Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana tiga surat kabar nasional, Kompas, MediaIndonesia dan Koran Sindo memberitakan Partai Nasdem sebagai partai politik barudalam masa kampanye Pileg 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode analisis framing mengunakan model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitianini menemukan adanya agenda yang berbeda dari masing-masing surat kabar dalammemberitakan Partai Nasdem. Setiap media mengkonstruksi isu yang sama dengancara yang berbeda, untuk mendukung ide dasar mereka. Selain itu, hasil penelitian jugamenyimpulkan adanya keberpihakan media yang terafiliasi dengan Partai Nasdemdalam memberitakan partai tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discussed how three national daily in Indonesia, Kompas, Media Indonesia,and Koran Sindo covered Partai Nasdem as new political party contesting in 2014legislative election campaign. This research is a qualitative research that using framinganalysis model from Gamson & Modigliani. In this research, researcher found thateach media has their different agenda in covering Partai Nasdem. Each mediacontructed the same issue with different ways that support their big idea about PartaiNasdem. This research also concludes that media who has affliation with politicalparty, tends to support the political party they affiliated with"

"Kepemilikan media massa yang independen merupakan syarat mutlak untuk mengarahkan proses pemilu yang jujur, adil dan transparan. Hanya saja media massa yang dimiliki elit politik sekarang ini justru tidak mengarah kepada pemilu yang diinginkan. Kepentingan pemilik media yang terjun ke dunia politik menyebabkan adanya ketimpangan yang terjadi. Dalam konteks Pemilu 2014 yang akan datang, media massa terutama TV memegang peranan penting dalam sosialisasi program, pengenalan caleg parpol, hingga pasangan capres dan cawapres yang berasal dari partai, baik dalam bentuk pemberitaan ataupun non-pemberitaan. Fenomena ini penulis analisis dari teori social responsibility dan teori agenda setting yang menjadi akar masalah penerapan Undang-undang Penyiaran untuk memberi sanksi kepada televisi hari ini di Indonesia.

---

AIndependency of media is an important requirement for an honest, fair dan transparent election. Unfortunately, some TV stations owned by the elites are actually misleading concept of providing te referred election process. One skepticism occurred toward media ownership linked with one political elite has led to the current the disproportionate distribution of people?s attention. In the context of of the 2014 election, mass media especially TV holds an important role in the socialization program, of the candidates of parliament members,, even the president candidate of which the media is affiliated with. This phenomena will be analyzed by using the theories of Social Responsibility and Agenda Setting. This misleading efforts of certain TV has the root of law enforcement of broadcast regulations."

"Di negara demokratis, termasuk Indonesia, media diharapkan dapat menjadi pilar keempat demokrasi yang menggenapi trias politica. Tujuan mulianya yakni mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Akan tetapi, media televisi yang notabene menggunakan frekuensi publik untuk siaran telah disisipi kepentingan politik tertentu. Kepentingan itu berasal dari ambisi pemilik modalnya yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Maka, independensi media televisi pun kini dipertanyakan terlebih saat media tersebut menyisipkan kepentingannya pada program-program tertentu. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur. Makalah akan membahas bagaimana kondisi media televisi di Indonesia saat ini menjelang pilpres 2014, dan apa yang seharusnya dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun dari pihak media. Untuk mengembalikan fungsi media kembali pada semestinya diperlukan 1. Penegakkan peraturan yang tegas oleh instansi pemerintah.

---

In democratic countries, including Indonesia, the media is expected to be the fourth pillar of democracy that fulfills the trias politica. Noble purpose that is overseeing the government that carried out by the Executive, Legislative, and Judicial. However, the medium of television is in fact using a public frequency to broadcast certain political interests have been inserted. The interests of capital owners ambition comes from wanting to run in the presidential election (pilpres) 2014. Thus, the independence of the television media are now questionable especially when they insert their interest in specific programs. The method used in this paper is the study of literature. The paper will discuss how the television media conditions in Indonesia today ahead of the 2014 presidential election, and what should be done both by the government and from the media. To restore proper function of the media back on 1. Strict enforcement of regulations by government agencies."

"Media sosial merupakan media untuk interaksi sosial, sebagai suatu rangkaian terus menerus tanpa henti di balik komunikasi sosial. Dipermudah dengan adanya teknik komunikasi yang dapat di akses dan di ukur di setiap tempat, media sosial mengubah cara berkomunikasi dan partisipasi politik secara subtansial. Pada saat yang sama, Jan H. Keitxmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, dan Bruno S. Silvestre menyusun kerangka media sosial yang mendefinisikan layanan media sosial dalam tujuh bagian: (1) identitas, (2) percakapan, (3) berbagi, (4) kehadiran, (5) hubungan, (6) reputasi, dan (7) kelompok). Kemudian, dalam terminologi partisipasi politik antara aktivis muda, media baru termasuk media sosial memberikan anggaran yang murah untuk (1) menginformasi, mensosialisasikan, atau berkampanye; (2) berkoordinasi antara partisipan; (3) merekrut dan memobilisasi partisipan, dan (4) membangun komunitas online dan keanggotaan partisipan politik secara virtual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif khususnya dengan wawancara mendalam dengan aktivis mahasiswa intra dan ekstra kampus di Universitas Indonesia, studi ini memfokuskan pada temuan dan konfirmasi dari kerangka kerja media sosial dan segala aktivitas yang merupakan bagian dari partisipasi politik beranggaran rendah. Hasil studi ini kemudian dianalisis dan didiskusikan.

---

Social media are media for social interaction, as a superset beyond social communication. Enabled by ubiquitously accessible and scalable communication techniques, social media substantially change the way of communication and political participation. At the same time, Jan H. Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, and Bruno S. Silvestre develop the honeycomb framework of social media which defines the social media service into seven building blocks : (1) identity, (2) conversation, (3) sharing, (4) presence, (5) relationship, (6) reputation, and (7) group. In addition, in terms of political participation among youth activists, new media including social media give low budget for (1) informing, socializing, or campaigning; (2) coordinating among participants; (3) recruiting and mobilizing participants, and (4) developing online community and membership of political participant virtually. By using qualitative approach especially indepth interview with intra and extra campus activists in Universitas Indonesia, this study focuses to find and confirm the honeycomb framework of social media and any kinds of activities as a part of low budget political participation. The result of this study will be analyzed and discussed."

"ABSTRAKMedia berevolusi dengan perubahan teknologi komunikasi melalui mediamorphosis ke media baru. Hal yang sama terjadi dengan demokrasi yang berkembang dengan perkembangan kebebasan berekspresi dalam komunikasi dikenal sebagai "manusia tidak bisa tidak berkomunikasi". Dengan demikian, baik media dan demokrasi memanfaatkan dan melengkapi satu sama lain membuat mereka selalu bergantung satu sama lain. Setidaknya ada dua pandangan dari utopia dan distopia. Di satu sisi utopia mengatakan bahwa salah satu tujuan saat ini dirasakan adalah meningkatnya peran media baru sebagai biaya rendah partisipasi politik. Namun, pandangan dystopian mengatakan bahwa kita perlu menyadari kedua media dan demokrasi juga mengalami proses marketisasi dan mereka kadang-kadang tidak bisa deterministik antara satu sama lain dan mengungkapkan konspirasi politik. Oleh karena itu, ketika keinginan untuk membuat media baru sebagai suatu proses demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat harus dibahas lebih lanjut.

---

ABSTRACTMedia evolve with changes of communication technology through mediamorphosis into new media. The same thing happened to democracy which evolve with the development of freedom of expression in communication known as "human can not not communicate". Thus, both the media and democracy utilize and complement each other making they always depend from one another. There are at least two views of the utopia and dystopia. On one side of utopia said that one of the perceived current interest is the growing role of new media as a low cost of political participation. However, dystopian view said that we need to realize both the media and democracy also undergone a process of marketization and they sometimes could not be deterministic between each other and reveal a political conspiracy. Therefore, when the desire to create a new media as a democratic process to the welfare of society should be discussed further."

"With a lively and engaging style, Myths for the masses provides a critical, interdisciplinary, and historically informed statement about communication in contemporary life. Written by Hanno Hardt, one of the world’s leading authorities on the subject. Offers a comprehensive appraisal of mass communication. Provides a critical perspective on media and communication in society. Contains critical insights into the state of mass communication, democracy, and the construction of the self in society."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis proses produksi berita politik yang terjadi di Media Indonesia dan Koran Sindo selama proses kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016-2017. Proses produksi yang dianalisis adalah area gate, yakni area yang menentukan berita-berita yang akan dipublikasikan oleh sebuah media. Berita-berita politik yang dihasilkan kedua media massa tersebut cenderung mendukung salah satu calon, yakni Media Indonesia mendukung pasangan Ahok-Djarot sedangkan Koran Sindo mendukung pasangan Anies-Sandi. Hal ini kemudian mengarahkan kepada pemahaman bahwa media-media tersebut berusaha mewujudkan kepentingan politik dari pemiliknya yang juga merupakan aktor politik pimpinan partai politik . Penulis berargumen bahwa area gate di kedua media tersebut dikendalikan oleh pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah Gatekeeping Model oleh W. Lance Bennet, yang mengidentifikasi adanya 4 area gate dalam proses produksi berita. Permasalahan pemilik media sebagai gatekeeper, dapat dikategorikan ke dalam model economic ideal-type. Tetapi ketika kepentingan politik dari pemilik media yang menjadi gatekeeper, model Bennet memerlukan penambahan tipe gatekeeping dan modifikasi untuk beberapa dimensi dalam model tersebut. Penelitian ini membuktikan adanya intervensi, secara tidak langsung, oleh pemilik media terhadap ruang redaksi.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis was to analyze the production process of political news in Media Indonesia and Koran Sindo during political campaign of Jakarta Governor Election 2016 2017 . In particular, at the gate area of production process of political news. The political news that produced by those media had a tendency to support one of the candidates, Ahok Djarot supported by Media Indonesia and Anies Sandi supported by Koran Sindo. That condition then lead to the undestanding that those media seek to produced news in accordance with the political interests of its owner, who is also the leader of the political party. The writer of this thesis argued that gate area in both media is controlled by the media owner. This thesis used a qualitative method and referred to the primary and secondary data sources to answer the research question. The thesis used the gatekeeping model theory by W. Lance Bennet, who identified the existence of 4 gatekeeping areas at the production process of political news. The media owner as a gatekeeper actor categorized into an economic ideal type model. But, when the political interests of media owner as a gatekeeper, then Bennet rsquo s gatekeeping model requires modification. The thesis proved an indirect intervention by media owners in the newsroom."

"Fridays of Rage reveals for the first time Al Jazeeras surprising rise to that most respected of all Western media positions: the watchdog of democracy. Al Jazeera served as the nursery for the Arab worlds democratic revolutions, promoting Friday as a day of rage and popular protest. This book gives readers a glimpse of how Al Jazeera has strategically cast its journalists as martyrs in the struggle for Arab freedom while promoting itself as the mouthpiece and advocate of the Arab public. In addition to heralding a new era of Arab democracy, Al Jazeera has come to have a major influence on Arab perceptions of US involvement in the Arab world, the Arab-Israeli conflict, the rise of global Islamic fundamentalism, and the expansion of the political Far Right. Al Jazeeras blueprint for Muslim democracy was part of a vision announced by the network during its earliest broadcasts. Al Jazeera presented a mirror to an Arab world afraid to examine itself and its democratic deficiencies. But rather than assuming that Al Jazeera is a monolithic force for positive transformation in Arab society, Fridays of Rage examines the potentially dark implications of Al Jazeeras radical reconceptualization of media as a strategic tool or weapon. As a powerful and rapidly evolving source of global influence, Al Jazeera embodies many paradoxes-the manifestations and effects of which are only now becoming apparent. Fridays of Rage guides readers through this murky territory, where journalists are martyrs, words are weapons, and facts are bullets."