Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas krisis ekonomi sebagai force majeure. Penyebab krisis ekonomi adalah lemahnya lembaga keuangan dan pengaruh krisis dari negara lain. Penyebab ini tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga termasuk force majeure. Dalam kasus Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN, ketidakmampuan Pertamina dan PLN dalam melaksanakan prestasinya akibat krisis ekonomi dianggap wanprestasi bukan force majeure. Hal ini dikarenakan dalam kontraknya dinyatakan bahwa force majeure hanya berlaku bagi KBC sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam membuat kontrak, harus hati-hati dalam membuat klausula force majeure.

---

The focus of this study is economic crisis as force majeure. Economic crisis is caused by mismanagement financial institution and contagion. This cause cannot predicted before, those included in force majeure. In case Karaha Bodas (KBC) v. Pertamina dan PLN, unable Pertamina dan PLN to do his obligation cause economic crisis is event of default not force majeure. This is happened, due of contract that force majeure just for KBC. This study used normative method. Result of this study give suggestion that in making contract have to carefull about force majeure clausule."

"Terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis global pada saat itu dan banyak menyebabkan perjanjian batal karena menyulitkan untuk berprestasi karena keadaan tersebut. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang disebut force majeure. Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT. Pertamina dengan PT. Wahana Seno Utama, yang mana terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina di saat renegosiasi perubahan pasal akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dalam kasus ini terlihat itikad baik yang tidak diperhatikan oleh PT. Pertamina yang membatalkan secara sepihak yang sebelumnya menyepakati untuk merubah pasal-pasal pada perjanjian tersebut. Dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT. Pertamina kepada PT. WSU kemudian PT. WSU menggugat balik dan menyangkal dengan "krisis ekonomi tersebut adalah force majeure". Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krisis ekonomi merupakan force majeure dan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang melanggar asas itikad baik seperti yang di amanatkan pasa pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini melihat dari pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Hukum Perdata di Belanda mengenai Force Majeure.

---

Economic crisis in Indonesia in 1997 which later became a global crisis and likely to cause the agreement void because of the situation created a difficulty to achieve the agreement performance. Many have view this is a condition called force majeure. This study discusses the case of PT. Pertamina versus PT. Wahana Seno Utama, whichever occurs unilaterally cancellation agreements made by PT. Pertamina at the time. renegotiating amendment due to the economic crisis. In this particularly case good faith is not observed by PT. Pertamina in which has unilaterally cancelled a previous agreement to amend the provisions. Moreover, PT. Pertamina has filed a contract lawsuit in a breach of contract to PT. WSU. However, PT. WSU have filed a countersuit and denied accusation of "economic crisis is a force majeure". Purpose of this study is to determine whether the economic downturn is a force majeure and unilateral cancelation of the agreement by PT. Pertamina, which violates the principle of good faith as it is mandated Indonesian Civil Code article 1338. The research is descriptive and comparative studies of complying civil code in Indonesia with the Netherlands on Force Majeure subject."

"Krisis perekonomian yang melanda banyak negara di dunia saat ini menyebabkan kemunduran di berbagai sendi perekonomian. Di Indonesia, sektor rill yang diharapkan dapat menopang keterpurukan menjadi tidak berdaya karena banyaknya pabrik yang ditutup, produsen kesulitan menjual produknya karena daya beli masyarakat yang berkurang. Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN pada kwartal pertama dan kedua tahun 2002 ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan berbagai sebab, hal ini memberikan indikasi bahwa perekonomian masih belum membaik.Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh industri otomotif Indonesia dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Tujuan penelitian diuraikan lebih lanjut yaitu, pertama mengetahui dan menjelaskan alternatif-alternatif orientasi kebijakan bisnis perusahaan otomotif yang diteliti dan kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif kebijakan perusahaan otomotif tersebut.Analisis bertujuan untuk mengetahui kekuatan perusahaan untuk bersaing dan sumber-sumber ancaman yang akan dihadapi. Pendekatan penyelesaian permasalahan dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja value chain untuk mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan, dan analisis five forces untuk mengetahui sumber-sumber ancaman. Penelitian difokuskan kepada faktor-faktor kekuatan perusahaan untuk bersaing di bisnis otomotif. Oleh karena itu analisis kerangka kerja rantai nilai menjadi acuan panting dalam penelitian ini.Instrumen penelitian menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primernya, dan dengan aplikasi Analytic Hierarchy Process (AHP). Sebagai hasil dari penelitian akan didapat peringkat prioritas secara berurutan yang merupakan bobot dari faktor-faktor, subfaktor-subfaktor dan alternatif keputusannya.Kesimpulan dari penelitian merupakan prioritas keputusan strategi manejemen dalam menghadapi krisis, yaitu: Orientasi ke Pasar lnternasional, Peningkatan Penggunaan Interchangeable Parts, Out-sourcing dan Rasionalisasi Model. Saran dari hasil analisis strategi manajemen pada industri otomotif ini adalah penelitian perlu dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti sumber-sumber ancaman yang diharapkan dapat menemukan semaksimal mungkin strategi manejemen dalam mengantisipasi krisis yang telah mengglobal ini."

"Undang-undang Nomor 8 Tabun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan kewenangan tersebut Pertamina melakukan berbagai kontrak production sharing, antara lain dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (KOB) yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut dengan perusahaan dengan modal asing Karaha Bodas Company (KBC) pada tahun 1994.Proyek bersama pengembangan energi geotermal tersebut belum sempat dilaksanakan, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi (1997), sehingga untuk menanggulanginya Presiden mengeluarkan keputusan presiden yang antara lain menangguhkan pelaksanaan proyek KBC. Merasa dirugikan dengan penangguhan tersebut, KBC berusaha melakukan berbagai negosiasi agar proyek terus dilaksanakan sebagaimana diperanjikan. Kegagalan negosiasi tersebut memaksa pihak KBC menempuh jalur hukum dengan menggugat Pertamina di Badan Arbitrase di Swiss sesuai dengan bunyi klausula penyelesaian sengketa. Gugatan KBC diterima dan Pertamina diharuskan membayar sejumlah ganti rugi.Tesis ini mencoba menjelaskan hubungan antara klausula force majeure dalam KOB yang mencantumkan frasa any government related event yang hanya berlaku bagi kontraktor (KBC) tetapi tidak dapat digunakan oleh company (Pertamina) dengan menggunakan pertimbangan force majeure bagi Keputusan Presiden untuk menangguhkan KOB.Untuk menjelaskan ha! itu diajukan dua masalah, yaitu: (a) apakah pencatuman klausula force majeure dalam KOB memenuhi unsur-unsur force majeure, dan (b) bagaimana pertimbangan badan Arbitrase Jenewa terhadap kiausuia force majeure bagi penyelesaian sengketa?Dari basil penelitian disimpulkan bahwa pencantuman klausula force majeure dalam KOB Pasal 15.1 yang menyatakan "with respect to CONTRACTOR only, any Government Related Event tidak memenuhi unsur force majeure daiam hukum kontrak, karena klausula force majeure seharusnya berlaku bagi Para pihak. Namun Badan Arbitrase di Swiss yang mengadili gugatan ini cenderung berpikir legalistik dengan patokan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak dipertimbangkan secara umum unsur-unsur force majeure yang dikenal dalam konsepsi hukum perdata baik daiam KUH-Perdata maupun dalam sistem common law. Meskipun Badan Arbitrase "menghormati" keputusan presiden yang menangguhkan peiaksanaan proyek KBC, namun Pertamina tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam kontrak yang telah disepakati, sehingga Pertamina dan PLN tidak dapat menjadikan keputusan tersebut sebagai alasan yang sah untuk melepaskan kewajibannya.Hasil penelitian ini menyarankan untuk menghindari perbedaan penafsiran, Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara lebih berusaha memahami hakekat kebebasan berkontrak para pihak yang dijunjung tinggi pihak asing dan menempatkannya dalam posisi yang tidak bertentangan dengan otoritas Pemerintah untuk (sewaktu-waktu) mengeluarkan kebijakan publik yang terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut."

"The objective of this study is to find out the impact of economic crisis to labor opportunities and to identify the major commodities of agricultural sector in Sulawesi. By using the Input-Output analysis, the economic crisis have given the negative impact by 14.8 percent, and decreasing the labor opportunities in Sulawesi. The decreasing also accured almost at aech sector, except mining. Agricultural sector decreased by 15.7 percent. The role of agricultural sector is very important to appropriate labor opportunities. Therefore, every effort to increase the capability of agricultural sector in creating employments are important. One the effort is to choose the strategic commodities. The study shows that the commodities which have greater labor obsorptien are: rice, corn, orange, onion, garlic and sea fish."