Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktifitas. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi.Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca desentralisasi melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) tahun 2007 sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai program pelaksanaan JKJ, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program JKJ tahun berikutnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masukan secara keseluruhan dapat didayagunakan dengan baik, walaupun pada sumber daya manusia perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi terutama dari segi kuantitas dan diperlukan adanya peningkatan kualitas baik terutama kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kerja yang dilakukan. Unsur proses yang dilakukan Bapel JKJ dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan juga telah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Unsur luaran memperlihatkan hasil yang cukup baik, yaitu meningkatnya tingkat kepesertaan program walaupun tidak signifikan, akan tetapi moral hazard masih ditemukan pada pemberian pelayanan kesehatan oleh PPK."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

---

Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC)."

"Kependudukan adalah sebuah isu sosial yang sangat kompleks karena berhubungan dengan seluruh kehidupan sosial, struktur dan lingkungan di mana kita tinggal. Sebagai sebuah modal sumber daya, maka kualitas penduduk merupakan suatu isu strategis.Berbicara problematika kualitas penduduk dalam wacana dunia internasional yang diukur dari komposit data umur harapan hidup waktu lahir, tingkat pendidikan dan GNP per kapita menunjukkan bahwa, HDI (Human Development Index) Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1999. Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan ke 110 dari 177 negara di dunia.Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya, derajat kesehatan dan status pendidikan perempuan dan anak yang rendah, serta kontribusi perempuan di bidang ekonomi yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat masih tingginya angka kematian ibu sebesar 343 per 100.000 angka kelahiran hidup atau setidaknya ada 18.000 ibu hamil meninggal setiap tahunnya.Sekitar 8,3% anak balita Indonesia atau sekitar 2,1 juta menderita gizi buruk, yang memungkinkan mereka tidak lulus SD, demikian juga tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita, hal ini membuktikan adanya hubungan yang kuat antara kesehatan ibu hamil dengan anak yang dilahirkan. Permasalahan¬permasalahan tersebut memberi dampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan salah saw indikator kualitas SDM. Rendahnya kualitas kesehatan reproduksi dapat berimplikasi secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap status kesehatan ibu, produktivitas dan investasi generasi sebagai modal dalam pembangunan.MDG (Millenium Development Goal) menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu sebesar tiga perempat antara tahun 1990 hingga 2015 dengan 4 strategi utama, salah satunya adalah melalui peningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil.Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran dan menilai sejauh mana faktor-faktor yang mempunyai peranan terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal dengan indikator kunjungan K4 (kunjungan minimal I kali di trimester usia kehamilan pertama, minimal I kali di trimester kedua dan minimal 2 kali kunjungan di trimester ketiga), ditinjau dengan pendekatan berjenjang meliputi faktor kontekstual (level kabupaten/kota) dan faktor compositional (level individual ibu).Pendekatan dengan analisa multilevel diharapkan memberikan kerangka yang lebih balk dalam mengamati data yang besifat multilevel, mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SDKI 2002/2003, di mana sampel diperoleh secara berjenjang.Analisis yang digunakan adalah multilevel logistic regression, guna memperoleh informasi tentang hubungan karakteristik faktor serta peranannya di masing-masing level terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal. khususnya Propinsi Jawa Barat dan Banten.Berdasarkan hasil penelitian dengan multilevel menunjukkan bahwa terdapat proporsi akses nyata di Jawa Barat dan banten sebesar 71.2% (Cl 95%, 68.8%; 73,7%) dari target nasional sebesar 80%. Level kabupaten memilki peran yang paling besar terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal K4 (76%), sementara level individu 24%. Faktor yang paling berperan pada level individu adalah menyangkut jarak ke pelayanan kesehatan, dimana ibu yang tidak mempunyai masalah jarak berpeluang 2.7 kali untuk akses nyata di banding mereka yang mempunyai kendala jarak tempuh. Faktor ini berperan sebesar 63%. Sementara faktor yang paling berperan di level kabupaten adalah ketersediaan rumah sakit di kabupaten, di mana ibu yang tinggal di kabupaten dengan rasio rumah sakit yang lebih besar terhadap jumlah penduduk, berpeluang 7,4 kali untuk akses nyata di banding ibu yang tinggal di kabupaten dengan rasio rumah sakit yang lebih kecil. Faktor ini mempunyai peran sebesar 87%.Hasil penelitian menunjukkan faktor kontekstual (level kabupaten) berperan lebih dominan terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal K4 di Jawa Barat dan Banten, sehingga kabupaten dengan rasio ketersediaan rumah sakit yang lebih rendah perlu mendapat perhatian, mengingat proporsi ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur cenderung lebih banyak berada di kabupaten/kota tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan di Rumah Sakit atau FKRTL yang dilakukan oleh Peserta JKN di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015- 2016. Sampel yang diperoleh sebesar 41.181 peserta. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Indonesia cukup rendah yaitu sebesar 5.8% dan utilisasi rawat jalan banyak diakses oleh peserta berjenis kelamin perempuan (6.9%), memiliki status istri pada kepesertaan JKN (8.1%), kelompok umur lansia (10.6%), status pernikahan cerai (15.7%), jenis FKTP puskesmas (7.6%), kepemilikan fasilitas kesehatan pemerintah (7.6%), peserta PBPU (9%), hak kelas rawat I (7.9%), bertempat tinggal di kota (6.4%) dan di wilayah I (7.35%), serta memiliki riwayat penyakit hasil tracing utilisasi di FKTP (12.1%). Seluruh variabel yang diteliti bermakna secara statistik untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi Banten

---

This study analyzes the factors associated with the utilization of outpatients utilization using FKRTL among JKN Participants of Banten Province in 2016. This is a quantitative study with a cross sectional design that was obtained from Sample Data of BPJS Kesehatan 2016). The total sample is 41,181 participants. The relationship test was analyzed using Chi-square. The results showed that the utilization of outpatient health services in Banten was quite low (5.8%) and outpatient utilization was mostly accessed by women (6.9%), wife (8.1%), elderly (10.6%), divorced marital status (15.7%), Puskesmas as the type of health facility (7.6%), public sector (7.6%), PBPU participants (9%), nursing class I (7.9%), urban participants (6.4%) and region I participants (7.35%), also have disease condition tracked from FKTP utilization (12.1%). All variables researched are statistically significant to use outpatient health services in Banten Province"

"Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang.Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya.Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093).Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

---

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life.

This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants.

The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders.

Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents.

The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card.

Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS Kesehatan PBI. Dimana BPJS Kesehatan PBI merupakan salah satu perwujudan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditambah dengan banyaknya berita mengenai pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan yang tidak memuaskan. Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas layanan kesehatan yang dijabarkan ke dalam variabel bebas yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dengan kepuasan konsumen yang dijabarkan ke dalam variabel terikat yaitu kesesuaian harapan, minat menggunakan jasa kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Dalam menganalisa hasil temuan digunakan metode uji univariat dan tabel silang untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Selain itu juga, hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien.

---

This research aims to analyze the influence of the quality of health services on BPJS Kesehatan PBI users. Whereas BPJS Kesehatan PBI is one of the manifestations of the Indonesian government in organizing health access programs for all Indonesian people, especially for those who have economic problems, through the National Health Insurance (JKN). This is coupled with a lot of news about services to BPJS Health patients that are unsatisfactory. This research examines the correlation between the quality of health services which has independent variables, which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty, and patient satisfaction which has dependent variables, including the suitability of expectation, the desire to reuse, and the intention to recommend. The results is analized using univariate test methods and cross tables to measure the level of correlation between variables. The result of this research is that there is a strong correlation between quality of health services and patient satisfaction. In addition, the results of the study prove that there is a strong influence between the quality of health care and patient satisfaction."

"Kebutuhan yang tinggi terhadap penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di DKI Jakarta disamping adanya kebutuhan untuk mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya memilih alternatif solusi berupa pengubahan puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kelas D dengan menerbitkan SK Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014. Dalam perjalanannya Pemprov DKI lebih memilih untuk membangun langsung rumah sakit di lahan baru karena menganggap pengubahan puskesmas kurang cocok untuk dilanjutkan. Ini mengindikasikan bahwa perumusan program ini tidak terlepas dari adanya bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuatan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep bounded rationality sebagai teori utama untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bounded rationality Ahok didominasi dan Pemprov DKI Jakarta oleh ketidaklengkapan pengetahuan akibat incomplete information scarcity of time dalam pembuatan keputusan serta ketidaktepatan dalam membuat prediksi mengenai hal hal dan konsekuensi yang terkait pemilihan alternatif solusi.

---

High necessity in increasing the number of inpatient bed in the hospitals in DKI Jakarta instead of the need of bringing the health service nearer to the citizens pushed the government of DKI Jakarta Province looked for Solution to solve the problem as soon as possible. The government of DKI Jakarta Province finally decided to change Puskesmas Kecamatan into D Class Public Hospital by publishing SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1024 Tahun 2014 as the alternative solution. During the execution the government of DKI Jakarta Province chose to build hospital in the new area because they thought that the modification of Puskesmas Kecamatan was not compatible to be continued. This thought indicated that the formulation of the program was not free from the presence Ahok rsquo s bounded rationality as the decision maker.

This research aim to analyze Ahok rsquo s bounded rationality to make that decision. This research uses bounded rationality concepts as the main theory to analyze Ahok's bounded rationality. Researcher used qualitative approach by committing in depth interview to some chosen informants. The data gotten were primary data from in depth interviews and secondary data from mass media and other documents.

The result of this research shows that Ahok's bounded rationality was predominated by incomplete knowledge as the cause of incomplete information scarcity of time in decision making and inaccuracy in prediction making about things and consequences related to the alternative solution selection Keywords Bounded Rationality Decision Making Puskesmas D Class Hospital."