Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.

---

Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company. Teori yang digunakan adalah collaborative governance Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan yaitu partisipan formalitas durasi fokus stabilitas tahap diskresi alasan. Pemerintah melibatkan sektor swasta upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi dan resiko. Pemerintah Selain itu ada tiga upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company yaitu mempromosikan program One Village One Sister Company melalui media massa melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak swasta dan mendayagunakan jejaring yang dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

---

This research aims to describe collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation. It also describes Kulon Progo Regency Government effort to invite the private sector to join One Village One Sister Company Program. This research uses collaborative governance theory. Research appoach is post positivist that utilizes in depth interview and literature study.The result shows that collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation has ten dimensions those are participants formality duration focus stability cycle discretions Government rationales to involve private sector Government efforts to deal with information shortfall and Government risks Besides Kulon Progo Regency Government has three methods to invite the private sector to join One Village One Sister Company program those are promote One Village One Sister Company program through mass media communicate directly with the private company and utilize network owned by the employees of Kulon Progo Regency Government."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

---

This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008)."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Jika pada akhirnya seluruh media menerapkan platform UGC atau platform kolaboratif sebagai sarana interaksi antara pembaca dan para jurnalis di media tersebut, peran jurnalis tidak mudah untuk saat ini. Inilah yang kemudian menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini di mana menurut tulisan Bruns (2018) bahwa dengan adanya praktik jurnalisme kolaboratif maka akan ada satu aspek penting yang harus ikut diulas lebih mendalam yakni kurasi berita. Menggunakan paradigma post-positivistik dan pendekatan kualitatif, penelitian ini memiliki kebaharuan dalam fenomena rekonstruksi berita dan proses kurasi yang dilakukan oleh jurnalis sekaligus content writer di sebuah media daring Indonesia. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara hingga studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik coding dan mencocokkan dengan teori dan konsep dari kurasi berita dan jurnalisme kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan media positioning, pengalaman kerja, hingga gaya bahasa menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan proses kerja kurasi berita dalam platform kolaboratif Urbanasia.com, Urban ID membuat pola kurasi berita konvensional berubah menjadi pola yang lebih kompleks dan interaksi yang lebih intens antara pembaca dan jurnalis profesional.

---

If in the end all media implement the UGC platform or collaborative platform as a means of interaction between readers and journalists in the media, the role of journalists is not easy at this time. This then became the focus of researchers in this study where according to the writing of Bruns (2018) that with the practice of collaborative journalism, there will be one important aspect that must be discussed more deeply, namely news. Using a post-positivistic paradigm and a qualitative approach, this research updates the renewal in the news reconstruction phenomenon and the curation process carried out by journalists as well as content writers in a media that is brave in Indonesia. Researchers used observation, interviews and documentation studies to collect the data. The analysis was carried out using coding techniques and matching the theories and concepts of collaborative news and journalism. The results show that the position of the media, work experience, and language style are important findings in this study. In addition, based on findings in the news curation work process in the collaborative platform Urbanasia.com, Urban ID has made conventional curated news patterns change into more complex patterns and more intense interactions between readers and professional journalists."

"Jurnalisme kolaboratif semakin berkembang dari yang sebelumnya dilakukan media pada skala global menjadi kolaborasi dengan cakupan yang lebih kecil dalam beberapa tahun belakangan ini. Tesis ini membahas tentang penerapan jurnalisme kolaboratif untuk liputan investigasi pada tingkat nasional. Selain itu, kolaborasi media yang berbasis pada bocoran informasi tentang pelanggaran publik melalui sebuah platform whistle blower. Objek dalam penelitian ini adalah kolaborasi media-media nasional di Indonesia dalam wadah IndonesiaLeaks dengan mengambil salah satu proyek liputan kolaborasinya sebagai kajian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara sebelas informan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform whistle blower telah berperan besar dalam meningkatkan keamanan kerja jurnalistik dan kolaborasi media. Namun, kolaborasi lintas media dalam liputan investigasi tersebut berjalan kurang efektif. Kolaborasi belum dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan akurat. Kolaborasi itu juga belum menghasilkan dampak yang signifikan. Mundurnya media-media dari liputan kolaborasi karena perbedaan standar editorial dan evaluasi terhadap risiko ikut membuat kolaborasi tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan.

---

Collaborative journalism has recently grown from that used to do on a global scale to a collaboration with a smaller scope. This thesis discusses the application of collaborative journalism for investigative reporting at national level. In addition, media collaboration which is based on leaks of information regarding public violations through a whistle blower platform. The object of this research is the collaboration of national media in Indonesia in the IndonesiaLeaks forum by taking one of the collaborative projects as a study. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The data was collected by interviewing eleven informants and documentation research. The results of the study indicate that the whistle blower platform has played a major role in improving the security of journalistic work and media collaboration. However, that kind of cross-media collaboration in covering the investigation of the scandal was less effective. The collaboration has not been able to produce comprehensive and accurate information. Furthermore, the collaboration has also not produced a significant impact. The withdrawal of the media from the coverage of the collaboration due to differences in editorial standards and evaluation of the risks contributed to such media collaboration not achieving the expected results."