Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang Pengaruh Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Perusahaan Kelompok di Indonesia, yang bertujuan menjawab 4 pertanyaan akademis yaitu : (1). bagaimana sistem ekonomi nasional diatur dalam hukum Indonesia?, (2) bagaimana pengaturan perusahaan kelompok dalam hukum Indonesia? (3) apakah perusahaan kelompok mendukung pengembangan sistem perekonomian nasional?, (4) apa hubungan antara perdagangan bebas dengan perkembangan pemisahan kelompok di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplanatoris dengan menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian historis. Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara dengan beberapa pakar hukum ekonomi, pakar ekonomi dan pelaku ekonomi. untuk mendapatkan konfirmasi dan pendapat beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan akademis di atas penelitian dibagi dalam 3 konsep, yaitu :1. perkembangan perusahaan kelompok di Indonesia dan aspek-aspek hukumnya,2. perkembangan sistem ekonomi pasar di Indonesia dan aspek-aspek hukumnya,3. pengaruh perdagangan bebas terhadap perkembangan pemisahan kelompok di Indonesia.Hasil penelitian berdasarkan perkembangan sejarah perusahaan kelompok di Indonesia, menunjukkan bahwa :(1) Sistem ekonomi nasional yang diambil dalam hukum ekonomi nasional adalah sistem ekonomi pasar terkendali melalui instrumen hukum(2) Perusahaan kelompok pada prinsipnya tidak dilarang dalam hukum ekonomi nasional, hanya perlu direkayasa melalui hukum ekonomi nasional, agar perusahaan kelompok menjadi lembaga ekonomi kemakmuran rakyat.(3) Perusahaan kelompok di Indonesia dalam sejarah perkembangannya banyak melakukan persaingan curang dan karenanya menghambat pembinaan sistem ekonomi nasional sesuai dengan amanat UUD 45.(4) Perkembangan perusahaan kelompok di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perdagangan bebas melalui perjuangan negara-negara anggota GATT dalam kontrak PMA di Indonesia, yang kemudian menjadi pendorong pengusaha-pengusaha Indonesia membentuk pemisahan kelompok untuk menarik kepercayaan investor asing.Menyikapi praktik perusahaan kelompok di Indonesia yang belum sesuai dengan amanat UUD 1945. disarankan agar dilakukan reformasi hukum ekonomi, misalnya melalui penyusunan Undang-Undang persaingan ekonomi disertai penegakan hukum yang adil."

"This paper investigates the theoretical an practical impact of the goverment procurement policy on rice price in Bangladesh agriculture. Teh policy, basically, aims at procuring a targeted amaunt of rice and wheat at predetermined prices in order to protect..."

"Studi ini mengembangkan penelitian untuk memprediksi faktor-faktor paling berpengaruh yang dapat memutuskan orang-orang untuk menggunakan sistem mobile payment. Berdasarkan model penelitian, baik persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan dipengaruhi oleh empat variabel independen, yaitu persepsi kompatibilitas, norma subjektif, mobilitas individu, dan inovasi pribadi. Ada juga variabel independen yang secara langsung mempengaruhi niat penggunaan yakni persepsi keamanan. Penelitian dilakukan di wilayah Jabodetabek, dan 139 responden dikumpulkan dengan mengisi kuesioner. Secara keseluruhan, norma subyektif memiliki efek positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan, sementara inovasi pribadi tidak memiliki efek positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan. Mobilitas individu hanya memiliki efek positif terhadap kegunaan yang dirasakan, sementara persepsi kompatibilitas hanya memiliki efek positif pada persepsi kemudahan penggunaan. Ada juga pengaruh positif dari persepsi kemudahan penggunaan untuk kegunaan yang dirasakan. Baik persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan memiliki efek positif terhadap niat penggunaan pembayaran mobile, tidak ada pengaruh positif dari persepsi keamanan terhadap niat untuk menggunakan.

---

The current study develops a research for the prediction of the most influencing factors the can decide the people to use the m payment system. Based on the research model, both perceived ease of use and usefulness are influenced by four independent variable, which are perceived compatibility, subjective norms, individual mobility, and personal innovativeness. There is also one independent variable which directly affect the intention of use which is perceived security. The study conducted in the Jabodetabek area, and 139 respondents were collected by filling the questionnaire. Overall, subjective norms has a positive effect toward perceived ease of use and perceived usefulness, while personal innovativeness does not have any positive effect toward perceived ease of use and perceived usefulness. Individual mobility has only positive effect toward the perceived usefulness, while perceived compatibility has only positive effect on perceived ease of use. There is also a positive influence from perceived ease of use to perceived usefulness. Both perceived ease of use and perceived usefulness have a positive effect toward intention of use of mobile payment, there is no positive influence from perceived security toward intention to use. "

"Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region kedaiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebihdari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa-penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif diIndonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukumyang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan.Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan strukturdan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi kegenerasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Padasaat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum,oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnyatimbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapatjurang yang dalam antara peraturan perundang-undanganyang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yangmengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapibahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisiinilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh danberkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme(KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dansebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkunganlegislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegakhukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masihmenjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetakakrisis multi-dimensi yang tiada bandingnya."