Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai biomassa dan cadangan karbon hutan magrove, nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove, dan untuk mengidentifikasi kontribusinya terhadap masyarakat di kawasan ekosisten hutan mangrove serta untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan potensi hutan magrove di Gampong Kuala Langsa, Kabupaten Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh. Penelitian ini dilakukan pada November 2016 sampai dengan Februari 2017. Cadangan karbon dihitung dengan menggunakan persamaan alometrik umum untuk tanaman mangrove. Nilai ekonomi total diterapkan untuk memperkirakan nilai ekonomi berdasarkan manfaat ekosistem hutan mangrove.Hasil penghitungan kandungan karbon diketahui bahwa ekosistem hutan mangrove Kuala Langsa menyimpan 1.119.791,32 ton C/ha, dengan 99 cadangan karbon tersimpan di dalam tanah. Hasil perhitungan nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove Kuala Langsa didapatkan nilai sebesar Rp.233.917.708.451 ndash; Rp.309.475.627.768 per tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa interpretasi skor tingkat persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan potensi hutan mangrove tergolong sangat baik 81,78, yang artinya masyarakat sudah sangat memahami manfaat akan keberadaan hutan mangrove dan pentingnya hutan mangrove karena fungsi ekosistemnya dan ketergantungan masyarakat terhadap hasil sumberdaya alamnya, seperti ikan, tiram, kerang, kepiting, dan udang guna kepentingan pasar dan konsumsi pribadi.

---

The purpose of this study is to estimate the economics value of mangrove forest ecosystem, and to identify its contribution to the society and to analyze local people rsquo s perception on the excistence and the potential of mangrove forest ecosytem in Gampong Kuala Langsa, District of West Langsa, Langsa City, Aceh. This study has been conducted in November 2016 until February 2017. The calculation of carbon content is known Kuala Langsa mangrove ecosystem which is maintained 1,119,791,32 ton C ha. The method of economic valuation was applied to estimate the economic value based on the benefits of mangroves forest ecosystem. The calculation result of economic value of mangrove forest ecosystems was about Rp.233.917.708.451 Rp.309.475.627.768 per year.

The result of community perception analysis shows that the perception of public perception score on the existence and potential of mangrove forest is very good 81,78 . This mangrove forest ecosystem also has a large contribution to the community in this area as residential areas and sources of income such as oysters, shellfish, crabs, and shrimp. They were already aware the importance to protect mangrove forests because of its ecosystem function as land protection and their dependency on the natural resources potential of mangrove ecosystem, such as oysters, clams, crabs, and shrimps for market purpose or private consumption."

"Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang positif dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri nasional. Sertifikasi SVLK hutan rakyat terus didorong oleh pemerintah agar tidak menjadi celah pada sistem legalitas kayu yang telah dibangun secara multi-pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya sertifikasi SVLK hutan rakyat; menganalisis kemampuan dan kemauan membayar petani hutan rakyat; menganalisis pengaruh hutan rakyat serta manfaat SVLK terhadap pendapatan dan matapencaharian petani; menganalisis manfaat sertifikasi SVLK terhadap volume panen kayu; dan memperoleh konsep sertifikasi SVLK bagi hutan rakyat yang berkelanjutan dengan pendekatan kemampuan membayar petani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode gabungan. Pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara dilakukan kepada petani hutan, perwakilan pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan keinginan membayar pada kedua KTH rendah terhadap biaya sertifikasi SVLK sehingga disimpulkan kelompok petani hutan belum mampu membayar biaya tambahan sertifikasi SVLK dalam pengusahaan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan membayar terhadap sertifikasi SVLK oleh petani mempengaruhi keberlanjutan penerapan sertifikasi SVLK sehingga diperlukan dukungan dari pasar dan peran mitra.

---

Logs production from private forests has made a positive contribution to meeting the demand for raw material supplies for the national industry. The government continues to encourage private forest to SVLK certification so that it does not become a gap in the timber legality system that has been developed in a multi-stakeholder manner. This study aims to analyze the costs of community forest SVLK certification; analyzing the ability and willingness to pay of forest farmers; analyze the effect of SVLK certification on farmers’ income and livelihood; analyze the effect of SVLK certification on timber harvest volume; and obtaining the concept of SVLK certification for sustainable private forests using approach of farmers' ability to pay. The research was conducted using a quantitative approach and a combined method. Data were collected through questionnaires and interviews with forest farmers, government representatives and private sector. Result showed that ability to pay and willingness to pay of SVLK certification in both KTH were low, so it was concluded that private forest farmer groups not been able to pay SVLK certification as an additional cost of log business. The conclusion of this study is that the ability to pay for SVLK certification by farmers affects the sustainability of the application of SVLK certification so that support from the market and role of partners is needed."

"Pesatnya peningkatan jumlah penduduk membuat DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia kehilangan daya dukung lingkungannya. Hutan mangrove sebagai salah satu jenis hutan yang berperan sebagai komponen penopang daya dukung lingkungan ikut mengalami kerusakan. Peranan penting di antaranya untuk mengatur lalu lintas air, mencegah banjir, pengendalian terhadap erosi dan abrasi akibat intrusi air laut ikut terganggu. Kerusakan ekosistem mangrove tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup organisme di dalamnya karena hutan mangrove juga berperan serta dalam rantai makanan, menyediakan tempat tinggal bagi biota-biota tidak terkecuali burung. Perubahan kondisi lingkungan dapat diketahui melalui indeks biotik yang menerapkan organisme sebagai indikatornya. Salah satu contohnya yaitu Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) yang menggunakan burung sebagai indikator lingkungannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan skor Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) di Hutan Lindung Angke Kapuk, Kawasan Arboretum dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk serta mengetahui korelasi skor IMBCI dengan struktur habitatnya. Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Hutan Lindung Angke Kapuk, Kawasan Arboretum PIK Jakarta dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWA Kapuk) pada September hingga Desember awal di tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode titik hitung (point count). Total jenis burung yang berhasil teridentifikasi di ketiga lokasi mencapai 35 jenis. Hasil menunjukkan bahwa TWA Kapuk memiliki nilai IMBCI yang paling tinggi yaitu 4,22 sedangkan Arboretum dan Hutan Lindung mendapat nilai masing-masing sebesar 3,19 dan 3,47. Ketiga nilai menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kawasan tersebut tergolong buruk berdasarkan kriteria skor IMBCI. Data korelasi struktur habitat yang signifikan terhadap skor IMBCI adalah desibel suara dan keberadaan sampah. 

---

The rapid increase in population makes DKI Jakarta as the capital of Indonesia losing its carrying capacity of the environment. Mangrove forest as one of the types of forest that acts as a supporting component for environmental carrying capacity is also recently damaged. Causing its important roles such as regulating the water traffic, preventing flooding, controlling erosion and abrasion due to intrusion of seawater to be impacted. The damage of the mangrove ecosystem will certainly have an impact on the survival of the organisms in it because mangrove forests also participate in the food chain, providing shelter for biota, including birds. Changes in environmental conditions can be known through biotic indices that apply organisms as indicators. One of these indices is the Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) that uses birds as an indicator of its environment. The index is a combination of guild approaches and indicator species so it can display more specific results in the event of environmental disturbances. Therefore, this study aims to determine the differences in the scores of the Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) in Hutan Lindung Angke Kapuk, Arboretum Mangrove and Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk and find out the correlation of the IMBCI score with its habitat structure. This research was carried out in three locations namely Hutan Lindung Angke Kapuk, Arboretum Mangrove Jakarta and Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk in September until the early of December 2018. The study was conducted using the point count method. The total number of birds identified in the three locations reached 35 species. The results showed that TWA Angke Kapuk got the highest score which was 4,22 while Arboretum and Hutan Lindung got 3,19 and 3,47. The components of habitat structure that siginificant to the correlation of IMBCI scores were sound parameter decibel and waste cover."

"Keberadaan ekosistem hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini banyak memberikan sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai valuasi ekonomi total hutan mangrove untuk menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Perhitungan valuasi ekonomi total hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas 30 Ha adalah Rp 4 milyar/tahun atau Rp 144 juta/ha/tahun. Selanjutnya masing-masing nilai manfaat dibuatkan usaha skenario pemanfaatan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dengan analisis Net Present Value (NPV). Dari nilai NPV ini dapat disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua yang paling baik dan menguntungkan dengan memanfaatkan lahan untuk usaha pemancingan dengan nilai Rp 48 milyar.

---

The presence of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve currently provides many tangible livelihood for the communities that use mangrove forest ecosystem. This study aims to determine the valuation of the total economic value of mangrove forests to develop strategies for the management of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve. This study uses survey with qualitative and quantitative data analysis. Calculation of total economic valuation of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve area of 30 ha obtained is Rp 4 billion/year or Rp 144 million/ha/year. Furthermore, each of the value of the benefit created for use in the business scenario Pulau Dua Nature Reserve with Net Present Value (NPV) analysis can be arranged mangrove coastal zone management strategy in the Pulau Dua Nature Reserve most excellent and profitable is to use the land for fishing effort with a value of Rp 48 billion."

"[ABSTRAKStudi ini mengeksplorasi tentang pengelolaan kawasan agropolitan Selupu Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai kawasan rintisan pengembangan agropolitan sejak tahun 2002 yaitu di kawasan agropolitan Selupu Rejang, masih belum mencapai sasaran idealnya. Tekanan yang timbul akibat aktivitas budidaya yang intensif terutama di daerah pertanian dataran tinggi, menyebabkan kawasan menjadi tidak berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan di kawasan agropolitan Selupu Rejang akibat aktivitas pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah ekologi di kawasan tersebut. Kondisi lingkungan yang terdegradasi tersebut dapat menyebabkan kawasan agropolitan menjadi tidak berkelanjutan, apalagi kawasan tersebut adalah dataran tinggi yang mempunyai peran penting untuk kestabilan ekosistem. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting, menganalisis status keberlanjutan, serta membangun model pengelolaan kawasan agropolitan berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kawasan agropolitan dapat berkelanjutan jika mengintegrasikan aspek lingkungan yang sesuai dengan ekosistem Indonesia, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Analisis menggunakan analisis deskriptif, analisis spasial. Rap-Agrotropika, dan system dynamics. Hasil adalah model tersebut dapat menurunkan degradasi lingkungan dan secara simultan juga dapat meningkatkan produksi serta nilai tambah sektor pertanian, sehingga keberlanjutan sistem produksi pertanian, keberlanjutan ekonomi perdesaan, dan keberlanjutan lingkungan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.;

---

ABSTRACTThis study explores the management of Selupu Rejang agropolitan area in Rejang Lebong regency, Bengkulu Province. Bengkulu Province has been designated as pilot area of agropolitan development since 2002. Selupu Rejang agropolitan was the one of agropolitan area which still has not reached the ideal target. Pressure on the environment was arising as a result of intensive farming activities, especially in the highland agricultural areas, causing the area becomes unsustainable. The data reveal that there has been environmental degradation in Selupu Rejang agropolitan due to agricultural activities. It is not in accordance with the principles of ecology in the region. Degraded environmental conditions can cause agropolitan become unsustainable, especially in the upland area that has an important role for the stability of ecosystem. Therefore, this study aims to build agropolitan area management model that integrates economic, social, and environment interests. Hence, the agropolitan development can be sustained by entering the interests of the environment in the development of the region in accordance with the rules of typical ecosystems in Indonesia, called the tropical rainforest ecosystem. This study uses descriptive analysis, spatial analysis, Rap- Agrotropika, and system dynamics. The result is a model that can reduce environmental degradation. It can also simultaneously increase production and add value to the agricultural sector. Finally, the sustainability of agricultural production systems, rural economy, and environment can be maintained and improved., This study explores the management of Selupu Rejang agropolitan area in Rejang Lebong regency, Bengkulu Province. Bengkulu Province has been designated as pilot area of agropolitan development since 2002. Selupu Rejang agropolitan was the one of agropolitan area which still has not reached the ideal target. Pressure on the environment was arising as a result of intensive farming activities, especially in the highland agricultural areas, causing the area becomes unsustainable. The data reveal that there has been environmental degradation in Selupu Rejang agropolitan due to agricultural activities. It is not in accordance with the principles of ecology in the region. Degraded environmental conditions can cause agropolitan become unsustainable, especially in the upland area that has an important role for the stability of ecosystem. Therefore, this study aims to build agropolitan area management model that integrates economic, social, and environment interests. Hence, the agropolitan development can be sustained by entering the interests of the environment in the development of the region in accordance with the rules of typical ecosystems in Indonesia, called the tropical rainforest ecosystem. This study uses descriptive analysis, spatial analysis, Rap- Agrotropika, and system dynamics. The result is a model that can reduce environmental degradation. It can also simultaneously increase production and add value to the agricultural sector. Finally, the sustainability of agricultural production systems, rural economy, and environment can be maintained and improved.]"

"Konstitusi hijau (green constitution) menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki konsekuensi yuridis konstitusional di dalam UUD 1945 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekokrasi, yakni setiap kebijaksanaan atau pembangunan dibidang perekonomian selalu memperhatikan lingkungan hidup disegala sektor, termasuk kehutanan. Objek kajian ini adalah putusan MK No. 35/ PUU-X/2012 dengan subjek hukumnya masyarakat adat yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Tujuan dari pengkajian ini adalah: pertama, untuk menguji dan menganalisis konsistensi kewenangan negara atas doktrin welfare state dalam pengelolaan hutan negara dengan kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan kajian socio-legal putusan Mahkamah Konstitusi; dan kedua, menjamin dan menganalisis terlaksananya prinsip-prinsip ekokrasi atas penguatan hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagai living law dalam pengelolaan hutan adat, sebagai konsekuensi logis Indonesia penganut demokrasi berbasis lingkungan dan green constitution. Penulis menggunakan metodologi berdasarkan pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menelaah aspek socio-legal dalam putusan ini. Hasil kajian ini terungkap bahwa pertama, terdapat hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubunan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Adapun hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauhmana isi wewenang yang tercakup dalam hutan Adat. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah. Kedua, Pelaksanaan pembangunan nasional ataupun daerah selama ini selalu memprioritaskan unsur ekonomi atau dalam konteks otonomi daerah lebih mengutamakan pendapatan asli daerah, tanpa memperhatikan demokrasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup"

"Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas 357.533 Ha. Yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 235.734 ha (65,9 %), selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga diperuntukan bagi hutan nagari dan atau hutan masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH.Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta observasi ditemukan bahwa benar adanya masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan sehingga menyebabkan masyarakat menyerobot hutan lindung. Penyebab masyarakat merambah hutan dikarenakan kurangnya lahan budidaya. Di Kabupaten Solok Selatan jumlah lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat hanya sebesar 30 % sisanya 70 % merupakan kawasan hutan lindung.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya melestarikan hutan melalui program-program nya. Diharapkan program-program pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

---

Southern Solok district extends 357.533 Ha. Most of that region is 235.734 Ha forest area (65,9%), as a protected area is also designed for nagari forest or community forest village.The main aspects of forest loss has occuned 6,37% or 21 Ha. In 1994 Southern Solok forest are was 146.000 Ha or 43% and in the year of 2002 has been a declined to 125.000 Ha or about 36 % from the total range of Southern Solok. The reduction of the forest in Southern Solok is the changes of function from forest in to oil palm forest cover in southern solok is continue to decrease because in this region there is a company that holds the concession license.The data collected through interview and observations,discovered that people do not know the forest boundaries that causing people grab the protected forest.In southern solok amount of land cultivated by the people only by 30 % and 70 % remaining is a protected forest area.The results of the study concluded that the outher appreciate the efforts of a local government or Dinas Kehutanan dan Perkebunan to preserve the forest through the programs.the programs are expected to coaching,mentoring and supervision as it has been drafted by Dinas Kehutanan dan Perkebunan may directly touch the people that living close in protected forest"