Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Produk manufaktur bagi Indonesia memegang peranan penting dalam penerimaan devisa, lebih kurang 70,8% dari ekspor non migas Indonesia merupakan produk manufaktur. Sedangkan pasar tujuan ekspornya adalah Jepang dan Uni Eropa.Perkembangan perdagangan pada dekade terakhir ini adalah kecenderungan pada beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok perdagangan seperti negara-negara anggota ME dalam pasar Tunggal Eropa.Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Uni Eropa, serta kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekspor produk ekspor Indonesia khususnya produk manufaktur di pasar uni Eropa.Konsep penelitian yang digunakan yaitu analitis sintetis, dengan berorientasi pada permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah dan memberikan penjelasan secara generalis empiris, yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan secara analitis.Teknik pengumpulan data berdasarkan ?data sekunder". Pengumpulan data yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif ekspor manufaktur ke negara tujuan ekspor dengan SITC 3 digit periode tahun 19934997 serta negara pesaing Indonesia di pasar-pasar Uni Eropa. Untuk melakukan analisis daya saing produk Indonesia dilakukan dengan menghitung RCA, AR, serta ISP, dilanjutkan dengan analisis SWOT.Dari 15 produk manufaktur yang diekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar Uni Eropa, 6 (enam) produk menunjukan peningkatan keunggulan komparatifnya. Tahap industri dari 15 kelompok tersebut, 8 kelompok produk berada pada tahap kemapanan, 5 kelompok produk berada pada tahap pertumbuhan, 1 kelompok produk berada pada tahap substitusi impor dan 1 kelompok produk memperlihatkan penurunan pola perdagangan.Peningkatan ekspor ke pasar Uni Eropa tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi. Untuk mengatasi pembatasan cakupan produk yang, mendapat fasilitas GSP, diperlukan kerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam rangka negosiasi cakupan produk (product coverage) yang mendapat fasilitas GSP."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"World Trade Organization (WTO) merupakan Badan Internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994. Dengan demikian maka Indonesia harus mematuhi persetujuan WTO yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional. Dengan berlakunya prinsip perdagangan bebas membawa dampak negatif bagi negara-negara berkembang yang tidak dapat menjaga kelangsungan produk unggulannya dibidang pertanian dan tidak memiliki daya saing karena negara-negara maju yang sudah slap dapat memberikan subsidi kepada pelaku usaha di negaranya sehingga dapat menekan harga. Hal ini membuat sektor pertanian di negara berkembang yang diandalkan menjadi produk unggulan tidak dapat bersaing.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Pertanian di negara-negara berkembang, sebagai contohnya adalah kekisruhan tata niaga betas dan membanjirnya impor gula ilegal di Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai alasan China mengajukan AS ke WTO terkait sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China di WTO mengenai kenaikan tarif impor ban produksi China yang dilakukan oleh AS tahun 2009-2010. Jumlah ekspor ban produksi China meningkat drastis dan berdampak pada industri domestik AS. Pemerintah AS kemudian memutuskan melakukan mekanisme safeguard yang diatur dalam Section 421 of Trade Act 1974 terhadap produk China. Pemerintah China tidak menerima keputusan AS tersebut dan melaporkan ke Dispute Settlement Body WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan China mengajukan AS ke WTO karena keputusan AS telah mengganggu kepentingan nasional China di sektor ekonomi dan perdagangan.

---

The focus of this study is China’s motive for initiating a WTO trade dispute resolution case againts the United States regarding the U.S decision to impose additional tariffs on certain Chinese tires for three years. China's tire export increased dramatically and gave negative impact to U.S domestic plants. The U.S. government then decided to launch safeguard measure provided in Section 421 of Trade Act 1974 againts China's tires. The result of this study showed that the motive was because the U.S. decision had disrupted China's national interests in economic and trade sectors."

"Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara umum dipercaya bahwa resiko nilai tukar menghambat perdagangan intemasional.Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggairahkan ekspor yaitu dengan melakukan kebijakan devaluasi atau melalui depresiasi terkendali yang bertahap. Mulai dari tahun 1970 dengan kurs Rp. 626,751$ sampai tahun 1990 dengan kurs Rp,2,4311$ pemerintah melakukan serangkaian kebijakan perubahan nilai tukar untuk menyesuaikannya dengan harga perdagangan dunia dan untuk meningkatkan nilai kompetitif barang ekspor Indonesia.Krisis moneter tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah menurun tajam dari Rp. 2.500,- per dollar US sampai dengan Rp. 12,000,- per dollar US seharusnya memberikan dampak menggairahkan ekspor, ternyata banyak faktor yang menyebabkan nominal ekspor tidak meningkat yang disebabkan faktor-faktor lain seperti resiko negara (risk country) dan ketersediaan bahan baku ekspor yang sulit diusahakan pada waktu itu."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara. Dalam melakukan kegiatan perekonomian internasional seperti perdagangan atau investasi, negara-negara di dunia akan menggunakan mata uang US Dollar dalam menyelesaikan transaksi perdagangan. Nilai US Dollar yang semakin tinggi, turut serta meningkatkan resiko terhadap mata uang lokal. Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan US Dollar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia telah melakukan implementasi LCS dengan beberapa negara mitra. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dampak penerapan LCS dalam perdagangan Indonesia dengan negara mitra LCS yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Dengan analisa kuantitatif menggunakan Pooled Ordinary Least Square (POLS), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan LCS antara Indonesia dengan negara mitra, akan turut meningkatkan total perdagangan dan ekspor secara bilateral. Walaupun waktu implementasi LCS harus melewati krisis pandemi COVID-19, namun penerapan LCS merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan US Dollar.

---

International trade is a important economic activity for countries economic need. In conducting international economic activities such as trade or investment, countries use the US Dollar to complete transactions. The increasing value of the US Dollar also increases the risk to local currencies. Local Currency Settlement (LCS) is an alternative to replacing the US Dollar. As the monetary authority in Indonesia, Bank Indonesia has implemented LCS with several partner countries. This research seeks to identify the impact of implementing LCS on Indonesia's trade with LCS partner countries, namely Malaysia, Thailand, Japan, and China. Using quantitative analysis through Pooled Ordinary Least Squares (POLS), this research found that the use of LCS between Indonesia and partner countries increases total bilateral trade and exports. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, implementing LCS is a policy that Bank Indonesia can adopt to reduce the reliance on the US Dollar."