Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah belum berfungsinya perbankan secara baik. Walaupun dana yang mengalir ke perbankan menunjukkan perkembangan yang berarti, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh pengucuran kredit ke sektor riil secara memadai sesuai dengan skala kebutuhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih jauh di bawah 50%. Walaupun LDR perbankan mengalami perbaikan, namun kredit ke berbagai sektor rill temyata tidak sepadan dengan peningkatan tersebut. Rendahnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor industri manufaktur oleh berbagai pihak disebutkan sebagai akibat tingginya ketidakpastian (uncertainty) di sektor industri manufaktur. Pihak perbankan pada masa transisi seperti sekarang tidak berani mengambil risiko yang relatif tinggi bila mengucurkan kredit ke sektor riil, termasuk ke sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai risiko kredit di sektor industri manufaktur dengan persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisioner kepada pimpinan cabang bank 3 BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BCA, yang beroperasi di DKI Jakarta. Dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi, dengan bantuan SPSS 11.0, diperoleh persamaan linier, yang menghubungkan antara berbagai variabel risiko kredit dengan persentasi jumlah kredit dan kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Persamaan tersebut selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan Crystal Ball, untuk memperoleh gambaran tentang besamya persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian menunjukan, persentasi kredit bank BUMN pada sektor industri manufaktur semakin membaik, berada pada kisaran 9,26 hingga 41,16 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 24,82 dan 5,57 persen. Nilai ini meningkat dibanding persentasi total kredit perbankan nasional di sektor industri manufaktur yang mencapai 28.9 persen pada tahun 2003 lalu. Sedangkan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur tergolong tinggi, berada pada kisaran 0,92 hingga 2,56 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,33 persen. Variabel risiko yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur adalah kualitas hubungan perusahaan penerima kredit dengan berbagai pihak, perhitungan biaya, proyek neraca keuangan beberapa periode, dan kemudahan penjualan. Sedangkan variabel risiko yang signifikan mempengaruhi kredit macet di sektor industri manufaktur adalah legalitas perusahaan, kebutuhan investasi dan peraturan pemerintah setempat. Berdasarkan lokasi operasional bank BUMN pemberi kredit, dibanding wilayah lainnya, bank BUMN yang berada di wilayah Jakarta Utara memberikan porsi kredit terbesar sekaligus persentasi kredit macet paling kecil pada sektor industri manufaktur. Sedangkan berdasarkan group bank BUMN pemberi kredit, bank Mandiri yang fokus pada kredit korporasi memiliki persentasi kredit industri manufaktur yang terbesar sekaligus persentasi kredit macet terkecil pada sektor industri manufaktur."

"Hak tanggungan sebagai jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditor, sebagai sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur wanprestasi dimana terdapat beberapa. cara dalam penyelesaian terhadap kredit macet. Hak tanggungan itu memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memiliki obyek hak tanggungan dengan syarat-syarat tertentu. Metodologi dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang bersumber dari wawancara dan bahan pustaka sehinggadapat diketahui penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut telah memberikan kepastian bahwa dananya tersebut dapat kembali. Terhadap pembelian obyek hak tanggungan oleh kreditur yang waktu kepemilikan hal tersebut dibatasi oleh undang-undang memberikan kedudukan yang tidak seimbang kepada kreditur tersebut disbanding dengan pembeli lainnya terhadap obyek hak tanggungan tersebut"

"Dalam usaha meningkatkan pendapatan, rumah sakit seyogyanya juga diiringi dengan perbaikan mutu layanan kepada pasien baik medis maupun non medis. Pembayaran secara tempo oleh pasien khususnya pasien jaminan pihak ketiga merupakan perwujudan layanan non medis yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Namun hal ini akan berimplikasi buruk kepada struktur permodalan rumah sakit jika tidak ditangani secara hati-hati.Data laporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 menunjukan bahwa kondisi pendapatan ruinah sakit dalam bentuk piutang perusahaan jaminan rata-rata adalah sebesar 15% dari pendapatan rawat jalan dan rawat Inap, dengan rata-rata periode penagihan piutang selama 19 hari.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penyebab besarnya saldo piutang dan tingginya periode penagihan piutang dengan menggunakan pendekatan sistem. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pihak terkait.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penatalaksanaan piutang yang baik belum dilakukan karena terbentur oleh keterbatasan sarana, seperti kurangnya komputer, sistem informasi yang belum terpadu dan kurang jelasnya perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh rumah sakit dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini sering mengakibatkan lamanya proses penagihan yang dilakukan.Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur kerja dan kebijakan dalam upaya penagihan piutang, penyediaan sarana komputer berikut keterpaduan sistem informasinya dan pengalokasian benefit khusus kepada karyawan yang melakukan proses penatalaksanaan' piutang, yang kemudian itu semua diarahkan untuk tercapainya penatalaksanaan piutang rumah sakit yang ideal.

---

To Increase its revenue, hospital should provide continuous quality services to its patient in medical as well as non medical services. A temporary payment guaranteed by third parties may become an option for payment. However, this will negatively implicate to the hospital's capital structure if it is not managed carefully.

Based on hospital's financial report from the last three years, it has indicated that about 15% of the total revenue is an account receivables. In which and average collection period is 19 days

Using system approach, this research aims to explore some indicators causing the increasing number using account receivables as well as its collection period. This is a descriptive and analytical research using direct observation and indepth interview to related departments.

This study shows Mekar Sari Hospital has not performed well in management of account receivable. This may cause by lack of computer equipments, management information systems, unclear MoU between hospital and company. These factors may possibly lead to a long period of collecting activities.

There are some recommendations given to the hospital such as setting procedures and policy in collecting account receivables, providing computers as well as networking system and allocating attractive benefit for staffs, and all of that should be shoot to ideal acount receivable achievement.

Bibliografi : 31 (1977 - 2001)"

"Penelitian ini mengevaluasi dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, guna mendukung pertumbuhan sektor IMK yang mengalami kendala permodalan selama pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan membandingkan kinerja IMK yang mengakses dan tidak mengakses KUR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled OLS regression. Variabel independen utama adalah akses terhadap KUR, sementara variabel dependen adalah profit IMK. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam analisis termasuk jumlah tenaga kerja, usia pengusaha, tingkat pendidikan pengusaha, lama usaha, rata-rata jam kerja, kemitraan, koperasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, pengusaha IMK yang mengakses KUR memiliki rata-rata keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan IMK yang tidak mengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh variabel kontrol yang digunakan berperan dalam peningkatan rata-rata laba yang didapatkan IMK, kecuali variabel usia pengusaha dan lama usaha. Lalu, di masa pandemi Covid-19, ditemukan bahwa peran penggunaan KUR terhadap rata-rata keuntungan yang didapatkan IMK menurun dibandingkan periode sebelum Covid-19, meskipun tetap positif. Jumlah pengakses KUR di di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan sebanyak 51,01%. Hal ini menandakan distrbusi KUR yang masih kurang efektif, di tengah krisis ekonomi.Kemudian, penelitian ini juga menyajikan bukti empiris tentang sektor usaha mana yang terpengaruh positif dan signifikan oleh program KUR. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IMK.

---

This study evaluates the impact of the People's Business Credit (KUR) program on the performance of Micro and Small Enterprises (MSEs) during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The KUR program is designed to provide capital access with low-interest rates and easier requirements to support the growth of the MSE sector that experienced capital constraints during the pandemic. The data used in this study comes from the 2020 and 2021 Micro and Small Industry Survey (VIMK) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), comparing the performance of MSEs that accessed KUR and those that did not. The research method used in this study is Pooled OLS regression. The main independent variable is access to KUR, while the dependent variable is MSE profit. Control variables included in the analysis are the number of workers, entrepreneur age, entrepreneur education level, business duration, average working hours, partnerships, cooperatives, and training. The study results indicate that from 2018 to 2021, MSE entrepreneurs who accessed KUR had higher average profits compared to MSEs that did not access KUR. Additionally, the study found that all control variables used played a role in increasing the average profits obtained by MSEs, except for entrepreneur age and business duration variables. During the Covid-19 pandemic, the role of KUR usage on the average profits obtained by MSEs decreased compared to the pre-Covid-19 period, although it remained positive. The number of KUR users during the Covid-19 pandemic also decreased by 51.01%. This indicates that the distribution of KUR is still ineffective amidst the economic crisis. Furthermore, this study provides empirical evidence on which business sectors are positively and significantly affected by the KUR program. This can help policymakers design more inclusive and responsive policies to the post-pandemic economic conditions and improve capital access for MSE actors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dua jenis aktivitas manajemen laba yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil terhadap peringkat obligasi korporasi di Indonesia. Manajemen laba akrual pada penelitian ini menggunakan model Modifikasi Jones (1995) sedangkan untuk pengukuran manajemen laba riil pada penelitian ini menggunakan model Roychowdury (2005) dalam Ge dan Kim (2014). Total observasi pada penelitian ini berjumlah 105 obligasi korporasi yang terbit dari tahun 2003-2013. Pengujian ini menggunakan pengujian ordinary least squares. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba akrual dan dua komponen dari manajemen laba riil yaitu manipulasi penjualan dan produksi berlebih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi, sedangkan komponen lain dari manajemen laba riil yaitu pengurangan biaya-biaya diskresioner tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi korporasi.

---

This research aims to analyze the effect of two kinds of earnings management which are accrual earnings management and real earnings management on corporate bond ratings in Indonesia. Accrual earnings management is estimated using Modified Jones model (1995), while real earnings management is estimated with Roychowdury model (2005) in Ge and Kim (2014). Total observations for this research are 105 corporate bonds from 2003-2013. This research is tested by ordinary least squares method. The result of this research shows that accrual earnings management and two kinds of real earnings management components, which are sales manipulation and overproduction, have significant effect on corporate bond ratings. But the last component of real earnings management, which is manipulation on discretionary expenses, has no effect on corporate bond ratings."

"Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar perekonomiannya didukung oleh unit-unit usaha berskala mikro, kecil dan menengah yang sering disingkat dengan UMKM. Pemerintah pun turut serta mendorong pembiayaan oleh perbankan kepada UMKM dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/ pembiayaan UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% pada tahun 2018. Dan salah satu produk UMKM yang sejak tahun 2007 gencar dicanangkan oleh pemerintah adalah program Kredit Usaha Rakyat. Namun semakin tinggi pembiayaan KUR yang dikeluarkan oleh Bank, maka semakin tinggi pula risiko gagal bayar dan Non Performing Loan yang terjadi. Dengan demikian Bank terlebih dahulu harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya. Maka dari itu diperlukan Credit scoring sebagai suatu sistem dalam menganalisa kelayakan debitur dalam pengajuan kredit. Namun analisa dan review secara berkala terhadap model Credit scoring harus dilakukan, agar model tetap relevan dan akurat dalam setiap prediksinya. Penelitian ini dilakukan pada salah satu cabang Sentra Kredit Kecil Bank BNI, yakni BNI SKC Jatinegara Jakarta, terhadap 240 sampel debitur selama periode 2011-1013. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari 24 variabel Credit scoring yang digunakan saat ini, hanya 11 variabel yang secara signifikan berpengaruh dalam menentukan kualitas kredit. Hasil ini kemudian membentuk sebuah model Credit scoring baru beserta bobot resiko setiap parameter yang dapat direkomendasikan kepada pihak Bank.

---

Indonesia is a developing country whose economy is largely supported by business units micro, small and medium enterprises are often abbreviated with SMEs. The government also helped and encouraged by bank financing to SMEs by the issuance of Bank Indonesia Regulation No.14/22/PBI/2012 dated December 21, 2012 on Lending Or Funding and Technical Assistance for Development of Micro, Small, and Medium Enterprises which requires commercial banks to distribute the funds in the form of credit / financing of SMEs with a share of at least 20% by 2018. And one of MSME products since 2007 incentive program announced by the government is a Public Credit. However, the higher the KUR financing issued by the Bank, the higher the risk of default and non-performing loans that happen. Therefore, the Bank must first be convinced of the capabilities and the ability to repay the loan. Thus the required Credit scoring is a system for analyzing the credit worthiness of the debtor in filing. However, analysis and review periodically the Credit scoring models have to be done, so that the model remains relevant and accurate in every prediction. This study was conducted on one of the branches Centers Small Credit Bank BNI, BNI SKC Djatinegara Jakarta, on 240 samples over the period 2011-1013 debtor. The study states that of the 24 variables Credit scoring is used today, only 11 variables were significantly influential in determining credit quality. These results are then formed a new Credit scoring models and their risk weighting of each parameter that can be recommended to the Bank."

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."