Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), berdasarkan ketentuan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) wajib untuk menerbitkan laporan tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para stakeholders. Laporan tahunan bisa berisi informasi wajib (mandatory) maupun informasi sukarela (voluntary). Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela adalah biaya modal yang rendah. Banyak Penelitian ini menguji pengaruh antara tingkat pengungkapan terhadap cost of equity capital dengan menggunakan variabel moderasi ukuran perusahaan, kualitas audit, dan prediksi kebangkrutan. Tingkat pengungkapan diukur dengan model Botosan (1997) . Ukuran perusahaan diproksi dengan total asset pada akhir tahun 2005 yang ditransformasikan ke dalam natural log. Kualitas audit diproksi dengan besaran KAP yang diukur secara dummy, 1 untuk KAP yang termasuk the big four dan 0 untuk KAP kategori non big four. Prediksi kebangkrutan diukur dengan metode perhitungan Altman Z-score. Cost of equity capital diukur dengan rumus CAPM (Capital Assets Pricing Model). Sample penelitian adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2005. pengambilan sample secara purposive sampling, dan diperoleh 85 laporan tahunan perusahaan manufaktur. Berdasarkan data tersebut, diketahui tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan publik, khususnya perusahaan manufaktur, relatif masih rendah. Rata-rata cost of equity capital perusahaan sample cukup tinggi, yaitu 19,20%. Hasil pengujian regresi untuk tingkat pengungkapan yang diukur menurut model Botosan membuktikan bahwa tingkat pengungkapan memiliki pengaruh negatif terhadap cost of equity capital secara signifikan. Ukuran perusahaan terbukti sebagai variabel yang secara konsisten mempengaruhi hubungan antara tingkat pengungkapan dengan cost of equity capital. Hasil temuan ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Botosan (1997), Mardiyah (2001), Murni (2003) dan Chen, Chen dan Wei (2003), Supatmi (2006). Dalam penelitian ini, kualitas audit terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital. Prediksi kebangkrutan juga terbukti tidak mempengaruhipenelitian yang menyatakan bahwa semakin luas tingkat pengungkapan informasi perusahaan, maka akan semakin rendah biaya modal, baik biaya modal utang (cost of debt) maupun biaya modal ekuitas (cost of equity). Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil yang masih belum konsisten. Untuk itu dalam penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya masih mencoba untuk meneliti kembali sehingga bisa menghasilkan hasil yang konsisten. ditentukan persoalan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tingkat pengungkapan informasi perusahaan manufaktur dalam laporan tahunan ? 2. Apakah ada pengaruh antara tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan terhadap cost of equity capital dengan ukuran perusahaan, kualitas audit, dan prediksi kebangkrutan, baik secara simultan maupun secara terpisah? hubungan yang signifikan antara tingkat pengungkapan dengan cost of equity capital. Sementara interaksi antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap cost of equity capital. Temuan ini mendukung apa yang ditemukan oleh Singhvi dan Desai (1971, dalam Mardiyah 2001) (1999), Titman dan Trueman (1986, dalam Lee et al., 1999), Lee et al. (1999), dan Fitriany (2001). Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai batasan yang menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi, antara lain : 1) Obyek penelitian hanya perusahaan manufaktur dan periode penelitian hanya satu tahun, 2) Variabel independen yang digunakan sebagai moderasi dalam melihat hubungan tingkat pengungkapan informasi dengan cost of equity capital hanya ukuran perusahaan, kualitas audit, dan prediksi kebangkrutan, 3) Variabel tingkat pengungkapan informasi berdasarkan variabel yang disusun oleh Botosan, ada kemungkinan ketidakpastian atau perbedaan antara variabel yang digunakan Botosan dengan karakteristik laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia, 4) Adanya unsur subyektifitas dalam mengukur tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan, 5) Pemakaian CAPM dalam mengukur cost of equity capital mengandung beberapa kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Botosan (1997) bahwa CAPM tidak merefleksikan estimasi resiko yang tidak dapat didiversifikasi (non diversifiable risk), 6) Kualitas audit yang hanya diproksi dengan besaran KAP belum melihat proksi lain seperti hasil opini dan tingkat independensi. 7) Penelitian ini tidak menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan, karena data yang didapat tidak lengkap. 8). Sampel yang digunakan untuk penelitian perlu diperbanyak lagi agar lebih mewakili data dan variable penelitian. Untuk itu dalam penelitian berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut agar diketemukan hasil penelitian yang lebih baik."

"Kerjasama pengusahaan migas dimulai tahun 1870 dengan pemberian Konsesi. Setelah merdeka, konsesi diubah dengan bentuk lain, yaitu "Perjanjian karya",, yang dituangkan dalam UU No.44 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1966 landasan kerjasama itu diubah kembali dengan bentuk. "kontrak Produktion Sharing", yang dikukuhkan dalam UU No.8 tahun 1971 tentang "PERTAMINA". Dalam pelaksanaan KPS, hasil produksi migas mengalami pasang dan surut. Pada tahun 1978 saat harga minyak melonjak dan negara teluk bergejolak, bidang usaha migas meningkat. Tetapi thn 80-an, saat harga minyak turun drastis dan negara teluk mulai aman, pengusahaan migas menurun. Ulntuk lebih meningkatkan pengusahaan tersebut, maka pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat kontraktor. Namun sebenarnya pemberian insentif ini merupakan dilema, karena di satu pihak akan menarik minat kontraktor. Akan tetapi pada dasarnya secara kualitatif menurunkan pendapatan Negara. Di lain pihak bila tidak diberi insentif, maka kurang dapat menarik minat kontraktor asing untuk mengusahakan migas di Indonesia, terutama untuk KTI dan Frontier area."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggabungan mata uang (currency union) yang terjadi di kawasan Uni eropa terhadap international risk sharing dan home bias di kawasan tersebut dan mekanisme yang digunakan dalam risk sharing di kawasan tersebut. Penelitian ini meneliti pada sebelas negara awal yang mengadopsi mata uang euro. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data konsumsi di masing-maing negara dan output (GDP) di masing-masing negara yang dimulai dari tahun 1975 sampai 2004. Dalam international risk sharing terdapat mekanisme yang digunakan, terdapat dua mekanisme yaitu income smoothing dan consumption smoothing.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya penggabungan mata uang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan risk sharing dan home bias. Penggabungan mata uang dapat mendorong terjadinya international risk sharing ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah home bias. Apabila suatu kawasan terjadi international risk sharing maka, negara-negara di kawasan tersebut semakin terbuka ekonominya dan pergerakan modal antara negara semakin tinggi.Mekanisme risk sharing yang digunakan melalui dua jalur yaitu income smoothing dan consumption smoothing. Dari dua mekanisme tersebut, mekanisme yang paling banyak digunakan adalah melalui income smoothing yaitu melalui adanya aliran dana dari luar negeri yang berasal dari investasi negara pada asset di luar negeri."

"Dalam pelaksanaan proses konstruksi, percepatan waktu penyelesaian proyek dari rencana awal sering ditemui untuk mengembalikan ke kondisi yang normal akibat keterlambatan atau membuat kondisi yang lebih baik untuk mempercepat penyelesaian proyek konstruksi tersebut. Metode least- cost scheduling merupakan cara yang sering digunakan dalam mengoptimalisasikan biaya dan penjadwalan dari sebuah proyek konstruksi.Metode least-cost scheduling menurut Brian J Dregar(1992) pada dasarnya mengkaji hubungan antara waktu selesainya suatu bagian pekerjaan dengan biaya proyek yang bertujuan meyakinkan klien, meningkatkan cara pencapaian mutu, mencapai batas waktu yang telah ditentukan, mengendalikan pengeluaran biaya, dan mengembangkan minimum-cost schedule sesuai dengan permintaan klien dan komitmen proyek.Namun menurut Stevens (1990), solusi least cost tidak dapat dibuktikan secara absolut karena durasi aktivitas maupun biaya tidak dapat diketahui secara pasti diawal. Diguakan pendekatan probalistik setelah tahapan deterministik dengan metode least-cost scheduling. Setelah melakukan pendekatan studi kasus pada Proyek Pembangunan Flyover Arif Rahman Hakim, Depok, yang mewakili kondisi diperlukannya percepatan, didapat biaya optimum sebesar Rp. Rp. 1,725,811,984.00 pada durasi normal pelaksanaan yaitu 67 hari.

---

During planning and execution of construction project, it often becomes necessary to escalate the duration of the project in order to adjust to the original schedule, due to time overrun or to simply finished the project ahead of schedule. A widely use technique for reducing the duration of a project in term of project schedule and cost optimalization is commonly referred to a least-cost scheduling.According to Brian J Dregar (1992), least-cost scheduling method, basically is to examine relation between finishing time from certain activity duration with project cost to assure owner, increased the project quality, finished the project according to time schedule, control the cost project, and to gain minimum-cost schedule according to the owner?s demand and project goal.But, According to Stevens (1990), there is no absolute, provable least-cost solution, because the activity durations and cost values cannot be precisely known in the beginning. The probabilistic approach were used after deterministic with least-cost scheduling technique.After case study approach at Arif Rahman Hakim?s Flyover project, Depok, which represent the condition that need to be shorten, the result the optimum cost Rp. 1,715,811,984.00 in normal duration that is 67 days."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Penelitian ini tentang berbagi pengetahuan (knowledge sharing) staf pepustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning yang berlokasi di Pekan Baru, Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bagaimana knowledge sharing staf perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh jumlah tenaga perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning, sebanyak 8 (delapan) orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning belum semua paham akan kegiatan berbagi pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para informan. Kebanyakan yang paham adalah staf perpustakaan yang berlatar belakang ilmu perpustakaan. Staf perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning sebagian sudah melakukan kegiatan knowledge sharing. Kegiatan ini berupa pemberian motivasi pimpinan ke staf perpustakaan agar lebih bersemangat bekerja. Staf perpustakaan mulai dapat mencari pemecahan masalah dengan solusi kreatif. Sebagian staf perpustakaan jika menemukan masalah mencari solusinya melalui internet atau bertanya pada yang lebih ahli dalam permalasahan tersebut. Staf perpustakaan sudah mulai mampu menyerap pengetahuan yang didapatkan, meskipun masih tergantung dari pengetahuan yang diserap sebelumnya. Informasi yang dibagikan staf perpustakaan didapat dari internal maupun eksternal. Informasi atau pengetahuan sering disampaikan staf perpustakaan pada rapat bulanan."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh faktor individu (insentif, timbal balik, norma subjektif, dan kontrol perilaku) dan faktor organisasi (struktur organisasi, dukungan direktur, iklim pembelajaran, sistem teknologi informasi, sistem penghargaan, dan kepercayaan) terhadap knowledge sharing intention, behavior, dan perilaku kerja inovatif pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan metode Structural Equation Model (SEM) dan menggunakan software Lisrel 8. 51. Dalam penelitian ini, faktor individu secara signifikan mempengaruhi knowledge sharing intention dan faktor organisasi secara signifikan mempengaruhi knowledge sharing intention dan perilaku kerja inovatif pegawai di LPP RRI.

---

This research investigated how individual factors (incentives, reciprocity, subjective norm, and behavioral control) and organizational factors (organizational structure, CEO support, learning climate, IT system, reward system, and trust) affect employee’s knowledge sharing intention, behavior, and innovative work behavior in Public Broadcasting Institution Radio Republik Indonesia (LPP RRI). It employs questionaire research method which data were processed using Structural Equation Model (SEM) method and Lisrel 8. 51. software. This research indicates that individual factors significantly influence knowledge sharing intention and organizational factors significantly influence knowledge sharing intention and innovative work behavior of LPP RRI employees."