Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik.Pertama, bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu.Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya.Ketiga, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut.Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya.Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya."

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk melihat pengaruh dari proporsi family ownership dan CEO ataupun chairman yang merupakan pendiri dari perusahaan terhadap besarnya cost of debt yang ditanggung oleh perusahaan. Sample penelitian ini berjumlah sebanyak 65 perusahaan family ownership yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai family ownership karena sebagian besar perusahaan di Indonesisa adalah perusahaan family ownership. Cost of debt merupakan beban yang ditanggung perusahaan sebagai akibat terjadinya hutang dan merupakan cerminan dari resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur. Berdasarkan sample yang diteliti, ditemukan bahwa proporsi dari family ownership dan CEO yang merupakan pendiri perusahaan tidak berpengaruh pada besarnya cost of debt.

---

The purpose of this research is to determine the impact of Family ownership proportion and the founding CEO to cost of debt. There are 65 samples in this research. Those samples are family ownership company which are listed at BEI in 2007. This research reveal about family ownership because most of company in Indonesia are family ownership. Cost of debt is cost that should be paid by companies due to loan that they got. And it reflect to the risk that they gave to the creditor. Based on the sample, it found that family ownership proportion and founding CEO has no significant impact to cost of debt."

"Skripsi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan bank terhadap diversifikasi pendapatan. Struktur kepemilikan bank diuji berdasarkan tipe kepemilikan pemerintah, swasta domestik, dan asing. Variabel-variabel yang mewakili struktur kepemilikan yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran bank, return on equity, loan loss provision, growth assets, loan to total assets, rasio kecukupan modal. Diversifikasi pendapatan diukur melalui non interest income. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2007-2011 dengan sampel 82 bank. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki non interest income yang rendah sedangkan kepemilikan asing memiliki non interest income yang tinggi. Ukuran bank, return on equity, loan loss provision, serta loan to total assets berpengaruh signifikan terhadap non interest income sedangkan kedua variabel lain tidak signifikan mempengaruhi non interest income.

---

This study aims to empirically examine the effect of bank’s ownership structure to income diversification. Ownership structure tested by the type of government, private domestic, and private foreign. Variables which were representing ownership structure tested in this research are bank size, return on equity, loan loss provision, asset growth, loan to total assets, capital adequacy ratio. Income diversification was measured through non interest income. This study was conducted in 2007-2011 with 82 conventional banks as its sample. Hypothesis testing was performed with multiple regresssion analysis. The research concluded that government ownership had low non interest income, while foreign ownership had higher non interest income. Bank size, retun on equity, loan loss provision, and loan to total assets significantly affected non interest income while the others did not significantly affected non interest income."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang peran mediasi ketiga tipe konflik keagenan pada pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan adalah 352 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, dengan total 1.760 observasi. Teknik pengolahan data dengan 2 Stage Least Square (2 SLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketiga tipe masalah keagenen. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan hanya terhadap masalah keagenan tipe 2. Masalah keagenan tipe 1 berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Masalah keagenan tipe 2 berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q. Ketiga tipe masalah keagenan tidak memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 2 memediasi secara parsial pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan baik baik ROA maupun Tobin's Q. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan pragmatis yang berkontribusi pada diskusi tentang teori agensi.

---

This study aims to obtain empirical evidence about the mediating role of three types agency problem towards the influence of institutional ownership and family ownership on company performance as measured by ROA and Tobin's Q. The sample used was 352 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013-2017, total observation was 1,760. Data processing techniques with 2 Stage Least Square (2 SLS). The results of the study prove that institutional ownership does not affect firm performance, ROA and Tobin's Q. Family ownership has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. Institutional ownership does not affect the three types of agency problem. Family ownership has a significant negative effect only on agency problem type 2. Agency problem type 1 has a significant positive effect on ROA. Agency problem type 2 has a significant positive effect on Tobin's Q. Agency problem type 3 has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. The three types of agency problems do not mediate the influence of institutional ownership on ROA and Tobin’s Q. Then, only agency problems type 2 has role as partial mediation to the effect of family ownership on ROA and Tobin’s Q. This research has theoretical and pragmatic implications that contribute to the discussion of agency theory."

"ABSTRAKNotaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau dimintaoleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakupmengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsudan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal ataubertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatanhukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugasdan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis,pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenispenelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitianeksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan danwawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yangdibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum danNotaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuaidengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary authorizes to establish an authentic deed which required or requested bythe concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of allactions, agreements, and determination required by the laws and regulationsand/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreementthat indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegalreason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed asinvalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to imposesanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries,such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and adishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative studythat includes the type of explanatory. Data that used of this research is primarydata and secondary data. Literature study and interviews has been used forcollecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively.Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that hasbeen established using a false documents and for simulation is void by law andnotary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance withapplicable laws."

"ABSTRAKKetika iklan palsu digunakan dalam konten konsumen yang dihasilkan untuk keuntunganpribadi, ada proses bagaimana fenomena ini terjadi. Dengan kemudahan akses terhadapmedia sosial, untuk memahami proses ini sangatlah penting. Dibangun dari teori Signaling,diusulkan melalui diagram konseptual yang strategi iklan, sinyal merek, dan risiko yangdirasakan memainkan ulasan peran masing-masing untuk menentukan utilitas konsumendiharapkan. Implikasi dari proposisi meluas terhadap aspek psikologis dan kurangnyaliteratur pemasaran.

---

ABSTRACTWhen false advertising is used within consumer generated content for personal gain,there is a process of how this phenomenon occurs. With the ease of access towards socialmedia, understanding this process is important. Constructed from Signaling theory, it isproposed through a conceptual diagram that advertising strategies, brand signals, andperceived risks plays their respective roles to determined expected consumers rsquo utility. Theimplication of the proposition extends towards psychological aspect and lack of marketingliterature."