Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bagaimana cara untuk mendeteksi timbulnya BUT akibat pemakaian jasa dari luar negeri, karena hal ini menjadi salah satu modal penting dalam upaya ekstensifikasi pajak. Dengan adanya cara yang efektif untuk mendeteksi timbulnya BUT, maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah wajib pajak luar negeri, sehingga penerimaan pajak pun akan ikut meningkat. Terkait dengan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dalam mendeteksi ada dan tidak adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri, menganalisis pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dan para akuntan publik yang mengetahui masalah BUT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya Bentuk Usaha Tetap yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah: menyelenggarakan pelatihan, memberikan jawaban konfirmasi mengenai masalah Perpajakan Internasional kepada KPP Badora, mengundang beberapa konsultan pajak dan wajib pajak, menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, dan mengintensifkan pemeriksaan sederhana lapangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dalam menyelamatkan penerimaan Negara atas penghasilan dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah dengan menggunakan pengawasan kepatuhan formal dan pengawasan kepatuhan material. Sementara hambatanhambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah pesatnya perkembangan teknologi, tidak tampak adanya fixed place of business yang bersifat permanen, pengujiannya harus memenuhi pengujian jangka waktu (time test) terlebih dahulu, wajib pajak BUT yang berlindung di balik perusahaan yang telah ada dengan menempatkan pegawainya sebagai pegawai perusahaan di Indonesia, sulitnya memperoleh data pendukung, keterbatasan kemampuan SDM, dan mobilitas BUT yang sangat tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu instrumen hukum berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang kerjasama antar departemen, sehingga antar departemen yang berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan pemahaman di kalangan petugas pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus perlu dilakukan pelatihan baik dengan metode on the job training atau off the job training. Selain itu, semua pemeriksa pajak hendaknya juga mempunyai data-data perusahaan yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai NPWP, agar segera dilaporkan pada Kanwil-Kanwil yang bersangkutan.

---

One of important things that must be noticed related to taxes on Permanent Establishment (BUT/Bentuk Usaha Tetap) is how to detect the rising of BUT risen by the uses of services from foreign, because this is one of important things in the effort of tax extension. By the existence of effective means in detecting the rising of BUT, then automatically it would improve the amount of foreign tax payers, thus tax revenues shall be increased too. Related to that, therefore this research is aimed to find out the efforts of Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta in detecting the existence or non-existence of Permanent Establishment (BUT) risen from the contract on service uses of Foreign Tax Payers, analyzing the supervision performed by Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta, and to find out the obstacles faced in the efforts of detecting the rising of Permanent Establishment (BUT) for the contract on service uses of Foreign Tax Payers.The research approaches used is qualitative and the type of descriptive research in the efforts to describe the problems researched based on the obtained data. Data collecting is performed using interviews and documentation study. The interviews involved key informants, especially the employees of Body Tax and Expatriate Services Office and public accountants having knowledge of BUT.The research results show that the efforts performed to detect whether there is an existence of Permanent Establishment arising from the contract on service uses of Foreign Tax Payers that is performing training, providing confirmation answers on the problems of International Taxation to KPP (Kantor Pelayanan PajaklTax Office) Badora, inviting several tax consultants and tax payers, creating cooperation with several government institutions, and intensifying simple field research. The form of supervision performed by Body and Expatriate Services Office Two in saving State revenues over the income from contracts of service uses of Foreign Tax Payers is by using formal complying controling and material complying controling. Meanwhile the obstacles faced in the efforts to detect the rising of Permanent Establishment (BUT) over the contract on service uses of Foreign Tax Payers is: the speed on the advance of technology, the invisibility of fixed place of business permanently, the test must first meet time test, BUT tax payers taking cover behind the existing company by placing their employees as company employees in Indonesia, the difficulties in obtaining supportive data, limitation of HR capability, and very high mobility of BUT.Based on the results of that research, therefore legal instruments are necessary in the form of government regulations regulating the cooperation among departments, thus the related concerned department can easily obtain the necessary data. In order to improve understanding among tax officials concerning particular taxation knowledge, training must be performed with methods of on the job training and off the job training. Besides that, all tax examiner should also have company data existing in its area and if there should be companies not yet having NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak/Tax Payer Registration Number), they must be immediately reported to related Kanwil/District Offices."

"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean.Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal.Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service.In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution.The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds.Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Modernisasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan upaya untuk terus mengembangkan dirinya menjadi kantor pelayanan pajak masa depan yang lebih baik, yang dapat dipandang sebagai learning organization. Namun penerapan learning organization terutama di organisasi publik bukanlah suatu hal mudah. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diantisipasi yakni hambatan pada level organisasi dan level individu.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas penerapan Learning Organization, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Berdasarkan program-program modernisasi yang diaplikasikan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, maka penelitian ini menggunakan dasar teori yang relevan dengan aplikasi koseptual dari Learning Organization menurut M.J. Marquardt (1996).Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan survei menggunakan instrument learning organization profile dan perhitungan menurut skor M.J. Marquardt. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan terhadap nilai rata-rata organisasi didunia menurut hasil penelitian M.J. Marquardt. Analisis hasil penelitian dilihat dari 2 sisi, yaitu persepsi seluruh karyawan sebagai responden serta persepsi 3 kelompok responden secara proposional berdasarkan kategori jabatan yaitu Pimpinan, Account Representatif/Fungsional dan Pelaksana.Populasi penelitian adalah seluruh karyawan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap telah memenuhi syarat minimum tabel Krejcie.Hasil analisis dengan metode kuantitatif sebelumnya kemudian dilakukan pembahasan melalui Focus Group Discussion dengan para pimpinan, petugas AR dan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tujuan dilakukan FGD adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian mengenai kenyataan tingkat LO, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta saran-saran yang diberikan untuk lebih meningkatkan penerapan LO di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.Hasil penelitian berdasarkan jawaban seluruh responden adalah bahwa tingkat penerapan aspek dinamika pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 22,51, aspek transformasi organisasi 23,26, dan aspek teknologi diperoleh 23,71. ehingga nilai ratarata ketiga aspek tersebut berada didalam range nilai rata-rata organisasi dunia menurut hasil penelitian Marquardt. Sedangkan nilai rata-rata kedua aspek lain yaitu aspek pemberdayaan manusia adalah 21,01, dan aspek pengelolaan pengetahuan adalah 19,89, yang keduanya berada dibawah range nilai rata-rata penelitian Marquardt. Secara keseluruhan, kelima aspek LO telah diterapkan cukup baik di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tingkat penerapan Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua berdasarkan hasil analisis jawaban 3 level jabatan yaitu pimpinan, AR/Fungsional dan Pelaksana, adalah bahwa dilevel pimpinan, tingkat penerapan kelima aspek LO telah baik diterapkan dan tidak ada hambatan yang berarti. Dilevel AR/Fungsional diperoleh hasil bahwa hanya aspek pengelolaan pengetahuan dan pemberdayaan manusia dikategorikan cukup, sedangkan ketiga aspek LO lainnya dikategorikan telah baik diterapkan. Sedikit hambatan pada aspek pemberdayaan manusia ditunjukkan pada kurangnya reward system, dan pada aspek pengelolaan pengetahuan ditunjukkan pada kurang terselenggara acquisition knowledge akibat fungsi seksi PDI belum berjalan dengan baik, serta transfer and utilization knowledge yang terhambat akibat kurangnya koordinasi antar AR dengan fungsional pemeriksa.Hal yang perlu mendapat perhatian pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil persepsi responden di level pelaksana diketahui bahwa tingkat penerapan kelima aspek LO berada dibawah nilai rata-rata. Dan berdasarkan klasifikasi Marquardt hanya aspek transformasi organisasi dan teknologi yang cukup diterapkan, sedangkan ketiga aspek lainnya dikategorikan buruk. Kenyataan dilapangan dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan keahlian pegawai yang belum merata, kurangnya motivasi dalam bentuk reward system, kurangnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan organisasi, sistem promosi dan mutasi yang kurang memotivasi, kurangnya scanning imperative, kurang kesesuaian antara diklat yang diadakan dengan keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya peran pimpinan sebagai transformational leader.Faktor-faktor yang mendorong KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai LO dari sisi organisasional yaitu modernisasi yang dilakukan dalam bentuk perubahan struktur menjadi lebih fleksibel dan sesuai fungsi, adanya jabatan AR dengan SDM yang berkualitas, perubahan remuneration system yang memotivasi, penerapan kode etik yang mendukung budaya perbaikan citra aparat, serta pengaplikasian SI DJP dengan teknologi tinggi. Sedangkan dari sisi individual adalah tacit yang mendukung pembelajaran, keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri serta adanya sikap mau bekerjasama secara tim.Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization telah cukup baik menerapkan kelima aspek LO, meskipun di sisi pemberdayaan manusia masih belum diterapkan reward system yang baik, dan di sisi pengelolaan pengetahuan belum terselenggara acquisition serta transfer and utilization knowledge dengan baik. Sedangkan untuk tingkat pelaksana, penerapan LO masih dirasakan kurang dari ketiga aspek selain aspek transformasi organisasi dan teknologi. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan agar KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization mampu mencapai tujuan organisasi yaitu pelayanan yang optimal, peningkatan kinerja serta peningkatan penerimaan pajak, serta dapat mewujudkan visi untuk menjadi public service yang berstandar internasional, baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya.

---

Modernization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two (STO of Jakarta Gambir Two) is a sustainable effort to develop and become better tax office service in the future, that will be perceived as a learning organization. However, to implement learning organization particularly in public organization is not an easy effort. There are several obstacles to encounter, obstacles in the organization level and in the individual level.The research purpose is to know and to explain the implementation of Learning Organization, the factors those encourage as well as inhibit Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Based on modernization programs application in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, therefore this research is applying relevant basic theory and concept of Learning Organization according to M.J.Marquardt (1996).The research method is descriptive quantitative method, which the survey is using instrument learning organization profile and calculation score according to M.J.Marquardt. This research result further will be evaluated by comparing with the average value of organizations worldwide according to M.J.Marquardt research result itself. Analysis of research result will be identified from 2 sides, perception of the whole employees as the respondent and perception of 3 groups of respondent proportionally based on occupation category i.e. the Leader (manager level), Account Representative/Functional level and lower level of employee. Research population is the entire staffs of Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, with the number of respondent answering questionnaires completely has qualified the minimum requirement of Krejcie Table.Furthermore, the analysis result from the previous quantitative method will be discussed in a Focus Group Discussion (FGD) consist of the leader, AR/Functional Officer, and the lower level employee in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. FGD purpose is to strengthen the research result validity regarding LO level, determinant factor, and recommendation in order to enhance the implementation of LO in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Research result indicated that implementation level of learning dynamic aspect has the mean score 22.51, organization transformation aspect 23,26 and technology aspect 23.71. Therefore the mean scores of those three aspects are within the range of the mean scores of organizations worldwide according to Marquardt research result.However, the mean scores of the other two aspects i.e. people empowerment aspect 21.01 and knowledge management aspect 19.89 are below the range of Marquardt research?s mean scores. However the entire five aspects of L O have been implemented quite well in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two.The Implementation level of Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two based on analysis result of the answers of 3 level respondent, is on the Leader level, implementation level of learning dynamic aspect, organization transformation aspect and people empowerment aspect, are above the average level, however, knowledge management aspect and technology aspect are on the average level. Those are indicating that the Leader level of perception toward five aspects of LO is implemented well without any significant obstacle. However on AR/Functional level, it was found that only knowledge management and people empowerment aspect is on the average value of organizations worldwide, the other three LO aspects are above the average value. A little bit obstacles are indicating by not sufficient in reward system from people empowerment aspect, and not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge from knowledge management aspect.The factor to be highlighted in this research that based on respondent perception result on the lower level employee, the implementation of entire five aspects of LO are below the average value and based on Marquardt classification, only organization transformation aspect and technology aspect are sufficiently implemented (fair), the three other aspects are categorized as poor. The fact that knowledge level and employee skill are not equally distributed, lack of motivation due to the reward system, lack of balance between organization need and individual need, promotion and transfer system that is not encouraging motivation, lack of scanning imperative, not match between the employee training and the skill required, and lack of leader role as a transformation leader.The factors that are encouraging Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as Learning Organization from the organizational perspective are modernization that performed in the changing structural form to become more flexible and functional, AR position with highly qualified human resources, remuneration system change to encourage motivation, code of ethics implementation(code of conduct in working) which will increase public image, and the implementation of high technology information system (Information System of Directorate General of Taxation). Besides, from individual perspectives are tacit (individual knowledge) which is motivated learning process, self development and better team work attitude.Finally, to conclude that Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization has quite well implemented five aspects of Learning Organization, however from people empowerment aspect, not sufficiently implementing good reward system, and from knowledge management aspect, not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge. Regarding the lower level employee, LO implementation is not sufficient on the three aspects instead of organization transformation and technology aspect. Therefore, Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization needs some improvement in order to achieve its organization goal i.e. optimum service, performance increase and tax revenue increase, and also in order to realize its vision to become internationally standard public service agency, whether its fiscus quality as well as its management quality."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang berarti pada tahun 1984, yaitu digantinya sistem Official Assesment dengan sistem Self Assesment. Kelebihan sistem Self Assesment adalah pemberian kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan saja dengan pemeriksaan sebagai law Enforcement. Masalah yang timbul adalah mengapa setelah sistem ini berlaku hampir 18 tahun perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah?, hal ini tercermin dari banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan kantor pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan, dan apa yang menjadi hambatan fiskus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.Dalam melakukan penelitian, dipergunakan Studi Lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: wajib pajak yang pernah menerima STP memiliki pemahaman dan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada wajib pajak yang belum pernah menerima STP, optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa akan berjalan dengan baik jika faktor eksternal (antara lain kerjasama antar seksi di KPP) dan internal (antara lain sikap mental dari petugas pajak) diminimalisir bahkan dieliminir. Saran yang diberikan adalah perlu dibuat aturan pajak terutama perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang lebih sederhana, serta diadakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada pegawai pajak."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yangdilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing danBentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yangdilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPNdan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on

foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service

Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative

approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and

provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview

related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are

registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the

research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign

corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted

for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Dalam perubahan kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diupayakan perbaikan dan pembaharuan dalam beberapa sisi peraturan perpajakan yang pada dasarnya mengarah kepada tercapainya target pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan. Dalam prakteknya, ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah hambatan tercapainya pengamanan penerimaan Negara dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemungut.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN? Apa dasar pemikiran diberlakukannya pemungutan PPN oleh Pemungut serta latar belakang pencabutan status Badan Pemungut PPN? Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam mengawasi pelaporan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Badan Pemungut PPN? Apakah ada pengaruh antara pencabutan ketentuan Pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN terhadap penerimaan Kantor Pelayanan Pajak?Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sedangkan hasil penelitian yang diperoleh adalah mengingat bahwa status penunjukan Pemungut tersebut hanya didasarkan pada Keputusan Presiden, maka dalam perubahan UU PPN di tahun 1994 diatur kewajiban pemungutan PPN oleh Pemungut tersebut. Penetapan kewajiban pemungutan PPN oleh Pemungut sebagaimana diatur dalam UU PPN 1984 pada dasarnya menyimpang dari prinsip dasar PPN.Sesuai dengan sifat Tidak Langsung dan PPN maka yang berlaku sebagai pemikul beban Pajak secara nyata adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran Pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP.Kewajiban Pemungut PPN adalah yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP kepada mereka. Status Pemungut tersebut semula didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya Pemungut diharapkan agar pemungut tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan negara. Setelah beberapa tahun diberlakukan, belakangan disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya benar-benar dapat membantu terealisasinya penerimaan Negara. Berdasarkan hal tersebut pula, maka sejak Januari 2004 yang termasuk dalam kategori pemungut tersebut dibatasi dan diberlakukan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya.Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam penghapusan status Pemungut PPN tersebut, didasarkan pada kenyataan dilapangan bahwa dengan adanya status Pemungut menimbulkan inefisiensi dan distorsi dalam kinerja petugas DJP. Hal itu terlihat dari kenyataan di lapangan saat itu bahwa dengan adanya pemungutan PPN oleh Pemungut mengakibatkan terjadinya pajak lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN yang tentunya mendorong Wajib Pajak tersebut untuk meminta restitusi atau pengembalian kepada Negara.Timbulnya Pajak yang lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut Pajak adalah sebagai akibat perhitungan secara matematis dalam pelaporan Surat Pemberitahuan PPN. Dalam ketentuan Pasal 16 A UUU PPN 1984 diatur bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut. Hal itu mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran yang hams dipungut sendiri oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN menjadi berkurang dan bila diperhitungkan dengan Pajak yang dapat diperhitungkan maka hal tersebut akan menimbulkan Pajak lebih dibayar. Atas kelebihan bayar tersebut, PKP dapat meminta pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Sebagai akibat dari permintaan pengembalian pajak lebih bayar tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja DJP yang harus meneliti kebenaran proses pemberian restitusi tersebut sehingga menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah yang harus memberikan pelayanan dalam proses pengembalian kelebihan Pajak, dan tentunya secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan Negara.Setelah satu tahun diberlakukan pembatasan terhadap status pemungut sebagaimana dikemukakan di atas, sejak bulan Februari tahun 2005, status pemungut diberlakukan lagi dengan kriteria tertentu. Proses pelaporan dan penyetoran pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari penunjukan Pemungut sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan Negara dengan cepat dapat mencapai sasaran. Namun demikian, dalam praktek dilapangan banyak Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditunjuk Pemerintah tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga belakangan disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya benar-benar dapat membantu terrealisasinya penerimaan negara.

---

The second change of the value-added tax law rules improvement and renewal of taxation regulations in order to secure the state's income from tax to finance the development. In reality it's still found many obstacles.

The research question is how the mechanism of collecting value-added tax (VAT) by the collector is? What consideration is used to carry out the tax collecting by the collector and the background of the revocation of the tax collecting board's status? The tax service office's obstacles in watching the report and tax deposit. And finally to know the influence of the revocation of the tax collector's status toward the tax service office's income.

The research method is analytical description at the office of the second foreign capital investment tax service. The result of the research is the obligation of VAT collecting by the board that is arranged in the change of value-added tax law in 1994 reminding the status of the appointing collecting board based on the president's decision. The determination to oblige value-added tax collecting by the board deviates the basic principals of VAT.

As the value-added tax's indirect character, the tax burden lies in the buyers or the consumers of service. And the taxpayers are the entrepreneurs who sell goods and services. The obligation of the tax collector is collecting, deposing, and reporting owed tax. The early status of the tax collector board is the government's representation to quicken the state's income. Some years go by this board hasn't done much. For that reason its authority has been limited since January 2004 and the general mechanism on collecting the value-added tax has been carried out.

The government's revocation of the collector board's status was caused by the collector's inefficiency and distortion. It can be seen that the taxpayers pay more. This encourages them to ask for restitution from the state.

They have to pay tax more because of the mathematical counting. In the law of value-added tax 1984 article 16 says the collecting, deposing, reporting the owed tax by the collector's board. This results the lessening of tax paid and if it is counted it caused some surplus.

Such condition causes many problems, 1. Taxpayers ask restitution. 2. The tax official have to work hard in investigating the report of the asking for restitution, 3. Influence the state's income.

As it's stated before about the limitation of the collectors' status, the new one has been carried out since February 2005. The process of reporting and deposing tax of goods and services from taxpayers to the collector should be done according to the rules in order to increase and quicken the state's income. In fact it hasn't been done."