Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas, juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan pubtik. Dalarn rangka mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metoda statistik yaitu uji t dan korelasi, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen Depdiknas telah balk, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Begitu pula dengan penerapan good governance, prinsip-prinsip yang ada sebagaimana digunakan oleh Bappenas telah diterapkan dengan baik. Ditemukan pula hubungan positif antara kualitas pelayanan publik dengan penerapan good governance. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik adalah kurangnya kualitas SDM pemberi layanan dan pelaksanann prosedur layanan yang belum sesuai dengan yang ditentukan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Sekretariat Jenderal Depdiknas memperbaiki prosedur yang ada, terutama pada tahap pelaksanann, sedangkan untuk SDM pemberi layanan hendaklah proaktif meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam pemberian layanan agar kepuasan pelanggan dapet tercapai."

"Tujuan penerapan sistim paten adalah: (a) untuk memberikan imbalan yang layak kepada penemu, (b) untuk mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan formula-formula atau produk baru, (c) untuk mendorong para penemu agar mau mengungkapkan rahasia penemuannya kepada masyarakat, sehingga menambah khasanah pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara nasional. Untuk melaksanakan sistim paten dimaksud dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan menciptakan budaya inovasi dan kompetitif, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance merupakan suatu keharusan. Untuk membangun budaya inovasi dan kompetitif melalui sistim paten maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaruh praktek "good governance" terhadap kualitas pelayanan pemberian paten ? (2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi praktek "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ? (3). Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ?Lembaga Adiministrasi Negara mendefinisikan Good Governance sebagai: "penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat" (Dwidjowijoto 2003;221). Dari pengertian dimaksud dan sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut diatas digunakan indikator good governance sebagai berikut: efisiensi, akuntabilitas publik, transparansi dan partispasi. Sedangkan Kualitas Pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan pelanggan (pemohon paten). Parasuraman dkk., dalam Tjiptono 2000; 70) menentukan lima dimensi pokok kualitas pelayanan sebagai berikut: tangibelity, reliability, responsiveness, Assurance/Jaminan, dan Empathy.Penelitian dilakukan pada Pemohon Paten melalui 10 pemohon paten perorangan, 20 konsultan paten, dan 10 sentra HKI.Rancangan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan analisis deskriptif dan regresi untuk menjawab pertanyaan penelitian 1 dan 2, dan analisis korelasi untuk menjawab pertanyaan penelitian 3 dengan mengetahui frekuensi distribusi dari setiap faktor. Sehingga disimpulkan bahwa:Terdapat pengaruh nyata antara good governance dengan kualitas pelayanan. Pengaruh yang paling dominan dari good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah efisiensi. Yakni efisien penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja) dan penggunaan Sumber Daya Manusia.Konstribusi praktek good governance dalam mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 11,42%, sisanya 88,58% dipengaruhi variabel lainnya, seperti kepemimpinan, struktur organisasi, strategi, dan sistim.Hubungan antar unsur yang mempengaruhi praktek good governance dalam pemberian paten sebagai berikut: Unsur efisiensi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja), dan penggunaan Sumber Daya Manusia; Unsur akuntabilitas publik mendapat nilai cukup baik dengan dukungan tertinggi pada prosedural dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemberian paten, akan tetapi kurang didukung dalam pemanfaatan waktu dan adminstrasi serta pelaporan; Unsur transparansi mendapat nilai kurang baik dengan dukungan akses informasi publikasi dan pejabat pemberi putusan, akan tetapi kurang didukung akses informasi prosedural dan data acuan pemberian paten; Unsur partisipasi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan sosialisasi, forum komunikasi dan kasus-kasus pemberian paten, akan tetapi kurang di dukung oposisi terhadap publikasi paten.Unsur-unsur yang mempengaruhi praktek kualitas pelayanan pemberian paten. Tangibility, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan kelengkapan alat kerja dan kebersihan, akan tetapi kurang didukung oleh kerapihan ruang Direktorat Paten. Reliability, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan ketepatan waktu, keandalan pegawai, dan kesesualan janji, akan tetapi kurang di dukung oleh kesigapan pegawai Direktorat Paten. Responsiveness, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan keandalan, kemampuan, kemauan dan keyakinan pemohon terhadap pegawai Direktorat Paten. Assurance/Jaminan, mendapat nilai kurang baik dengan dukungan rasa percaya diri, keseriusan dan profesionalisme pegawai Direktorat Paten. Empathy, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan pada keramahan dan kesopanan pegawai Direktorat Paten, akan tetapi kurang di dukung oleh perhatian individu terhadap permasalahan pemohon paten.Dengan memperhatikan beberapa temuan pada analisis dengan kenyataan dilapangan, peneliti mengajukan saran untuk mempraktekkan good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah sebagai berikut: Good governance, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: akuntabilitas publik terhadap pemanfaatan waktu, administrasi dan pelaporan; transparansi prosedural dan data acuan pemberian paten; dan partisipasi masyarakat terhadap oposisi publikasi paten. Kualitas Pelayanan, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: Tangibelity terhadap kerapihan ruang Direktorat Paten; Reliability terhadap kesigapan pegawai Direktorat Paten untuk membantu memecahkan masalah pemohon paten; dan Empathy terhadap perhatian individu pada permasalahan pemohon paten."

"Pelaksanaan praktik-praktik good governance di sektor pemerintahan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sudah menjadi tuntutan. Evaluasi yang dilakukan didalam karya akhir ini dititikberatkan kepada aspek Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajemen Keuangan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pemiliban sampel didasarkan pada teknik nonprobability sampling dengan pertimbangan­ pertimbangan tertentu terhadap responden pada kantor Inspektorat Jenderal DESDM yang terdiri dari para auditor dan staf sekretariat, sehingga diperoleh gambaran persepsi ten tang kondisi pelaksanaan good governance. Disamping itu, penulis juga melakukan observasi langsung di lapangan dengan memanfaatkan data yang ada dibandingkan dengan kondisi yang terjadi.Hasil evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance aspek Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan dalam kategori Cukup dengan skor yang diperoleh sebesar 4.34 dari skala 7 untuk aspek Perencanaan Strategis dan 4.50 dari skala 7 untuk aspek Manajemen Keuangan.

---

Implementation of good governance practices in the government sector, especially at the General Inspectorate Ministry of Energy and Mineral Resources has become consequences. Evaluation in this thesis is viewed by Strategic Plan and Financial Management aspects.

This research use descriptive qualitative method with election sample based on nonprobability technique and selected respondent considerations. Besides author use also direct observation that can help to compare between data and the real condition.

Result evaluate entirely indicate that implementation of governance good with Strategic Plan and Financial Management aspects is enough category with obtained score equal to 4.34 from scale 7 for the Strategic Plan aspect and 4.50 from scale 7 for the Financial Management aspect."

"Pemerintahan yang baik atau good governance adalah merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Kondisi saat ini pada Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah seperti adanya keluhan masyarakat atas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dan belum tercapainya beberapa hal penting seperti pembangunan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).Tercapainya tujuan atau kinerja yang baik antara lain dapat dilihat dari motivasi pegawai untuk mencapai hal itu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi pegawai dipilih untuk diteliti, sehingga kepemimpinan dan lingkungan organisasi merupakan faktor yang diduga mempunyai pengaruh kuat.Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang keimigrasian secara umum masih dalam situasi paradigma lama, dengan indikasi pengambilan kebijakan belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, namun lebih berorientasi kepada terpenuhinya ketentuan perundangan yang sudah ada.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja organisasi terhadap motivasi pegawai dalam upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Imigrasi.Dengan menggunakan pengukuran kepemimpinan dari Margerison (2002) dan lingkungan organisasi dari Lubis dan Husaini (1987) serta melihat motivasi pegawai dari Zainun (1989) dengan memperhatikan karakteristik good governance dari UNDP (Widodo, 2001).Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan eksplanatif, dengan responden sebanyak 100 orang. Sumber data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) release 11.0 for Windows.Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara variabel kepemimpinan dengan variabel motivasi pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi menuju penerapan good governance. Variabel kepemimpinan juga mampu menjelaskan sebagian variabilitas variabel motivasi. Demikian juga terdapat hubungan yang berarti antara variable lingkungan organisasi dengan variable motivasi pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi menuju penerapan good governance dan mampu menjelaskan sebagian variablitas variabel motivasi, namun lebih kecil nilainya dibanding dengan penjelasan yang diberikan oleh variabel kepemimpinan. Sisanya merupakan penjelasan dari variabel atau faktor lain yang berpengaruh terhadap moivasi pegawai menuju penerapan good governance di Direktorat Jenderal Imigrasi.Penelitian akademis ini bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dijadikan masukan bahwa unsur kepemimpinan dan lingkungan organisasi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan bagi peningkatan motivasi good governance pada pegawai. Salah satu indikator kepemimpinan yaitu advising dan innovating merupakan unsur yang cukup signifikan. Sehingga diharapkan setiap tingkat kepemimpinan memperhatikan hal tersebut hingga pada tingkat tertinggi (Direktur Jenderal) diperlukan figur yang memahami benar semua permasalahan teknis keimigrasian. Uji kepatutan dan kelayakan yang telah dimulai dan menjadi alat seleksi bagi jabatan tertentu (Kepala Kantor Imigrasi dan Pejabat Imigrasi yang akan ditempatkan di luar negeri) merupakan langkah tepat dan harus dilaksanakan secara konsisten untuk dapat mengetahui secara obyektif kemampuan calon pejabat tersebut. Indikator kepemimpinan advising dan innovating yaitu penguasaan informasi serta ide baru untuk mengatasi masalah keimigrasian, bisa menjadi salah satu indikator pengujian dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Tingkat hubungan dengan lingkungan organisasi, terutama dengan organisasi di luar jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan resonansi yang baik bagi motivasi good governance pegawai.

---

Leadership and Organizational Environment : Relationship analysis to the Employee Motivation toward Implementation of Good Governance in the Directorate General of ImmigrationGood governance is the ideal condition that want to be reached by the Indonesian government includes the Directorate General of Immigration. Current condition shows there are still so many problems such as public grievance on the performance of the office, in addition to some important things that is not gained yet such as the development of Immigration Management Information System.

The gaining of the goals or best performance is shown by the motivation of the employee. The factors influence the motivation is selected to be searched. In this case, the leadership and the organizational environment is assumed strongly influence to the motivation.

The main function of the Directorate General of Immigration are to make and implement the policy and the standardization of immigration matters. Recently, the office is in the old paradigm with orientation of the policy making is not to the public interest but only to satisfy some existing provisions.

The goal of the research is to know how the leadership and the organizational environment influence the employee motivation to good governance implementation in the Directorate General of Immigration.

Husaini (1987) and the employee motivation from Zainun which are colaborated to good governance characteristic from UNDP (Widodo, 2001).

The research is descriptive analysis and explanative. The number of respondent is 100 employees. The data is an ordinal data with the Likert scale, collected by distribution of questioner and was analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) release 11.0 for windows.

The research results shows the relations between leadership and organizational environment and the employee motivation to implement good governance in the Directorate General of Immigration. In addition, the leadership can afford to explain for the motivation as the organizational environment can afford to explain for the motivation. However the leadership is more worth than the organizational environment to explain the motivation. The other explanation is come from the other factors or variables.

For the Directorate General of Immigration, the research results have to be considered that the leadership and organizational environment are important for increasing employee motivation in good governance implementation. The indicators of leadership such as 'advising' and 'innovating' are significant, so each level of leadership consider it. On the highest level as a Director General, need a person who conscious to all technical immigration matters.

The fit and proper test that commenced for certain positions can use the

indicators as a test subjects. The people have all information on immigration matters will give the solutions for the immigration problems. On the other hand, the relationship with other organizations, especially with organizations as outer of the Department of Justice and Human Rights to become a resonance and benchmark, in addition it will increase the employee motivation to implement the good governance."

"ABSTRAKArsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil uyang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipaan pada lembaga pemerintah tidak termasuk mengelola, mengurus arsip (rekod) inaktif. Sehubungan dengan pernyataan tersebut penulis mencoba melakukan penelitiaan untuk penulisan skripsi ini yang membahas tentang kegiatan arsiparis di Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Tujuan penulisan ini untuk mendapat gambaran apa adanya tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahul apakah ada petunjuk teknis sebagai standar penilaian, dan penempatan arsiparis sudah tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan alat pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner serta wawancara yang berguna untuk melengkapi data basil penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak merinci kegiatan secara jelas pembagian pekerjaan antara lembaga pencipta rekod dan lembaga pengelola arsip. Penempatan arsiparis (64%) tidak pada ternpat yang diharuskan yaitu : 36% arsiparis pada unit kearsipan sedangkan 64% pada unit pengolah, hal tersebut didukung oleh arahan dari instansi teknis yang membidangi kearsipan serta tidak dimilikinya petunjuk teknis Uuknis) sebagai standar dan tolok ukur penyetaraan kegiatan arsiparis yang berakibat bahwa penilaian yang diberikan saat ini tidak benar dan bidang yang ditangani (dhi unit pengolah) tidak benar. Dengan tidak adanya juknis mengakibatkari pembinaan sulit dilakukan dan apa yang diharapkan dan profesi tersebut tidak tercapai.

---

"

"Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 tahun di bawah naungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Departemen Perindustrian. Berdiri sejak tahun 1950 dengan tujuan untuk menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang teknisi pengelola laboratorium, pengatur dan pelaksana analisis kimia, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari kepemerintahan (governance), sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di bawah binaan Departemen Perindustrian tentunya memiliki fungsi lain selain sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang kimia dan industri, yaitu sebagai pelayan masyarakat (public service) terlebih lagi jika insitusi sekolah tersebut memperoleh sumber pembiayaan kegiatannya bukan hanya dari pemerintah pusat tetapi juga dari masyarakat secara langsung. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme pelayanan informasi yang terintegrasi dengan pelayanan inti institusi sekolah sebagai pemberi pelayanan pendidikan. Pelayanan informasi ini tidak bisa tidak, mutlak diperlukan demi menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Dalam hal ini, SMAK Bogor khususnya, telah melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas pelayanan informasi dan juga melakukan usaha-usaha penerapan good governance dalam melayani publik.Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Seberapa baik tingkat praktek good governance yang telah dilakukan oleh para pegawai SMAK Bogor? (2). Seberapa baik kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada orang tua siswa? (3). Bagaimana hubungan antara praktek good governance dengan kualitas pelayanan inforrnasi kepada orang tua siswa? Untuk mengukur tingkat praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi tersebut, peneliti menggunakan beberapa indikator pengukuran yang berhasil diidentifikasi dari berbagai kajian teori yang ada. Indikator good governance terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta efektifitas dan efisiensi; sedangkan indikator kualitas pelayanan informasi terdiri dari: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada orang tua siswa, wawancara dengan pegawai terkait dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa kelas 1, 2, 3 dan 4 yang berjumlah 867 orang.Peneliti menggunakan metode puposive sampling dengan mengambil sampel seluruh orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4, tanpa mengikutsertakan orang tua siswa kelas 1 sebab pada saat penelitian ini dilakukan, siswa kelas 1 baru saja memasuki masa orientasi dan masa awal tahun ajaran sehingga peneliti berasumsi bahwa orang tua siswa kelas 1 belum dapat diminta pendapatnya untuk menilai praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi yang ada di SMAK Bogor. Dengan demikian jumlah sampel yang terdiri dari orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4 adalah berjumlah 643 orang dengan rincian kelas 2 berjumlah 223 orang, kelas 3 berjumlah 221 orang dan kelas 4 berjumlah 199 orang. Dari 643 kuesioner yang disebar, peneliti hanya memperoleh 141 kuesioner yang kembali. Kemudian data dari kuesioner yang kembali tersebut diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi.Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan akuntabilitas mendapat nilai 69,77% atau termasuk ke dalam kriteria baik. Tingkat pelaksanaan transparansi mendapat nilai 68,84% (baik). Tingkat pelaksanaan partisipasi mendapat nilai 64,54% (baik). Tingkat pelaksanaan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi mendapat nilai 72,93% (baik). Untuk variabel kualitas pelayanan informasi, diperoleh hasil bahwa indikator tangibles mendapat nilai 63,61% (baik). Indikator reliability mendapat nilai 68,49% (baik). Indikator responsiveness mendapat nilai 66,61% (baik). Indikator assurance mendapat nilai 70,19% (baik). Indikator empathy mendapat nilai 70,98% (baik).Hasil berikutnya yang diperoleh menunjukkan hubungan antara praktek good governance dan kualitas pelayanan inforrnasi memiliki nilai koefisien korelasi 0,754 atau termasuk ke dalam kriteria kuat. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa variabel good governance mempunyai kontribusi mempengaruhi kualitas pelayanan informasi sebesar 56,85%, sedangkan sisanya 43,15% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya kepemimpinan, strategi, budaya dan struktur organisasi.Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil temuan di lapangan, peneliti mengajukan saran-saran untuk lebih meningkatkan praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut: (1). Untuk meningkatkan akuntabilitias, perlu adanya pertanggungjawaban penggunaan dana yang lebih lengkap bukan hanya kepada atasan sebagai suatu keharusan administratif, tetapi juga kepada masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai salah satu sumber perolehan dana selain dari pemerintah. (2). Perlu adanya peningkatan transparansi pengelolaan SMAK Bogor terutama transparansi keuangan dan publikasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor. (3). Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan peralatan komunikasi seperti situs web, sms center, dan media massa lokal. (4). Perlu disediakan meja resepsionis pada ruang tamu sekaligus pegawai khusus yang menangani pelayanan informasi. (5). Perlu peningkatan sosialisasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor baik eksternal kepada masyarakat terutama internal kepada sesama pegawai demi terciptanya keseragaman informasi yang diperoleh.

---

Chemical Analysis Senior High School of Bogor is a 4-year Vocational Senior High School under the guidance of the Industrial Education and Training Center of the Department of Industry. It is established since 1950 with the objective of preparing the graduate to become the middle level manpower in the field of laboratory managing technician, arranger, and executive of the chemical analysis, entrepreneur, as well as continuing to the higher level education. As the part of governance, schools and also universities under the guidance of the Department of Industry certainly have other functions besides the education and training center in the field of chemistry and industry, namely as the public service, moreover if the said schools obtain source of fund for their activities not only from the central government but also directly from the community. Therefore, it is necessary to have an integrated information service mechanism with the core service of school as an institution to be the educational service provider. This information service is inevitably and absolutely needed for the sake of building community reliability to the government institution. In this matter, Chemical Analysis Senior High School of Bogor has particularly carried out the efforts to improve the quality of good governance application in serving the public.Based on the said matter, the researcher has made the research questions as follow: (1) How well the good governance practice has done by the staffs of Chemical Analysis Senior High School of Bogor? (2) How good is the quality of information service given to the parents of the students? (3) How is the relationship between the good governance practice and the information service quality to the parents of students? To measure level of the said good governance practice and information service quality, the researcher utilizes several indicators of measurement, which are identified from various available theories. Indicators of the good governance consist of: accountability, transparency, participation, as well as effectiveness and efficiency; while indicators of information service quality consist of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.Research method used is a survey to the parents of students, interview to the relevant employees and observation. Populations in this research are all parents of the students in class 1, 2, 3 and 4 as many as 867 persons. The researcher uses a purposive sampling method by taking sample of all parents of students of class 2, 3 and 4 without parents of the students who still in class 1 since at time this research was carried out, students of class 1 have already entered the orientation period and the beginning period of educational year so that the researcher assumes that parents of the class 1 students haven't be able to be asked their opinion to evaluate the good governance practice and information service quality available in Chemical Analysis Senior High School of Bogor. Thus, number of samples that consists of the parents of students of class 2,3 and 4 are 643 persons with the details: class 2 consisting of 233 persons, class 3 consisting of 221 persons and class 4 consisting of 199 persons. From 643 questionnaires distributed, the researcher only gets 141 questionnaires back. Then using the analysis descriptive and correlation analysis process data of the said back questionnaires.Results obtained are the implementation of accountability having 69,77% point or is considered good Implementation of transparency level has 68,84% point (good). Implementation of participation level has 64,54% point (good). Implementation of effectiveness and efficiency level of information service has 72,93% point (good). For the information service quality, it is known that tangible indicator has 63,61% point (good). Indicator of reliability has 68,49% point (good). Indicator of responsiveness has 66,61% point (good). Indicator of assurance has 70,19% point. Indicator of empathy has 70,98% point (good).The next results obtained shows that the relationship between good governance practice and information service quality has a correlation coefficient of 0,754 or is considered strong. Then, there is the result shows that good governance variable has a contribution in affecting the information service quality as many as 56,85%, while the rest of 43,15% is affected by other variables such as leadership, strategy, culture and organization structure.Based on the results of descriptive analysis and the findings in the field, the researcher proposes some suggestions to improve the good governance practice and the information service quality, as follow: (1) To improve the accountability, it is necessary to make a responsibility in spending fund which is more complete not only for the upper level as an administrative requirement, but also for the community especially for the parents of students as one of the fund source besides the government. (2) It is necessary to improve the transparency of managing the Chemical Analysis Senior High School of Bogor especially transparency of finance and publication of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor. (3) It is necessary to utilize the communication tools optimally such as web sites, sms center, and local mass media. (4) It is necessary to provide the receptionist desk in the guest room and also the special staffs who handle the information service. (5) It is necessary to improve the socialization of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor both externally to the community and especially internally to the fellow staffs for the sake of creating the uniformity of the information received."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."