Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring semakin luasnya penggunaan teknologi informasi, telah meningkatkan harapan masyarakat terhadap semua pelayanan, termasuk pelayanan publik. Situasi ini merangsang para penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Merespon meningkatnya harapan masyarakat dan semakin meningkatnya tantangan keamanan, Imigrasi telah mengimplementasikan sistem e-office dalam pelayanan izin tinggal terbatas (Kitas). Impelementasi sistem ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam proses pelayanan aktual, implementasi e-office belum secara signifikan meningkatkan kinerja pelayanan.Riset ini bertujuan menemukan dan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya kesenjangan penyelenggaraan pelayanan izin tinggal terbatas bagi warganegara asing di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta, berdasarkan gap 3 teori servqual. Dalam konsep ini, terdapat 7 faktor kunci yang berkontribusi atas kegagalan organisasi memenuhi harapan pengguna layanan dalam pelasanaan pelayanan aktual. Faktor-faktor ini meliputi kerancuan peran, konflik peran, rendahnya kesesuaian pegawai-pekerjaan, rendahnya kesesuaian teknplogi-pekerjaan, sistem kontrol pengawasan yang tidak tepat, rendahnya kontrol yang dipersepsikan, serta lemahnya kerjasama tim. Dalam riset ini, data kuantitatif yang diperoleh dari survei dianalisis dengan menggunakan metode servqual dan distribusi frekuensi.Hasil kuantitatif kemudian lebih diperinci dengan data kualitatif yang didapat dari wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan seluruh faktor penyebab kegagalan memenuhi harapan dalam aktual pelaksanaan pelayanan izin tinggal terbatas tidak memuaskan. Tiga faktor teratas yang paling bertanggungjawab atas munculnya gap 3 adalah sistem pengendalian pengawasan, faktor kewenangan yang dimiliki, dan konflik peran. Aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki dalam faktor sistem pengendalian pengawasan adalah tidak tepatnya kompensasi dan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja sangat baik. Aspek konflik peran yang paling perlu diperbaiki adalah konflik antara peranan sebagai penyedia jasa dengan tugas-tugas administrasi. Kehilangan kontrol atas pekerjaan pada saat permintaan sedang tinggi merupakan aspek yang paling penting diperbaiki dalam faktor kewenangan yang dimiliki. Aspek lain yang terungkap dalam riset ini adalah rendahnya keahlian dan pengetahuan pegawai. Aspek ini banyak mempengaruhi aspek lain dalam pelaksanaan pelayanan. Memperbaiki aspek ini akan memberikan perbedaan yang besar dalam kinerja pelayanan.

---

The wide spreads usage of information technology have increased public expectation to all services, including public services. This situation encourage service provider to improve their performance and quality. Responding the increase of public expectation and security greater challenge Immigration has implement e-office system in temporary stay permit service. Implementation of this system is expected to increase service quality. In actual delivery process, the implementation e-office still not significant increase service performance.This research is aim to find and analyze presence performance temporary stay permit for foreigner service gap causes factor at Class I Special Soekarno Hatta Immigration Office, based on gap three Servqual concept. In this concept, there are seven keys factors contributing organization fall shorts costumer expect in actual service delivery. These factors include role ambiguity, role conflict, poor employ-job fit, poor technology-job fit, inappropriate supervisory control systems, lack of perceived control, and lack of team work. In this research, quantitative data wich collected by survey analized using servqual and frequency distribution method. The quantitative results are elaborated with qualitative data wich collected by in depth inteview.Research result shows all of causes factors to the fall shorts of reaching expectation in actual temporary stay permit services are not satisfying. Top three factors responsible for gap 3 presences are supervisory control system, perceived control, role conflict. The significant aspects which need to be improved in factor supervisory control system are lack of rewards and compensation for outstanding performance employee. Role conflict aspect which need most to be improved is conflict between service provide and administration duty role. Loosing control of job when the demand is high become the most important aspect to be improved as the aspect of perceived control factor. Another aspect which revealed in this research is lack of employee knowledge and skill. These aspects are influencing much other aspect in actual service delivery. Improving this aspect will make a significant difference in service performance."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan pelayanan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor lmigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titlk penyebab keterlambatan pelayanan pemberian izin tinggat terbatas dilihat dari struktur urganisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengurnpulan data. Informan dalam penelitian ini diarnbil dari pelaksana pelayanan pemberian izin tinggal terbatas dan pengurus jasa keirnigrasian yang keseluruhnya berjumlah 6 orang. Hasil analisis penelitian yang dilakukan disimpulkan terdapat kelemahan pada struktur organisasi dan kemampuan aparat. Dari kelemahan ini yang paling menonjol terdapat pada struktur organiasasi, yaitu panjangnya birokrasi dalam pelayanan imigrasi.

---

This research focuses on improving the provision of extension services permanent residence permit at the Immigration Office of Special Class I West Jakarta. The aim is to determine the cause of the delay point of service provision permanent residence permit views of the organizational structure. personnel capabilities and service system.

This study used a qualitative descriptive design. Analysis Model by asking a few questions that contain the basic unit of analysis is data collection. Informants in this study were taken from the services of a permanent residence permit and immigration services administrator in total amounted to 6 people.

Results of analysis of research conducted conclude that there are weaknesses in the organizational structure and personnel capabilities."

"Komitmen organisasi merupakan variabel individual pegawai yang memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Komitmen yang tinggi akan mendorong pegawai melakukan upaya-upaya positif yang dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas. Terkait dengan signifikansi komitmen organisasi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pegawai Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian melibatkan 184 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi pegawai, sehingga menunjukkan bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Dari pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai, yang berarti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Sementara dari hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai, sehingga menunjukkan bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan dan semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu lebih diperhatikan dengan cara memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, seperti masalah penghargaan dari pimpinan dan upaya-upaya memberikan kritik kepada kolega. Oleh karena itu, demikian pimpinan harus lebih menyadari akan pentingnya pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai upaya untuk memotivasi pegawai dan perlu menekankan pentingnya memberikan kritik dan memberikan masukan kepada sesama pegawai di kantor. Pihak manajemen juga mengakomodasi aspirasi dari bawahan. Kepuasan kerja pegawai juga perlu ditingkatkan dengan cara memberikan insentif dan tunjangan berdasarkan pada kontribusi pegawai terhadap organisasi, melaksanakan promosi jabatan secara adil dan transparan, dan melaksanakan kepemimpinan secara efektif.

---

Organizational commitment is the individual variable that have important role in acheving organization goals. High commitment will drive the officer to doing positive efforts tha cant giving contribution to optimizing in performing the tasks. Relate to signifcation of organizational commitment, then this research aimed to know the influence of job characteristics and job satisfaction on officer organizational commitment of Soekarno-Hatta Imigration Office. This research use quantitative approach with survey method. The research involved 184 respondents that taken by simple random sampling. Data collected with questionnaire and analyzed with descriptive and inferential statistic. The first result of hypothesis testing show that have positive and significant effect job characteristics on organizational commitment, so that indicate more appropriate job characteristic, then higher officer organizational commitment. From the second hypothesis testing found that job satisfaction have positive and significant effect on officer organizational commitment, that mean more high job satisfaction, then higher officer organizational commitment. While from third hypothesis testing found that job characteristic and job satisfaction simultaneously have positive and significant effect on officer organizational commitment. It mean that more appropriate job characteristic and more high job satisfaction, then higher officer organizational commitment. Based on result of this research, then job characteristic need to give more attentions with improved the aspects that still less, such as reward from leader and the effort to giving critic to co worker. Therefore, the leader must have more awareness about the importance of giving reward to officer for motivated the officer and need to emphasis the importance of giving critic and input to co worker. Job satisfaction also need to improved with giving incentive and allowance based on contribution of officer to organization, performing career promotion fairly and transparently, and performing leadership effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."

"Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan programpenanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungandengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatancross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 respondentahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS.Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antarapemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkaitHIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372),Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhanPelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value =0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu,diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan,dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yangberisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul daripihak terdekat.

---

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional

support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS."

"Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

---

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS."

"Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Ada empat kondisi yang dibutuhkan organisasi kluster agar berhasil yaitu: misi, kompetensi, informasi dan budaya. Kinerja organisasi merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran melalui keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya.Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta merupakan perpanjangan tangan dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di dalam naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan. HAM DKI Jakarta. Menurut Santoso (2004) kebutuhan teknologi informasi bagi jajaran imigrasi merupakan suatu kebutuhan mutlak. Saat ini imigrasi sangat membutuhkan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk efsiensi. Dikhawatirkan apabila proses tata laksana sistem keimigrasian berjalan lambat, informasinya tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.Di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tingkat penguasaan teknologi informasi sumber daya manusianya (SDM) relatif belum memadai. Pola kerja lebih banyak dilakukan manual yang tidak akan mampu mengantisipasi pertumbuhan volume data dan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Hal itu akan berdampak pada penurunan kualitas pengawasan, pengendalian dan pelayanan keimigrasian.Penelitian ini melihat dan menganalisa tentang pengaruh teknologi informasi dankompetensi SDM terhadap kinerja organisasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Jakarta.Metodologi penelitian: populasi penelitian yaitu seluruh pegawai kantor Imigrasi Soekamo-Hatta yang ada sebanyak 380 orang. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan tabel Krejcie didapatkan sebanyak 191 orang. Teknik pengumpulan data melalui metode survey dengan instrumen kuesioner tingkat Kepentingan dan Kesesuaian dengan skala 1-5. Setelah disebarkan dan dikumpulkan kembali kemudian diperiksa didapatkan 191 kuesioner yang siap diinput ke dalam komputer. Data yang sudah diinput kemudian diolah dan dianalisis untuk dilihat distribusi frekuensi, derajat hubungan dan tingkat kemaknaannya secara statistik. Metode perhitungan statistik yang akan digunakan adalah X` dan regresi ganda.Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa aspek teknologi informasi dan aspek kompetensi sumber daya manusia ternyata mempunyai pengaruh positif dengan aspek kinerja organisasi di Kantor Imigrasi Klas I KhususBandar Udara Soekarno Hatta di Jakarta. Responden yang menilai baik kinerja aspek teknologi informasi dan aspek kompetensi sumber daya manusia, akan menilai baik pula pada aspek kinerja organisasinya. Sehingga pada akhimya penulis memberikan beberapa saran kepada pimpinan organisasi berupa rencana pelatihan dan pengembangan SDM yang mengarah pada sasaran jangka pendek dan jangka panjang, khususnya dalam peningkatan penguasaan manajemen teknologi informasi dan pemenuhan unsur kompetensi SDM, perlunya pimpinan dan manajemen organisasi dalam mengambil langkah antisipasi terhadap perubahan terhadap sistem informasi manajemen di organisasi dalam rangka persiapan dalam menerima aplikasi SIMKIM, pentingnya pimpinan dan manajemen organisasi memperhatikan dan memfokuskan diri terhadap beberapa kekuranyan aspek manajerial dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang menurut pegawai keberadaannya kurang dirasakan di dalam organisasi.

---

There are many factors that can influence an organization's performance. There are four conditions that are required by a cluster organization in order to succeed: mission, competence, information, and culture. Performance of an organization is a very important concept because it gives pictures of an organization's efficacy in reaching its goals.

Soekarno Hatta Immigration Office is a part of Immigration Directorate General, which is under the wings of Jakarta Human Rights and Justice Department. According to M Imam Santoso (2004), the needs of information technology (IT) is a must For the immigration. At this moment, SIMKIM is highly needed by the immigration for efficiency, due to information that come from a slow immigration system menagerie could not be used in decision making process.

The human resource at Soekarno ? Halls Immigration Office do not have enough IT knowledge. The manual workflow would not be able to anticipate the growth of problems complexity and data volume. This will lessen the immigration's services, control, and surveillance. This research is going to see and analyze the influence of human resources' competence and IT to the Soekarno Hatta Jakarta Immigration Office organizational performance.

Research methodology: the population for this research is the whole 380-employee of Soekarno Hatta Immigration Office. Based on Krejcie table, the sample for this research is 191 participants. The research is using survey method with importance and adjustment scale 1-5 questionnaire level as its instrument in collecting data. 191 questionnaires are distributed, recollected, and ready to be input to the computer. In order to find out the relationship, degree, and frequency distribution, the input data is processed and analyzed. The statistic calculation method is double regression and X2.

According to the research, human resources competence and IT aspects have positive influence to Soekarno - Hatta Airport Special Class I Immigration Office in Jakarta. Respondents who assess the human resources and IT aspects are good, will also assess the organizational performance good. Finally, there are some suggestions from the writer to the organization leader as a recommendation to maintain and increase performance. The human resources competence and IT aspects require human resources development and training plans to reach the short and long term objectives. In order to fulfill human resources element and IT management knowledge improvements require organization management and leader's anticipation to the changes of management information system in the organization on the preparation of welcoming SIMKIM application. Organizational management and leader should be focus and aware of some minuses of managerial aspect in order to raise the insufficient organization performance."

"Pada penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul penelitian: ? Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Keimigrasian Hukum Acara Pidana?. Dalam penelitian, ini akan dilihat penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam aspek yuridis normatif dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum dan budaya penegakan hukum pada ruang penelitian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis mengenai penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.Pada analisia penelitian, dilakukan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dianalisa pada penelitian, di mana narasumber tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Penegakan hukum keimigrasian merupakan sebuah sistem penegakan hukum, yang apabila mengunakan teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Subtansi hukum, adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Struktur hukum berkaitan dengan organisasi hukum dan orang-orang yang melaksanakan hukum dalam hal ini Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta dan sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian.Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum pada aparat atau institusi penegakan hukum dan budaya hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta memiliki karakteristik yang khas, karena tidak hanya sebagai Kantor Imigrasi Klas I Khusus, namun Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan tempat masuk dan ke luarnya warga negara asing dan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, sehingga penegakan hukum keimigrasian merupakan satu tugas dan fungsi penting bagi Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, di mana penegakan hukum di bidang keimigrasian, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu tindakan keimigrasian dan pro pengadilan yang, di mana pro justisia dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian berhubungan erat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta yang juga memiliki kompleksitas pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.On the following research, the writer has a title of: ?Analysis on upholding the Immigration law at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office combines with Immigration Law and criminal law?. In this research, it will shows the uphold of immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law under the aspect juridical normative and upholding the law and the culture of upholding the law on the house research at Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

The research has a purpose of understanding the upholding the law of Immigration based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the type of research used are descriptive analytic research concerning upholding the immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. The research data that were used are primary and secondary law matter.

On the analysis research, document study was done combine with upholding the law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the interview on the informant that attach to set of problems which will be analyze during the research, where the informant were as the Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) at the Immigration Checkpoint and Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

Upholding the immigration law classify as a uphold law system, which if we are using the theory of Lawrence Friedman, system that consist of law substantial, law structures and law cultures . Substantial law is Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. Law Structures combine with law organization and people who carried out the law in this matter Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office and human resources, also the facilitation which attach with upholding the immigration law.

Law cultures combine with law cultures on officials or institution which uphold the law and law cultures which grow in the society. Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office have the special characteristic because not only as the special first class immigration office, but also has a immigration checkpoint which used for anyone who wish to enter and leaving the territory of Indonesia, so the upholding immigration law as important duties and functions for Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office, whereas upholding the immigration was done in two ways, they are: immigration action and pro justitia where upholding the law of immigration are closely related to Immigration Civil Servant Investigator at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office that have violation complexity and criminal on the immigration sector."