Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor, impor, dan foreign direct investment (FDI) terhadap inovasi perusahaan manufaktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Statistik Industri Besar dan Sedang (IBS) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008-2015 serta data tambahan dari World Bank Enterprise Survey (WBES) tahun 2015. Menggunakan model Two-Stage Least Square (2SLS) dengan metode estimasi fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor dan FDI memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap inovasi perusahaan. Berbeda dengan ekspor dan FDI, impor memiliki pengaruh tidak langsung melalui channel konsentrasi pasar. Pada stage pertama, impor signifikan berpengaruh positif terhadap konsentrasi pasar. Kemudian pada stage kedua, konsentrasi pasar terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap inovasi perusahaan manufaktur. 

---

This study aims to determine the impact of exports, imports, and foreign direct investment (FDI) on the innovation of manufacturing companies, either directly or indirectly. The sample used is manufacturing companies listed in the Statistics of Large and Medium Industries (IBS) of the Central Bureau of Statistics in 2008-2015, as well as additional data from the World Bank Enterprise Survey (WBES) in 2015. Using the Two-Stage Least Square (2SLS) model with the fixed effect estimation method, the results of this study indicate that exports and FDI have a direct positive impact on company innovation. In contrast, imports have an indirect effect through market concentration channels. In the first stage, imports have a significant positive impact on market concentration. Then in the second stage, market concentration is proven to impact manufacturing companies' innovation negatively."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."

"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

---

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation."

"Pemerintah Indonesia telah mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan, namun target komposisi kredit UMKM sebesar 30% belum tercapai hingga Q4 2022. Tingginya asymmetric information membuat bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa bank milik pemerintah cenderung berorientasi pada tujuan sosial dibandingkan keuntungan ekonomi, yang menyebabkan mengambil proyek dengan risiko tinggi seperti pemberian kredit kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan sampel penelitian mencakup 96 bank pada periode Q1 2019 sampai dengan Q4 2022. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan komposisi kredit UMKM berdampak negatif terhadap stabilitas bank dimana hasil ini berbeda dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan menggunakan dua proksi untuk mengukur stabilitas bank, ditemukan bahwa efek moderasi kepemilikan pemerintah menunjukkan hasil yang berbeda dalam memoderasi pengaruh kenaikan kredit UMKM terhadap stabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan bisnis UMKM dengan asymmetric information yang tinggi dapat mengurangi stabilitas bank dan agency theory dapat menyebabkan bank milik pemerintah mengambil kredit dengan risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung UMKM tidak hanya dari aspek kenaikan komposisi kredit, tetapi juga dari aspek lain yang dapat meningkatkan stabilitas bank.

---

The Indonesian government has been promoting the growth of MSMEs through various policies, but the target of 30% MSME loan composition has not yet been achieved as of Q4 2022. The high level of asymmetric information makes banks cautious in extending credit to the MSME segment. Previous studies have mentioned that government-owned banks tend to focus more on social objectives than economic profits, leading them to take on high-risk projects such as providing credit to MSMEs. This study employs the Generalized Method of Moments (GMM) with a sample of 96 banks over the period from Q1 2019 to Q4 2022. The results show that an increase in the composition of MSME loans negatively impacts bank stability, which differs from previous findings. Using two proxies to measure bank stability, it was found that the moderating effect of government ownership shows different results in moderating the impact of the increase in MSME loans on bank stability. The study's findings indicate that MSME businesses with high asymmetric information can reduce bank stability, and agency theory suggests that government-owned banks may take on higher-risk loans. Therefore, it is crucial for the government to support MSMEs not only through increasing the composition of MSME loans but also through other aspects that can enhance bank stability.

"

"Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas dan sisanya hanya dapat dijalankan jika telah dipenuhinya persyaratan tertentu atau bahkan sama sekali tertutup bagi asing. Adanya pengaturan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk melindungi serta mendukung perkembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMMK) di Tanah Air. Fokus permasalahan dalam tesis ini ialah metode yang ramai digunakan dalam praktik sehari-hari oleh pemegang saham asing untuk dapat tetap menjalankan bidang usaha yang tertutup baginya serta bagaimana keabsahan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya untuk dapat menjalankan bidang usaha yang tertutup bagi asing, para pemegang saham tersebut menggunakan konsep perjanjian nominee. Berdasarkan ketentuan berbagai hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian nominee tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diadakan secara langsung dan terang-terangan, lain halnya jika perjanjian tersebut dilakukan menggunakan serangkaian perjanjian lainnya, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the changes in the field of business in a foreign investment company that resulted in changes in foreign ownership requirements (PT.PMA). Pursuant to regulations in force in Indonesia, not all areas of the business can be run by foreign parties freely, but only a few areas of business that can be inserted foreign parties freely and the rest can only be run if the specific requirements has been fulfilled or even completely closed to foreigners. Those regulations as mentioned above is to protect and support the development of Small, Micro and Medium Enterprises and Cooperatives (UKMMK) in the country.

The problem of this thesis is the methods are often used in everyday practice by foreign shareholders to be able to keep running the business fields closed to him and how the validity of the legal action does. This study is normative, using a data collection study document. In the data processing used qualitative methods to produce research which is descriptive analytical.

The results showed that in practice to be able to run the business sectors closed to foreign shareholders are using the concept of nominee agreement. Under the provisions of the various positive law and principles of the law of treaties, the treaty nominee will become null and void if it explicitly states the use of the name of another party, another case if the agreement is carried out using a series of other agreements, in which case the agreement can be canceled."