Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif mengenai kemitraan antarstakeholders pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi jawa Tengah...."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan di Provinsi DKI yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah (Pemda) provinsi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. ...."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah ingin mempelaiari pengaruh faktor rumah tangga dalam pemilian jenis pendidikan di SMTA dan kondisi pendidikan SMTA kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data hasil Susenas 1992 untuk daerah pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah pemilihan jenis pendidikan di SMTA, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa analisa tabel silang dua atau tiga dimensi dan analisis statistik inferensial berupa statistik regresi logistic berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis pendidikan di SMTA berdasarkan kelompok tanggungan rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan jenis kelamin anak, 2) jumlah SMU lebih besar (dua kali lipat) daripada SMK, namun dari rasio siswa per sekolah, SMK relatif lebih padat daripada siswa SMU. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, yaitu dari lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan, pekerja lulusan SMK menunjukkan "indikasi produktivitas yang lebih baik" dibandingkan pekerja lulusan SMU. Penganggur lulusan SMU lebih besar daripada lulusan SMK."

"Penelitian ini mengkaji implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang masih belum maksimal, baik melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal maupun sebagai keterampilan. Faktor yang mempengaruhi implementasi program PBKL adalah: 1) Komunikasi sekolah dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA terputus begitu bantuan dana blockgrant dihentikan; 2) Tenaga guru yang tidak ahli; 3) fasilitas berwujud lahan dan peralatan yang kurang; 4) Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak diketahui oleh sebagian guru pelaksana, terutama perubahan (revisi) nya.

---

This research studies the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang Hulu Sungai Selatan Regency in the province of East Kalimantan based on Edwards III theory. The factors affected implementation of policy or the program is communication, human resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative methods with data collecting techniques by study documentation and interview.

The result indicates that the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang is not in the maximum implementation yet, either through subjects integration, local content and aptitude. Factors which influenced PBKL Program is: 1) Communication between school and Direktorat Pembinaan SMA is discontinued after blockgrant fund aid stopped; 2) the teachers as implementers not experts; 3) facilities - land and tool - insufficient; 4) Standard Operating Procedure (SOP) which not discovered by some teacher as implementers, especially the revision."

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

---

Education be possessed of important role to increase human quality of life. This thesis discussed about policy did by Purwakarta Regency Government to increase education in Purwakarta Regency. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview.

Research results describe education policy did by Purwakarta Regency Government has been running well-to-do, whereabout local government has been concern with education. Such was the case, implementation at field still get obstacle, like low of people comprehension about how important of education, especially."

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."

"ABSTRAKTesis mi membahas pengembangan pendidikan melalui buku-buku pelajaran yangdigunakan pada sekolah dasar di Kyoto-shi pada zaman Meiji Tujuan danpenelitian mi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenam sejarahmodernisasi dalam pendidikan di Jepang yang berawal dari zaman MeijiPenelitian im adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptmf Hasilpenelitian menjelaskan bahwa buku-buku yang digunakan pada pendidikansekolah dasar di Kyoto shi pada zaman Meiji dibagi menjadi tiga kelompokpendidikan pada masa transisi pendidikan yang mengarah kepada pendidikanBarat dan pendidikan untuk memngkatkan taraf hidup manusia Pembagiankelompok buku-buku pelajaran tersebut berdasarkan konsep jitsugaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development of education through textbooks used inprimary schools in Kyoto shi in the Meiji era The objective of this thesis is todeepen our knowledge about the history of modernization in education in Japanwhich started from the Meiji era Using descriptive approach this thesis explainsthat the textbooks used in primary schools in Kyoto shi in the Meiji era can bedivided into three categories the transitional era the Western education and theeducation for a better life These categories are found by applying the concept ofjitsugaku on the textbooks.

---

"