Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan OrganisasiKemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dariPerspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dariperspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasikemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui perannegara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesiaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakatsehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasikemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasikemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridiskeberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diaturdalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkanmenggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampaisekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalahApakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diIndonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskanPancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasimanusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasilaterhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadidasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawabuntuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangatdemokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itubertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dariindikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itusudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlusegera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)"

"Komitmen afektif organisasi menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi para pemimpin di dalam organisasi sektor publik. Penelitian menunjukan adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional yang dapat membentuk komitmen afektif organisasi. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan gaya komunikasi pemimpin melalui enam dimensi di dalamnya, yaitu ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi dan kualitas hubungan interpersonal pimpinan-bawahan atau Leader-Member Exchange (LMX), serta bagaimana LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin dan komitmen afektif organisasi dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif berhubungan signifikan secara positif terhadap komitmen afektif organisasi, gaya komunikasi pada dimensi ekspresif, ketepatan berhubungan signifikan secara positif terhadap LMX, agresi verbal berhubungan signifikan secara negatif terhadap LMX, dan LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi. Perbedaan budaya organisasi di dalam sektor publik menjelaskan kecenderungan komunikasi bawahan terhadap pimpinannya.

---

Affective organizational commitment became one of the challenges that leaders in public sector organizations had to face. Research indicated the existence of personal and situational factors that could shape affective organizational commitment. This study aimed to examine the relationship between leader communication style through six dimensions, namely expressiveness, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression, with affective organizational commitment and the quality of leader-member interpersonal relationships (LMX). Additionally, it explored how LMX mediated the relationship between leader communication style and affective organizational commitment in public sector organizations. The results of this study showed that the leader's communication style in the expressive dimension was significantly positively related to affective organizational commitment. The communication style in the expressive and accuracy dimensions was significantly positively related to LMX, while verbal aggression was significantly negatively related to LMX. LMX mediated the relationship between the leader's communication style in the expressive, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression dimensions with affective organizational commitment. Differences in organizational culture within the public sector explained subordinates' communication tendencies towards their leaders

"

"Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance."

"Perbedaan antara dua sektor upah, sektor publik dan sektor swasta, sudah banyak dibahas di berbagai literatur. Tetapi belum banyak studi yang mendalami mengenai penyebab tenaga kerja berakhir di salah satu dari dua sektor tersebut. Tesis ini akan menguji peran individual risk aversion terhadap kecenderungan tenaga kerja berada di sektor publik atau swasta. Diduga, individual dengan degree of risk aversion yang tinggi memiliki kecenderungan yang besar untuk bekerja sebagai pegawai negeri, karena dari berbagai studi literatur sebelumnya ditemukan bahwa sektor publik memiliki job security yang tinggi. Degree of risk aversion di-elisitasi dari data hypothetical gambling questions yang terdapat pada IFLS-5. Hasil analisis dengan model Probit menemukan bahwa dugaan tersebut benar. Tesis ini juga membahas mengenai peran status pekerjaan orang tua individu terhadap kecenderungannya bekerja di sektor yang sama.

---

This study explores the role of risk aversion on an individual's occupational choice. It examines the effect of individual risk aversion using the choice between public and private sector employment in Indonesia. Public sector employment is considered relatively more secure than private sector work. The risk aversion of workers was observed and elicited using hypothetical gambling questions from the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The findings were analyzed using the Probit model. The results show that more risk-tolerant workers choose the private sector. Those with higher education levels had more individual risk aversion. The findings suggest there may be a need to attract less risk-averse individuals to the public sector in Indonesia. This could be accomplished through a revised recruitment process or by equalizing the level of job security between the public and private sectors."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"Pembangunan pariwisata membutuhkan adanya partisipasi masyarakat sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata tersebut. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tujuh indikator partisipasi yaitu perencanaan dan pengimplementasian strategi pariwisata, pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan wisatawan, perencanaan pariwisata yang lebih baik, pendistribusian biaya dan manfaat pariwisata secara adil yang melibatkan pemangku kepentingan, pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, serta penguatan proses demokratisasi di kawasan wisata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Pantai Suwuk tergolong masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen.

---

Tourism development requires community participation as a condition for the success of tourism development. This study discusses community participation in tourism development of Suwuk Beach of Kebumen Regency using quantitative methods to measure the seven indicators of participation that is planning and implementing tourism strategies, achievement of sustainable tourism development, improvement tourist satisfaction, better tourism planning, fair distribution of costs and benefits involving stakeholders, compliance of the locals needs, and strengthening the process of democratization at tourist destination. The result showed the community in Suwuk Beach classified as participatory community in tourism development of Suwuk Beach in Kebumen Regency. "

"Skripsi ini meneliti kinerja petugas administrasi Puskesmas Sukmajaya berdasarkan persepsi petugas Puskesmas dan Masyarakat dengan menggunakan enam dimensi quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, dan kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi dalam peningkatan kinerja. Enam dimensi tersebut dibahas dengan menggunakan konsep umpan balik 360 derajat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (positivist) dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi petugas puskesmas dan masyarakat kinerja petugas administrasi sudah dinilai baik namun masih perlu diperbaiki di dimensi cost effectiveness. Walaupun sudah berjalan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu : perlu adanya pelatihan kearsipan untuk petugas administrasi; perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan petugas administrasi; perlu adanya peningkatan koordinasi antar petugas administrasi dalam menyelesaikan administrasi pelaporannya; perlu adanya sistem baru yang berbasis komputer pada petugas loket administrasi pendaftaran.This research observed Sukmajaya Depok Town Central Health?s administration officer performance based on Central Health officer and public?s perception using six dimensions: quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, and obstacles that were faced by administration officers in improving performance. The six dimensions are described by using 360 degree feedback concept. This research is positivist research with descriptive design.

The research result based on Central Health officer and public?s perception showed administration performance had been well valued but they stil needed to improve in cost effectiveness dimention. Although it has run well but there were several things that should be improved, such as: the need of archives trainings for administration officer, the need of number increasing human resource in administration officer, the need of creasing good coordination especially in administration officer to handle the administration report; the need of new computerize system for counter registration administration officer."