Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, terutama sejak dekade 1970-an menciptakan peluang bagi tumbuhnya banyak kelompok usaha besar yang bergerak di berbagai bidang usaha. Salah satu kelompok usaha yang dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah kelompok usaha XYZ, yang pada saat ini memiliki berbagai unit usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sangat luas, mulai dari perkebunan, hasil hutan sampai perbankan dan real estate. Kecenderungan pengelompokan ini, yang senng disebut juga konglomerasi, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kondisi di Amerika Serikat pada pertengahan abad yang lalu, yaitu saat dimulainya pembentukan perusahaan-perusahaan konglomerat raksaksa. Tahapan perkembangan suatu perusahaan konglomerat umumnya dimulai dari satu unit usaha yang berhasil menguasai pangsa pasar yang besar (single business unit), kemudian melakukan diversiflkasi ke berbagai bidang (active diversifier), lalu menjadi suatu kelompok usaha yang besar dengan berbagai unit usaha yang bergerak di banyak bidang (mature conglomerate). Untuk dapat berkembang sampai tahap mature conglomerate, terciptanya sinergi, baik sinergi flnansial maupun sinergi fungsional, merupakan prasyarat yang utama, sebelum tercipta suatu strategic grouping yang eflsien. Sinergi fmansial umumnya tercipta lebih dulu dan merupakan sumber energi bagi perkembangan kelompok usaha tersebut sedangkan sinergi fungsional dan strategic grouping menentukan apakah kelompok usaha tersebut dapat bertahan dalam persaingan. Penciptaan sinergi fmansial berkaitan erat dengan kemampuan kelompok usaha tersebut untuk mengelola mobilitas dana antar unit usaha yang ada, supaya tercipta suatu sistem pengelolaan arus dana yang efisien. Perubahan lingkungan usaha yang terjadi di Indonesia, seperti makin ketatnya peraturan perpajakan serta berbagai deregulasi yang dilancarkan Pemerintah, menyebabkan cara-cara pengelolaan arus dana yang biasa digunakan dalam kelompok usaha XYZ menjadi tidak efisien dan sulit dilaksanakan lagi. Di lain sisi, perubahan itu juga menciptakan berbagai peluang untuk menggunakan skenario-skenario baru dalam pengelolaan arus dana yang lebih canggih, efektif dan efisien. Beberapa dari skenario tersebut antara lain adalah : . Skenario pembelian langsung antar unit usaha. . Skenario impor melalui trading company. . Skenario ekspor dengan pembiayaan ganda. . Skenario project refinancing. . Skenario back to back loan. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen commercial papers. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen currency option. Dilihat dari kondisi internal kelompok usaha XYZ, pada umumnya skenario diatas dapat dan cocok untuk diterapkan oleh kelompok usaha XYZ. Resiko penerapan skenario tersebut antara lain adalah resiko mismatch dalam pengelolaan dana, melemahnya internal control, adanya tax investigation dari pihak yang berwenang serta resiko pelanggaran hul.-um maupun etika bisnis, yang dapat merusak citra Kelompok U saha XYZ. Untuk dapat menerapkan berbagai skenario itu serta mengurangi resiko yang mungkin timbul, Kelompok usaha XYZ perlu melakukan beberapa langkah, antara lain: . Melakukan perencanaan pengelolaan dana pada tingkat kelompok usaha, yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan dana di tingkat unit usaha. . Mendirikan trading company di Tax Haven Country. . Memperkuat struktur modal bank milik kelompok. . Reorganisasi manajemen. . Menciptakan batas-batas penggunaan instrumen transfer pricing ini dibarengi dengan internal control yang efektif."

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan fasilitas sekolah yang dibeli dengan dana BOS di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Analisis pengelolaan yang dilakukan adalah mengenai penggunaan dana, pembukuan, pelaporan, dan sistem pengendalian internal di masing-masing sekolah. Sedangkan analisis mengenai pengelolaan fasilitas sekolah menganalisis langkah pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan fasilitas sekolah. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah.

---

This paper discusses about the fund management of BOS and school facilities purchased using BOS funds, case study in SMPN 11 Yogyakarta and SMPN 1 Purworejo. Analysis is conducted on the use of funds, the accounting treatment and internal control systems at each school. Moreover, the analysis of the management of school facilities analyzes the accountability and transparency in the school facilities? management process including planning, procurement, maintenance, and removing of school facilities. From the analysis conducted, it is known that the performance of the BOS funds management and facilities purchased with BOS funds in both of schools is not well-performed. There are still some mistakes which have been made by school management. The principle of accountability and transparency has been well-implemented in both of schools."

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 ( Revisi 2010 ) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010 ), yaitu 1.Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya, 2. Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, 3. Nilai kini aktuaria pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur, 4. Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar. Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

---

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans.

There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are, 1. The scope PSAK 18 ( 1994 ), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 ( revised 2010 ) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans, 2. Presentation on Financial Statements In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet, 3. The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994), 4. Investments The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the STX compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)"

"Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang semula dikelola oleh Kementerian Agama beralih di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini akan mengkaji tentang penataan kelembagaan berdasarkan prinsip good governance, perbandingan Kelembagaan pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama dan Badan pengelola Keuangan Haji, serta penerapan good governance dalam pengelolaan dana haji. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah Kemandirian lembaga pengelola dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mencapai kemandirian ini, lembaga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan perubahan pengelolaan dana haji menjadi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Haji sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal bagi para calon Jemaah haji dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengeloaan dana haji. Dalam praktiknya, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukan peningkatan nilai manfaat yang lebih dibandingakan dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama dengan implementasi prinsip good governance dan akuntabilitas yang lebih ketat dan efisien.

---

The management of Hajj funds in Indonesia has undergone several changes, transitioning from being managed by the Ministry of Religious Affairs to being handled by the Hajj Fund Management Agency (BPKH). This study examines institutional arrangements based on the principles of good governance, comparing the institutional management of Hajj funds under the Ministry of Religious Affairs and the Hajj Financial Management Agency, and the implementation of good governance in Hajj fund management. The form of this research is doctrinal research. The findings indicate that the independence of the Hajj fund management institution is crucial to ensuring effective, efficient, and transparent fund management. To achieve this independence, the institution must adhere to good governance principles. Overall, the change in Hajj fund management to the Hajj Fund Management Agency is necessary to ensure more effective, efficient, transparent, and accountable management, with the goal of providing optimal benefits to prospective Hajj pilgrims and increasing public trust in Hajj fund management. In practice, the management of Hajj funds by the Hajj Fund Management Agency has shown an increase in benefits compared to management by the Ministry of Religious Affairs, with the implementation of stricter and more efficient good governance and accountability principles."