Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan penelitian Prof. Dr. Yuhara Sukra didapatkan kesimpulan bahwa pada thaun 1972-1991, penerbit komersial hanya menerbitkan kurang dari 10 judul buku sains setiap tahunnya, maka atas hal tersebut penelitian ini diadakan untuk melihat perkembangan penerbitan buku sains pada tahun 1986-1995 pada 5 penerbit komersial di Jakarta, baik dari kuantitas judul yang dihasilkan tiap tahunnya, maupun dilihat dari kualitas fisik yang ada, seperti jumlah halaman, jenis kertas yang digunakan, sasaran pembaca dan oplah penerbitannya. 5 penerbit yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerbit Gramedia Pustaa Utama, Penerbit Djambatan, Penerbit Simplek, Penerbit Pradnya Paramita dan Penerbit Universitas Indonesia. Para penerbit ini dipilih berdasarkan purposive sampling dari jumlah 143 penerbit yang ada di Jakarta. Dari hasil pengolahan dan analisa data didapatkan bahwa hanya Penerbit Gramedia Pustaka Utama saja yang menerbitkan lebih dari 10 judul buku sains per tahunnya (rata-rata 10,8 judul per tahun), sedangkan 4 penerbit lain masing-masing menerbitkan 4,3 judul per tahun (Penerbit UI), 3,1 judul (Penerbit Pradnya Paramita), 0,9 judul (Penerbit Djambatan), 0,4 judul (Penerbit Simplek). Bila dilihat dari bidang ilmunya maka Matematika dan Biologi menempati peringkat atas dengan 51 judul dan 43 judul buku yang diterbitkan selama tahun 1986 sampai tahun 1995. Perguruan Tinggi adalah sasaran pembaca terbesar dari buku sains yang diterbitkan oleh 5 penerbit komersial di Jakarta pada tahun 1986-1995, sedangkan oplah penerbitan buku sains berkisar pada angka 2501-5000 eksemplar. Dilain fihak jenis kertas yang banyak digunakan oleh para penerbit adalah HVS.

---

"

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."

"ABSTRAKPajak adalah salah satu alat pembiayaan negara dalam rangka pengumpulan dana dari masyarakat. Pajak sebagai alat pembiayaan negara, adalah mudah dalam pemungutannya. Meskipun demikian, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang, agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Pemerintah Indonesia, di tahun 1950-an mengambil kebijaksanaan pajak yang sesungguhnya dilematis. Pada satu pihak, rakyat Indonesia mengalami trauma akibat sistem perpajakan, namun di lain pihak, pemerintah melihat bahwa pajak adalah salah satu alternatif yang mudah dalam pengumpulannya. Dengan alasan tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan kebijakan pajak yang lebih ditujukan kepada modal asing. Pembebanan pajak yang lebih progresif terhadap modal asing ini, Nampak pada pajak-pajak perdagangan internasional dan pajak perseroan. Struktur ekonomi Indonesia pada saat itu, masih mengandalkan pada perdagangan bahan-bahan mentah yang sangat dipengaruhi oleh konjungtur di luar negeri. Keadaan ini, mengakibatkan penerimaan pajak dari modal asing menjadi tidak stabil. Dalam melaksanakan kebijakan pajak ini, pemerintah mengalami beberapa hambatan. Pertama, kurangnya tenaga-tenaga pelaksana di Jawatan Pajak dan Bea cukai. Kedua, seringkali dalam pelaksanaannya ditemukan usaha-usaha penghindaran pajak yang jelas-jelas merugikan negara. Munculnya usaha penghindaran pajak, menjadi fenomena yang menunjukkan kurangnya mekanisme pengawasan dalam pemungutan pajak. Ketiga, lambatnya realisasi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan pajak kepada daerah dan pemberian beberapa pajak negara kepada daerah, telah menimbulkan keresahan di daerah. Akibatnya,pemerintah daerah berkeinginan mengelola potensi ekonominya sendiri terlepas dari pusat. Pengaruhnya terhadap aparat pajak di daerah adalah menyebabkan mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melaksanakannya. Walaupun, kebijakan pajak lebih ditujukan kepada modal asing, namun akibatnya berdampak pula terhadap tingkat biaya hidup, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat."