Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri konstruksi memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam pembangunan suatu negara. Ciri-ciri yang membedakan industri dengan industri lainnya ialah industri konstruksi merupakan industri yang unik dimana proyek yang dikerjakan tidak pernah sama dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Kompleksitas yang tinggi membuat masalah-masalah yang timbul dalam suatu industri konstruksi harus diminimalkan. Salah satu masalah yang kerap timbul dan berakhir menjadi sengketa salah satunya ialah Klaim. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana pengaturan standar kontrak konstruksi FIDIC dalam pengaturan klaim dan sengketa kosntruksi dengan menggunakan kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar kaltim Jaya dan Total E&P Indonesie yang kemudian bersengketa dipengadilan sebagai pembanding.

---

The construction industry provides a significant contribution in the development of a country, characteristic that distinguish the construction industry with other industry is the construction industry has a unique industry. Where the projects never similar wth the previous project.

High complexity makes the problems that arise in the construction industry should be minimized. One of the problems that often arise and end in the dispute is a claim.

The problems that I research in this thesis are how a claim construction become a dispute construction and how the FIDIC standarad contract s\construction arrange the claims and disputes by using a contract made between PT. Sanggar Kaltim Jaya and Total E&P Indonesie who later disputed in court as a comparison."

"Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Kontrak ini mengatur hubungan hukum antara pihak yang berisi hak dan kewajibannya. Skripsi ini berupaya untuk melihat kekurangan dalam syarat umum kontrak yang berpotensi untuk menimbulkan klaim dan sengketa konstruksi. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi. Skripsi ini juga berupaya untuk mengetahui penyelesaian sengketa konstruksi yang sesuai dengan karakter industri ini. Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa yang dianggap terbaik bagi para pihak."

"ABSTRAKPerkembangan kemajuan proyek di Indonesia berkembang semakin pesat. Dalam penyelenggaraan proyek, seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya tidak terlepas dari kontrak. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengerti dan memahami isi kontrak tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal-hal yang tidak memenuhi kewajiban dan hak salah satu pihak sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dapat menyebabkan timbulnya klaim. Berdasarkan 10 Putusan Pengadilan Negeri yang didapat, penyebab utama klaim adalah wanprestasi serta faktor alam dan administrasi. Klaim dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Arbitrase. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyelesaikan klaim melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena sifat persidangannya yang tertutup diibandingkan melalui Pengadilan Negeri yang bersifat terbuka. Namun biaya yang harus dikeluarkan melalui BANI berkisar antara Rp 200.000.000,00 ? Rp 850.000.000,00, berbeda jauh dengan Pengadilan Negeri yang berkisar Rp 350.000,00 ? Rp 600.000,00. Klaim yang diputuskan melalui Arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, yaitu adanya dokumen palsu atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan, dan adanya tipu muslihat. Selain dari tiga hal di atas, maka alasan apapun tidak dapat dijadikan untuk membatalkan putusan BANI.

---

ABSTRACTThe progress of the project in Indonesia is growing more rapidly. In the operation of the project, all the activity that takes place in it can not be separated from the contract, therefore, we must thoroughly understand and comprehend the contents of the contract in order to avoid misunderstandings. Things that do not fulfill one of the obligations and rights of the parties as specified in the contract may lead to a claim. Based on the 10 District Court obtained, the main cause of the claim is in default as well and force major and administration. Claims can be settled by the District Court and Arbitration. Many companies prefer to resolve claims through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) due to the closed trial than using District Court because it is open trial. But the costs to be incurred through BANI ranges between Rp 200.000.000,00 - Rp 850.000.000,00, far with the District Court that ranges from Rp 350.000,00 - Rp. 600.000,00. Claims are decided through arbitration can be canceled by the District Court based to Article 70 of Law No. 30/1999, which is the existence of false documents or false otherwise, the decisive document is hidden, and the ruse. Apart from the three above, then any reason can not be used to overturn the decision of BANI"

"ABSTRAKPutusan BANI NO.283/VII/ARB-BANI/2008 mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Hutama Karya (Persero). Hal tersebut diakibatkan karena Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprapto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) dianggap telah melakukan wanprestasi atas kelambatan pembebasan lahan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Suprapto Flyover dan Pemuda-Pramuka Flyover. Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 antara Pemerintah RI selaku Employer dan PT. Hutama Karya (Persero) selaku Contractor. Namun, dana yang dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi tersebut berasala dari dana pinjaman luar negeri (Loan) dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan Bank for International Coperation (JBIC) selaku Funding Agency representasi pemerintah Jepang. Sengketa timbul akrena berbagai masalah yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. Berbagai addendum dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah berjalan. Dalam kontrak konstruksi tersebut pihak JBIC selaku funding agency ternyata memiliki peran yang strategis, meski tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi dimaksud."

"Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tanpa disertai dengan dilakukannya penyesuaian beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat akan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya tambang di masa Otonomi Daerah. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya kebingungan dalam hal pengurusan penerbitan Kontrak Karya. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas seluk beluk pembuatan Kontrak Karya setelah berlakunya Otonomi Daerah, utamanya perihal pengaturan para pihak dalam Kontrak Karya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normati dan dilengkapi dengan wawancara. Agar lebih mendalami pokok permasalahan yang sedang dibahas, penulis juga turut menyertakan Kontrak Karya PT. X dan Persetujuan Modifikasi Dan Perpanjangannya sebagai suatu studi kasus. Setelah berlakunya Otonomi Daerah, Kontrak Karya dapat diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Para pihak dalam Kontrak Karya, baik yang diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur maupun Bupati/Walikota, adalah Pemerintah Republik Indonesia dan pemohon Kontrak Karya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adanya Otonomi Daerah tidak menyebabkan perubahan para pihak dalam Kontrak Karya. Selain itu, berlakunya Otonomi Daerah juga tidak menyebabkan akibat hukum apapun terhadap Kontrak Karya PT. X."

"Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur penyusunan kontrak. Untuk meneliti permasalahan tersebut di gunakan metode pendekatan kualitatif karena data awal yang dipergunakan adalah ketentuan hukum yang telah ada sehingga akan menghasilkan analisa yang deskriptifanalitis. Dalam penyusunan kontrak waralaba pada pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan waralaba, seperti seluk beluk bisnis waralaba , prinsip-prinsip dasar kontrak atau hukum perjanjian (seperti syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata), maupun prisip-prinsip dasar bisnis waralaba berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.16/1997 dan Kepmen Perindag No .259/MPP/Kep/7/1997), dan pemahaman mengenai teknik penyusunan kontrak. Dalam penulisan substansi kontrak waralaba, meskipun berlaku prinsip kebebasan berkontrak namun terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak, yaitu bahwa isi kontrak tidak boleh boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para pihak agar kontrak yang telah disepakati dapat berlaku sebagai undang-undang karena hanya kontrak yang dibuat secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat mengikat para pihak yang menyusunnya. (TF)"

"Perkembangan tehnologi komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi dalam masyarakat. Adanya periklanan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang bisnis para pengusaha. Dalam penayangan suatu iklan melalui media cetak maupun media televisi bahkan media luar ruang, untuk lebih menghidupkan isi cerita atau pesan atas suatu produk yang hendak disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya bantuan jasa seorang model yang disebut model iklan Atas hal persetujuan hubungan keija, model iklan mengikatkan diri dengan perusahaan agency dan lahirlah suatu kontrak. Karena peijanjian model tersebut adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan kerja yang dibina antara perusahaan agency dan model iklan oUkan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruhnya, maka kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak jasa. Sebagaimana lazimnya suatu kontrak kerja biasa, dalam kontrak jasa pun memuat adanya kalusula-klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh model yang bersangkutan dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kerja yang dimaksud. Tidak semua model yang melakukan ikatan kerja secara langsung dengan perusahan agency, melainkan banyak juga yang diwakili oleh pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama model. Penulis akan melihat sampai sejauh mana seorang model memahami perannya sebagai seorang yang mengemban image dari suatu produk, yang mana berarti dirinya telah terikat pada aturan-aturan dari kontrak iklan tersebut. Juga sampai sejauh mana pihak ketiga yakni biro model mengatur hubungan kerja modelnya dengan perusahaan agency yang bersangkutan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara perusahaan agency dan model iklan, bagaimana tanggung jawab biro model yang bertindak untuk dan atas nama model tersebut serta siapa sebenamya yang disebut wanprestasi, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas."