Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia?. Yang bisa dilakukanoleh manusia adalah mengelola (managing) konflik yang terjadi, sehingga tidakmenjadi konflik kekerasan massal yang menghancurkan peradaban manusia.(Ichsan Malik, 2006).Latar belakang etnik dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragamdari narapidana adalah salah satu faktor yang menimbulkan konflik di LembagaPemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari para narapidana itusendiri maupun petugas bahwa perbedaan adalah hal yang sangat manusiawi.Untuk menjamin terlaksananya proses pembinaan dan bimbinganterhadap narapidana, diperlukan kondisi Lapas yang kondusif. Salah satu faktoryang dapat menjaga kondisi Lapas tetap kondusif adalah adanya petugas yangmampu memahami dan menanani bila konilik antar narapidana terjadi. Untukmelakukan antisipasi dan mernbekali petugas dalam menangani konflik,rancangan program pelatihan strategi menangani konflik merupakan salah satualternatif yang dapat dilaksanakan.Selanjutnya, perlu diciptakan juga nuansa kedamaian di antara paraWBP. Untuk memotivasi mereka dalam menciptakan dan memelihara suasanaperdamaian tersebut dilakukan upaya kampanye hari tanpa kekerasan melaluilomba poster antar kelompok narapidana.Penulis berharap rancangan program yang penulis buat dapat dijadikansebagai acuan untuk penanganan konflik, baik konilik yang terjarli di LapasKelas I Sukamiskin pada khususnya, dan Iembaga pemasyarakatan padaumumnya."

"Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan balikan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyandang kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kapada pejahat dan kadekatan narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoha Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan penugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil."

"Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dibutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila konflik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intervensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasitas petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konflik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan alternatif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitikberatkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani konflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Early Warning System), Participatory Action Research. Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelatihan penanganan konflik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan lainnya pada umumnya."

"Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jcndcral Pemasyarakatan, dimana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dihutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila kontlik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intcrvensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasims petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konhik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan altemalif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitik beratkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani koflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Earbz Warning System), Participatory Action Research. Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuzm untuk pelatihan pcnanganan kontlik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan Iainnya pada umumnya."

"Jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang. termasuk bagi pelanggaran hukum. Ada 2 (dua) paham mengenai Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Pembedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-IJndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus memenuhi PROTAP (Prosedur Tetap) yang berlaku di LAPAS, yakni dirawat di Poliklinik LAPAS atau dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan pengawalan dari petugas.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sistem dalam upaya penjaminan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Dari data yang ditemukan pemenuhan hak petayanan kesehatan di LAPAS Klas 11A Narkotika Jakarta masih mengalami beberapa hambatan. Hal tersebut antara lain diakibatkan sistem yang berjalan kurang maksimal, misalnya prosedur pelayanan kesehatan yang rumit, jumlah tenaga media, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab para narapidana sendiri. Pihak LAPAS telah berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga misalkan Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain, lain namun upaya tersebut masih belum maksimal.Kesimpulannya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum terpenuhi sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam peratran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian disarankan agar Pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan para narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta.

---

Health guarantee is everybody's right, including for law breaker. There are two views about human right involving the health rights. First universal view, i.e. everybody entitles to get health guarantee without exception. Second particularistic view i.e. everybody entitles to get health guarantee, but there is "limitation" to an individual himself. It means accomplishment of health guarantee right has to the suspect or the prisoner is different with the person who doesn't break the law. The discrimination is caused the lost of freedom which is burdened by prisoner in correctional facility. The accomplishment ought to in line with the related legislation, i.e. Law Number 12 Year 1995 regarding Correctional Facility and its subordinate regulations. In the matter of prisoner who lost the freedom in correctional facility, the accomplishment should do PRATAP which is affected in correctional facility, i.e. treatment in policlinic or in hospital with guarding by jailer.

This observation aimed to analyze system in order to guarantee the rights of health service for the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta). According to data, the accomplishment of health service right on the correctional facility has got some obstacles. The obstacles are happened because the system doesn't work very well. Example the procedure of health service right is complicated; the number of medical personnel and infrastructure are lack. The lack of instrument makes the prisoner should pay to the accomplishment of health service rights. The official of the correctional facility has made effort to cover the lack of instrument, among others, make cooperation with other party such as Health Agency, National Narcotic Agency, NGO, etc. actually, the effort is not optimal.

The conclusion is the accomplishment of health service rights has not accordance with related law, so that is recommended to the government, particularly Ministry of Law and Human Rights to give full of attention to the accomplishment of health service rights in the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta)."

"Terjadinya konflik di dalam Lapas merupakan suatu hal yang Sudah biasa terjadi. Hampir di setiap Lapas akan mngalami konflik yang diakibatkan oleh beragamnya karakteristik penghuninya. Konflik bisa terjadi dalam diri individu sendiri maupun dengan orang lain, dapat juga terjadi antar kelompok. Penanggulangan konflik sangat diperlukan agar kondisi aman dan tertib dalam lapas dapat selalu terjaga. Untuk menanggulangi konflik bukanlah upaya yang mudah, melainkan memerlukan suatu sistem yang tepat dan terarah. Lapas perlu memiliki manajemen pengamanan yang tepat dan efektif dalam penanggulangan konflik, sehingga konflik yang terjadi tidak akan berkembang menjadi kerusuhan. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, Faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta; serta Bagaimana palaksanaan manajemen konflik di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas lapas sebanyak 3 orang, dan narapidana sebanyak 3 orang. Wawancara tambahan juga dilakukan untuk melengkapi informasi yang telah diperolch. Lokasi penelitian di Lapas Narkotika Jakarta. Berdasarkan hasil pcnelitian ditemukan bahwa penyebab konflik sebagian besar adalah karena adanya masalah dalam diri narapidana sendiri, serta adanya permasalahan antar sesama narapidana. Manajemen konilik dilaksanakan dalam hal merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah timbulnya konilik, menetapkan petugas-petugas yang kompeten, melakukan fimgsi kepemimpinan, dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen konflik sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

Occurrence of conflict in the prisons is a matter that is very common. Almost in every prison will experience conflicts caused by varying characteristics of their inhabitants. Conflicts can occur within the individual alone or with others, can also occur between groups. Conflict prevention is needed, so safe and orderly conditions in prisons can be always awake. To overcome that conflict is not an easy effort, but requires a system that is appropriate and directed. Prison security management need to have appropriate and effective in the prevention of conflict, so that conflicts will not develop into riots. In this research, there are two questions to be answered, any factor that causes the conflict in Jakarta Narcotic Prison Klas IIA; and How the implementation of conflict management in Jakarta Narcotic Prison Klas IIA. The method used is a qualitative method with interviews using interview guide. The informants were prison officers as much as three people, and the inmates as much as three persons. Additional interview was also conducted to complement the information already obtained. Location of research at Jakarta Narcotic Prison. Based on this research found that the cause of conflict is largely due to problems within their own prisoners, and the existence of problems among inmateslmplemented in terms of conflict management plan appropriate measures in the prevention and resolution of conflicts, conducting activities aimed at preventing the emergence of conflict, establishing a competent officers, perform leadership functions, and conduct oversight to ensure that all the functions of conflict management has adequately performed."

"Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana.Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang.Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan."

"In generally narcotic and phsycotropics can be said good subjects is natural or syntetycs able to give stimulant effects should be use. The problem will be arose when someone consumes them without prescription from the doctor; it means consumed more than needed. The addiction of narcotics and phsycotropics has been taken in law on Undang-undang No.5 tahun 1995 dan No. 7 Tahun 1997. Occuring both of the constitutions on above, it is not less the narcotic and phsycotropics addictions but make them to be increase. It can be looked up in all of the narcotics prisoners in indonesia. Those can be found on mass media, cause of the conditions, the writer interest to knowing how the process of the addiction of narcotic and phsycotropics has been done. So he has been done the research to three of narcotic prisoners to know them how they are addicted to narcotic and phsycotropics. The research has been done by qualitative method and interview to set many data. The interview had been taken to SP, TR and DS. The research of research is showed many conditions that is influence and be the criminogetics factor of the narcotic and phsycotropics adductions. From the three prisioners can be know that the process should be take on many factors such as social environment, economics and friendship."