Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"refers tp law No. 32/2004, transferring autonomy to local government is directed to some issues, they are : political aspect, transferring autonomy to local government is aimed to involving in channeling people' s aspiration into development program for local interest or to support national policy on democracy. Governance management , transferring autonomy to local government aimed to increase capability to governance management, transferring autonomy to local government aimed to increase capability of governance implementation, particularly in providing service to people's need. People's aspect, transferring autonomy to local government aimed to increase people participatory, to grow and accelerate self - reliant of the people up as well, in order that they don't depend on government's provision in the process of growing , so that they have strong root of core competence. Economy development, aspect, transferring local autonomy in various state, there are 2 big formulations in formulating the law related to the division of governance affairs, they are : 1. General competence and 2. Ultra vires . General competence is limitative because the affairs (the tasks) carried out by government is limitative and the rest is local authority (see Residue Theory). While limited autonomy formulation, local affairs are formulated imitatively and the rest is central government authority. Reviewing the emerge of Law No. 32/2004. on Local Governance, it has been has revised twice as the follow up Constitutional Court's Appeal, which stated that the affairs on conducting Direct Local Election (Pemilihan Kepala Daerah Langsung or Pilkade) as the impact of earthquake, turbulence, disorder and other problems and also independent candidate. In the framework of Law Revision No. 32/2004 on Local Governance done comprehensively integrated need to agree the platforms of home affairs governance and grand design of local autonomy. However, those issues haven,t been realized yet."

"Since independence day, our founding fathers had made awere to realize the purpose of NKRI establishment. Indonesia that has a wide territory needs to conduct through decentralization strategy. Decentralization policy has caused autonomous (province and district/city) that carry out local autonomy in border and principle of NKRI . To realize the purpose of local autonomy conducted by autonomous local government (province, district/city) that are conditionally in diversity involving autonomous regions that have lands and lands and islands characteristic. In case of realizing special local autonomy in islands region needs a price public strategy policy and appropriate to the region itself as it is presented in this article."

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada.Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan.Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan personil, TNI AD memiliki kebijakan penerimaan taruna dan taruni akademi militer. Implementasi kebijakan penerimaan taruna/taruni menggunakan sistem Computer Assisted Test. Penerimaan dan seleksi Taruna Akademi Militer pada tahun 2017-2021, terdapat ketimpangan sisi kualitas maupun kuantitas yang cukup substansial, serta keterwakilan masing-masing daerah yang belum merata. Implementasi kebijakan tentang penerimaan taruna dan taruni akademi militer berdasarkan pendekatan the policy implementation process dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki beberapa dimensi yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang Profesional dan Unggul Akademi Militer TNI Tahun 2022 dan menganalisis apa saja permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang Profesional dan Unggul Akademi Militer TNI tahun 2022. Hasilnya adalah implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang profesional dan unggul Akademi Militer, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik namun masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu variabel komunikasi dan karakteristik instansi pelaksana. Permasalahan yang sering terjadi adalah temuan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menjadi calo. Kendala dalam pengimplementasian tersebut dapat disebabkan oleh faktor SDM dan perangkat sarpras yang digunakan dan kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan penerimaan taruna dan taruni akademik militer.

---

In order to meet the needs of personnel, the Indonesian Army has a policy of accepting military academy cadets and cadets. Implementation of the cadet acceptance policy using the Computer Assisted Test system. In the acceptance and selection of Military Academy Cadets in 2017-2021, there is a substantial imbalance in terms of quality and quantity, as well as the uneven representation of each region. The implementation of the policy regarding the admission of military academy cadets and cadets is based on the policy implementation process approach from Van Meter and Van Horn which has several dimensions, namely size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication, dispositions, social, economic and political environment. This study uses a post-positivism paradigm with qualitative methods. Data collection techniques used were in-depth interviews and document studies. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy regarding the acceptance of cadets and cadets of the Indonesian Army Military Academy in 2022 and to analyze what are the problems that hinder the implementation of the policy regarding the acceptance of cadets and cadets of the 2022 Indonesian Army Military Academy. The result is the implementation of policies regarding the acceptance of cadets and cadets who professional and superior Military Academy, researchers conclude that the implementation of the policy has been carried out well but there are still some obstacles. These constraints are communication variables and the characteristics of implementing agencies. The problem that often occurs is the finding of unscrupulous persons who take advantage of the situation to gain personal gain by becoming brokers. Obstacles in implementing this can be caused by human resource factors and the infrastructure equipment used and the lack of communication between implementers of the policy for accepting military academic cadets and cadets."

"Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan sendiri. Permasalahan selanjutnya faktor-faktor apakah yang bisa mempengaruhi PAD serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Data yang digunakan, yaitu data sekunder dengan mengumpulkannya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Bagian Perekonomian Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten dan dinas-dinas yang menghasilkan PAD. Data ini ditarik dari data Tahun 1992 sanipai dengan 1997. Teknik analisa adalah deskriptif.Dari penelitian ini diperoleh basil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terrhadap PAD yaitu Kewenangan Daerah.
2. Potensi Ekonomi Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Pengelola PAD.
3. Kinerja PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang cukup baik, tetapi masih ada kesempatan untuk di tingkatkan.

Hasil analisis dari temuan penelitian ini memberikan saran, agar Pemerintah Pusat Daerah dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PAD secara serasi dan seimbang."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Megatrends merupakan kekuatan-kekuatan yang mendorong adanya permintaan untuk mereorganisasi dan mendesain ulang masyarakat, bisnis, lembaga, dan pemerintah. Salah satu bidang kehidupan yang akan terkena dampak dari Megatrends yakni bidang ketenagakerjaan. Akibat kemajuan teknologi dan perubahan demografi yang pesat, maka akan menyebabkan pergeseran pasar kerja yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Adapun kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih rapuh dan cenderung akan mengalami kekalahan persaingan jika dihadapkan dengan adanya perubahan di lingkungan strategis atau Social Megatrends. Apabila kondisi ketenagakerjaan Indonesia seperti ini tidak diperbaiki, maka pekerja yang minim keterampilan akan terancam akibat hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak yang dihasilkan oleh Megatrends bonus demografi dan digitalisasi terhadap ketenagakerjaan dan menggambarkan arah kebijakan ketenagakerjaan yang relevan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumen dan studi literature sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Megatrends bonus demografi dan digitalisasi akan berdampak kepada pemerintah, organisasi swasta, tenaga kerja, kondisi ketenagakerjaan, dan kebijakan publik yang ada. Hal ini menyebabkan kebijakan ketenagakerjaan menjadi tidak relevan untuk digunakan. Pemerintah harus menyusun regulasi ketenagakerjaan terbaru yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan tetap memperhatikan kebutuhan dari organisasi swasta dan tenaga kerja, sehingga dampak yang mungkin dihasilkan dari hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi ini nantinya dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk dijadikan peluang.

---

Megatrends are the forces that drive demand to reorganize and redesign society, business, institutions, and government. One area of life that will be affected by Megatrends is the field of employment. As a result of technological advances and rapid demographic changes, it will cause a shift in the labor market that used human power to take advantage of existing technological advances. The Indonesian employment conditions are still fragile and tend to experience competition defeats if faced with changes in the strategic environment or Social Megatrends. If Indonesia's labor conditions like this are not improved, then workers with minimal skills will be threatened due to the presence of Megatrends demographic and digitalization bonuses. This study aims to describe the impact generated by Megatrends on demographic bonuses and digitalization of employment and describes the direction of relevant employment policies used. This research was conducted with a post-positivist approach and conducted data collection by conducting in-depth interviews and using literature documents and studies as secondary data. The results of this study indicate that Megatrends of demographic bonuses and digitalization will have an impact on government, private organizations, labor, employment conditions, and existing public policies. This causes employment policies to be irrelevant to use. The government must compile the latest labor regulations that are in accordance with changing environmental conditions while taking into account the needs of private organizations and labor, so that the possible impact of the presence of Megatrends on demographic bonuses and digitalization can be utilized to the maximum extent possible."