Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok marjinal yang ada di Indonesia. Konsekuensi dari terkategorinya masyarakat adat sebagai kelompok marjinal menyebabkan kepentingan masyarakat adat sering tersisihkan dan tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Dampak dari terpinggirkannya masyarakat adat menimbulkan serangkaian permasalahan, seperti perlindungan hukum, konflik agararia, kemiskinan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Salah satu penyebab terpinggirkannya masyarakat adat di Indonesia karena adanya kekosongan representasi formal di parlemen. Kekosongan representasi formal ini dapat dikomplemen dengan hadirnya representasi non-formal berupa organisasi non-pemerintah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini akan berfokus pada representasi AMAN dalam mewakili masyarakat adat menggunakan perspektif Klaim Representasi dari Michael Saward. Saward menyebutkan jika fokus dari representasi harus diubah dari perwakilan, menjadi tindakan klaim pembuat representasi (claimmaking), dengan menekankan aspek performatif. Dalam teori Klaim Representasinya, Saward menawarkan struktur Makers (M) menghadirkan Subject (S) yang mewakili atau mewujudkan Object (O), yang terhubung dengan Referent (R), kemudian ditawarkan pada Audience (A). Temuan utama dari artikel ini adalah masyarakat adat sebagai Makers representasi, lalu menghadirkan AMAN sebagai Subject yang mewujudkan kepentingan holistik dari masyarakat adat sebagai Object, untuk kepentingan masyarakat adat anggota AMAN sebagai Referen, kemudian ditawarkan pada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat anggota AMAN itu sendiri sebagai Audience. Selain itu AMAN juga melakukan aspek performatifnya dengan selalu melakukan advokasi serta desakan pembentukan produk hukum kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. AMAN juga melakukan pemberdayaan kepada komunitas adat yang menjadi anggotanya dan selalu mengedepankan musyarawah dari tingkat terkecil untuk mengambil keputusan.

---

Indigenous peoples are one of the marginalized groups in Indonesia. As a consequence of being categorized as a marginalized group, indigenous peoples' interests are often sidelined and not prioritized by the government. The impact of the marginalization of indigenous peoples leads to a series of problems, such as legal protection, land conflicts, poverty, and access to health facilities. One of the causes of the marginalization of indigenous peoples in Indonesia is the absence of formal representation in parliament. This void of formal representation can be complemented by the presence of non-formal representation in the form of non-governmental organizations, namely the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN). This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. This research will focus on AMAN's representation representing indigenous peoples using Michael Saward's Representation Claim perspective. Saward states that the focus of representation should be changed from the representation itself to the act of claim-making, by emphasizing the performative aspect. In her Representation Claim theory, Saward offers a structure of Makers (M) presenting Subject (S) that represents or embodies Object (O), which is connected to Referent (R), then offered to Audience (A). The main finding of this article is that indigenous peoples as Makers represent, then present AMAN as Subject which embodies the holistic interests of indigenous peoples as Object, for the benefit of indigenous AMAN members as Referent, then offered to the central and local governments and indigenous AMAN members themselves as Audience. In addition, AMAN also carries out its performative aspects by always advocating and insisting on the formation of legal products to the Central and Regional Governments. AMAN also empowers the Indigenous communities that are its members and always prioritizes musyarawah from the smallest level to make decisions."

"Perkumpulan kedaerahan~merupakan sesuatu yang pentingbagi warga masyarakat Minangkabau (Koto Gadang) di Jakarta.Hal ini bisa dimengerti, sebab melalui kegiatan perkumpulanlah mereka tetap merasa sebagai orang-orang yang berasal da-ri daerah yang sama, memiliki bahasa, adat istiadat dan ke-budayaan yang sama pula. Akibat interaksi sosial yang memungkinkan munculnyaasimilasi kebudayaan dengan suku-suku bangsa lainnya, tumbuhkeinginan untuk mempertahankan kebudayaan mereka di Jakarta.Untuk itu, perlu melibatkan anak-anak mereka dalam berbagaikegiatan perkumpulan.Melalui proses keterlibatan yang dialami ketika meng-ikuti berbagai kegiatan perkumpulan tadi, sedikit demi sedi-kit anak-anak yang mulai beranjak menjadi remaja ini mengeta-hui siapa mereka, dari mana asal usul kedua orang tua mereka,siapa-siapa yang menjadi kerabat dekat dari kedua orang tua,dan siapa yang menjadi kerabat jauh, bagaimana kebudayaan me-reka, dan bagaimana tata cara hidup yang berlaku dalam masya-rakat suku bangsanya.Skripsi ini juga ingin mengungkapkan bahwa, adanya hu-bungan yang erat antara sosialisasi yang dialami oleh seoranganak dalam keluarga dan lingkungan suku bangsanya, dengan mo-tivasi yang membuat dia mau melibatkan diri ke dalam kegiatansuatu perkumpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin lama sosia-lisasi yang diterima oleh seseorang dalam keluarga dan ling-kungan suku bangsanya, semakin besar tingkat keterlibatannyadalam dalam mengikuti berbagai kegiatan perkumpulan. Sedang-kan sebaliknya, apabila semakin pendek masa sosialisasi yangdialami oleh seseorang, maka semakin kecil pula tingkat ke-terlibatannya dalam mengikuti berbagai kegiatan perkumpulan."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Saat ini jumlah penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sudah dua kali lipat lebih banyak dibanding jumlah HIV di sejumlah negara maju. Prevalensi dan cepatnya penularan infeksi HIV di negara kawasan Asia sangat bervariasi. Di beberapa negara seperti Korea dan Mongolia prevalensinya masib rendah. Sedangkan di beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, dan India prevalensinya cukup tinggi dengan penyebaran yang berlangsung cepat. Di beberapa negara lainnya seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka jumlah infeksi HIV yang dilaporkan hanya berdasarkan pemeriksaan yang amat terbatas. Di Indonesia sampai dengan 31 Mei 2000 telah dilaporkan sebanyak 1.257 kasus (HIV+AIDS) oleh Depkes, terdiri dari 934 HIV positif dan 323 kasus AIDS. Dari semua kasus HIV positif, persentase kasus infeksi pada orang Indonesia mencapai 73,7 persen. Berdasarkan faktor risiko penularan, lewat jalur heteroseksual ditemukan sebesar 69,9 persen HIV positif dan 57,9 persen kasus AIDS. Akibat kontak homo/biseksual ditemukan sebesar 4,4 persen HIV positif dan 25,4 persen kasus AIDS. Sedangkan berdasarkan sebaran usia, sebagian besar kasus HIV positif dan AIDS terjadi pada kelompok usia 15-49 tahun, dengan puncaknya pada kelompok usia 20-29 tahun untuk kasus HIV positif (lihat jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia dalam lampiran I). Walaupun jumlah kasus HIV dan AIDS berkembang cepat pada tahun-tahun terakhir, namun jumlah kasus yang dilaporkan tersebut jauh di bawah perkiraan angka prevalensi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan sistem surveilans nasional untuk HIV/AIDS belum dilaksanakan secara maksimal (Iskandar et al., 1996). Beberapa orang memperkirakan bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia jauh lebih dari yang dilaporkan. Misainya Linnan (Djoerban, 1999), memperkiakan bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia tahun 2000 sekitar 2.500.000 kasus, jika tidak dilakukan intervensi sedangkan dengan intervensi terdapat sekitar 500.000 kasus. Kasen et at., (Djoerban, 1999), mengestimasi jumlah yang terinfeksi HIV tahun 2000 sekitar 750.000 kasus jika tidak ada intervensi. Estimasi lainnya memperlihatkan bahwa pada tahun 1996 diperkirakan sudah terdapat 95.000 orang atau sekitar 93 orang per 100.000 orang dewasa yang hidup dengan HIV. (Dore et al., 1998). Kasus AIDS di Indonesia yang dilaporkan masih dalam jumlah kecil dibandingkan negara Asia lainnya seperti Thailand. Rasio antara kasus AIDS yang dilaporkan dengan estimasi jumlah orang yang hidup dengan HIV di Indonesia pada tahun 1995/1997 cukup kecil yaitu hanya 0,1 persen (Dore et at., 1998). Faktor lain yang diperkirakan berkontribusi terhadap terbatasnya penyebaran HIV di Indonesia adalah karena Indonesia berupa kepulauan, tidak seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand, yang merupakan satu daratan yang mudah berhubungan satu sama lain (Dore et al., 1998). Faktor lainnya yang berperan adalah rendahnya kegiatan seks per penjaja seks komersial (PSK) per hari di Indonesia dibandingkan dengan Thailand dan Kamboja, yaitu sekitar 7-14 pelanggan per minggu untuk Philipina dan Indonesia dan sekitar 18-33 pelanggan per minggu untuk PSK di Thailand dan Kamboja (Chin et.al., 1998). Sebagian besar transmisi HIV di dunia saat ini melalui hubungan heteroseksual. Di Asia infeksi HIV muncul dan bergerak cepat pada kelompok umum dari kelompok yang beresiko seksual tinggi terinfeksi HIV. Kunci dari kecepatan penyebaran HIV kepada kelompok umum terjadi melalui perilaku seksual dan adanya kofaktor seperti PMS yang dapat mempercepat transmisi HIV (Way et al., 1999). Selain itu, prevalensi HIV juga ditentukan oleh faktor penting lainnya, yaitu besarnya proporsi pria dewasa yang secara teratur mengunjungi penjaja seks komersial di daerah tersebut (Dore et al., 1998)."

"Makalah ini membahas budaya makan masyarakat Belanda dan Indonesia, ditinjau dari iklan margarin Pusaka berbahasa Belanda dan Indonesia yang terdapat di majalah De Huisvrouw in Indie: orgaan van de Vereneeging voor Huisvrouw in Batavia pada tahun 1951. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan bagaimana budaya makan ditampikan oleh dua masyarakat yang berbeda melalui sebuah iklan margarin. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendata persamaan serta perbedaan dari budaya makan yang ditampilkan oleh kedua masyarakat tersebut. Hasilnya terdapat persamaan dan perbedaan antara budaya makan masyarakat Belanda dan Indonesia. Persamaan terdapat pada fungsi margarin sebagai bahan untuk membuat kue, menggoreng lauk, ataupun sebagai olesan roti. Perbedaannya terdapat  pada segi modernitas kebudayaan, kebiasaan, serta pengetahuan masyarakat mengenai makanan.

---

This paper discusses the culinary culture of the Dutch and Indonesian public, based on Dutch and Indonesian Pusaka Margarine advertisements. This advertisement founded in the De Huisvrouw in Indie: orgaan van de Vereeniging voor Huisvrouw in Batavia magazine in 1951. This descriptive qualitative research aims to show the culinary culture in two different societies through margarine advertisements. This study aims to record the similarities and differences in the culinary culture displayed by both communities. As a result, there are some similarities and differences between the culinary culture of Dutch and Indonesian society. An equation exists in the function of margarine as an ingredient for baking, frying a side dish, or as a bread spread. A contrast is in terms of cultural modernity, customs, and society’s knowledge of food."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."