Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara memang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, namun pertumbuhan yang diharapkan adalah yang efektif dalam mengurangi kemiskinan serta pertumbuhan yang menyebar dalam setiap golongan pendapatan termasuk pada golongan penduduk miskin growth with equity. Diantara beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah, terdapat mekanisme bantuan sosial yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya risiko sosial dimana salah satunya adalah kondisi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas anggaran belanja bantuan sosial pada APBD dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada 33 provinsi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2016. Belanja bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan sosial dan mencegah terjadinya risiko sosial di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dimana peningkatan 1 belanja bantuan sosial akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0009. Sedangkan belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan P2. Sehingga perlu untuk melanjutkan program bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah namun diperlukan kebijakan yang lebih pro poor sehingga belanja bantuan sosial yang dikeluarkan tidak hanya mengangkat masyarakat miskin keatas garis kemiskinan tetapi juga menghilangkan ketimpangan diantara masyarakat miskin.

---

The economic growth of a country is indeed a goal to be achieved by the government, but the expected growth is effective in reducing poverty and spreading growth in every income class growth with equity. Among the poverty reduction programs that have been implemented by the government, there is a social assistance mechanism which is the government 39s effort to prevent the occurrence of social risk which one of them is the condition of poverty. This study aims to analyze the effectiveness of social assistance expenditure on local budget in reducing poverty level in 33 provinces in Indonesia region within the period of 2013 s.d. 2016. Social assistance expenditure is an effort made by the Regional Government in conducting social development and preventing the occurrence of social risks. This research uses quantitative method of panel data regression analysis.The results show that social assistance expenditure have a negative and significant effect to poverty level. Where a 1 increase in social assistance spending will result in a poverty reduction of 0.0009. While social assistance spending has no effect on Poverty Gap Index P1 and Poverty Severity Index P2. So it is necessary to continue the social assistance program by the local government but a more pro poor policy is needed so that the expenditure of social assistance issued not only raises the poor up the poverty line but also removes inequality among the poor. "

"Tesis ini membahas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, berdasarkan perspesi rumah tangga sasaran selaku masyarakat yang menerima bantuan serta penentuan strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan sebagai ekspert dalam analisis proses hirarki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis Univariat dan AHP (Analyitic Hierarchy Process) sebagai alat analisisnya.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan sebagai sampel yaitu rumah tangga sasaran sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner terutama berdasarkan tujuan kebijakan, sebagian besar masayarakat sudah memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok namun terdapat juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana belum maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar.Dari hasil analisis AHP didapatkan hasil bahwa strategi untuk mengalihkan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan keberlanjutan kebijakan, kemudian alternative terakhir yang dipilih yaitu untuk menghentikan kebijakan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program bantuan langsung tunai, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu dalam merencanakan sebuah kebijakan selain memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasi sebuah kebijakan kiranya dapat menyamakan persepsi antara aparat selaku pelaksana kebijakan dengan persepsi dari masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal.

---

This thesis explains about the performance evaluation of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul, Muara Enim regency. The purpose of this study was to evaluate the performance of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, based perceptions households receiving public assistance as well as determining the policy strategy of the policy implementers as expert in the analysis hierarchy process. The research approach used is quantitative approach with descriptive research using univariate analysis and AHP (Anayitic Hierarchy Process), as a tool of analysis.Based on the results of the study using the evaluation criteria with a sample policy that is targeted as a community of households that receive the policy result that the performance of direct cash assistance policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, has been running well this is shown from the results of the questionnaire, mainly based on policy objectives, the majority of society has for subsistence use but there are also some people who use the funds to help pay the debt so that the use or not maximum utilization of funds for basic needs.From the results of AHP analysis showed that the strategy to transfer the policy to get the highest priority, followed by sustainability policies, then selected the last alternative is to stop the policy. Government as policy makers need to revise the various shortcomings inherent in direct cash assistance program, which conducted the evaluation would not only be a mere formality, but really became a recommendation in the next policy-making and can actually record the real problems that occur in the field. Also in the planning of a policy other than taking into account the various constraints that may arise in the implementation of a policy would be to equate the perception among officers as policy implementers with the perception of society as an object of a policy so that performance can be achieved with the optimal policy."

"Studi tentang jaringan informasi yang banyak dilakukan dewasa ini lebaih banyak diarahkan pada jaringan informasi formal yang dikelola badan pemerintahan. Studi tentang jaringan informasi antar LSM jarang dilakukan, karena selain sangat eksklusif, juga sulitnya mendapatkan dokumen internal yang tergolong cukup secret. Studi tentang jaringan intormasi antar LBH (LBHNet) ini lebih diarahkan pada tanggapan anggota jaringan terhadap bentuk dan pelaksanaan LBHNet yang telah dikembangkan sejak tahun 1993. Melihat dari tanggapan anggota jaringan, masih banyak kekurangan yang dirasa perlu diperbaiki oleh YLBHI baik yang menyangkut faktor eksternal maupun faktor internal.Faktor eksternal yang dirasa perlu diperhatikan antara lain menyangkut struktur jaringan dan mekanisme kerja LBHNet yang terpusat sehingga menyulitkan anggota jaringan untuk melakukan pertukaran informasi secara cepat dan murah. Selain itu juga masalah sulitnya melakukan koneksi dengan pusat jaringan ditambah lagi dengan buruk dan terbatasnya saluran telepon berdampak terhadap rendahnya tingkat mobilisasi pertukaran informasi antar aktitis LBH/LSM.Sedangkan yang menyangkut faktor internal antara lain masih rendahnya budaya tulis-menulis dan tukar menukar informasi dikalangan aktivis serta masih banyaknya staf lembaga anggota jaringan yang belum menguasai perangkat dan operasional LBHNet itu sendiri.Faktor-faktor di atas tersebut merupakan penyebab kurang dimanfaatkannya jaringan LBHNet secara maksimal oleh aktivis LSM/ LBH. Dan kalau hal ini terus berlangsung, tidak mustahil LBHNet akan ditinggalkan anggotanya atau kurang diminati. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perencanaan kembali terhadap pelaksanaan LBHNet dan perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi secara berkesinambungan antara berbagai pihak yang terlibat dengan jaringan LBHNet.Sedangkan yang menyangkut sumber daya manusia, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui lokakarya maupun pelatihan-pelatihan secara berkala dan terencana."

"BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran."