Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan sistem Program JKBM Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan kesesuaian sistem ini dengan best practice sistem jaminan kesehatan dari negara lain. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kesesuaian elemen rencana sistem program ini dengan best practice dari negara lain; (2) menganalisis kebutuhan dana; (3) menganalisis pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan (4) menganalisis pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan metode komparatif dengan best practice dari negara lain. Hasil pembahasan kesesuaian dengan best practice, diperoleh bahwa Program JKBM Tahun 2010 secara umum terdapat kesesuaian dengan seluruh sistem jaminan kesehatan di tujuh negara yang dijadikan komparasi. Perbedaan yang ditemukan yaitu Program JKBM pada kepesertaan tidak diklasifikasikan berdasarkan penghasilan dan pekerjaan, sumber pembiayaan bukan merupakan pungutan pajak pelayanan kesehatan ataupun premi, dan belum mengikutsertakan pemberi pelayanan kesehatan swasta. Perencanaan Program JKBM Tahun 2010 cukup baik karena telah dilakukan perencanaan yang mencakup penentuan kebutuhan dana, pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Kekurangan program ini antara lain pada perencanaan penentuan dan pengalokasian jumlah anggaran; penentuan dan pendataan kepesertaan; penentuan tarif klaim; penunjukkan badan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan badan pengawas; dan keterlibatan pemberi pelayanan swasta.

---

Formulation of the problem in this research is how the planning of JKBM program`s system year 2010 which was implemented by Provincial Government of Bali with local governments under Bali`s Province jurisdiction and the suitability of this system with best practice from other countries. The purpose of this study was to (1) analyze the suitability of the plan elements of the system with best practice from other countries; (2) analyze the funding requirements, (3) analyze the selection of the health service`s methods, and (4) analyze the selection of the health services distribution`s methods. This research was conducted using analysis method in qualitative and quantitative descriptive and also using comparative method with the best practices from other countries. The comparison`s results with best practices have found that JKBM`s Program Year 2010 in general conforms with all health insurance systems in seven countries which are used as comparison. The differences with the best practice systems are JKBM`s Program membership system is not classified the member according to their income and their employment; sources of financing wasn`t from a health care levies or premiums of insurance, and not include private health care provider. Planning system of JKBM`s Program Year 2010 is good enough because the planning has include the determination of funding needs, the selection method of organizing health services, and the selection method of distribution of health services. Lacks of this program included the determination of planning and allocation of total budget; determination and collection of membership; tariff claims; the appointment of agency administration and health insurance regulatory body, and the involvement of private service providers."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng.

---

This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people."

"ABSTRAKSalah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sistem kesehatan mencapai keadilan dalam pembiayaan kesehatan (fairness of financing) adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pada provinsi Bali dan Jambi berdasarkan RISKESDAS tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bali dan Jambi pada sampel Riskesdas tahun 2013. Dengan desain efek dua, maka jumlah sampel minimal adalah 5004 responden. Total sampel individu di provinsi Bali dan Jambi adalah 43.008 responden. Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di provinsi Bali dan Jambi adalah tingkat pendidikan seseorang. Dimana penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang 2.66 kali lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan responden dengan pendidikan tamat SD kebawah setelah dikontrol oleh variabel kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit menular, riwayat penyakit tidak menular, riwayat cedera, pengalaman rawat jalan dan rawat inap responden.

---

ABSTRACTHealth is a human right of every human being, the cost of health day by day increasingly soared. One of the government's efforts to achieve the goal of health systems is achieve fairness in health financing is by organize the health insurance program. This study aims to determine the factors that affect the ownership of health insurance in Bali and Jambi provinces based on National Basic Health Research/ RISKESDAS 2013. This type of research is descriptive with cross sectional design using data from the National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. The sample in this study are all individual in households in the province of Bali and Jambi on samples National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum sample size was 5004 respondents. Total sample of individuals in the province of Bali and Jambi is 43.008 respondents. Factors relating to the ownership of health insurance in the province of Bali and Jambi is the level of education. Where the population with higher education levels have a 2.66 times greater chance of having health insurance compared to respondents with elementary school education down after being controlled by the variable age group, gender, marital status, number of family members, employment, economic status, region of residence , history of infectious disease, a history of non-communicable diseases, injury history, the experience of outpatient and inpatient respondents. "

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"ABSTRAKPeranan tenaga kerja sebagai penghasil barang atau jasa merupakan salah satumodal penting dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu, sudah selayaknya jika kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadiperhatian demi terjaganya atau meningkatnya produktivitas tenaga kerja.Saat ini,pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunyayaitu jaminan kesehatan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwapenyelenggaraan jaminan kesehatan khususnya bagi tenaga kerja merupakankewajiban yang harus diselenggarakan oleh Pemberi Kerja terhadap tenaga kerjapaling lambat pada 1 Januari 2016 dengan besaran persentase iuran sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangJaminan Kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja yangtidak patuh terhadap aturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengkajiefektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi tenagakerja di Kota Depok melalui tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam programjaminan kesehatan nasional bagi tenaga kerja di Kota Depok. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 29% badan usaha Kota Depokyang patuh dalam program jaminan kesehatan nasional (patuh dalam pendaftaran,pemberian data secara lengkap dan benar, dan pembayaran iuran). Berdasarkanhal tersebut, penegakan kepatuhan melalui pemangku kepentingan dalam programjaminan kesehatan nasional perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitaspenyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

---

ABSTRACTThe role of employee as producer of goods and services is one of the mostimportant thing in development especially in economy field. Therefore, theprosperity of employee should be the main concern in order to improve theirproductivity. As of now, the government have issued number of regulations whichaim to improve the prosperity of employee through social security such asNational Health Security. As of stated in Act 24 Year 2011 about Social SecurityInstitution, Employer is required to provide Health Security for the employeebefore 1st January 2016 with percentage of dues as stated in President RegulationNumber 28 Year 2016 about Social Security. However, there are still manyEmployers whom do not obey the regulations of providing Health Security. Basedon the fact above, the researcher conducted the research reviewing theimplementation of National Health Security for Employee in Depok throughdegree of Employer's obedience in providing Health Security for theemployee.Research method that was used in this research is empiric judicial withprescriptive tipology. The result shows only 29% of total Company in Depok thatobey The National Health Security regulation (obey in registering, reportingfactual data and dues payment). Based on the result above, obedienceenforcement by stakeholders in National Health Security program need to beimproved to ensure the effectiveness of National Health Security Implementation."

"Jaminan Kesehatan Nasional merupakan implementasi dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan konsep Universal Health Coverage yang memaksa pesertanya mengikuti sistem rujukan berjenjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, murah dan terjangkau namun berkualitas. Belum effektifnya sistem rujukan yang ada di Indonesia, membawa berbagai permasalahan dalam dunia kesehatan dan berdampak pada penumpukan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan yang berakibat pemanfaatan tenaga terampil dan peralatan canggih secara tidak tepat guna dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan arah penelitian pada Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD dr. Adjidarmo di kabupaten Lebak. Metode analisa yang digunakan adalah Content Analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Dengan menganalisis aspek yang terdapat didalamnya, hasil penelitian dan pembahasan dibagi dalam 2 komponen, yaitu Karakteristik Sistem Rujukan Medis dan Sistem Rujukan Berjenjang. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada Karakteristik Sistem Rujukan Medis implementasi Jaminan Kesehatan Nasional membawa perbaikan dalam sistem rujukan di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak walaupun belum signifikan dan dari komponen Sistem Rujukan Berjenjang, perbaikan baru nampak pada aspek kebijakan dan prosedur, sehingga masih diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan aspek lainnya untuk menciptakan sistem rujukan yang lebih baik.

---

National Health Insurance is an implementation of the Law No. 40 of 2004 on National Social Security System in the field of healthcare with the concept of Universal Health Coverage that forced participants to follow a tiered referral system for health services are comprehensive, affordable, cheap and quality.

The ineffectiveness of the existing referral system in Indonesia, bringing a variety of health problems in the world and have an impact on the accumulation of patients in healthcare facilities resulting in continued utilization of skilled personnel and sophisticated equipment is not appropriate and the declining quality of health care.

By analyzing aspects contained therein, the results obtained and the discussion is divided into two components, namely the Medical Referral System Characteristics and Referral System Tiered,. From the results of the study showed that the implementation of the Medical Referral System Characteristics of National Health Insurance to bring improvements in the referral system in Public Hospital of dr. Adjidarmo Lebak although not significant and tiered referral system components improvements just occured in both policy and procedures, so that a strong effort is still needed to improve other aspects of creating a better referral system. It is expected that the results of this study may be one of the input for the management of hospitals and related institutions in improving various aspects related to the successful implementation of a tiered referral system in Lebak district in order to achieve Universal Health Coverage in Indonesia."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."

"Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi.

---

This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted."

"ABSTRAKImplementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikankemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakanoleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagiseluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatandari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS)dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakittidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelahimplementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatanlayanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. LikuiditasRumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKNdiimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikanlemahnya manajemen kas

---

ABSTRACTNational Health Insurance (NHI) programe implementation giveseasiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed tocomplish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI bringsgreat change of health finance system that is from Fee For Service (FFS)Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package.There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?thappen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After theimplementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especiallycomes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health .Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of statehospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is notnecessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospitalcash management"