Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang.

---

The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future."

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACTThis paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view."

"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

---

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."

"Sebagai imbas Reformasi 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia, bahkan bermunculan beraneka ragam PARPOL dan LSM seperti PSASP (Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik) yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. Buku ini ditulis dengan berpijak pada fenomena yang tengah menggejala tersebut dan akan memberikan beberapa panduan praktis bagi LSM dan PARPOL untuk menyusun serta menyiapkan pendanaan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pelaporan keuangan tersebut mengacu pada regulasi terkait seperti ketentuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam UU Yayasan dan UU Parpol, yang mengacu pada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.Buku ini terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu:(1) konsep mengenai civil society organization dan NGO/LSM,(2) konsep mengenai sistem akuntansi dan akuntansi biaya pada LSM,(3) konsep yang terkait dengan sistem audit pada LSM.Konsep-konsep tersebut tertuang pada topik utama buku ini, yakni akuntansi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tiga topik khususnya, yakni Akuntansi Partai Politik, Akuntansi Dana Bantuan Lembaga Donor, dan Akuntansi Organisasi Keagamaan."