Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2002 China dan ASEAN menandatangani kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara China dan ASEAN yang menjadi dasar dari China ASEAN Free Trade Area. Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah dampak-dampak perekonomian yang terjadi antara China dan Asean setelah implementasi perjanjian Free Trade Area, setelah melakukan integrasi ekonomi dan juga "Early Harvest" program didalamnya, apakah akan ada trade surplus ataupun ada trade defisit.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan juga melalui metode dokumentasi yang berdasarkan dokumen dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Pada akhirnya penelitian ini terlihat bahwa kerjasama antara China dan ASEAN membawa dampak positif bagi neraca perdagangan diantara kedua negara tersebut, dan program Early Harvest cukup berhasil di beberapa sektor.

---

The China-ASEAN Free Trade Agreement has been hailed as a landmark pact in pushing for freer trade between China and the ASEAN countries.With the establishment of the free trade zone, trade and investment between the Chinese and ASEAN economies are expected to increase significantly. In November 2002, China and ASEAN signed the framework agreement on comprehensive economic co-operation between China and Association of South East Asian Nations, which determined the basic structure of China ASEAN Free Trade. The purpose of this research is to try to answer how the economy effects will affect after the implementation of framework of agreement on free trade area in that region, after the economic integration and how will the early harvest program effecting the balance sheet of each respectful country, will there be a trade surplus or trade deficit.This research uses the document research as the study method as well as the descriptive analytic methods based on the documents from related institution. At the end of the research, this research suggests that the China and ASEAN economic cooperation brought positive effect to balance of payments on both countries and the early harvest program is quite successful in certain area."

"Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menegah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan 'Tidak baik'. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria 'Tidak baik'. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

---

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung. Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time.

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good". Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung.

Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers."

"Tesis ini membahas sejauh mana pengaruh penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan Indonesia atas China pada beberapa komoditas terpilih. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam mengestimasi parameter model ekspor dan impor komoditas terpilih Indonesia atas China dengan pendekatan analisis data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan ACFTA berpengaruh terhadap nilai perdagangan antara Indonesia-China (pada komoditas terpilih). Produk Domestik Bruto Riil China berpengaruh terhadap ekspor komoditas terpilih Indonesia ke China dalam model ekspor. Sedangkan Produk Domestik Bruto Riil Indonesia dan nilai tukar riil Rupiah terhadap Yuan China berpengaruh terhadap impor komoditas terpilih Indonesia dari China pada model impor.

---

This thesis discusses the impact of implementation of The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia-China?s Trade for selected commodities. The main tool to estimate parameters of the model of export and import is regression with panel data analysis.

The study concludes that the implementation of ACFTA affects trade value between Indonesia and China (on selected commodities). Export model shows China?s real GDP affects Indonesia's export of selected commodities to China. While import model shows Indonesia's real GDP and real exchange rate of Rupiah against Chinese Yuan affect Indonesia's imports of selected commodities from China."

"This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect."

"Thesis ini menggunakan metode data panel untuk melihat dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Perdagangan Intra-Industri (IIT) Indonesia-China untuk produk tekstil. IIT diukur menggunakan indeks Grubel dan Lloyd dan akan didekomposisi menjadi IIT horizontal, IIT Vertikal Bawah, dan IIT Vertikal Atas. Berbeda dengan kebanyakan penelitian empiris sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tersebut secara signifikan berdampak negatif terhadap IIT horizontal, IIT vertical bawah , dan IIT vertical atas. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu IIT lainnya sebagai variabel terkontrol, seperti kesenjangan ukuran ekonomi, keterbukaan perdagangan, ketidakseimbangan perdagangan, dan kondisi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan ukuran ekonomi secara signifikan meredam IIT horizontal dan IIT vertikal bawah. Lebih lanjut, meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan tampaknya menurunkan semua jenis IIT. Sementara itu, keterbukaan perdagangan meningkatkan IIT Horizontal, IIT Vertikal Bawah, dan IIT Vertikal Atas. Kondisi COVID-19 juga menyebabkan keterlibatan LVIIT dan UVIIT.

---

This thesis assesses the ASEAN-China free trade area's impact on Indonesia-China intra-industry trade for textile products, using the panel data method. The Intra-industry Trade (IIT) is measured using the Grubel and Lloyd index and will be decomposed into horizontal IIT, Lower Vertical IIT, and Upper Vertical IIT. Unlike most previous empirical studies, this article estimates that the agreement negatively and significantly affects the horizontal, lower side of vertical IIT and upper side of vertical IIT. This study also identifies other IIT determinants as a controlled variable, such as the economic size gap, trade openness, trade imbalance, and COVID-19 conditions. The result indicates that the differences in economic size significantly dampen the horizontal IIT and lower-vertical IIT. Furthermore,  the increased trade imbalance seems to decrease all IIT types. Meanwhile, trade openness is found to enhance horizontal IIT, Lower Vertical IIT, and Upper Vertical IIT. The COVID-19 condition also leads to LVIIT and UVIIT engagement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan ACFTA terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data time series dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2011 dengan menggunakan metode estimasi Error Correction Model (ECM). Perjanjian ACFTA disahkan pada 1 tahun 2005, sedangkan dampak penerapannya pada neraca perdagangan bilateral Indonesia-China secara efektif adalah sejak 1 Januari tahun 2008. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat dua model regresi untuk dua periode ACFTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ACFTA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China hanya dalam jangka panjang dan untuk periode ACFTA yang dimulai 1 Januari 2008.

---

The aim of this study is to know the impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia?s-China Balance of Trade in the long term and in the short term. This study uses time series data from 2000 to 2011 (quarterly basis) and the estimation method used is Error Correction Model (ECM). ACFTA agreement was legally implemented starting from January 1, 2005, whereas the impact of the implementation on Indonesia?s-China Balance of Trade was effectively on January 1, 2008. Therefore, there are two regression models for two periods of ACFTA agreement. The result of this study is variable ACFTA has significant effect to Indonesia?s-China Balance of Trade only in the long term and for period of ACFTA agreement starting from January 1, 2008."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap integrasi pasar modal negara-negara ASEAN-China. Dengan menggunakan data indeks harga saham harian yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2014 untuk enam negara yaitu China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina observasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek dengan pengujian kointegrasi Johansen dan Error Correction Model. Pengujian dilakukan pada data sebelum penerapan ACFTA dan setelah ACFTA dengan breakpoint pada 1 Januari 2010 dimana perjanjian kerjasama ACFTA mulai diberlakukan. Hasil pengujian jangka panjang dengan kointegrasi Johansen membuktikan bahwa setelah penerapan ACFTA pasar modal di negara-negara ASEAN-China lebih terkointegrasi dengan China sebagai centrepoint. Hasil yang sama juga terlihat dari hubungan jangka pendek menggunakan ECM dimana seluruh pasar modal negara-negara ASEAN-China memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek yang stabil dan dinamis terkecuali dengan Filipina yang hanya memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek dengan Thailand.

---

This research attempts to analyze the impact of ACFTA establishment on capital market integration between ASEAN-China. Observation was performed to investigate the long run and the short run correlation using Johansen cointegration test and Error Correction Model. The test performed in two devided periode, before and after Januari 1st 2010 as brekpoint when ACFTA implemented. The Johansen Cointegration test result as measurement of the long run equlibrium proves that after implementation of ACFTA all ASEAN cuntries cointegrated with China except Philippines while among ASEAN countries the cointegration exist between Thailand, Singapore and Malaysia.

The fairly result also found in the short run analysis using ECM where all the countries have a stable and dynamic short run equlibrium except Filipina which only have an equlibrium with Thailand."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Ketentuan mengenai Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Hal tersebut membuktikan keinginan negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan regional/kawasan dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas WTO. Payung hokum Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Para wakil kepala negara ASEAN dan Republik China telah melakukan kesepakatan mebentuk FTA pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China FTA) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan. Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya-upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat proses perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain.

---

This thesis explores the International Trade at The Agreement of Regional Trade Area. it was latterly develops quickly and can be seen from more progressive the circulation of goods, services, and capital from a state to another state, such as through export and import activity, investment, service commerce, etc. Therefore as logical consequence of this progress especially in facing of liberalization era in commercial sector, the change and development in law field must be conducted especially in the field of trade law, including the regulation of tariff. The ASEAN Member State was decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Cooperation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA). The goal of this framework is to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent. Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Internal Taxation and Regulation such as on Article III of the GATT 1994. Reaffirming the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements."

"Hubungan trilateral antara China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki karakteristik berupa hot economics, cold politics. Hubungan ekonomi yang erat ditengah tensi hubungan politik yang tinggi membuat ketiga negara ini tidak dapat duduk dalam satu forum tanpa melibatkan pihak ketiga. Tahun 2002 menjadi momen penting dalam sejarah hubungan trilateral ketika Pemerintah China mengajukan inisiasi pembentukan China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Jepang menanggapi proposal kerjasama tersebut dengan skeptis. Namun pada tahun 2003, Jepang menerima inisiasi kerja sama tersebut dan dibentuk trilateral joint study. Penelitian ini menganalisis faktor eksternal dan internal yang mendorong Jepang untuk menerima inisiasi pembentukan CJK FTA. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang tidak dapat dilihat sebagai black box dalam proses pembentukan kebijakan FTA.

---

Trilateral relationship among China, Japan, and South Korea is known as hot economics, cold politics. Close economic relationship in the midst of political tensions has created a difficulty for these three countries to sit together in one forum. The year of 2002 became a historical moment in their trilateral relationship when China initiated China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Japan gave a skeptical respond towards the initiation. However, in 2003 Japan agreed to the initiation and established a trilateral joint study. The research aims to analyze the external and internal factors that pushed Japan to accept the initiation. This report demonstrates that Japan cannot be viewed as a block box in its FTA policy making."