Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean.Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal.Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service.In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution.The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds.Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date."

"Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bagaimana cara untuk mendeteksi timbulnya BUT akibat pemakaian jasa dari luar negeri, karena hal ini menjadi salah satu modal penting dalam upaya ekstensifikasi pajak. Dengan adanya cara yang efektif untuk mendeteksi timbulnya BUT, maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah wajib pajak luar negeri, sehingga penerimaan pajak pun akan ikut meningkat. Terkait dengan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dalam mendeteksi ada dan tidak adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri, menganalisis pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dan para akuntan publik yang mengetahui masalah BUT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya Bentuk Usaha Tetap yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah: menyelenggarakan pelatihan, memberikan jawaban konfirmasi mengenai masalah Perpajakan Internasional kepada KPP Badora, mengundang beberapa konsultan pajak dan wajib pajak, menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, dan mengintensifkan pemeriksaan sederhana lapangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dalam menyelamatkan penerimaan Negara atas penghasilan dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah dengan menggunakan pengawasan kepatuhan formal dan pengawasan kepatuhan material. Sementara hambatanhambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah pesatnya perkembangan teknologi, tidak tampak adanya fixed place of business yang bersifat permanen, pengujiannya harus memenuhi pengujian jangka waktu (time test) terlebih dahulu, wajib pajak BUT yang berlindung di balik perusahaan yang telah ada dengan menempatkan pegawainya sebagai pegawai perusahaan di Indonesia, sulitnya memperoleh data pendukung, keterbatasan kemampuan SDM, dan mobilitas BUT yang sangat tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu instrumen hukum berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang kerjasama antar departemen, sehingga antar departemen yang berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan pemahaman di kalangan petugas pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus perlu dilakukan pelatihan baik dengan metode on the job training atau off the job training. Selain itu, semua pemeriksa pajak hendaknya juga mempunyai data-data perusahaan yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai NPWP, agar segera dilaporkan pada Kanwil-Kanwil yang bersangkutan.

---

One of important things that must be noticed related to taxes on Permanent Establishment (BUT/Bentuk Usaha Tetap) is how to detect the rising of BUT risen by the uses of services from foreign, because this is one of important things in the effort of tax extension. By the existence of effective means in detecting the rising of BUT, then automatically it would improve the amount of foreign tax payers, thus tax revenues shall be increased too. Related to that, therefore this research is aimed to find out the efforts of Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta in detecting the existence or non-existence of Permanent Establishment (BUT) risen from the contract on service uses of Foreign Tax Payers, analyzing the supervision performed by Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta, and to find out the obstacles faced in the efforts of detecting the rising of Permanent Establishment (BUT) for the contract on service uses of Foreign Tax Payers.The research approaches used is qualitative and the type of descriptive research in the efforts to describe the problems researched based on the obtained data. Data collecting is performed using interviews and documentation study. The interviews involved key informants, especially the employees of Body Tax and Expatriate Services Office and public accountants having knowledge of BUT.The research results show that the efforts performed to detect whether there is an existence of Permanent Establishment arising from the contract on service uses of Foreign Tax Payers that is performing training, providing confirmation answers on the problems of International Taxation to KPP (Kantor Pelayanan PajaklTax Office) Badora, inviting several tax consultants and tax payers, creating cooperation with several government institutions, and intensifying simple field research. The form of supervision performed by Body and Expatriate Services Office Two in saving State revenues over the income from contracts of service uses of Foreign Tax Payers is by using formal complying controling and material complying controling. Meanwhile the obstacles faced in the efforts to detect the rising of Permanent Establishment (BUT) over the contract on service uses of Foreign Tax Payers is: the speed on the advance of technology, the invisibility of fixed place of business permanently, the test must first meet time test, BUT tax payers taking cover behind the existing company by placing their employees as company employees in Indonesia, the difficulties in obtaining supportive data, limitation of HR capability, and very high mobility of BUT.Based on the results of that research, therefore legal instruments are necessary in the form of government regulations regulating the cooperation among departments, thus the related concerned department can easily obtain the necessary data. In order to improve understanding among tax officials concerning particular taxation knowledge, training must be performed with methods of on the job training and off the job training. Besides that, all tax examiner should also have company data existing in its area and if there should be companies not yet having NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak/Tax Payer Registration Number), they must be immediately reported to related Kanwil/District Offices."

"Modernisasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan upaya untuk terus mengembangkan dirinya menjadi kantor pelayanan pajak masa depan yang lebih baik, yang dapat dipandang sebagai learning organization. Namun penerapan learning organization terutama di organisasi publik bukanlah suatu hal mudah. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diantisipasi yakni hambatan pada level organisasi dan level individu.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas penerapan Learning Organization, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Berdasarkan program-program modernisasi yang diaplikasikan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, maka penelitian ini menggunakan dasar teori yang relevan dengan aplikasi koseptual dari Learning Organization menurut M.J. Marquardt (1996).Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan survei menggunakan instrument learning organization profile dan perhitungan menurut skor M.J. Marquardt. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan terhadap nilai rata-rata organisasi didunia menurut hasil penelitian M.J. Marquardt. Analisis hasil penelitian dilihat dari 2 sisi, yaitu persepsi seluruh karyawan sebagai responden serta persepsi 3 kelompok responden secara proposional berdasarkan kategori jabatan yaitu Pimpinan, Account Representatif/Fungsional dan Pelaksana.Populasi penelitian adalah seluruh karyawan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap telah memenuhi syarat minimum tabel Krejcie.Hasil analisis dengan metode kuantitatif sebelumnya kemudian dilakukan pembahasan melalui Focus Group Discussion dengan para pimpinan, petugas AR dan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tujuan dilakukan FGD adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian mengenai kenyataan tingkat LO, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta saran-saran yang diberikan untuk lebih meningkatkan penerapan LO di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.Hasil penelitian berdasarkan jawaban seluruh responden adalah bahwa tingkat penerapan aspek dinamika pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 22,51, aspek transformasi organisasi 23,26, dan aspek teknologi diperoleh 23,71. ehingga nilai ratarata ketiga aspek tersebut berada didalam range nilai rata-rata organisasi dunia menurut hasil penelitian Marquardt. Sedangkan nilai rata-rata kedua aspek lain yaitu aspek pemberdayaan manusia adalah 21,01, dan aspek pengelolaan pengetahuan adalah 19,89, yang keduanya berada dibawah range nilai rata-rata penelitian Marquardt. Secara keseluruhan, kelima aspek LO telah diterapkan cukup baik di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tingkat penerapan Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua berdasarkan hasil analisis jawaban 3 level jabatan yaitu pimpinan, AR/Fungsional dan Pelaksana, adalah bahwa dilevel pimpinan, tingkat penerapan kelima aspek LO telah baik diterapkan dan tidak ada hambatan yang berarti. Dilevel AR/Fungsional diperoleh hasil bahwa hanya aspek pengelolaan pengetahuan dan pemberdayaan manusia dikategorikan cukup, sedangkan ketiga aspek LO lainnya dikategorikan telah baik diterapkan. Sedikit hambatan pada aspek pemberdayaan manusia ditunjukkan pada kurangnya reward system, dan pada aspek pengelolaan pengetahuan ditunjukkan pada kurang terselenggara acquisition knowledge akibat fungsi seksi PDI belum berjalan dengan baik, serta transfer and utilization knowledge yang terhambat akibat kurangnya koordinasi antar AR dengan fungsional pemeriksa.Hal yang perlu mendapat perhatian pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil persepsi responden di level pelaksana diketahui bahwa tingkat penerapan kelima aspek LO berada dibawah nilai rata-rata. Dan berdasarkan klasifikasi Marquardt hanya aspek transformasi organisasi dan teknologi yang cukup diterapkan, sedangkan ketiga aspek lainnya dikategorikan buruk. Kenyataan dilapangan dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan keahlian pegawai yang belum merata, kurangnya motivasi dalam bentuk reward system, kurangnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan organisasi, sistem promosi dan mutasi yang kurang memotivasi, kurangnya scanning imperative, kurang kesesuaian antara diklat yang diadakan dengan keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya peran pimpinan sebagai transformational leader.Faktor-faktor yang mendorong KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai LO dari sisi organisasional yaitu modernisasi yang dilakukan dalam bentuk perubahan struktur menjadi lebih fleksibel dan sesuai fungsi, adanya jabatan AR dengan SDM yang berkualitas, perubahan remuneration system yang memotivasi, penerapan kode etik yang mendukung budaya perbaikan citra aparat, serta pengaplikasian SI DJP dengan teknologi tinggi. Sedangkan dari sisi individual adalah tacit yang mendukung pembelajaran, keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri serta adanya sikap mau bekerjasama secara tim.Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization telah cukup baik menerapkan kelima aspek LO, meskipun di sisi pemberdayaan manusia masih belum diterapkan reward system yang baik, dan di sisi pengelolaan pengetahuan belum terselenggara acquisition serta transfer and utilization knowledge dengan baik. Sedangkan untuk tingkat pelaksana, penerapan LO masih dirasakan kurang dari ketiga aspek selain aspek transformasi organisasi dan teknologi. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan agar KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization mampu mencapai tujuan organisasi yaitu pelayanan yang optimal, peningkatan kinerja serta peningkatan penerimaan pajak, serta dapat mewujudkan visi untuk menjadi public service yang berstandar internasional, baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya.

---

Modernization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two (STO of Jakarta Gambir Two) is a sustainable effort to develop and become better tax office service in the future, that will be perceived as a learning organization. However, to implement learning organization particularly in public organization is not an easy effort. There are several obstacles to encounter, obstacles in the organization level and in the individual level.The research purpose is to know and to explain the implementation of Learning Organization, the factors those encourage as well as inhibit Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Based on modernization programs application in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, therefore this research is applying relevant basic theory and concept of Learning Organization according to M.J.Marquardt (1996).The research method is descriptive quantitative method, which the survey is using instrument learning organization profile and calculation score according to M.J.Marquardt. This research result further will be evaluated by comparing with the average value of organizations worldwide according to M.J.Marquardt research result itself. Analysis of research result will be identified from 2 sides, perception of the whole employees as the respondent and perception of 3 groups of respondent proportionally based on occupation category i.e. the Leader (manager level), Account Representative/Functional level and lower level of employee. Research population is the entire staffs of Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, with the number of respondent answering questionnaires completely has qualified the minimum requirement of Krejcie Table.Furthermore, the analysis result from the previous quantitative method will be discussed in a Focus Group Discussion (FGD) consist of the leader, AR/Functional Officer, and the lower level employee in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. FGD purpose is to strengthen the research result validity regarding LO level, determinant factor, and recommendation in order to enhance the implementation of LO in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Research result indicated that implementation level of learning dynamic aspect has the mean score 22.51, organization transformation aspect 23,26 and technology aspect 23.71. Therefore the mean scores of those three aspects are within the range of the mean scores of organizations worldwide according to Marquardt research result.However, the mean scores of the other two aspects i.e. people empowerment aspect 21.01 and knowledge management aspect 19.89 are below the range of Marquardt research?s mean scores. However the entire five aspects of L O have been implemented quite well in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two.The Implementation level of Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two based on analysis result of the answers of 3 level respondent, is on the Leader level, implementation level of learning dynamic aspect, organization transformation aspect and people empowerment aspect, are above the average level, however, knowledge management aspect and technology aspect are on the average level. Those are indicating that the Leader level of perception toward five aspects of LO is implemented well without any significant obstacle. However on AR/Functional level, it was found that only knowledge management and people empowerment aspect is on the average value of organizations worldwide, the other three LO aspects are above the average value. A little bit obstacles are indicating by not sufficient in reward system from people empowerment aspect, and not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge from knowledge management aspect.The factor to be highlighted in this research that based on respondent perception result on the lower level employee, the implementation of entire five aspects of LO are below the average value and based on Marquardt classification, only organization transformation aspect and technology aspect are sufficiently implemented (fair), the three other aspects are categorized as poor. The fact that knowledge level and employee skill are not equally distributed, lack of motivation due to the reward system, lack of balance between organization need and individual need, promotion and transfer system that is not encouraging motivation, lack of scanning imperative, not match between the employee training and the skill required, and lack of leader role as a transformation leader.The factors that are encouraging Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as Learning Organization from the organizational perspective are modernization that performed in the changing structural form to become more flexible and functional, AR position with highly qualified human resources, remuneration system change to encourage motivation, code of ethics implementation(code of conduct in working) which will increase public image, and the implementation of high technology information system (Information System of Directorate General of Taxation). Besides, from individual perspectives are tacit (individual knowledge) which is motivated learning process, self development and better team work attitude.Finally, to conclude that Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization has quite well implemented five aspects of Learning Organization, however from people empowerment aspect, not sufficiently implementing good reward system, and from knowledge management aspect, not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge. Regarding the lower level employee, LO implementation is not sufficient on the three aspects instead of organization transformation and technology aspect. Therefore, Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization needs some improvement in order to achieve its organization goal i.e. optimum service, performance increase and tax revenue increase, and also in order to realize its vision to become internationally standard public service agency, whether its fiscus quality as well as its management quality."

"Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

---

Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilite for Tax Payer o omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax ayer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset olicy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as eneral Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is xpected that Taxation is longer will not hurrify the Tax Payer, and they will be xpected to become more open and transparent in reporting of their Taxation bligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the um of state income from Tax revenue. and also to increase the sum of Personal nd Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the um of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama akarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conduct by juridicial normatives method, which is using qualitative analysis in atabase collecting which is will conclude descriptive data. which the data nalysing is using qualitative data such as table and chart to conclude the esearch question. Eventough in this Sunset Policy there are still several iminishion, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the foundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen terhadap Wajib Pajak ditinjau dari dimensi :Reliability, Ressponsiveness, Assurance, Tangibles, dan Empathy. Selain itu untuk menganalisis dan mengetahui peta posisi masing-masing dimensi pada Diagram Kartesius, pelayanan mana yang kritis yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen kepada Wajib Pajak, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kategori data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan dan dokumentasi.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 (delapan) atribut pelayanan KPP Jakarta Senen yang dinilai penting oleh Wajib Pajak tetapi kinerjanya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya; terdapat 10 (sepuluh) atribut pelayanan yang dinilai penting oleh Wajib Pajak dengan kinerja baik, sehingga perlu dipertahankan; dan tidak terdapat atribut pelayanan yang dinilai Wajib Pajak tingkat kepentingannya dan kinerjanya rendah serta berlebihan dalam memberikan perhatian.Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan dan teori tentang pelayanan dan kualitasnya serta melihat sejauh mana pelayanan tersebut telah masuk pada kritena berkualitas, serta dapat memperdalam pengetahuan tentang cars-cara memetakan dimensi-dimensi kualitas dengan menggunakan Diagram Kartesius. Lebih lanjut hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam menerapkan dan menggunakan konsep ilmu pengetahuan khususnya bagian konsep pengelolaan organisasi dan manajemen pemasalahan yang diperoleh selama proses belajar mengajar berlangsung.Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah, Wajib Pajak diharapkan mengetahui secara benar kapan dan dalam hal apa dapat diajukan keberatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu penyelesaian keberatan, serta kepastian hukum yang akan diperolehnya sehubungan dengan pengajuan keberatan trsebut, dan sebagai bahan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen atas penyelesaian proses keberatan, baik terhadap proses penyelesaian keberatan itu sendiri maupun ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal baik jumlah maupun kualitas pendidikan. Dengan demikian dapat diketahui juga bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen dalam hal penyelesaian keberatan Wajib Pajak dan dapat menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undanganan yang menyangkut proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, (2) Pengaruh perubahan organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan (3) Pengaruh kualitas pelayanan dan perubahan organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku: wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan perasaan senang hati bersedia untuk patuh, tunduk. dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kualitas pelayanan adalah pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diukur dengan indikator (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsivness (4) Assurance dan (5) Emphaty. Perubahan organisasi adalah perubahan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang diwujudkan pada penerapan Sistem Administrasi Modern. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode simple random sampling. yaitu sebesar 200 responden (Wajib Pajak).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif: Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Liken. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95 % dan hasilnya adalah: (1) Terdapat pengaruh yang positif Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,602. Dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,363. Hal ini menyatakan bahwa 36,30 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan melalui regresi regresi Y = 16,240 + 0,594 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikasi temyata bahwa korelasi X1 dengan Y signifikan, hal disebabkan karena thitung 6,529 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Terdapat pengaruh yang positif Perubahan Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,565. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,319 yang berarti bahwa 31,90 % variasi yang terjadi pads Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Perubahan Organisasi melalui regresi Y = 21,537 + 0,551 X2.Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X2 dengan Y signifikan. Hal ini dibuktikan dengan thitung 5,210 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Perubahan Organisasi secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif variabel Perubahan Organisasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji kebenarannya. (3) Terdapat Pengaruh yang signifikan Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan korelasi ganda antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y menghasilkan koefisien korelasi sebesar R = 0,663. Koefisien determinasi sebesar 0,440. ini menunjukkan bahwa 44 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi, melalui regresi Y = 9,575 + 0.412X1 + 0,325X2, Uji keberartian dengan menggunakan uji F menghasilkan Fhilung sebesar 77,432 Karena {Fh = 77,432 > Ft = 3.89), maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

"Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

---

This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue."

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."