Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kebutuhan bisnis mendorong kemunculan antropologi desain. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan antropologi desain sebagai hasil konvergensi antara ilmu antropologi dan desain dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang menggabungkan antara studi pustaka dan refleksi pengalaman penulis sebagai antropolog yang terlibat dengan bidang desain. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan antropologi desain, yaitu ethnomethodologically informed design, participatory design, dan antropologi desain. Perkembangan ini mendorong antropolog untuk mempraktikkan etnografi desain dengan pendekatan partisipatoris yang menempatkannya sebagai peneliti sekaligus “desainer”. Dalam prosesnya, antropologi desain dilakukan dengan menerapkan prinsip transformatif, holistik, kolaboratif, transformatif, performatif, transdisipliner, terbuka terhadap kemunculan, iteratif dan kritis. Berdasarkan pengalaman penulis dalam proses desain, prinsip dan metode tersebut dioperasikan melalui langkah-langkah: (1) brainstorming dengan tim, (2) penyusunan pertanyaan dan instrumen penelitian (prototype), (3) usability testing dan observasi perilaku pengguna, (4) in-depth interview, (5) analisis data, (6) redesign. Pengalaman penulis dan beberapa studi kasus terdahulu menunjukkan bahwa antropologi desain yang dioperasikan dalam kerangka human-centered design dapat membantu proses desain produk dengan lebih holistik. Praktik antropologi desain ini menunjukkan bahwa antropologi mampu secara adaptif diterapkan dalam bidang bisnis.

---

The growth of business encourages the emergence of design anthropology. This paper aims to illustrate the development of design anthropology as a convergence of anthropology and design to solve practical business problems. The methods used for this research are literature review and reflection of writer’s personal experience as an anthropologist who is involved in the design field. There are three stages of design anthropology development: ethnomethodologically informed design, participatory design, and design anthropology. This development encourages anthropologists to practice design ethnography with a participatory approach that put them as a researcher and “designer” at once. In the process, design anthropology practices some principles: transformative, holistic, collaborative, transformative, performative, transdisciplinary, emergent potentiality, iterative and critical. Based on writer’s experience in the design process, those principles and methods are operated in: (1) brainstorming with the teams, (2) setting-up research instruments and questions, (3) usability testing and observing user’s behavior, (4) in-depth interview, (5) data analysis, (6) redesign. This writer’s experience and recent studies show that design anthropology operated within human-centered design could help the design process to be more holistic. Design anthropology practices give us a hint that anthropology can be adaptively practiced in the business world."

"Kehawatiran konsumen akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis mereka saat ini. Studi ini fokus pada keunggulan dalam menerapkan praktik green manajemen dari perusahaan yang bergerak dalam bidang barang/jasa yang berbasis di Indonesia. Studi ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan cara efisiensi dan mengembangkan energi alternatif yang lebih bersih. Kami juga mengusulkan model penelitian yang menunjukkan beberapa faktor yang penting dalam menekan perusahaan untuk menerapkan praktek green manajemen berdasarkan penelitian empiris dan tinjauan literatur sebelumnya. Dalam penelitian ini kami mengamati dampak dari setiap pemangku kepentingan terhadap praktik green manajemen perusahaan dan menentukan bagaimana praktik green manajemen mempengaruhi kinerja lingkungan dan perusahaan. Kami percaya bahwa ada hubungan positif antara komitmen manajemen tim atas (TMT) terhadap penerapan praktik green manajemen dan kinerja perusahaan. Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam makalah ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data survei dari 112 perusahaan dan menggunakan structure equation modeling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa praktik green manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan

---

Climate change and growing environmental concerns from consumers has a major impact on how firms perform their businesses today. This study focuses on the advantages of implementing green management practices from services and manufacturing firms based in Indonesia. This research is important in order to create a healthy and sustainable business environment by means of efficiency and developing an alternative cleaner energy. A research model was proposed showing several factors that are important in pressuring firms into implementing green management practices based on former empirical research and literature review. This research also observed the effects of each stakeholder on green management practices of companies and determine how green management practices influence environmental and firm performance. There is also evidence that there is a positive relationship between top team management commitment towards implementing green management practices and firm performance. The research approach adopted in this paper includes quantitative research using survey data from 112 companies and using structural equation modeling (SEM), the results suggest that green management practices plays an important role in enhancing firm performance."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.

---

This Thesis discusses a verbal warehouse lease agreement that took place in the City of  Mempawah. Business practice by using verbal agreement is a customary to the people of Mempawah because they prioritize trust within each other. The issues discussed in this thesis are the legality and proof of the verbal agreement, the legal implication of the defendant's property state which are still in the warehouse even though they are not paying rent, and lastly, what legal protection can be given to the parties. The party who got sued on the basis of default denied the agreement ever took place. District and High Court Verdict also did not acknowledge the existence of the verbal agreement because lack of evidence. But The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019 decided the verbal agreement is valid and proves the defendant's default. This Thesis uses juridical normative research with qualitative method and explanatory research. This Thesis also concludes that verbal agreement based on the contract law concept adopted by Indonesia are indeed valid and binding once there is consent between parties, therefore the verbal agreement in this case is valid. The state of defendant's property can be ruled as tort (trespass). To minimize case like this happens in the future, agreement should be made in written form so that it can be easily proven."

"Ruang pemakaman yang dimaknai sebagai ruang peristirahatan terakhir bagi manusia yang telah meninggal kini mengalami produksi pemaknaan lain akibat dari adanya fenomena kontestasi praktik spasial yang terjadi di dalamnya. Tempat pemakaman Umum Prumpung menjadi ruang pemakaman yang menyajikan kondisi pertarungan praktik spasial antara mereka yang telah “tiada” dengan praktik keseharian masyarakat kampung kota yang berada di sekitar TPU Prumpung sehingga menarik untuk dikaji dengan pendekatan produksi sosial ruang. Kontestasi praktik spasial pada TPU Prumpung memperlihatkan aktor kontestasi yang dipicu oleh “kehadiran orang lain” serta berbagai upaya pengalihan spasial properties sebagai taktik yang dilakukan dalam memproduksi ruang publik sehari-hari atau everyday public space milik mereka. Dengan “hidup” nya everyday public space di dalam ruang milik mereka yang telah “tiada” menjadi fenomena yang akan diamati melalui metode etnografi spasial serta pemetaan aktivitas, ruang dan waktu untuk menelusuri bentuk taktik kontestasi praktik spasial yang membawa narasi baru ke dalam TPU Prumpung.

---

The cemetery space, which is interpreted as the final resting space for deceased humans, is now experiencing the production of other meanings as a result of the phenomenon of contestation of spatial practices that occurs within it. The Prumpung Cemetery is a burial space that presents conditions of spatial practice contestation between those who have “passed away” and the everyday practice of Urban Kampung community around the Prumpung Cemetery, making it interesting to study using a social production of space approach. The contestation of spatial practices at TPU Prumpung shows contestation actors triggered by the "the presence of others " as well as various treatments of spatial properties as tactics carried out in producing their everyday public space. With the "life" of everyday public space in the space of those who "dead" becomes a phenomenon that will be observed through spatial ethnography methods and mapping of activity, space and time to trace the forms of contestation tactics for spatial practices that bring new narratives into Prumpung TPU."

"Tesis ini membahas tentang Praktek Monopoli di bidang Industri Air Bersih di Pulau Batam di lihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : Pertama, Pengaturan Monopoli di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum Persaingan Usaha. Kedua Apakah Monopoli PT ATB merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Pertimbangan dan Putusan di tingkat keberatan Pengadilan Negeri Batam dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atas Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam. Pengaturan mengenai Monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-undang Persaingan Usaha adalah perlindungan kepada kegiatan usaha agar selalu dalam kondisi persaingan usaha yang sehat dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33, UUD 1945.

---

This thesis discusses about the monopoly in the field of Water Industry in Batam Island of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition: First, setting monopoly in the industry that dominate the life of the people under the law competition. Second is Monopoly PT Adhya Tirta Batam is a violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Third, consideration and decision on the objection and the Batam District Court at the Supreme Court of Monopoly by PT Adhya Tirta Batam. Regulation of monopoly which dominate the life of the people in the business competition law under Article 51 of Law Number 5 of 1999. One major goal the implementation of the Business Competition Act is the protection of the business activities that are always in a state of healthy competition and to the welfare and prosperity of the people in accordance with Article 33, of Law UUD of 1945 Constitution."

"Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products."