain an efficient, secure, and reliable payment system that broadens the access to previously unbanked populations and presumably increase financial inclusion. Indonesia is currently committed to reinforcing changes to existing payment systems through the national non cash movement. However, a long term mechanism to increase the adoption of server based electronic money is yet to be seen.

This study aims to identify the main determinants of server based electronic money adoption. In doing so, a research model combining two theories, the unified theory of acceptance and use of technology UTAUT2 and diffusion of innovations theory DOI, was used along with perceived risk. The research was tested using 211 responses from a survey conducted in Indonesia while data was analyzed using structural equation modeling, specifically partial least square method Smart PLS 3.0.

The findings of this research show performance expectancy, social influence, facilitating conditions, compatibility, and perceived risk have significant direct effects toward the adoption of server based electronic money, while effort expectancy and innovativeness have indirect effects."