Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengevaluasi kinerja lembaga bentukan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced scorecard, sebuah alat kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasakan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif balanced scorecard berdasarkan perhitungan tabel balanced scorecard menunjukkan lembaga pengelola kegiatan di Arjasari lebih baik dibanding Kertasari. Kinerja lembaga pengelola kegiatan di Kecamatan Arjasari termasuk kategori baik sedangkan di Kertasari cukup. Pencapaian target di Kecamatan Arjasari lebih baik dibanding Kertasari sehingga mendorong skor yang lebih besar. Berdasarkan penilaian itu, tesis ini menyusun suatu rekomendasi aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kertasari dan Arjasari.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on national program for rural community empowerment in Kertasari and Arjasari, year of 2008 that is managed by Executive Institution of Activity (UPK). The method used in this research is balanced scorecard. Balanced scorecard is a tool to measure performance, which able to reflect vision, mission, and strategy to organize strategic act, based on measured information. The whole performance of each balanced scorecard?s perspective show that Arjasari is better than Kertasari. Executive institution performance of Arjasari is high level and Kertasari is middle level. The target achievement of Arjasari is better than Kertasari. It causes score of Arjasari is higher than Kertasari. Based on the evaluation, this thesis recommend some action plan that can be used to optimize the role of UPK Kertasari and UPK Arjasari."

"Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada facilitative role and skill serta representational role and skill. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada facilitative role and skill. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

---

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds."

"PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya.

---

PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi.

Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process.

This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya."

"Proses pembangunan hendaknya dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan dan dalam pelaksanaanya peranan atau partisipasi masyarakat lebih diutamakan. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat adalah program P2D yang dalam pelaksanaanya diupayakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D di Nagori Dalig Raya ditinjau dari karakteristik input, proses dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui hasil (outcomes) dari pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian tentang program. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian evaluatif sumatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu SPM Dirjen PMD, Camat Raya, Pokja Kecamatan. Pimbagpro, tenaga pendamping dari tim konsultan (Tim Teknis Lapangan), tenaga pendamping dari Fasilitator Desa, Pangulu Nagori dan Maujana Nagori (BPD), serta Masyarakat yang semuanya berjumlah 28 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.Hasil pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program P2D meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberdayaan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan P2D, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat pada strata terendah. Hal ini karena tidak semua masyarakat ikut aktif dalam kegiatan dan tidak semua masyarakat merupakan anggota OMS pelaksana kegiatan pembangunan prasarana. Demikian juga kegiatan sosialisasi, perencanaan, dan pelatihan lapangan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang Nadir dengan baik.Berdasarkan keseluruhan evaluasi yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapaian program dan penilaian tentang desain program. Dimana kelemahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya berasal dari masyarakat dan dari pemerintah. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam organisasi kemasyarakatan menyebabkan sikap kurang mendukung terhadap program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah. Sehingga yang mengalami proses pemberdayaan hanya orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan golongan elit masyarakat saja (KDS, OMS, KPP dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya). Untuk itu baik KDS. OMS, KPP dan pemerintah harus berupaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi yang ada. Kelemahan lain yaitu dalam upaya pelestarian dan pengembangan prasarana masih terhambat karena masalah dana. Untuk itu harus ada kejelasan dukungan pemerintah kabupaten terutama dengan memperjelas pos-pos pendapatan desa, sehingga desa mempunyai sumber dana yang pasti dan tetap untuk dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan prasarana lebih lanjut.Selanjutnya berdasarkan keseluruhan informasi tentang input, proses. output dan outcomes pemberdayaan melalui pelaksanaan program P2D dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program P2D yang mendukung terhadap upaya pemberdayaan yang meliputi 1) program P2D sebagai sarana atau wadah belajar, 2) mekanisme P2D sebagai alternatif proses pembangunan partisipatif, dan 3) penyertaan petugas pendamping dalam setiap tahapan program P2D. Ketiga aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat."

"[Kasus TB paru di Indonesia masih tinggi, dan salah satu propinsi itu adalah DKI Jakarta.Kasus TB paru di DKI Jakarta masih perlu mendapatkan perhatian salah satunya pendekatan Progran CEPAT LKNU ini. Adanya program CEPAT LKNU ini, peneliti ingin melihat bagaimana pencapaian target dari komponen kegiatan yang telah ditetapkan oleh LKNU. Pencapaian hasil yang belum sesuai dengan target yangditentukan perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif. Sumber daya manusia yang menjalankan program perlu mendapat perhatian baik dari pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Keterlibatan pihak terkait juga menjadi kunci untuk mendukung terbentuknya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program CEPAT LKNU ini.;Pulmonary TB cases in Indonesia is still high, and one of the province is the city Jakarta. Pulmonary TB cases in Jakarta still need to get the attention of one of them approach this program as CEPAT LKNU. CEPAT LKNU program, the researchers wanted to see how the achievement of the targets of the components of activities that have been set by LKNU. The achievement of results not in accordance with the specified target is need for a more comprehensive approach. Human resources run the program require attention both from the knowledge and skills possessed. The involvement of stakeholders is also a key to support the establishment of community participation and empowerment in this CEPAT LKNU program, Pulmonary TB cases in Indonesia is still high, and one of the province is the cityJakarta. Pulmonary TB cases in Jakarta still need to get the attention of one of themapproach this program as CEPAT LKNU. CEPAT LKNU program, the researcherswanted to see how the achievement of the targets of the components of activities thathave been set by LKNU. The achievement of results not in accordance with thespecified target is need for a more comprehensive approach. Human resources run theprogram require attention both from the knowledge and skills possessed. Theinvolvement of stakeholders is also a key to support the establishment of communityparticipation and empowerment in this CEPAT LKNU program]"

"Di Indonesia, kemiskinan di pedesaan masih yang tertinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional. Pemerintah telah menetapkan suatu program penanggulangan kemiskinan untuk daerah pedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat bernama PNPM Mandiri Perdesaan. Pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan ini telah mendistribusikan dana secara langsung ke rekening masyarakat di setiap kabupaten disebut sebagai Community Block Grant (BLM) per tahun. Pemerintah telah menetapkan alokasi dana ini sedemikian rupa sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan community block grant (BLM) di PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 297 kabupaten di Indonesia pada tahun 2007-2011 dan hasil empiris menemukan bahwa alokasi community block grant (BLM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, alokasi pemerintah tampaknya akan terus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan angka kemiskinan tetapi tidak dapat membantu untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan untuk periode yang lebih lama.

---

Poverty in rural areas in Indonesia is still the highest one compared to poverty in urban areas and in the national level. The government already established a poverty reduction program in rural areas that based on community empowerment named PNPM Mandiri Rural. The government through this poverty alleviation program distributes funds directly to the community account in every district named as Community Block Grants (BLM) annually. The government has set this funds allocation in such a way so that the goal of poverty reduction can be achieved. This study, in overall, wants to investigate the effect of government policy of allocating community block grants (BLM) in PNPM Mandiri Rural on reducing poverty in Indonesia's rural areas.

This study uses panel data of 297 districts in Indonesia at 2007-2011 and the empirical result found that the community block grants (BLM) allocation has significant contribution on poverty reduction in Indonesia's rural areas. However, the government allocation seems to continue to make a substantial contribution to poverty headcount reduction but cannot help to reduce the gap of poverty and the severity of poverty over the longer period."

"Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah memberlakukan program yang bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menjadi target program ini adalah Kelurahan Mulyaharja yang berada di Kecamatan Bogor Selatan, dan sekaligus menjadi obyek penelitian ini. Namun, berdasarkan data PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di kelurahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden, yakni Anggota Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Selain itu dilakukan juga wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Pada penelitiannya, pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja dilihat dari dimensi efektivitas program yang terdiri dari Dimensi Pemahaman Program, Dimensi Tepat Sasaran, Dimensi Tepat Waktu, Dimensi Tercapainya Tujuan, dan Dimensi Perubahan Nyata. Hasilnya, setiap dimensi tersebut berada di kategori efektif. Kesimpulannya adalah pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja efektif. Saran yang diberikan yaitu agar mekanisme pengembalian pinjaman dipertegas dan diperjelas, diberikan sosialisasi mendalam mengenai besaran dana dan peningkatannya, jumlah kelompok dikembangkan, semua anggota diawasi dan dimotivasi lebih lanjut, dan disediakan mekanisme pengajuan dana yang bersifat bottom-up.

---

To exceed the poverty problem in cities, the government has implemented a program called PNPM Mandiri Perkotaan. One of the region that has been targeted by the program is Mulyaharja, which located in South Bogor Sub-District and was this research’s object. Despite that, based on the PNPM Mandiri Perkotaan’s data, there was no decreasing in amount of this Sub-District’s poor citizens. By that, this research objective is to analyze descriptively the maintenance of PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja. The approach that used on this research is quantitative by outspread the questionnaire to 65 respondents, which are the member of Revolving Loan PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja Sub-District. Moreover, in-depth interview has been executed with the related parties.

According to the result of the research, that was concluded that the average value of every dimensions, which are Program Comprehensiveness Dimensions, Right Objectives Dimensions, Achievement of Goals Dimension, Timely Dimensions, and Noticeable Change Dimensions, are in the Effective Category.

The conclusion is the maintenance of National Program of Urban Self-Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan) Revolving Loan (Case Study in Mulyharja Village, South Bogor Sub-District, Bogor) is effective. Recommendation for the maintenance are to outright the loan returning mechanism, provide socialization about the amount of the loan, increase the number of member, motivate and control the member, and provide the bottom-up loan submission."

"Tahun 2010, Pemerintah Indonesia membentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yakni anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund guna menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP menyelenggarakan program beasiswa dengan misi “mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia”. Hingga tahun 2017, penerima beasiswa LPDP sebanyak 18.466 orang. Dalam pelaksanaannya, ada ketidakjelasan antara target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rumusan target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP dengan model Targeting Outcomes of Program (TOP). Paradigma penelitiannya adalah postpositivisme dengan metode kualitatif untuk menggali rumusan target (program development) dan menilai kinerjanya (program performance). Ada 2 kesimpulan dari penelitian: (1) LPDP belum memiliki rumusan target outcomes yang jelas; dan (2) kinerja outcomes program belum selaras dengan amanah intergenerational equity dan misinya. Untuk itu, ada 4 saran penyempurnaan program beasiswa LPDP ke depan: (1) penyusunan vision study tentang kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berbasis daerah/wilayah, industri, profesi, dan keilmuan di Indonesia; (2) pengembangan program beasiswa untuk strata pertama (diploma ataupun sarjana) terintegrasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengembangan pinjaman pendidikan;     (3) berkolaborasi dengan kementerian/lembaga pengelola program sejenis serta sektor industri; (4) penyesuaian standar biaya hidup dan mekanisme pembayarannya.

---

In 2010, the Government of Indonesia established the National Education Development Fund (DPPN), the education budget allocated for the endowment funds to ensure the continuation of the next generation education program as an intergenerational equity managed by the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP organizes scholarship programs with the mission of "preparing future leaders and professionals of Indonesia". Until 2017, there were 18,466 LPDP scholarship recipients. In its implementation, there is a lack of clarity between the target and outcomes of the LPDP scholarship program outcomes. This study aims to see how the target formulation and outcomes of LPDP scholarship program outcomes with the Targeting Outcomes of Program (TOP) model. The research paradigm is postpositivism with qualitative methods to explore program development and assess its performance (program performance). There are 2 conclusions from the research: (1) LPDP does not have clear formulation of target outcomes; and (2) outcomes of program outcomes have not been aligned with the mandate of intergenerational equity and its mission. There are 4 suggestions for improving the LPDP scholarship program in the future: (1) the preparation of a vision study on the needs of developing human resources based on regions / regions, industries, professions, and science in Indonesia; (2) development of scholarship programs for the first strata (diploma or undergraduate) integrated with the Smart Indonesia Program (PIP) and the development of educational loans; (3) collaborating with ministries / institutions of similar program management and industry sectors; (4) adjusting the standard of living costs and the payment mechanism."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang tujuan jangka menengah PNPM MandiriPariwisata di Desa Nampar Macing. Pendekatan penelitian yang digunakan ialahkualitatif-deskriptif dengan penekanan pada evaluasi sumatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada umumnya tujuan jangka menengah PNPM MandiriPariwisata di Desa Nampar Macing telah tercapai. Pencapaian itu tidak terlepasdari beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Oleh karena itu,perlu memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambatagar pembangunan desa wisata tetap berkelanjutan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the medium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisatain Rural Tourism Nampar Macing. The study used a qualitative-descriptiveapproach with emphasis on summative evaluation. The results showed themedium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisata in Nampar Macing Villagehas been achieved. The achievement can not be separated from the supporting andinhibiting factors. Therefore, needs to take advantage of the supporting factorsand minimize the inhibiting factors so that rural tourism development remainsustainable.;This thesis discuss about the medium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisatain Rural Tourism Nampar Macing. The study used a qualitative-descriptiveapproach with emphasis on summative evaluation. The results showed themedium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisata in Nampar Macing Villagehas been achieved. The achievement can not be separated from the supporting andinhibiting factors. Therefore, needs to take advantage of the supporting factorsand minimize the inhibiting factors so that rural tourism development remainsustainable.;This thesis discuss about the medium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisatain Rural Tourism Nampar Macing. The study used a qualitative-descriptiveapproach with emphasis on summative evaluation. The results showed themedium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisata in Nampar Macing Villagehas been achieved. The achievement can not be separated from the supporting andinhibiting factors. Therefore, needs to take advantage of the supporting factorsand minimize the inhibiting factors so that rural tourism development remainsustainable., This thesis discuss about the medium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisatain Rural Tourism Nampar Macing. The study used a qualitative-descriptiveapproach with emphasis on summative evaluation. The results showed themedium-term objective of PNPM Mandiri Pariwisata in Nampar Macing Villagehas been achieved. The achievement can not be separated from the supporting andinhibiting factors. Therefore, needs to take advantage of the supporting factorsand minimize the inhibiting factors so that rural tourism development remainsustainable.]"

"Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama selaku pelaksana ditingkat masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan yang ditemui saat melaksanakan PNPM Mandiri dan juga melihat upaya yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada kesamaan peran yang dilakukan oleh BKM Mita Bersama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci dengan peran yang dilakukan oleh pekerja masyarakat.

---

This research is about Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mitra Bersama role as the implementer of PNPM Mandiri Perkotaan in society level at Karawaci. This research discuss about some obstacles that found in the execution of PNPM Mandiri Perkotaan and also see what are BKM Mitra Bersama efforts to settle those obstacles. This research use descriptive analyses and qualitative method. The result of this research shows that BKM Mitra Bersama role in the implementation of PNPM Mandiri Perkotaan is same as the role which done by community development."