Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Industri asuransi kerugian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 10 tahun terakhir ini. Industri asuransi kerugian Indonesia tumbuh dan berkembang di dalam tingkat permintaan yang cukup tinggi seiring dengan semakin pesatnya laju pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang. Di dalam usianya yang masih cukup muda, Indonesia banyak mengalami tantangan di dalam pencarian bentuk-bentuk kebijakan yang sesuai untuk mempengaruhi persaingan dan pertumbuhan dalam industri-industri terkait yang menjadi tulang punggung dalam perekonomiannya. Salah satunya adalah industri asuransi kerugian sebagai pelindung terhadap asset dan laju pertumbuhan dari perekonomian itu sendiri. Di dalam pencarian bentuk-bentuk yang sesuai di dalam industri asuransi kerugian tali, Indonesia mempunyai permasalahan-permasalahan di sekitar industri ini yang berimplikasi terhadap penerapan-penerapan kebijakan yang ditujukan untuk membentuk sebuah industri asuransi sebagai industri yang kuat. Di antaranya adalah tingginya tingkat premi reasuransi ke luar negeri yang tinggi dan ketergantungan industri asuransi dalam negeri terhadap kapasitas reasuransi luar negeri. Dan hal ini pulalah yang mendasari penulisan karya ilmiah ini yang ditujukan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan itu dan mencari arahan-arahan kebijakan yang dapat mempengaruhi industri asuransi kerugian dan pasar asuransi kerugian pada umumnya untuk mencapai suatu bentuk industri yang prudent, dewaca dan mandiri. (Islam perilaku industri asuransi Indonesia dalam mereasuransikan premi, yang telah diakumulasi dari dalam negeri, ke luar negeri. Implikasinya adalah pada perlunya pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk mempengaruhi industri asuransi kerugian Indonesia ke arah yang Iebih mandiri dan dewacq serta kembali memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh industri asuransi kerugian nasional untuk menurunkan kebijakan-kebijakan yang mengoptimalkan seluruh potensi tersebut."

"ABSTRAKKonsep kerjasama bagi hasil di bidang agrobisnismerupakan suatu konsep yang lahir karena adanya asaskebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPerdata.Konsep kerjasama bagi hasil ini merupakan suatu polakerjasama dibidang pengembangan agrobisnis, antaraperusahaan Pengelola agrobisnis dengan Investor. PihakPengelola agrobisnis memiliki usaha di atas tanah miliksendiri maupun secara sewa, untuk menyelenggarakan usahapengembangan agrobisnis, dan menarik para Investor untukmenanamkan modalnya pada usaha tersebut melalui paket-paketkerjasama bagi hasil untuk jangka waktu yang telahditetapkan. Pada saat berakhirnya jangka waktu yangditentukan, para Investor tersebut mendapatkan pengembalianberupa modal pokok yang telah ditanamkan ditambah denganpembagian keuntungan dari hasil bersih penjualan. Padapembahasan kasus PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA, seluruh resikoyang ada selama masa Perjanjian, kecuali resiko karenaforce majeur, ditanggung oleh Pengelola agrobisnis; dalamarti Pengelola tetap berkewajiban untuk mengembalikan modalpokok yang ditanamkan oleh para Investor walaupun apabilausaha kerjasama tersebut ternyata mengalami kerugian. Keadaan tersebut mendudukkan Perjanjian Kerjasama BagiHasil di bidang agrobisnis ini sesungguhnya lebih condongpada Perjanjian Kredit, dibandingkan Perjanjian Kerjasama,karena adanya ketetapan mengenai jangka waktu yang pasti,bunga, resiko sepihak, kedudukan Investor yang hanya selakupelepas uang dan kewajiban Pengelola untuk pengembalianmodal pokok pada akhir masa perjanjian. Investor dalam halini juga memiliki kedudukan yang sangat lemah, karena tidakmemiliki jaminan apapun dalam melepaskan uangnya. Padahal,apabila Investor sesungguhnya adalah kreditur, jaminanadalah salah satu unsur mutlak untuk menerima pengembalian"piutangnya". (IDP)."

"Anggaran penelitian 2019 meningkat menjadi 0,28% dari PDB, meskipun penggunaannya didominasi oleh biaya operasional dari pada untuk kegiatan penelitian itu sendiri. Biaya operasional cenderung naik dari 2016 dan mencapai 47,22% dari total biaya penelitian dan pengembangan pada tahun 2019. Selain ketidaktepatan alokasi, penggunaan anggaran riset diduga mengalami penyimpangan dalam bentuk penelitian fiktif, tumpang tindih aktivitas, pemotongan dana antara 10%-50%, pemberian dan penggunaannya tidak sesuai aturan, dan pengendapan anggaran. Oleh karena itu, Komisi Pemberantsaan Korupsi melakukan kajian kebijakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Berdasarkan hasil kajian, hambatan utama pengelolaan anggaran riset disebabkan oleh tidak adanya standar rinci definisi, sumber, mekanisme penggunaan, pola pengawasan anggaran litbang serta tidak jelasnya komponen belanja litbang sehingga meningkatkan potensi mens rea peneliti untuk tindakan manipulatif. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder perlu menyusun regulasi rinci mencakup hal di atas yang berlaku untuk semua lembaga penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga. "