Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna e- banking merupakan penelitian yang bersifiat yuridis normative, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e banking dan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam transaksi pembayaran menggunan sistem e-banking. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yakni dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain secara keseluruhan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa:1. Perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam penyelenggaraan e-banking telah tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005. pihak bank wajib mengungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan mengurangi penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank, juga memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak nasabah terlindungi dengan baik.2. keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data eletronik berupa digital signature. Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu print out atau copy dari pesan yang berbentuk elektronik.

---

ABSTRACTResearch about Legal Protection to Customer as of e-Banking is a normative juridical research that aims to know legality and an evidence of e-banking transaction and to know legal protection to customer and bank in payment transaction of e-banking system. Data that used to obtain in this research is primary data, that is data that obtains by means of field research through interview and then secondary data, that is data obtained through library research. These obtained data then analyzed through explaining and connected between those data holistically in order to obtain the answer to the research question in this research.After the analysis of the these research data, its appears that:1. Legal protection to customer and bank of e-banking transaction there are, in Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Bank is obliged to lay open transparently in giving of bank product information to customer, so that indirectly will be able to lessen deviation in bank operational activity.2. Legality an strength of evidence to transaction of e-banking, no other evidence device able to be used, except electronic data data in form digital signature. So that can be classified in the form of written by making a print out or copy of message still in form of electronic."

"Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga maka perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kejahatan pembobolan ATM yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan pentingnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa ATM. Pentingnya transparansi informasi suatu produk Bank diperlukan untuk memberikan gambaran maupun pengetahuan mengenai manfaat sekaligus risiko yang mungkin dapat merugikan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

---

Banking is institution that reliable society trust as their good repute. Without any trust from society, therefore banking could not able to run well their business. In order to keep trusted from the society, therefore it must be done a protection to the society interest, especially for banking customer itself. The stealing of ATM which happened likely remembered us how important to protect banking customer that used ATM. Information of banking product is needed to descript or even to give knowledge about the advantage and also risk that might be caused suffer to the banking customer itself."

"Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentukbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Undang-Undnag No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

---

Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee."

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."