Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Terdapat banyak tantangan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2021, di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi operasi terhadap kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melalui pendekatan keras yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Terorisme Indonesia. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya dan tampaknya, ada masalah penting lainnya. Artinya masyarakat takut memberikan informasi penting tentang kelompok teroris tersebut kepada aparat penegak hukum. Situasi khusus ini menyulitkan gugus tugas anti teror untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana realitas Tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu petugas. Permasalahan ini akan dikaji dalam perspektif Kriminologi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kontra-terorisme. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap petugas dan masyarakat yang pernah bertemu langsung dengan buronan kelompok teroris di Sulawesi Tengah. Dari penelitian ini, setidaknya dapat menunjukkan bahwa kontra-terorisme tidak hanya mementingkan upaya represif akan tetapi harus mendahulukan keselamatan dari masyarakat.

---

There are many challenges for Indonesia's counter-terrorism effort. In 2021, Province of Central Sulawesi, there is an operation toward a group of terrorists called Mujahidin Indonesia Timur (MIT) through hard approach by Indonesian Counter-terrorism task force. It takes many years to be done and apparently, there is another essential issue. That is, people were afraid to give important information about that terrorist group to law enforcement authorities. This research is aiming to explore how far society actually do the participation to assist CT taskforce. This particular situation gives a hard time for the CT taskforce to work on. All of the matters above will be studied by Criminology's perspective about how public participation could affect counter-terrorism. This research will be using a qualitative approach by gathering all essential information, interview and literature studies. The result was pretty clear that fear of terrorism might affect public participation. This research could present that countering the terrorism is not all about repressive act but most important thing is sense of security and protection to society."

"Kepolisian Demokratis Democratic Policing) Reserse Polri denganPendekatan Soft Systems MethodologyPenerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tundukpada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum danmelayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas sepertipelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), danpenyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisiandemokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (statecapacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negaraseperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial,sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013)yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebutbelumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisiandemokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley,2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratisReserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantuintelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuatmodel konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidahdalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating iniuntuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interestmelibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepadakepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunyapenguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratisyaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya(Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi darikapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitianyang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensiyang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisianmelalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisiansebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisiendalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the

Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt

militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power

and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from

the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A

democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution

which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability

that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely

organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however,

are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to

be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal

Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system

methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root

definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving

interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology,

the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves

researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic

reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation

Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic

policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be

strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics

(Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three

dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes

novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are

three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to

implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good

governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human

rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management

in the framework of providing protection and services to a democratic society."