Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The era of political reform in Indonesia that occurred since the year of 1998 is marked by the collapse of an authoritarian regime under President Suharto's. The reformation has resulted in many changes in the political field. These changes have provided an infrastructure to raise the level of civil society participation in political life. Other change is parliamentary system. Amended constitution stipulated that the People's Consultative Assembly (MPR) consisting of member of the House of Representatives (DPR) and Regional Representatives Council (DPD). These changes imply that Indonesia is adopting a bicameral system (bicameralism) or a parliament with two assemblies. This fact has resulted in various changes in the political order in Indonesia either procedural or substantive. The effectiveness of parliamentary system is strongly influenced by the quality and competence of its members. The area of credibility and competency of its members is the main domain of the affiliated political parties. For this reason, the selecting process for cadres to serve as legislative candidates and programs that will be implemented is of paramount important. Base on the constitution and various statutory provisions that govern them, the parliament members are nominated by political parties. The political parties can also initiate a replacement of the member of parliament. Therefore in order to build the effective role of the parliament the function of political parties is crucial. Political parties should prepare their cadres systematically. Political parties should recruit the best available people in the country to serve in the parliament. The future cadres of political parties must be professional, understand the party vision, and having sufficient statecraft ship."

"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.

---

This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."

"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.

---

As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.

The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.

Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."

"ABSTRAKTesis ini menelaah penerapan strategi pemasaran politik dan sebab-sebabkekalahan Partai SIRA. Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama pasca damai diAceh dengan keikutsertaan 6 (enam) partai lokal sebagai kontestan. Lahirnyapartai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI danGAM, 15 Agustus 2005 di Helnsiki, Findlandia.Partai SIRA lahir dari gerakan sosial SIRA (Sentral InformasiReferendum Aceh) yang mentransformasikan diri menjadi partai politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Mengingat Partai Lokal di Indonesia hanya ada di Aceh dan menjadi instrumenpolitik resmi para pihak untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur politik.Strategi-strategi pemasaran sudah diterapkan SIRA dalam pemenanganpemilu. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah berubah dankemajuan tehnologi informasi dan komunikasi. Tapi hal itu berlangsung alamiahdan masih belum cukup.Sebagai Partai Politik Lokal, SIRA tidak mampu membangunposisioning, ideologi, dan diferensiasi dengan partai lain untuk menunjukkanidentitasnya. SIRA menerapkan model Market Oriented Party (MOP) ala LessMarshment (2001) sebagai karakter partai, dimana untuk menang dalam pemilu,harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan(wants), dan tuntutan (demands) pemilih.Sukses stori SIRA sebagai gerakan sosial tidak diikuti saat menjadipartai. Kegagalan Partai SIRA juga dipengaruhi oleh fakta khusus sebagai daerahpost konflik. Perdamaian Aceh dianggap berhasil dan berkontribusi positifterhadap perkembangan demokrasi, tapi Aceh masih menjadi pasar yangterdistorsi (defective democracy). Penerapan strategi pemasaran politik padamasyarakat post conflict yang pilihan kekerasan dan teror masih kebiasaantidaklah efektif. Karena domain kekerasan menjadi lebih dominan danmempengaruhi psikologi dalam menentukan preferensi pilihan politik.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the strategic implementation of politicalmarketing and the cause of failure of SIRA (the central information for Acehreferendum) as a local political party in Aceh in the legislative election in 2009.The 2009 election was the first election in the era of peace in Aceh which wasparticipated by 6 local parties. The establishment of those parties was supportedby the peace talks between the government of Indonesia and the free AcehMovement on 15th August 2005 in Helsinki, Finland.The party of SIRA was transformed from the social movement. Thestudy was conducted by using a qualitative method through a study case approach.The study case would be interesting since the emerging of local parties onlyoccurred in Aceh province. Later those parties are functioned as a legal instrumentto vote the people aspiration.The SIRA had implemented several marketing strategies to win theelection by taking into account the society condition and the changes ininformation and technology. However, the process run as natural and was notsufficient to win the election.As a local political party, SIRA cannot perform its own identity,ideology, and therefore it cannot differentiate with other parties. The SIRA hadused the Market Oriented Party (MOP) from Less Marshment (2001) as the partycarácter which was believed to win the election. The party should design politicalproducts based on needs, wants and demands of the people.It can be said that the successfullness of SIRA as social movementwas not followed by the same condition in the era of political party. The defeat ofSIRA was influenced by the facts post conflict. The peace in Aceh is success andcontributes positively to the developmnet of democracy. However, Aceh alsodevelopes as a defective market for democracy. There were violance and pressurethat forced the people to vote a certain party. Thus, the implementation of politicalmarketing was not effective in such condition."

"Dalam kehidupan bernegara, manusia tidak dapat terlepas dari paran mereka sebagai bagian dari suatu komunitas politik. Indonesia sebagai negara yang menganut pabam demokrasi tentu memiliki lebih dari satu partai politik. Partai politik yang beragam sekaligus sebagai perwujudan Pemilu yang demokratis. Tiap partai poJitik tentunya memiliki kepentingan dan tujuan yang beragam sesuai dengan landasan partai mereka. Dalam proses pencapaian tujuan. suatu partai melewati Pemilu terJebih dahulu dan harus meyakinkan para konstituen secara umum bahwa partai mereka dapat mewakili aspirasi mereka. Penelitian ini bettujuan untuk memahami faktor-faktor apa hal yang dapat mempengaruhi voting inremion dari konstituene. Dengan memahami faktor-faktor tersebut. suatu partai dapat memiliki keungguian bersaing yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya.

---

As a citizen, one cannot detach from their role as a pan of political community. Indonesia, as a democratic country obviously has more than one political party. These parties also represent democratic implementation, whereas party role is to become a representative of constituent aspiration. Every political party surely has their own agenda and goals. In order to reach those goals, a political party needs to gain support from all constituents especially on election day, This research is held to provide an understanding towards factors that influence constitute voting intention By understanding those factors, a party can obtain a competitive advantage that can aid them to reach their goals."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.

---

ABSTRAKThis thesis is analyzing the cause of Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled by Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is the political representatives. This thesis is arguing that the right of recall by politic party causing subjectivity by politic party and also limiting the rights of its member as the member of House of Representatives. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on subjectivity from PKB. To answer that question, the writer using political representative theory from Gilbert Abcarian in 1970 and Jane Mansbridge in 2003. This thesis is using qualitative method with in-depth interview and the observation, and also the secondary data. This thesis found that Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled because both of them didn't followed PKB's instructions. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled after both of them giving the support to investigate the case of Bank Century and mafia pajak. Hence, Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on the value of political part"