Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yangdilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas JasaKeuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahanlikuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem(bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undangsebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas padabank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanismekoordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalampemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakanmetode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusahameneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanyaperbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalamUndang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan KrisisSistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenaidihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialahPemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagibank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesiain coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banksexperiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in thesystem (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with theprevious Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank.The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordinationbetween Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision ofliquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method.Normative research is a study that sought to assess the library materials in theform of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary.The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision ofliquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan andUndang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the EmergencyFinancing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use theEmergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidityproblems."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas dan risk-adjusted profitability bank pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015. Pendapatan non-bunga pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan jasa dan komisi, pendapatan trading dan pendapatan lain-lain. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan non-bunga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank dengan pendapatan jasa dan komisi yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan kelompok pendapatan non-bunga lainnya. Pendapatan non-bunga juga ditemukan meningkatkan riskadjusted profitability pada sampel bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya korelasi yang tinggi antara pendapatan non-bunga dengan pendapatan bunga serta komponen penyumbang pendapatan bunga bank yaitu kredit yang disalurkan dan deposito.

---

This study analysis the effect of non-interest income on banks?s profitability and risk-adjusted profitability on listed bank during 2009-2015. This study classified non-interest income into three categories: fee-based income, trading income and other income. Non-interest income shows a positif relation on bank's profitability with fee-based income having biggest contribution compared with other category. This study find that non-interest income increase sample bank's risk-adjusted profitability. This study also find a high correlation between non-interest income and interest income and its component: loan and deposit."

"Keuangan inklusif di Indonesia saat ini menjadi sorotan khususnya oleh pemerintah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses ke bank. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Laku Pandai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif . Salah satu Bank yang melaksanakan Laku pandai di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia selaku bank yang mempionirkan kegiatan ini. Kegiatan Laku Pandai diselenggarakan dengan menggunakan jaringan Agen BRILINK yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan rahasia bank pada praktek agen Branchless Banking, dengan cara melihat bagaimana tanggung jawab agen jika terjadi pelanggaraan rahasia bank. Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Ketentuan rahasia bank dilakukan dan menjadi penting dalam laku pandai guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun patut dipertanyakan kepentingan dari rahasia bank di BRILink. Dari penelitian ini didapatkan hasil, bahwa agen Laku Pandai termasuk ke dalam pihak terafiliasi bank, sehingga turut bertanggung jawab terhadap rahasia bank dari nasabah. Yang dapat dilakukan pemerintah terkait permasalahan ini adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan perundang-undangan terkait pihak terafiliasi dan rahasia bank.

---

Inclusive Finance in Indonesia today is being scrutinize by the government, bear in mind, many of the citizens do not have the access to banks. Hereinto, many ways are executed by Indonesian Central Bank Bank Indonesia and OJK in order to resolve the problem, one of which is Laku Pandai Financial Services Without Office in order to have Financial Inclusion. One of the banks which is the pioneer in running Laku Pandai program in Indonesia is Bank Rakyat Indonesia. Laku Pandai activities are held through the network of agents BRILINK that are placed all over Indonesia.

The purpose of this research is to acquire the knowledge how is the implementation of bank secrecy in the practice for agent Branchless Banking, with ways on how does a responsibility of an agent shall there be a breach of bank secrecy.

Research methodology that are carried out in this thesis use normatif juridical with a qualitative approach. Provisions of bank secrecy to be act and is paramount in Laku Pandai in order to gain trust from the society, however it is to be questioned the interest of bank secrecy in BRILINK.

From research, results were that Laku Pandai agent including affiliated party of the bank, are responsible for bank secrecy from client. The Regulator should be strengthen and clarify the regulation regarding to affiliated party of the bank and bank secrecy."