Hasil Pencarian

Ditemukan 29776 dokumen yang sesuai dengan query

Hacker, Andrew

The Study of politics: a collection of inaugural lectures

New York: McGraw-Hill, 1973

320.09 HAC s

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Pungky Sukmawati

Politik koalisi sikap politik anggota setgab terhadap usulan rapbn p tahun 2012 dalam sidang paripurna dpr ri 31 maret 2012 = The politics of coalition case study the political positioning of members of setgab coalition on the bill of the revision to the 2012 national budget at the plenary session of dpr ri march 31 2012 / Pungky Sukmawati

"ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah gagalnya Setgab mendukungkebijakan pemerintah SBY-Boediono di Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012. Fenomena ini bertentangan dengan konsep koalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang stabil, efektif dan berjangka lama. Atas dasar itu,permasalahan penelitian adalah: 1). bagaimanapolahubunganantarpartaikoalisidalamSekretariatGabungan (Setgab) denganformasipemerintahanan SBY-Boediono?; 2). bagaimanasikappolitikanggotaSetgabdalamSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012?; 3). mengapakoalisipolitikyangmayoritasdilegislatifgagalmengamankankebijakanpemerintahdalam RAPBN-P2012 diSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012?.

Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Arendt Lijphart, teori Hubungan Eksekutif-Legislatif oleh Alan Ware, teori Konflik dari Lewis A. Coser, dan teori Pilihan Rasional dari James Anderson. Penelitianini menggunakan metodekualitatif, dengan teknikanalisis data deskriptif analitis. Sedang pengumpulan data dengan data primer dansekunder, baik dokumen maupunwawancaramendalamdengan tokoh dalam koalisi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Setgab merupakan koalisi besar (oversized coalition),terdiri dari partai politik dengan jarak ideologi lebar, berorientasi kekuasaan (office seeking) dan bersifat pragmatis. Secara formal hubungan eksekutif-legislatif menganut sistem presidensil, namun dalam realitasnya presiden sangat tergantung dukungan legislatif. Dalam koalisi terjadi konflik politik, namun langkah Golkar dapat dimaknai sebagai bentuk katub penyelamat menghindarkan dari konflik yang lebih besar. Sikap politik anggota koalisi dalam merespon usulan pemerintah mengenai APBN-P 2012 dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Maret 2102 lebih menekankanpertimbangan maksimalisasi kepentingan internal partai dibandingkan komitmen terhadap kepentingan koalisi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anggota Setgab dalam mengamankan kebijakan pemerintahan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, 31Maret 2012.

Implikasi teoritis menunjukan bahwa partai-partai dalam Setgab sikap politiknya cenderung bersifat pragmatis, mengutamakan kepentingan internalnya sehingga sering mengalami konflik internal, sesuai dengan pendapat Arendt Lijphart, James Anderson dan Lewis A. Coser. Sedangkan teori hubungan eksekutif-legislatif dari Alan Ware mampu menjelaskan hubungan secara normatif, namun lemah dalam menjelaskan hubungan eksekutif-legislatif dalam konteks praktek empirisnya.

ABSTRACT

This study was based on the fact of frictions that took place among members of the Government Coalition called the Setgab at the Plenary Session of DPR RI on March 31, 2012, during the discussion of the Bill of the Revision to the 2012 National Budget. It included the political manoeuvering of Golkar Party by petitioning to add a clause to the proposed Bill. The other is PKS Party's rejection to the Governrnent's proposed Bill.These have hindered the coalition from reaching a consensus to further secure the Governrnent's policies.

This phenomenon went against the intention of building acoalition in order to guarantee a stable, effective and sustainable majority governrnent. Based on this issue, the research question is formulated as follows: what was the pattem of relation among parties in the Coalition of Setgab related to the formation of SBY's govemment?;what was the positioning of members of the Govemment Coalition on the Bill of the Revision to the 2012 National Budget at the Plenary Session of DPR RI, March 31, 20127; and, why did the Coalition fail to secure the Govemment's Bill on the Revision of the 2012 Budget Bill despite having built a majority in the legislature? This research involves the use of qualitative method with descriptive analytical technique in analysing the data. In the section of theoretical framework, it incIudes the use of theories on coalition, conflict, executive-legislative relation, and rational choice. The data collected incIudes primary and secondary data.Data collection also usedin-depth interview with prominent persons within the Coalition.

Findings of this study demonstrate th at the Coalition established was a large one,consisting of political parties with wide ideological range, tied together by officeseeking motivation and was a pragmatic move to fulfill practical considerations. Consequently, the relationship between the executive and legislative institutions became a vulnerable one, particularly in the face of political conflicts. Formally adopting presidential system, in reality the Indonesian president largely depends on the parliament's support. Furthermore, coalitions formed to guarantee parties' support for governrnent's policies in the legislative is at times interrupted by the extension of certain party' s selfish interest which created conflict between the president and other coalition member/s.Finally, findings and conclusions of this study show the theoretical implications in the analysis and that the theories are relevant in explaining the answer to research questions.

Lengkap +

2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nehru, Jawaharlal, 1889-1964

Independence and after : a collection of speeches 1946-1949

New York: John Day Company, 1950

954 NEH i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bealey, Frank

Constituency politics : a study newcastle-under-lyme

New York: The Free Press, 1965

320.975 11 BEA c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tutik Rachmawati

A study of program evaluation: community information group - a triangle of information, government and community / Tutik Rachmawati, Laurel Laras Junio

"Abstract. This paper discusses a program evaluation study on Community Information Group. It is a program that is established by the Ministry of Communication and Information, which is based on the Ministerial Decree No. 8/2010. Through the program, the government is expected to disseminate public information and, simultaneously, the community will be able to voice their concerns and needs. This research used an exploratory survey with a sequential exploratory. In the qualitative analysis, we interviewed 15 key persons to understand the nature of the program and the impact of the access to information. This is enriched with a quantitative analysis. A closed-ended questionnaire was used to survey 62 respondents. The evaluation method was randomized post-test only group design. This research utilized a case study of research design with the Community Information Group of Sukabungah Village - Bandung, because it is regarded as one of the best practices of CommunityInformation Group in Bandung City. Furthermore, Sukagalih Village was used as the control group of the evaluation program study. Dolbeare's model of policy impact was also used in this research. We constructed a causal logic of the program to fully understand the program itself. It is evident from the findings that a set of activities in this program did not meet its expectedimpact. Further, even though the activities are useful for the citizens, the citizens already had access to the same activities provided by other programs. It can be concluded that the establishment of the Community Information Group is inefficient. Hence the Community Information Group program should be re-designed to maximize the impact or otherwise be terminated.

Lengkap +

abstrak. Makalah ini merupakan studi evaluasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2010. Program KIM bertujuan untuk menyediakan media bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi dan sebaliknya bagi masyarakat untuk menyuarakanpendapat, aspirasi dan kebutuhannya. Makalah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei eksploratori yaitu eksploratori bertahap. Data-data dikumpulkan dari wawancara dengan 15 narasumber dan penyebaran kuesioner terhadap 62 responden. Metode evaluasi yang digunakan adalah desain randomized-post-test-only. Dua wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah kelurahan Sukabungah yang merupakan kelompok eksperimen dimana di dalam kelurahan ini terdapat KIM, dan kelurahan Sukagalih yang merupakan kelompok kontrol yang akan digunakan sebagai pembanding analisa. Kerangka evaluasi yang digunakan untuk memahami logika program KIM adalah kerangka evaluasi dampak menurut Dolbeare. Temuan dalam penelitian ini adalah dampak yang terekam tidak sesuai dengan tujuan program KIM. Hal tersebut dibuktikan dengananalisa perbandingan temuan di dua wilayah penelitian. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat akses terhadap informasi yang sama. Namun peningkatan akses terhadap informasi dalam kelompok kontrol merupakan dampak dari program-program lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program KIM tidak efisien mencapai tujuan dan dampaknya sehingga perlu untuk di desain ulang atau justru dihentikan."

universitas katolik parahyangan, faculty of social and politics sciences, 2015

PDF

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tutik Rachmawati

A study of program evaluation: community information group - a triangle of information, government and community / Tutik Rachmawati, Laurel Laras Junio

Lengkap +

universitas katolik parahyangan, faculty of social and politics sciences, 2015

PDF

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Jamilah

Pemikiran politik Islam : studi terhadap pemikiran politik Hasan Al-Banna = Islamic political thought : study towards political thoughts of Hasan Al-Banna

"ABSTRAK : Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Pemikiran politilc Hasan Al Banna- Selain itu sebagai upaya mengkaji pemilciran seorang tokoh pergerakan Islam di abad 14 H. Penelitian ini terrnasulc jenis penelitian kwalitatif dengan rnenggunakan metode pendekatan heurmeneutik, yaitu suatu metode menafsirkan sebuah teks, dalam hal ini yang dijadikan sebagai data teks sekaligus merupakan data primer adalah berupa kumpulan tulisan dan surat-surat yang ditulis oleh Hasan Al-banna yang dibukukan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu yang berjudul Risalah Ta?lim. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan Studi kepustakaan. Wawancara tokoh yang diasumsikan sangat lekat dengan pemikiran Hasan Al Banna juga dilakukan untuk melengkapi data. Informasi yang diparoleh dari penelitian ini adalah pemikiran politik Hasan Al Banna merupakan bagian dari pemahamannya yang integral tentang Islam.

Dalam pandangan Hasan Al-banna Pemikiran tentang politik Islam adalah bagian dari tabiat agama Islam ini, yang datang untuk mengatur segenap urusan manusia berdasarkan syariat Allah Swt. Menurut Hasan Al-Banna politik harus mengarahkan dan mernbirnbing umat kepada kebajikan dan jalan yang lurus. Dalam hal ini politik adalah bagian dari aktifita da?wah sedangkan dakwah ini datang untuk mengembalikan umat manusia kepada pemahaman yang benar dan kornprehensif tentang Islam. Berpolitik adalah menghubungkan umat dengan gerakan dakwah yang pertama dan kepada sumber yang suci agama ini.

Konsep politik dalarn pandangan Hasan Al-Banna adalah politik yang dibingkai dengan aktifita da?wah yang memiliki dinamika seiring dengan dinamika Islam dan membimbing manusia kepada syariat.Pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan memimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik. Jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang diamanahkan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa.

Berbicara tentang politik dan Islam maka tidak dapat keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. meletakkan yang satu berseberangan dengan yang lain. Bagi banyak orang, keduanya memang tidak dianggap bertemu. Pemahaman ini bertolak pada yang seharusnya dipahami dengan benar yakni konsep universalisme Islam.

The Political Thought struggle to lead people in Islam and arrange their cases. Politic and Islam cant be of Hasan Al-Banna, who is an important figure of Islamic movement in 14th century. This research uses a qualitative approach with hermeneutic method. And study literature as data collecting method. In order to see the relevance of political thoughts introduces by Hasan Al-Banna in latest information obtained from arrange humanity problems based on Allah swt?s syariat, to guide people to the right way. this research. The thought of Hasan Al-Banna is a part of his integral thoughts about Islam.
Islamic political thought is a part of Islam behavior as a religion, which came to Dakwah comes to put people into the right path of Islam and to relate people with the first movement of dakwah itself. On doing so, dakwah must have a dynamic movement which is get along with Islamic dynamic and guide people to syariat.
This dakwah held by Al-Banna is a kind of dakwah that concern with politic, if aseparated since they have related each other, although for lots of people both of them are a contrast thing. Some political organizations are called themselves Islamic organization based on their standard will and thoughts. This thought based on Islam is politic, thataim of this thesis is to get a complete comprehension about executive power is a part of Islamic education which works under its laws, that political freedom and being a part in one nation are a must. And also the need of people to work hard in order to complete its freedom and improve its executive administration.
But, what Al-Banna brought wasn?t something new, previous years before some people already formulated it. Al-Banna kept on learning and explaining some thoughts about Islam in the right way."

Lengkap +

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T17964

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hira Askamal

Pembentukan Identitas Gender oleh Pemain Crossgender (Studi pada Pemain Laki-Laki Mobile Game Toram Online Indonesia = The Formation of Gender By Crosgender Players (Study on Men Game Toram Online Indonesia)

"Fenomena crossgender dalam game sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi para gamer, khususnya game dengan genre MMORPG seperti Toram Online. Kehadiran fitur avatar pada game ini memungkinkan banyak pemain untuk membuat laki-laki dapat menggunakan karakter wanita dengan penampilan yang menarik, yang bisa disebut sebagai sebagai crossdresser di dunia nyata. Selain itu, berbagai spekulasi juga bermunculan terkait motif dan keuntungan mereka yang lintas gender, khususnya pemain laki-laki yang menggunakan karakter perempuan yang bisa disebut juga sebagai hode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan identitas dan pembentukan karakter yang dilakukan oleh pemain laki-laki yang menggunakan karakter perempuan (hode) dalam permainan Toram Online. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan dari wawancara (chat) dan observasi partisipatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, dengan memilih enam pemain. Penelitian ini menemukan bahwa pemain membentuk identitasnya berdasarkan pandangannya mengenai perempuan dengan sifat sifat gender yang dikenali mereka. Selain itu, bentuk karakter yang mereka bentuk umumnya berdasarkan tokoh fiksi yang mereka sukai atau berdasarkan ketertarikan mereka pada penampilan perempuan. Adapun keuntungan yang diperoleh yaitu memungkinkan pemain mendapatkan barang atau item secara gratis, kemudahan akses informasi, untuk mempermudah urusan bisnis, atau bahkan hanya sekedar hiburan belaka dengan menggunakan kostum dan bermain peran sebagai perempuan.

The crossgender phenomenon in games has become a familiar sight for gamers, especially games with the MMORPG genre such as Toram Online. The presence of the avatar feature in this game allows many players to make men use female characters with attractive appearances, who can be called crossdressers in the real world. In addition, various speculations have also emerged regarding their cross-gender motives and advantages, especially male players who use female characters who can also be referred to as hode. This study aims to determine how the formation of identity and character formation performed by male players who use female characters (hode) in the game Toram Online. This research was conducted using a case study approach, where data was collected from interviews (chat) and participatory observation. The research subjects were determined purposively, by selecting six players. This study found that players form their identities based on their views about women with gender traits that they recognize. In addition, the forms of characters they form are generally based on fictional characters they like or based on their interest in female appearance. The advantages obtained are allowing players to get items or items for free, easy access to information, to simplify business matters, or even just for entertainment by wearing costumes and playing the role of women."

Lengkap +

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tri Agus Susanto

Komunikasi politik kelompok penekan di Indonesia (studi komite aksi solidoritas untuk Munir {KASUM) = Political communication of pressure group in Indonesia ( Case Study Action and Solidarity Committee for Munir (KASUM))

"Tesis ini merupakan pengkajian komunikasi politik kelompok penekan di Indonesia. PeneUtian ini berfokus pada bagaimana komunikasi politik KASUM di tengah resistensi pihak pihak Penelitian tentang pressure group masih sangat jarang. Umumnya yang diteliti lembaga pemerintah, partai politik atau lembaga bisnis, Beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dijawab: Bagaimana strategi komunikasi politik KASUM kepada pemerintah dan publik di Indonesia. Bagaimana lembaga ini mampu terus bertahan selama lima tahun mengkampanyekan isu Munir, HAM dan dernokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat diskriptif.

The focus of this study is political communication in Indonesia pressure group. The case study is in the Case Study Action and Solidarity Co:mmittee for Munit (KASUM). Not much study about political communication of pressure group fn Indonesia. Generally that study for political party, government or other political organization". The purpose of this study is to understand how KASUM stiH exist to promote Munir issue, how KASUM use media. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview."

Lengkap +

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T32410

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tuti Alawiyah Surandi

Politik identitas islam dan hak-hak perempuan (studi kasus proses penerapan syariat islam di Serang Banten = The Politics of Identity of Islam and Women's Rights (A Case Study of the Process of the Implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten)

"Penelitian ini bermaksud mengkaji terakomodir tidaknya hak-hak perempuan dalam politik identitas berbasis Islam. Salah satu wujud politik identitas Islam tersebut adalah proses penerapan Syariat Islam seperti terjadi di Serang Banten.

Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah bahwa dalam politik identitas, baik yang berbasis pada agama, ras, etnis, bangsa dan sebagainya, perempuan seringkali dijadikan simbol untuk menandai identitas tersebut. Apakah dalam politik identitas Islam seperti dalam kasus proses penerapan Syariat Islam perempuan juga dijadikan simbol dan penanda identitas sehingga hak-haknya seperti hak sipil dan politik terabaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam proses penerapan Syariat Islam di Serang Banten dijadikan simbol dan instrumen terciptanya masyarakat Islami. Hai ini dilandai dengan himbauan pemakaian jilbab bagi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda dan seluruh dinas Kabupaten Serang dan para siswi SD sampai SLTA Negeri se-Kabupaten Serang. Dengan adanya himbauan berjilbab menunjukkan bahwa perempuan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penegakan Syariat Islam. Perempuan menjadi terabaikan hak-haknya karena mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan seperti dalam himbauan jilbab tersebut, dan dalam berbagai proses politik yang terjadi di Serang. Dalam Panitia Penerapan Syariat Islam Banten, misalnya, tidak ada satu pun perempuan yang masuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sementara penerapan Syariat Islam sendiri realitasnya banyak yang ditujukan untuk perempuan.

Untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti yang diperjuangkan para penegak Syariat Islam, jilbab merupakan tahap awal karena akan banyak hukum-hukum Islam yang tidak berpihak pada perempuan sehingga hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi perempuan ketika Islam dijadikan satu-satunya identitas yang diperjuangkan untuk menjadi sumber nilai bagi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

This study intends to observe whether or not women's rights are accommodated by the politics of identity of Islam. The process of the implementation of the Islamic sharia in Serang Banten is one of the answers or that question.
Women are often used as an important symbolic instrument for making a certain political identity. This "universal custom" is practiced by religions, races, ethnics, and so forth. One of the results of this practice is the abandonment of women's rights, such as civil right and political right. This study intends to know whether or not women are used as a symbolic identity in the process of the implementation of the Islamic Sharia in Serang Banten. This is the framework of this study.
Based on a field research, this study want to show that the mentioned "universal custom" is not absent in the process of the implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten. Women are regarded as an important symbol of the emergence of the Islamic society. To achieve an Islamic society, for example, the District Government (Periieriniah Daerah, abbr. Pemda) encourages the female government employee (Pegawai Negeri Sipil) to wear jilbab (veil) in the office of Pemda and other government offices in Serang. This rule is also encouraged to the female students of the state schools (sekolah negeri) from elementary until senior high school in Serang. This phenomenon is an evidence of the assumption that women are merely used as an instrument of the implementation of Islamic shari'a in Serang. The fact that women are not invited to participate actively in this project is another evidence of the abandonment of women's rights. The Committee of the implementation of Islamic shari'a in Banten, for instance, does not involve women, even one person, in the list. This phenomenon is clearly in contrast to the fact that women are the most important target of the project.
Jilbab is the first obvious example of the result of the process of the implementation of Islamic shari'a in Serang. After jilbab, the sequence policies of the implementation of Islamic shari'a such as Islamic law will be implemented. The Islamic laws which prevail in Indonesian community now were often regarded in the opposite side with women. Hence, the implementation of Islamic laws is feared to threaten women's rights. This thesis intends to portray women's fate in a society where Islam is considered as the only identity and value source for the social order of society and government."

Lengkap +

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003

T11895

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian