Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Syariah di Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini kemudian didukung oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan serta Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Dari sisi regulasi, salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2008 yang isinya menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah. Kebijakan ini secara legal memfasilitasi pemasaran produk asuransi syariah di kantor cabang konvensional (Takaful Windows) dan membantu mempercepat pertumbuhan premi asuransi syariah.Namun demikian proporsi asuransi syariah di Indonesia sebesar 1% dibandingkan porsi asuransi konvensional masih relatif rendah. Hal ini juga berlaku untuk Unit Usaha Syariah Adira yang memiliki porsi premi 0.99% terhadap porsi total premi asuransi Adira. Pencapaian produksi premi Unit Usaha Syariah Adira yang belum signifikan ini tidak terlepas dari kekurangan sumberdaya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Pencapaian premi yang tidak signifikan diduga karena kinerja frontliner yang belum optimal yaitu belum memahami sistem operasional, pemasaran dan produk asuransi syariah dengan baik. Salah unsur utama dari sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja frontliner adalah kompetensi profesional dan motivasi ketja. Kompetensi profesional ini terdiri dari pengetahuan, keahlian dan karakter pribadi, sedangkan motivasi kerja terdiri dari karakteristik individu, imbalan intrinsik, dan situasi kerja.Analisis korelasi, regresi dan dilanjutkan dengan analisis jalur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor langsung yang mempengaruhi kinerja frontliner dan seberapa besar kontribusinya terhadap kinerja frontliner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi secara individu berperan sebesar 53,5% terhadap kinerja frontliner sedangkan motivasi berperan sebesar 66,5% terhadap kinerja. Kompetensi dan motivasi secara bersama berperan sebesar 83,6% terhadap kinerja. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja frontliner dalam pemasaran asuransi syariah di Takaful Windows Adira perlu dilakukan training secara regular mengenai konsep & produk asuransi syariah, marketing syariah dan peninjauan program insentif yang telah berjalan, pemberian kegiatan pelatihan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

---

Development of Islamic insurance in Indonesia in the last dccadc shcws remarkable results. It is supported by govemment by issuance of Government Decree dan Ministry of Finance’ decree as well as National Sharia Board (MUI-DSN). One of significant regulation issued was Government Regulation Nos No.39 2008 which primarily stated that Insurance dan Reisurance companies having Takafui Windows is permitted to open branch offices and/or shariah marketing offices. This regulation legally facilitates Insurance or Reinsurance companies to sell shariah insurance products in conventional branch offices (Takafui Windows), therefore it is expected wiil speed up the growth of shariah gross premium.

However, the proportion of shariah gross premium is only 1% compared to total gross premium in Indonesia. It is considcred low, The fact, it is similar with those Adira TakafijI Windows which having a portion of 0.99% to total gross premium, an unsatisfactory result on shariah gross premium is assumed due to lack of human resource with adequate expertise. It is also due to low performance of frontliner as they do not familiar with the operation & marketing of shariah products. The reasons of the primary elements of human resources affecting frontliner’s performance is professional competency and work motivation. Competency consists of knowledge, skill and personal characteristics, whilst work motivation consists of individual characteristics, intrinsic reward dan working condition.

Correlation and regression analysis as well as path analysis are applied in this research. The result of the research shows that competency individually contributes 53,5% to frontliner’s performance, whilst motivation contributes 66,5% to frontliner’s performance. Meanwhile, competency and motivation simultaneously contributes 83,6% to frontliner’s performance. Furthermore to increase frontliner’s performance in marketing of shariah products on Adira Takafui Windows, it is necessary to regularly conduct training regarding shariah concept, products and shariah marketing as well as work motivation. A conducive working environment should be provided by the company."

"Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.8/3/PBI/2006 tentang kebijakan office channelling dimana bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah, diharuskan pula menjalankan kegiatan usaha perbankannya dengan sistim syariah (dual banking system). Kebijakan tersebut juga di implementasikan oleh Bank Niaga dengan membuka layanan perbankan syariah (office channelling) di cabang-cabang konvensional melalui petugas front linersnya. Untuk mengetahui kesiapan Bank Niaga dalam mengimplementasikan kebijakan office channelling tersebut salah satunya adalah dengan melihat kesiapan petugas front linersnya. Sedangkan kesiapan petugas front liners dapat diketahui melalui analisa tingkat pengetahuannya terhadap produk dan layanan perbankan syariah serta melakukan pemetaan potensi pengetahuan front liners secara demografi.Dengan menggunakan metode statistik deskriptif, temuan yang didapat dari penelitian ini menyebutkan bahwa, secara umum tingkat pengetahuan petugas front liners terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih tergolong cukup atau dapat dikatakan masih belum memadai, sehingga dapat dipastikan petugas belum slap mengimplementasikan office channelling. Sedangkan dari pemetaan potensi pengetahuan, diketahui hanya front liners dengan pendidikan setara SI dan dengan masa kerja diatas 10 tahun yang memiliki potensi pengetahuan tentang produk dan layanan perbankan syariah. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan tingkat pengetahuan petugas yang belum memadai serta belum adanya kriteria untuk memilih petugas yang akan ditempatkan pada office channeling maka dapat dipastikan Bank Niaga belum siap menerapkan office channelling.

---

Along with the new regulation from Bank Indonesia throughout PBI No.8/3/PB1/2006 about Office Channeling in which conventional Bank with Syariah Banking services and products also have to run their banking activities in syariah system or well known as dual banking system. Bank Niaga also implement the regulation by offering syariah banking services (office channeling) in their conventional branches with the help of their front liners officers. To find out whether Bank Niaga is ready to implement the regulation or not is by knowing the readiness of the front liners, which can be seen from their knowledge of syariah banking products and services and also doing the front liners knowledge potential mapping demographically.

Using the descriptive statistic method, the result from this research shows that, generally front liners' knowledge level in syariah banking products and services are not sufficient to implement office channeling. Meanwhile, from the result of knowledge potential mapping, it is only front liners with educational background not less than Si (bachelor degree) and with working period more than 10 years has the proper knowledge of syariah banking products and services. Based on the result, we can come to a conclusion that with insufficient knowledge level of the front liners and lack of criteria to choose the person who will be in charge for office channeling, Bank Niaga not yet ready to implement office channeling."

"ABSTRAKTransportasi Udara saat ini merupakan kebutuhan transportasi yang banyak diminati, karena harganya yang relatif bersaing dengan transportasi darat dan laut. Transportasi ini juga lebih banyak diminati karena efektif dan efisien dalam masalah waktu. Menghadapi setiap persaingan yang terjadi, Merpati perlu merumuskan strategi yang tepat. Salah satu strateginya adalah melakukan restrukturisasi sumber daya manusia dan kinerjanya secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dan proaktif terhadap perubahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompetensi, kepemimpinan dan kompensasi terhadap motivasi dan kinerja pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dan apakah terdapat hubungan langsung dan tidak langsung (variabel antara) antara variabel kompetensi, kepemimpinan, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines.Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke pegawai-pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines di Kantor Pusat, meliputi lima fungsi bisnis yaitu fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi operasi, fungsi keuangan dan fungsi pelayanan sebanyak 135 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan path analysis menggunakan SPSS versi 13. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja. Pengaruh positif terbesar secara langsung terhadap kinerja adalah kompetensi yaitu sebesar 63,8%. Namun secara total, koefisien kepemimpinan mempunyai pengaruh paling besar diantara variabel lain melalui variabel motivasi yaitu sebesar 42,5%

---

ABSTRACTAir transport is now a transportation need much in demand, because the price is competitive with land and sea transportation. Transportation is also more attractive because it is effective and efficient in a matter of time. Facing any competition, Merpati need to formulate appropriate strategies. One of the strategy is restructuring human resources and increasing performance on a continuous basis so that they can adapt and proactively change.This study aimed to determine the relationship of competence, leadership and compensation on motivation and performance of PT. Merpati Nusantara Airline?s employees, and whether there is a direct and indirect (intermediate variabel) relationship between variabel of competence, leadership, compensation and motivation on the performance of employees of PT. Merpati Nusantara Airlines.Data were obtained from questionnaires distributed to employees of PT. Merpati Nusantara Airlines Head Office, covering five business functions which are marketing, human resource, operations, financial and service functions, as many as 135 questionnaires. The analysis method used in this paper is descriptive quantitative path analysis using SPSS version 13. The results shows that compensation has no influence either directly or indirectly to the performance. The biggest positive influences directly the performance is competence that is equal to 63.8%. But as total, leadership coefficient has the greatest effect among other variabels through motivation variabel that is equal to 42,5%"

"Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan sebuah imbalan berupa premi yang harus dibayarkan. Perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan merupakan salah satu jenis perjanjian asuransi yang dibutuhkan dan telah biasa dilakukan dalam praktik bisnis khususnya pada bidang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Salah satu klausul yang ditemukan dalam perjanjian kredit pembiayaan tersebut adalah klausul yang mewajibkan debitur sebagai pemilik barang jaminan untuk mengasuransikan barang tersebut dan mencantumkan Bank sebagai penerima manfaat dalam polisnya. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi tersebut beserta kedudukan apa saja yang dapat diduduki oleh bank sesuai dengan prinsip insurable interest dan bagaimana kesesuaian antara Majelis Hakim menerapkan tersebut dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan Putusan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian asuransi. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat asas utmost good faith pada perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan melekat kepada seluruh pihak dan ditemukan bahwa bank memiliki tiga posisi yang mungkin diduduki dalam perjanjian asuransi dengan model ini yaitu sebagai tertanggung, penerima manfaat, dan/atau sebagai penerima kuasa untuk mengasuransikan. Serta juga ditemukan kekeliruan dan ketidaktepatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan pada perkara yang diputus dalam putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai unsur pelanggaran prinsip utmost good faith dan telah salah dalam memposisikan bank dalam perjanjian tersebut sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan berdasar menolak klaim yang diajukan oleh tertanggungnya.

---

An insurance agreement is an agreement that aims to transfer risk from the insured to the insurer with a reward in the form of premiums that must be paid. Insurance agreements with collateral objects are one type of insurance agreement that is needed and has been commonly carried out in business practices, especially in the field of financing carried out by banks. One of the clauses found in the financing credit agreement is a clause that obliges the debtor as the owner of the collateral to insure the goods and lists the Bank as the beneficiary in the policy. This research was conducted to discuss and answer the problems, namely how the application of the principle of utmost good faith in the insurance agreement along with what positions can be occupied by the bank in accordance with the principle of insurable interest and how the suitability of the Panel of Judges applying it in its legal considerations so as to obtain the verdict in Court Ruling Number 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and Court Ruling Number 300/Pdt/2020/PT.Mdn with the laws and regulations and principles applicable in insurance agreements. To answer these problems, the author uses a research method with a juridical-normative approach and uses data obtained based on the results of literature studies and examines the provisions in the laws and regulations that apply to insurance agreements. The results of the analysis found that there is a principle of utmost good faith in the insurance agreement with the object of collateral attached to all parties and it was found that the bank has three positions that may be occupied in the insurance agreement with this model, namely as the insured, beneficiary, and / or as the recipient of the power of attorney to insure. It was also found that mistakes and inaccuracies were made by the Panel of Judges in formulating considerations and rulings in the cases decided in decisions No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. The Panel of Judges has not been careful in assessing the elements of violation of the principle of utmost good faith and has been wrong in positioning the bank in the contract so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which has properly and reasonably rejected the claim submitted by the insured."

"Maraknya praktik mis-selling oleh agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi unit-link merupakan suatu isu yang kerap terjadi dalam industri asuransi jiwa belakangan ini. Skripsi ini membahas bagaimana praktik mis-selling diatur dalam hukum perasuransian Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perasuransian Indonesia bagi calon pemegang polis asuransi unit-link serta bentuk implementasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis-normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga menggunakan data pendukung yakni wawancara yang dilakukan terhadap korban mis-selling dan agen asuransi untuk mengetahui bagaimana bentuk mis-selling yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukum diimplementasi oleh Perusahaan Asurasi Jiwa Z dalam pemasaran produk asuransi unit-link. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait praktik mis-selling pada dasarnya sudah diatur namun pengaturannya bersifat abstrak yang mana tidak spesifik dan mendetail. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengemukakkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis asuransi unit-link dalam mencegah terjadinya mis-selling sudah diakomodir. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi calon pemegang polis harus senantiasa di awasi secara optimal.

---

The rampant mis-selling practices by insurance agents in marketing unit-linked insurance products is an issue that often occurs in the life insurance industry these days. This thesis discusses how the practice of mis-selling is regulated in Indonesian insurance law and how the form of legal protection provided by Indonesian insurance law for prospective unit-link insurance policyholders as well as the implementation. The research method in this thesis uses juridical-normative, namely examining laws and regulations. However, this thesis also uses supporting data which are interviews conducted with victims of mis-selling and insurance agents to find out how the form of mis-selling occurs and how legal protection is implemented in marketing unit-linked insurance products. The results of the study suggest that regulations related to the practice of mis-selling are basically regulated but the arrangements are abstract which are not specific and detailed. In addition, the results of this study also stated that regulations related to legal protection of prospective unit-link insurance policyholders in preventing mis-selling have been accommodated. However, in practice, legal protections for prospective policyholders must always be monitored optimally.

"

"Penawaran dan pemasaran produk asuransi jiwa melalui telemarketing merupakan salah satu saluran distribusi (distribution channel) yang digunakan perusahaan asuransi dan bank untuk memasarkan produk asuransi dalam kerjasama bancassurance. Selain potensi dan prospek yang timbul dari pemasaran produk asuransi melalui telemarketing, saluran distribusi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya adalah permasalahan rahasia bank. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 mengenai Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancasurance) terdapat 3 (tiga) model bisnis kerjasama bancassurance yaitu: (i) referensi; (ii) kerjasama distribusi; dan (iii) integrasi produk. Salah satu bentuk kerjasama bancassurance adalah telemarketing yang dalam pelaksanaannya wajib mematuhi ketentuan penggunaan data nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Butir II.B.3 SEBI No. 12/35/DPNP yang mewajibkan bank untuk memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah sebelum bank memberikan dan/atau menyediakan data nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank. Apabila bank dan perusahaan asuransi bekerjasama dalam bentuk referensi tidak dalam rangka produk bank dimana ada penyediaan data nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank, bank hanya dapat melakukan hal tersebut untuk data nasabah atas nasabah-nasabah yang telah memberikan persetujuan tertulis kepada bank bahwa datanya dapat diberikan kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial. Model bisnis kerjasama distribusi lebih aman untuk dilakukan antara bank dan perusahaan asuransi karena tidak ada data nasabah yang disediakan atau diberikan kepada perusahaan asuransi. Mekanisme yang sama juga berlaku untuk kerjasama dengan model bisnis integrasi produk. Berdasarkan teori tawar menawar (bargaining theory), perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung terbentuk ketika penawaran produk asuransi (offering) yang dilakukan melalui telepon diterima oleh tertanggung (acceptance) yang ditandai dengan kata sepakat dari tertanggung. Adanya kesepakatan penanggung dengan tertanggung ini memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, asas konsensualisme serta Pasal 257 KUHD. Untuk memeriksa keabsahan perjanjian asuransi yang terbentuk dalam proses telemarketing dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Rekaman suara atau Voice Recording System (VRS) dan/atau hasil rekamannya merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kekuatan pembuktian VRS atau rekaman suara juga diperkuat oleh ketentuan SEBI No. 12/35/DPNP dan Pasal 257 KUHD.

---

Offering and marketing of life insurance product through telemarketing is one of the distribution channels that can be used by insurance company and bank to market its insurance product in bancassurance cooperation. In addition to the potential and prospects arising from marketing insurance product through telemarketing, this distribution channel in its implementation also raises some issues, which among others, is bank secrecy. The Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP dated 23 December 2010 regarding Risk Management Implementation To Bank Who Perform Marketing Activity With Insurance Company (Bancassurance) (“Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP”) categorized 3 (three) bancassurance business model, as follows: (i) Referral Business Model (“Referral”); (ii) Distribution Business Model (“Distribution”); and (iii) Product Integration. One of bancassurance activity is telemarketing and its implementation shall comply with the provision regarding customer data as stipulated in Point II.B.3 Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP which requires bank to obtain written consent from customer prior to deliver and/or provide their customer data to insurance company as bank partner. If bank and insurance company cooperate in the form of Referral for non bank product where there are deliveries and/or customer data given to insurance company, bank only legitimate for so doing limited to the data of customer who has given their written consent to bank for disclosing their data to the third party for commercial purposes. Distribution is less risky to be performed by bank and insurance company since there is no delivery of customer data to the insurance company. The same mechanism also applies for Product Integration i.e. no data delivery. Pursuant to the bargaining theory, the insurance contract between insurer and insured formed when the offer of insurance product (offering) is conducted over the phone and accepted by the insured (acceptance) which characterized by an agreement from the insured. The agreement between insurer and insured is in compliance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code, consensual principle, and Article 257 of the Indonesian Commercial Code. Validity of the insurance contract formed in the telemarketing process can be tested toward the 4 (four) legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Voice recording or Voice Recording System (VRS) and/or the tape is a valid legal evidence pursuant to Article 5 paragraph (1) of Law No. 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions and evidence of the VRS or voice recording is also reinforced by the provisions of Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP and Article 257 of the Indonesian Commercial Code."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional produk asuransi kesehatan syariah di PT Asuransi Syariah Bogor berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 dan No.150/DSN-MUI/VI/2022 serta kesesuaian akuntansi berdasarkan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara serta dokumentasi. Analisis kesesuaian ini hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 juga dengan beberapa keterbatasan terkait data penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional sebagian besar sudah sesuai dengan fatwafatwa DSN yang dijadikan landasan, kecuali pada Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 ditemukan ketidasesuaian terkait akad ijarah yang tidak dilakukan perusahaan atas Fee for service antara perusahaan dan penyedia layanan fasilitas kesehatan. Terkait keseuaian akuntansi, produk asuransi kesehatan di PT Asuransi Syariah Bogor sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 108, namun hanya terbatas pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyajian.

---

The objective of this study is to analyze the operational suitability of sharia health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor based on DSN MUI fatwas related to sharia insurance, DSN MUI fatwas No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 and No.150/DSN-MUI/VI/2022 and accounting suitability based on PSAK 108. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, and documentation. This suitability analysis was only based on the DSN MUI fatwa and PSAK 108 also with some limitations related to research data. The results of the study show that that most of the operational activities are in accordance with the DSN fatwas which are used as the basis, except for Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 where discrepancies were found related to the ijarah contract that the company did not carry out for Fee for service between the company and the health facility service provider. Regarding the suitability of accounting for health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor, most of them are in accordance with PSAK 108, but only limited to initial recognition, measurement after initial recognition and presentation."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada praktiknya dalam kegiatan asuransi kebakaran. Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith ditinjau berdasarkan sengketa perjanjian asuransi antara Samrida selaku tertanggung dan PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Berdasarkan sengketa antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika, dan apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika sudah tepat ditinjau dari hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Samrida selaku tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan material misrepresentation terhadap PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Selain itu, hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika telah salah menerapkan prinsip utmost good faith dalam putusannya.

---

This thesis discusses about how utmost good faith principle is applied in fire insurance practice. In this thesis, studies about the application of utmost good faith principle is discussed based on a dispute over the insurance agreement between Samrida as insured versus PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. According todispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, the research questions that will be discussed in this thesis are about how utmost good faith principle is applied in dispute over the insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, and whether the district court, court of appeals, and supreme court judges have appropriately applied the insurance law in their decisionon dispute over insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika. This thesis uses yuridis normative method of studies, which studies lawas positive norm in systems of law.

The result of this study concludes that Samrida as insured has violated utmost good faith principle by doing material misrepresentation against PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. Furthermore, the judges in supreme court who adjudicate dispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika have incorrectly applied utmost good faith principle intheir decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja tenaga teknis museum di seluruhIndonesia yang dipengaruhi pengetahuan kerja, kepuasan kerja, motivasi, dankompetensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan bukti empirisfaktor-faktor yang memepengaruhi kompetensi dan kinerja tenaga teknis museum diseluruh Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Sampelyang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 266 responden. Teknik sampling yangdigunakan adalah purposive convenience sampling. Pengumpulan data dalam penelitianini menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknikanalisis Partial Least Square. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkanbahwa: 1) kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, 2) pengetahuan kerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja, 3) pengetahuan berpengaruh signifikan terhadapkompetensi, 4) kepuasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja, 5) kepuasanberpengaruh signifikan terhadap kompetensi, 6) motivasi berpengaruh terhadap kinerja,dan 7) motivasi berpengaruh signifikan terhadap kompetensi.

---

The purpose of this research is to describe performance of technical staff museum inIndonesia with job knowledge, satisfaction, motivation, and competency. In addition, thisstudy also aims to find empirical evidence factor - factor that influence competency andperformance of technical staff museum in Indonesia. This research is a survey method .The sample used in this study were 266 respondents. Sampling technique used ispurposive convenience sampling. As for the collection of data in this study using aquestionnaire. Data were analyzed using Partial Least Square analysis techniques. Theresult of this research show that : 1) competency had significant effect on performance,2) Job knowledge had significant effect on performance, 3) Job knowledge had significanteffect on competency, 4) Satisfaction had significant effect on performance,5) Satisfaction had significant effect on competency, 6) Motivation had significant effecton performance, 7) Motivation had significant effect on competency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. MNC Asuransi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel seluruh karyawan PT. MNC Asuransi Indonesia dibaawah level manager dan dari kuesioner yang telah disebar ke para responden yang kembali hanya 83 responden. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah Total Sampling. Analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Pengukuran variabel kepuasan kerja menggunakan Minessota Satisfaction Questionnaire, variabel motivasi kerja menggunakan teori Robbins (2013), variabel Kinerja Karyawan menggunakan teori dari Gomes (2003). Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan serta penelitian terakhir menunjukkan kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

---

This study aims to analyze the effect of Job Satisfaction and Work Motivation on Employee Performance at PT. MNC Insurance Indonesia. This study uses a quantitative approach with a sample of all employees of PT. MNC Asuransi Indonesia is under the manager's level and only 83 respondents have distributed questionnaires. The sampling method used is total sampling. Data analysis uses simple regression analysis methods and multiple regression analysis. The measurement of job satisfaction variables uses the Minessota Satisfaction Questionnaire, the variable of work motivation uses the theory of Robbins (2013), the Employee Performance variable uses the theory of Gomes (2003). The results of this study found that job satisfaction affects employee performance. Work motivation affects employee performance and recent research shows job satisfaction and work motivation has an effect on employee performance.

"