Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kegiatan pengadaan tanah ini merupakan salah satu proses dalam tahap pembangunan jalan tol yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar nominatif yang didalamnya termasuk inventarisasi bangunan, tanaman, luasan tanah dan benda-benda lain yang berada diatasnya, musyawarah harga dan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) sampai dengan sertifikasi tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanan pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kinerja proyek pembangunan jalan tol terlambat. Disamping hal tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan jalan tol dimasa depan, dan dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Data primer perihal proses pengadaan tanah diperoleh melalui kuesioner dari petugas/pejabat yang berkompeten terhadap masalah pengadaan tanah, diantaranya adalah para pelaksana pengadaan tanah dan pejabat struktural Departemen Pekerjaan Umum serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dari sejumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 angket, didapatkan 42 angket yang digunakan sebagai sample yang layak untuk dilakukan analisis statistik. Dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai salah satu cara untuk mereduksi variabel bebas yang jumlahnya 39 variabel. Variabel bebas yang diproses lebih lanjut adalah variabel yang mempunyai nilai diatas rata-rata sebanyak 20 variabel. Berdasarkan hasil analisa data dan model regressi linier dengan bantuan tool SPSS Versi 13.00 menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kinerja waktu proyek pembangunan jalan tol terdapat 3 (tiga) variabel penentu yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja proyek pembangunan jalan tol, yaitu : proses Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari instansi yang memerlukan tanah berjalan lancar, ketentuan masalah tanah sisa yang sering diminta oleh pemilik tanah dapat diatasi, keterlambatan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dapat diatasi.

---

Land Acquisition for implementing development for public interest is in accordance with Presidential Decree No. 36 Year 2005 Jo. Presidential Decree No. 65 Year 2006 by trading, exchanging or other ways that has been voluntary agreed between the relevant parties. The activity of land acquisition is one of the processes for toll road development stage which requires time and lots of funding. Land acquisition process covers arranging activities of a nominative list which includes inventory of buildings, plants, the land scope and other items on the land, discussion in the price, the distribution of compensation and the land certification.This research is aimed to identify the inhibiting factors for the realization of land acquisition that cause the project of toll road development to be delayed. In addition, this research is expected to be able to contribute items of consideration for the relevant institutions that deliver highways and their further development in the future. Primary data concerning the process of land acquisition is obtained by questionnaire from the competent officers for land acquisition, for instance the executor of land acquisition and officers of the Ministry of Public Works organization structure as well as the Committee of Land Acquisition. From 60 distributed questionnaires, there were 42 questionnaires which are used as acceptable samples for statistical analysis. Analytic Hierarchy Process (AHP) as one of the methods was applied to reduce the 39 independent variables obtained from previous published references to 20 key independent variables for further analysis. Based on the results of data analysis and linear regression model with the support of SPSS version 13.00 tool, has produced 3 determining variables affecting time performance against delay of toll road development project namely: obtaining land development permits according to schedule from the relevant institutions, overcoming land acquisition balance demanded by land owners, andovercoming delay in payment to land owners for compensation of the land needed for the land acquisition process."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan penggunaan lahan dan perubahan fungsi bangunan di sekitar ruas Cigombong–Cibadak akibat pembangunan tol Bocimi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei lapangan ke lokasi dengan melakukan observasi, foto udara, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan pada daerah penelitian. Dapat disimpulkan adanya perubahan penggunaan lahan dalam area radius 500 hingga 3000 meter dari pintu tol, dan terdapat perubahan fungsi bangunan di sekitar jalan arteri yang dekat dengan pintu tol. Namun, juga terdapat pengaruh di luar dari pembangunan jalan tol, yaitu juga dapat dipengaruhi dari kenampakan wilayah yang sudah ada seperti industri.

---

The focus of this study is land use changes and building function change in around the Cigombong-Cibadak section due to the construction of the Bocimi toll road. This study uses a field survey research method to the location by conducting observations, aerial photographs, interviews and literature review. The results of field research indicate changes in land use in the study area. It can be concluded that there is a change in land use within a radius of 500 to 3000 meters from the toll gate, and there is a change in the function of buildings around arterial roads close to the toll gate. However, there are also influences outside of toll road development, which can also be influenced by the appearance of existing areas such as industry."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan proses distribusi. Berdasarkan data Industry Update Vol. 13, Juli 2009, hampir seluruh proyek pembangunan jalan tol di Indonesia terlambat dari jadwal. Melihat masih banyaknya keterlambatan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur jalan tol di Indonesia, perlu dilakukan kajian terutama mengenai faktor- faktor mana saja yang paling signifikan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan infrastruktur jalan tol supaya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.Variabel yang ditinjau pada penelitian ini terbagi ke dalam empat kelompok aspek besar yaitu, aspek kesiapan rencana, aspek pendanaan, aspek profesionalitas kontraktor, dan aspek eksternal. Alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data berupa validasi variabel oleh pakar, dan pengisian kuesioner oleh responden. Sedangkan untuk pengolahan data dimulai dengan analisa deskriptif, kemudian uji normalitas, uji komparatif, uji validitas dan reliabilitas, pemeringkatan variabel dengan AHP (Analytical Hierarchy Process), terakhir adalah uji korelasi untuk mendapatkan faktor dominan. Hasil penelitian menunjukkan tiga variabel dominan yang signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan jalan tol. Variabel tersebut adalah pembebasan lahan dan perizinan yang tepat waktu, penyimpanan dokumen dan perencanaan yang lengkap, serta pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang dan proporsional. Dengan melakukan perhatian lebih terhadap variabel tersebut diharapkan akan meningkatkan keberhasilan pembangunan proyek transportasi jalan tol di Indonesia.

---

The development of toll road infrastructure in Indonesia is urgently needed to reduce congestion and improve the distribution process. Based on data from Industry Update Vol. July 13, 2009, almost all toll road projects in Indonesia are behind schedule. Seeing that there are still delays in the construction of toll road infrastructure projects in Indonesia, it is necessary to conduct a study, especially on which factors most influence the success of toll road infrastructure in order to achieve it properly and on time.The variables reviewed in this study were divided into four groups of major aspects. Namely, readiness aspects, investment aspects, contractor professionalism aspects, and external aspects. The research flow begins with data collection in the form of variable validation by experts, and filling out questionnaires by respondents. Meanwhile, for data processing, it starts with descriptive analysis, then normality test, comparative test, validity and reliability test, ranking variables with AHP (Analytical Hierarchy Process), the last is the correlation test to get the dominant factor.The results of the study show three dominant variables that have a significant effect on the success of toll road construction. These variables are timely data and permits, complete storage of planning documents, as well as a balanced and proportionate sharing of risks and benefits. By paying more attention to these variables, it is hoped that it will increase the success of toll road transportation projects in Indonesia."

"Keberadaan serta pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu dari pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk jalan tol yang dibangun dalam rangka privatisasi proyek infrastruktur jalan. Walaupun sempat mengalami penundaan akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, melalui Keppres 15 tahun 2002 Tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur termasuk jalan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol dimulai kembali seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia. Jasa Marga saat ini sedang melaksanakan kelanjutan dari paket pembangunan jalan tol JORR, yaitu jalan tol JORR Seksi W2, El Tahap 2, E2, E3, N yang membutuhkan dana secara keseluruhan sebesar 3,7 Trilyun rupiah. Mengingat adanya keterbatasan kondisi keuangan perusahaan, pola pinjaman perbankan konvensional dengan tingkat nilai suku bunga tertentu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang telah digunakan saat ini. Tujuan dari penelitian adalah melakukan risk assessment terhadap alternatif pola pendanaan syariah pada pembangunan proyek JORR. Alasan penelitian adalah bahwa pola pinjaman dengan suku bunga perbankan konvensional yang tidak mengenal prinsip risk sharing bertentangan dengan adanya berbagai risiko pada investasi jalan tol dimana risiko-risiko tersebut harus secara adil dan proporsional ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi jalan tol ini.Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi risiko terhadap faktor-faktor yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol bagi Jasa Marga sebagai peminjam dana (kreditur) dan kesiapan lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pinjaman (debitur) termasuk faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan publik maupun regulasi dari pemerintah sehubungan dengan penerapan sistem tersebut di atas.Dari risiko-risiko tersebut diidentifikasi tingkat penting risiko dan meneliti potensi-potensi risiko yang harus diberikan perhatian khusus dan tindakan (respons) apa yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan cara kajian literatur, wawancara, dan survey (kuisioner), sedangkan pcngolahan datanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis statistik dengan menggunakan soft ware SPSS 11.0 untuk mendapat model persamaan dari analisis regresi berganda linier sebagai input simulasi Montecarlo untuk melihat sejauh mana tingkat kesuksesan pencapaian tujuan penerapan pola pendanaan syariah tersebut.Kesimpulan akhir dari penelitian ini, tingkat kesuksesan penerapan pola pendanaan syariah berada pada skala sedang yang artinya tujuan tercapai sesuai rencana, dimana kendala jumlah aset likuid perbankan syariah yang masih relatif kecil menjadi variabel risiko yang paling mempengaruhi tercapainya tujuan proyek."

"Peningkatan waktu respon yang semakin cepat sangat dituntut dalam pekerjaan pemeliharaan di jalan tol. Salah satu card untuk mempercepat waktu respon yang ada adalah dengan sistem informasi yang baik dan benar. lnformasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa informasi dapat dipastikan akan menyebabkan organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.Pada jaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang vital, mengingat ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan guna mendukung kegiatan bisnis suatu organisasi. Informasi didukung oleh sarana komunikasi dalam penyampaian pesannya. Sarana komunikasi yang ditawarkan dewasa ini juga sangat banyak pilihannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari personil di dalam organisasi tersebutPada tulisan ini, akan diteliti mengenai pengaruh keterlambatan waktu respon pemeliharaan korektif terhadap sasaran pelayanan jalan tol. Dimana nantinya diharapkan waktu respon yang ada dapat meningkat dengan adanya sistem informasi tesebut.Metode yang akan digunakan adalah kajian literatur, studi lapangan, penyebaran kuesioner dan wawancara."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"Pemakai jalan tol berhak untuk menikmati jalan tol yang aman, nyaman dan lancar sesuai dengan standar jalan tol, Untuk itu operator jalan tol diminta untuk selalu menjaga dan memelihara kondisi dan fungsi aset jalan tol agar selalu dalam keadaan mantap terkendali.Namun pada jalan tol, sering kali terjadi kerusakan aset jalan tol berupa fasilitas operasi secara mendadak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun fasilitas operasi di jalan tol yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, gedung, lingkungan, sarana pelengkap jalan, sarana drainase, sarana elektronika, mekanikal, elektrikal, penerangan dan sarana kerja.Apabila kerusakan tersebut terlambat ditangani, maka sasaran pelayanan jalan tol yang aman, nyaman dan lancar tidak tercapai. Keterlambatan waktu respon juga memberikan dampak antara lain kerusakan tambah parah, biaya perbaikan membengkak, komplain pemakai jalan. Untuk itu perlu peningkatan waktu respon sehingga perbaikan korektif darurat diselesaikan secara optimal.Proses awal penelitian dimulai dari identifikasi faktor penyebab menurunnya waktu respon. Diperkirakan faktor panyebabnya antara lain faktor kebijakan internal perusahaan operator, faktor biaya kontraktor, faktor pelaksanaan, faktor material, faktor tenaga karja, faktor peralatan, faktor ekonomi, faktor hukum dan peraturan, faktor Lingkungan, faktor komunikasi antar pihak yang terlibat.Selanjutnya faktor penyebab tersebut dianalisa prioritas resikonya. Kemudian dengan simulasi dinamis, dapat ditentukan variable dominan yang menyebabkan keterlambatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan menurut kontraktor adalah lokasi kerusakan yang terjadi serentak dan tersebar di seluruh jalan tol serta disebabkan oleh informasi kerusakan telah disampaikan kepada kontraktor. Sedangkan penyebab menurut owner adalah pertambahan volume kerusakan lebih banyak dari kemampuan kontraktor serta disebabkan oleh mandor kontraktor yang tidak berkulitas.Dengan demikian dapat dipilih respon tindakan koreksi yang tepat terhadap variabel dominan di atas, serta diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan waktu respon pemeliharaan korektif di jalan tol."

"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

---

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."

"Sejak tahun 1978 Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep cost recovery melalui pembangunan jalan tol dan mendorong Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sampai saat ini sekitar 649,12 km jalan tol telah beroperasi dan direncanakan pembangunan 1.951 km jalan tol. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari skerna KPS yang paling optimum pada koridor Jogjakarta-Solo-Kertsono sebagai bagian dari ]aringan Jalan Tol Trans Jawa dan merekomendasikan strategi ke depan dalam kerangka percepatan pembangunan jalan tol. Studi ini di!akukan melalui kajian literatur, menggali kerangka pengaturan, kebijakan dan isu-isu lain dalam pembangunan jalan tol, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan termasuk subsidi serta membangun skema KPS. Analisa ekonomi menunjukkan bahwa semua segmen mempunyai kalayakan tinggi, tetapi hanya segmen Jogjakarta-Solo yang mempunyai kelayakan keuangan memadai dengan FIRR 16.73%. Untuk mendapatkan skema KPS yang optimum ada 7 opsi yang dianalisa dengan memperhatikan aspek kebutuhan dana pemerintah, keterlibatan sektor swasta, kebijakan dan pengaturan dan kepastian dalam proses dsb. Opsi 1- Pemisahan berdasarkan Iingkup, Opsi 2 - Sewa, Oprsi 3- pembanguna oleh Pemerintah, Op[si 4-Pemisahan berdasarkan segrnen, Opsi 5 - Subsidi di muka, Opsi 6 - Service Payment dan Opsi 7 - Kombinasi subsidi di muka dan Service payment. Hasil analisas menunjukkan bahwa Opsi-7 merupakan opsi terbaik untuk dapat dilaksanakan karena dapat meningkatkan partisipasi swasta dan mendorong penerapan KPS di Indonesia, sebagai rekomendasi disebutkan bahwa keberhasilan penerapan opsi 7 perlu dukungan Pemerintah, perturan perundangan dan sosialisasi kepada stake holder.

---

The GOI since 1978 has been employing the cost recovery concept though toll road development and promote Public Private Partnership (PPP) scheme. Recently, there is about 649,12 km operated toll road and 1.951 km planned toll road. The objective of the study is to figure out the optimum PPP scheme of specific corridor i.e. Jogjakarta-Solo-Kertsono as part of the Trans Java Toll Road Network and as well to recommend the next strategy and policy aim at accelerating the toll road development in Indonesia in general. This study conducted through the combination of literature review, explored the existing regulation, pc"iicy and other issues related to toll road development, analysis of economic and financial viability to include subsidy led to proposed alternative PPP scheme option. The economic analysis show that all the segment indicating high economic viability, but only segment Jogjakarta-Solo having good financial indicator with FIRR 16.73%. In attempt to find out the optimum PPP scheme, 7 options have been proposed considering the aspect of required government fund, private sector involvement, policy and legal issues, and certainty in process, etc. Option 1- Separation based on scope of work, Option 2 - Leasing, Option 3 - Construction by government, Option 4 - Separation based on segment, Option 5 - Upfront Subsidy, Option 6 Service Payment as well as option 7 - Combination of Upfront Subsidy and Service Payment. The result of analysis shows that Option - 7 is 1 is likely the best option to be implemented due to private sector involvement and will encourage implementation of PPP in Indonesia. It is recommended that successful implementation of option 7 required government support, relevant regulation and socialization to stake holder."