Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Qualified human resources belong to the crucial factor in this global era today. It is more important compared to abundant natural resources. The policy (on enhancing the quality of education) is directed to achieve the quality of education which is used as the basis to conduct evaluation on unit performance and education program , ranging from PAUD , elementary education, middle level education, informal education to high level education. The low quality of Indonesian human resources results from low the quality of education. In the government birocracy very need high quality human resource , because the are have much good service for people and for the good governance making. Indonesian have clever people if they have clever government. The management of human resources and effective demands a precise understanding of human behavior, specialy human behavior in organizations. Therefore, it needs human resources development strategies that effectively and efficiently to accommodate the conditions and situation in this era of globalization."

"Education at Home Affairs Governmental Studies Institute must be avoided from bureaucracy ilness, such as power orientation, centralization, uniformity, unproductiveness, and over bureaucracy. Change should be done related to the issues of moral , ethics, work ethics, religiosity spirit, science, physical and attitude in order to produce driving force to conduct various better changes inside it and surround its environment and needs to analyze and reviewed."

"Stasiun televisi di Indonesia, sampai saat ini sudah ada 6 (enam) stasiun, yaitu TVRI, TPI, RCTI, SCTV, AN TV dan Indosiar yang baru setahun mengudara (on air). Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Positifnya pemirsa alam diberi suguhan hiburan dan informasi edukasi semakin bervariasi. Stasiun televisi tayangannya harus makin bermutu, agar tidak ditinggalkan pemirsanya. Sisi negatifnya adalah membanjirnya sinetron dan/film televisi asing yang mengurangi peluang pasar sinetron dan/film produk lokal yang dianggap lebih mahal. Sementara budaya bangsa dipertaruhkan, karena tidak sedikit yang alur cerita dan perilaku kehidupan dari asal negara pengekspor kurang cocok dengan budaya Indonesia. Misalnya adegan kekerasan yang berlebihan (sadis), pemujaan terhadap kebendaan (tamak), pornografi dan yang bermuatan politik tertentu.Pembahasannya penulisan ini berkaitan dengan Pustekkom Dikbud yang diantara salah satu fungsinya memproduksi sinetron dan/filem televisi, stasiun televisi sebagai konsumennya, dan Production House sebagai pesaing sekaligus pembandingnya. Adapun pokok temuannya ialah, temuan pertama; melalui analisis SWOT diketahui peluang pasar sinetron dan/film televisi dapat dihitung kondisinya sangat terbuka lebar. Pustekkom Dikbud salah satu satuan kerjanya sangat potensial untuk dijadikan unit kerja usaha swakelola yang dapat menciptakan benefit ekonomi, politik, sosial dan budaya.Pokok temuan kedua; kecenderungan bisnis sinema elektronik bergerak semakin menggairahkan sejalan dengan kebutuhan pasar yang semakin tinggi. Peluang bisnis seperti saat ini siklusnya sangat jarang atau bisa mencapai 25 tahun sekali.Pokok temuan ketiga; Pustekkom Dikbud perlu mengundang consultant atau membentuk "task force" untuk merumuskan ulang tujuan jangka panjangnya; Dengan semakin terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kebutuhan akan peralatan teknik VTR agar selalu mutakhir tidak bisa terus menerus mengharapkan subsidi pemerintah. Beberapa pengalaman pada titik tertentu pemerintah tidak sanggup mensubsidi secara berkesinambungan.Pokok temuan keempat; sumber daya manusia yang dirniliki Pustekkom pada sisi akademiknya potensial untuk dikembangkan agar lebih profesional. Sementara kondisi sumber daya peralatan teknik yang dimiliki kondisinya sangat mendukung yaitu kuantitatif jumlahnya cukup dan kualitatif variasinya lengkap dan mutakhir.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meskipun ada beberapa angka-angka sekedar membantu agar mudah dipahami. Tetapi pendekatan yang dominan adalah kualitatif. Dilihat dari segi tujuannya penelitian ini bersifat penelitian kebijakan (policy research) atau penelitian terapan. Sedang sampel penelitiannya menggunakan teknik sampling secara purposive disertai beberapa rasionainya. Sementara teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara mendalam, serta dilengkapi angket atau daftar isian. Untuk analisis datanya dilakukan deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi."

"Peningkatan mutu pendidikan pada hakikatnya merupakan tugas konstitusional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, perlu didukung dengan kebijakan dan program yang realistik...."

"tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifkah program sertifikasi guru yang diukur dari dampaknya terhadap prestasi belajar para siswa di wilayah Kabupaten Probolinggo. data untuk kajian ini adalah data populasi SD Negeri peserta UN tahun 2013 sebanyak 583 satuan pendidikan. sumber data adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. metode analisis yang dipergunakan adalah One Way ANOVA. temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam rerata NUN antara kelompok SD Negeri yang proporsi guru tersertifikasinya dalam kategori 'sedang', namun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam rerata NUN antara kelompok SDN yang proporsi guru tersertifikasinya 'sedang' (moderat) dengan kelompok SDN yang proporsi guru terstrifikasinya relatif tinggi. hal ini dapat mengidikasikan bahwa implementasi program sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Probolinggo sejauh ini cukup efektif pada kelompok SD Negeri yang proporsi guru tersertifikasinya termasuk kategori 'sedang' (moderat), namun belum cukup efektif pada kelompok SDN yang proporsi guru tersertifikasinya relatif tinggi. hasil penelitian ini sekaligus menipis sinyalemen bahwa sertifikasi guru tidak berdampak (positif) sama sekali terhadap mutu pendidikan."

"ABSTRAKTesis mi membahas pengembangan pendidikan melalui buku-buku pelajaran yangdigunakan pada sekolah dasar di Kyoto-shi pada zaman Meiji Tujuan danpenelitian mi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenam sejarahmodernisasi dalam pendidikan di Jepang yang berawal dari zaman MeijiPenelitian im adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptmf Hasilpenelitian menjelaskan bahwa buku-buku yang digunakan pada pendidikansekolah dasar di Kyoto shi pada zaman Meiji dibagi menjadi tiga kelompokpendidikan pada masa transisi pendidikan yang mengarah kepada pendidikanBarat dan pendidikan untuk memngkatkan taraf hidup manusia Pembagiankelompok buku-buku pelajaran tersebut berdasarkan konsep jitsugaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development of education through textbooks used inprimary schools in Kyoto shi in the Meiji era The objective of this thesis is todeepen our knowledge about the history of modernization in education in Japanwhich started from the Meiji era Using descriptive approach this thesis explainsthat the textbooks used in primary schools in Kyoto shi in the Meiji era can bedivided into three categories the transitional era the Western education and theeducation for a better life These categories are found by applying the concept ofjitsugaku on the textbooks.

---

"

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."

"Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara sertamencapai Tujuan nasional serta harus mengembangkan manusia Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak tertinggal dari Negara lain. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa tampaknya sangat tergantung kepada kemampuan pendidikan,hal ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan sarana-prasarana pendidikan yang baik"

"Character building bangsa merupakann persoalan yang menarik. Permasalahan tersebut tidak dapat di lepaskan dari persoalan kebangsaan dan begitu juga persoalan pendidikan berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam menuntaskan persoalan besar seputar perubahan nilai dengan segala implikasi sosial budaya yang mengiringinya. Bagaimana pendidikan pengembangan pendidikan budaya sehingga menjadi kekuatan institusional bagi proses revitalisasi nilai budaya masyarakat dalam konteks perubahan nilai, bai yang sedang berlangsung maupun pada masa yang akan datang, merupakan pokok bahasan yang saat ini dirasakan sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang mendera negeri ini secara beruntun. Salah nsatu alternatif dalam upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini, dapat dilakukan melakukan aktualisasi nilai-nilai pancasila. Karena kebijan menjadi atribut suatu karakter pada pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional."