Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan reformasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru untuk tatanan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat di Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan desentralisasi terbatas, dekonsentrasi luas, dan tugas pembantuan ada di Propinsi.Penataan kelembagaan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, namun ternyata penataan organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan daerah di bidang kelembagaan tidak sepenuhnya berpedoman pada pertimbangan peraturan tersebut, sehingga menimbulkan beban bagi daerah dan juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dan tidak bisa dihindari juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan di dalam intern perangkat daerah itu sendiri.Reorganisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang merupakan hasil penggabungan eks Dinas Kesehatan Dati I Riau dengan eks Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau pada umumnya sudah selesai, banyak terjadi variasi apabila dilihat dari segi bobot organisasi, tugas pokok dan fungsi, maupun nomenklatur ataupun pengelompokan tugas pokok dan fungsi.Adapun yang dimaksud SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau disini yang menyangkut teknik kelembagaan yang meliputi Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, SDM Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan yang harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan desentralisasi bidang kesehatan, bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, maka dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2001 belum menampung dan mengakomodasikan semua program kesehatan yang ada, dapat diketahui dari bentuk bagan struktur organisasinya yang kurang jelas dan cenderung menyebabkan adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi di dalam intern Dinas Kesehatan itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran tentang SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang baru, serta sesuai dan dapat menampung kewenangan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tidak menguji teori tetapi merupakan penelitian terapan yang bersifat penjelasan model dan apabila dilihat dari karakteristik masalah penelitian ini merupakan penelitian opini, informannya adalah pejabat struktural pada Dinkes Propinsi Riau, Bapelkes, Balai Labkes, Dinkes Kota Pekanbaru, Bappeda, BADP, Biro Hukum Pemda Riau dan DPRD Riau, dan dari hasil wawancara mendalam yaitu ingin mendapatkan gambaran mengenai penyusunan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kriteria sumber daya manusia Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang sesuai dengan kebijakan desentralisasi.Secara umum dapat ditarik kesimpulan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan merevisi SOT lama dan membentuk SOT baru, yang benar-benar telah menampung semua program kesehatan dengan berpegang pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Daftar bacaan : 47 (1982-2003).

---

Analysis of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board Based On Decentralization PoliciesThrough the reformation in every sector, especially in the government sector, has produced a new agenda and national agreement for the management of District Government operation, with the establishment of Gov. Reg. No 22 Yr. 1999, which organize the principals for District Government operation. This regulation employs decentralization, deconcentration, and task assistance through utilization of full decentralization in Regency/City, while utilization of limited decentralization, broad deconcentration, and assistance task are still based on the Province.

Institutional managements of district instruments refers to the Gov. Reg. No. 84 Yr. 2000, yet the organizational managements of district instruments which based on government regulation in institutional sector has fully in accordance to the consideration of that regulation. Therefore, has produced a burden to the district and there is a misplacement of authoritative task between Province and Regency/City, and it could not be denied that this misplacement of internal authoritative task in the district instrument.

Reorganization of Riau Province Health Board which is the result of integration of the former Provincial Health Board with the former Provincial District office of Health Ministry in general has been completed. There are some variations if observed from the organizational point, main duties and functions, as well as nomenclature or grouping of the main duties and functions.

The meaning of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board related to technical institution which consist of Organizational Structure, Vision and Mission, Main Duties and Functions, and Health Information System which has to be carried out according to the decentralization authority and policy in health sector. Based on this, from the field observation results shows that Organizational structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board according to District Reg. No. 18 Yr. 2001 have yet to capture and accommodate every existing health program. This could be seen through the form of the organizational structure scheme which is not clear and tends to cause upside down of the operation of internal main duties authority and functions of the Health Board.

The objective of this study is find out a description of a new and relevant Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board, and could capture authority and fulfill the expected needs in health sector in order for the operation of decentralization policies.

This is a qualitative study, it does not test theories but an applied study which is a descriptive model and if observed from the problem characteristics this would be an opinion study. The informants are the structural officers of Riau Province Health Board, Health Training Board, Pekanbaru Health Board, Bappeda, BADP, Riau District Government Law Bureau, and Riau House of Representative, and from the in-depth interviews in order to get a description of organizational structure arrangements, main duties and functions, human resources criteria of Riau Province Health Board which conforms to decentralization policies.

In general, it could be concluded that a need of reinspection with revision of the old Organizational Structure and Management Arrangements and forms a new Organization Structure and Management Arrangements, which truly captures every health program which in line with decentralization and deconcentration principles and medebewein, and still in line with the existing Government Regulations that is Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.

Bibliography list: 47 (1982-2003)."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Pusat Komunikasi Publik sejak tahun 2005 meningkat hirarkinya menjadi eselon II, sehingga harus membuat perencanaan anggaran sendiri dengan bentuk keluaran berupa dokumen RKA-KL. Dengan melihat tujuan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatkan citra positif Departemen Kesehatan maka diperlukan dukungan dari perencanaan yang baik terutama perencanaan anggarannya. Belum diketahuinya gambaran perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran umum perencanaan anggaran pada penyusunan kegiatan tahun 2007 di Pusat Komunikasi Publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan April- Juni 2008 di Pusat Komunikasi Publik dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi dan dokumen terkait. Data hasil wawancara mendalam diolah dengan cara dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan tetap menjaga validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Komponen input menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah mencukupi dalam hal kualitas dan latar belakang pendidikan, namun masih kurang dalam hal kuantitas dan lama bekerja. Sarana yang ada mampu mendukung kegiatan dengan cukup baik begitu pula dengan sumber data, tersedia dengan cukup walaupun masih sering terjadi keterlambatan pengumpulan dan masih sering terjadi kurang lengkapnya data yang diperlukan. Sumber dana berasal dari APBN yang mencukupi dan besarnya berbeda-beda tiap tahunnya. Pedoman dan kebijakan yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait dengan perencanaan anggaran yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan maupun instansi perencanaan terkait lainnya. Pedoman dan kebijakan ini sudah diikuti dengan baik oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kegiatan perencanaan anggarannya. Komponen proses dilakukan sesuai urutan dan sangat memperhatikan pedoman yang ada walaupun belum dilakukan teknik tertentu untuk menentukan kegiatan rutin. Komponen output adalah dokumen RKA-KL yang cukup representatif akan rencana kegiatan untuk tahun 2007, kekurangannya adalah adanya kegiatan yang sebenarnya ingin dilaksanakan tapi luput dari perencanaan tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak berubahnya hierarki Pusat Komunikasi Publik menjadi eselon II, maka mempunyai kewajiban untuk membuat rencana anggaran dan kegiatannya sendiri sesuai dengan PP RI Nomor 20 tahun 2004. Disarankan agar SDM pelaksana dapat lebih inovatif dan berinisiatif dalam membuat kegiatan yang mengacu pada skala prioritas, dan fokus terhadap tujuan Pusat Komunikasi Publik sehingga output kegiatan dapat lebih terukur. Untuk itu SDM harus sering mengikuti pelatihan yang diadakan tentang perencanaan."

"Fenomena AYLA adalah sebuah fenomena tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi hampir di setiap pelosok. Keluarga sebagai salah satu tempat yang seharusnya teraman dan ternyaman bagi anak, narnun pada kenyataannya justru sebaliknya kondisi keluargalah yang mendorong anak menjadi AYLA tidak saja secara ekonomi melainkan faktor keretakan keluarga. Sebagai akibat dari terjerumusnya anak ke dunia pelacuran dapat berdampak pada fisik, psikis dan sosial anak sehingga proses tumbuh kembangnya terganggu.Berangkat dari fenomena tersebut yang mendorong Remaja Ulet Bandung sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih baru berdiri untuk kansen dan memberikan pelayanan kepada anak yang dilacurkan khususnya dalam bidang kesehatan, mengingat resiko kesehatan sangat dekat dengan anak yang dilacurkan dan akan mengancam jiwa anak tersebut.Bardasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mendeskripsikan perlindungan kesehatan yang dilakukan AYLA dan bagaimana LSM Remaja Ulet berperan serta membantu mereka untuk mencegah dan meminimalisir resiko kesehatan bagi anak yang dilacurkan di Kota Bandung. Remaja Ulet sebagai salah satu lembaga yang sangat peduli dengan permasalahan anak yang dilacurkan menangani langsung kasus-kasus kesehatan balk penyakit bersifat umum maupun Penyakit Menular Seksual (PMS). Dalam perkembangannya masalah kesehatan adalah salah satu masalah yang sangat serius dan perlu penanganan segera.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali informasi-informasi tentang perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dampingan LSM Remaja Ulet, yang diperoleh melalui infer-man.Hasil temuan penelitian menunjukkan perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan terdiri dari konseling kesehatan, melalui informasi berupa leaflet, ke dokter atau ke rumah sakit melalui rujukan Remaja Ulet, mengkonsumsi obat-obatan anti biotik dan obat-obat lainnya yang tersedia di warung-warung. Sedangkan secara garis besarnya perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perlindungan kesehatan yang bersifat pencegahan (prevenfif) dan perlindungan kesehatan bersifat pengobatan (kuratif).Perlindungan kesehatan yang dilakukan anak yang dilacurkan lebih banyak berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, mengingat anak yang dilacurkan termasuk anak yang memiliki aktivitas yang high risk, karena prilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan diperparah lagi dengan tingkat kematangan mereka baik secara pemikiran maupun seksual. Gatal-gatal pada begian vagina, keputihan, aborsi adalah jenis penyakit kelamin yang pernah umumnya diderita oleh anak yang dilacurkan. Karena penyakit tersebut bukanlah penyakit yang ringan dan merupakan Penyakit Menular Seksual (PMS) sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara medis, sehingga pada saat anak yang dilacurkan mengalami penyakit kelamin seperti yang telah disebutkan, maka mereka dengan dorongan diri sendiri meminta bantuan kepada pendamping atau Social Worker Remaja Ulet untuk mengantar atau merujuk ke dokter praktek, akupunktur atau rumah sakit jaringan Remaja Ulet. Mengingat penyakit menular seksual akan berdampak, jangka panjang dan tidak bisa disembuhkan tanpa bantuan tenaga medis yang profesional sehingga mendorong anak yang dilacurkan senantiasa berhati-hati dan lebih 'memiliki tindakan pencegahan (preventif) yakni dengan membersihkan vagina mereka dengan menggunakan sabun pembersih khusus wanita. air daun sirih dan ada juga yang menggunakan air garam. Cara-cara yang dilakukan oleh mereka dalam melindungi kesehatan mereka sangat bervariasi tergantung pada tingkat pengetahuan mereka mengenai penyakit-penyakit kelamin dan penanganannya.Penelitian ini menemukan beberapa yang sekiranya dapat menjadi renungan, analisis bersama serta dapat menjadi tugas bersama untuk membenahinya, agar perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat lebih maksimal, sehingga resiko-resiko yang berkaitan dengan kesehatan dapat diminimalisir yang pada akhirnya anakanak dapat terselamatkan dan dapat meraih kembali hak-haknya, sehingga disarankan agar perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan agar sebisa mungkin anak-anak mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan keluarga sebagai tempat yang paling dekat bagi anak, sudah selayaknya keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seorang anak, adanya langkah preventif yang dapat ditempuh oleh semua pihak pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat agar anak dapat tercegah dari bentukbentuk eksploitasi, dengan menyediakan aksess pelayanan yang ramah anak sehingga anak memiliki alternatif tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang secara layak, menyediakan akses yang dapat menjadi alternatif pencarian nafkah misalnya dengan membekali mereka keterampilan yang memadai dan modern sehingga mereka betul-betul siap untuk bekerja di tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi anak sehingga perlahan-lahan anak yang dilacurkan dapat meninggalkan aktivitasnya di dunia malam karena adanya alternatif pekerjaan untuk menghasilkan uang yang memadai dan adanya perhatian serius dari berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah prevenlif. kuratif dan rehabilitafif bagi AYLA dan memberikan bekal pengetahuan yang maksimal kepada AYLA untuk meningkatkan perlindungan kesehatan mereka."

"Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan menyeluruh terpadu dan bekesinambungan diperlukan suatu perencanaan yang baik dan mantap. Artinya perencanaan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan kesehatan yang ada.Untuk itu organisasi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi harus mempunyai konsep dan perencanaan yang strategis tentang pelayanan serta pengendalian dan pelaksanaan kondisi masyarakat setempat.Untuk menjawab lingkungan ekternal dan lingkungan internal apa saja yang mempengaruhi organisasi, serta perencanaan strategis yang bagaimana yang akan menjadi acuan dan pegangan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menjawab semua itu dilakukan penelitian terhadap Dinas Kesehatan Kuantan Singin.Pada penelitian ini informasi diperoleh dari data skunder dan sumber resmi lain yang berwenang dimana terhadap sumber resmi tersebut dilakukan wawancara mendalam yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kuantan Singingi.Untuk dapat menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan Kuantan Singingi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap input stage yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal Dinas Kesehatan Kuantan Singingi yang dilakukan oleh kelompok pengambil keputusan (Consensus Decision Making Group). yang terdiri Kepala Dinas, Bapeda, Pemda, DPRD dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kuantan Singingi, selanjutnya CDMG melakukan tahap coaching dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis IE matriks ( Internal Ekternal Matriks), dan terakhir dilakukan tahap pengambilan keputusan ( Decision Stage) melalui analisis QSPM ('Quantitative Strategic: Planning Matrixs).Berdasarkan hasil analisis SWOT matriks Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berada dalam kuadran Strenghts-Oppurtinitis (S-0) dimana pada kondisi demikian Dinas Kesehatan Kuantan Singingi melakukan strategi dengan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Pada analisis matriks IE posisi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berda pada sel II (Growth and Build) dimana pada posisi ini masih mempunyai peluang untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan organisasi.Dari analisis kedua matriks diatas maka prioritas strategi yang tepat dan cocok adalah strategi intensif dan strategi integratif.

---

The Snalysis of Strategic Planning of Kuantan Singingi Health OfficeIn achieving the successfulness of integrated and continual health development, a well-arranged planning is important. It means that the planning must be constructed in such manner to answer any existing health problems. Therefore, the Health Office of Kuantan Singingi should have a clear concept and strategic planning about service, control, and public condition in the area.

To counter with the internal and external environment that may influence the institution, and which strategic planning that can be a reference and choice for the institution in achieving its goal, it was necessary to conduct the research about the Health Office of Kuantan Singingi.

In this study, information were acquired from secondary data and other authorized sources. To the authorized sources, it was carried out in-depth interview that had determined by the head of Health Office of Kuantan Singingi.

Strategic planning of Kuantan Singingi Health Office was arranged in three stages. First, it was input stage, which contained internal and external environment analysis of Kuantan Singingi Health Office, The analysis was conducted by Codsensus Decision Making Group, which consisted of Health Office Ind, Local Planning body (Bappeda), Local Government, Local House Representative and all departments of Kuantan Singingi Health Office. Hereafter, CMDG did a matching stage by using SWOT analysis and Internal and External (1E) Matrix. The final stage was Decision Stage through Quantitative Strategic Planning Matrix.

According to the result analysis of SWOT matrix, Kuantan Singingi Health Office was in the quadrant of strengths-opportunities (S-O), where in that condition the Kuantan Singingi Health Office held strategy with strengths to exploit opportunities. In IE analysis, the position of Kuantan Singingi Health Office was in cell II (growth and build), where the position still had opportunity to make growth and development of the organization

From both of above matrix analyses, it was known that the appropriate strategic priority was intensive and integrated strategies."

"Buku ini berisi rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mencapai Indonesia sehat tahun 2010."