Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Tata Kelola TI di Universitas Paramadina saat ini khususnya pada perencanaan proyek-proyek / kegiatan TI sebagai kerangka untuk membuat keputusan TI jangka panjang yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan Universitas secara keseluruhan. Berbagai proyek/kegiatan TI dilakukan demi untuk mewujudkan suatu Tata Kelola yang efektif. Perencanaan proyek / kegiatan TI di Universitas Paramadina belum mengikuti prosedur yang standar. Metode pemodelan Tata Kelola yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada satu domain utama COBIT, yaitu Planning and Organisation khususnya pada PO10. Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dilakukan analisis dan penilaian tingkat maturity. Berdasarkan hasil penilaian maturity yang didapat, diberikan usulan berupa struktur organisasi yang baru yang diharapkan memperkuat keterlibatan Div. TI dalam pengelolaan proyek / kegiatan TI serta SOP atau pedoman yang diharapkan dapat diimplementasikan di Universitas Paramadina.

---

The implementation of IT Governance at the Paramadina University, especially in planning IT projects and activities, is crucial as a framework for a long term decision in IT, while considering the interests of the University in general. Various IT projects and activities have been undertaken to achieve an effective IT Governance. Planning IT projects and activities at the Paramadina University are not follow standard procedures. IT Governance modeling method used in this research is focused on a particular main domain COBIT, which is the Planning and Organization, especially in PO10. Data collection is done by the process of observation and interviews. Based on that, the analysis and assessment of the maturity level are carried out. Based on the results of the assessment of maturity, recommendations of a new organizational structure is proposed. The recommendations are expected to strengthen the involvement of the Division of IT at Paramadina University in managing IT projects and activities and developing of SOP or guidelines to be implemented in the University."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Hubungan antara instansi pemerintah dan penyedia layanan umumnya menggunakan kontrak perjanjian sebagai dasar kerjasama. Sementara penyelenggaraan layanan TI tidak cukup mengandalkan kontrak, tetapi kesepakatan tingkat layanan (SLA). Padahal keberadaan SLA saja tidak menjamin hubungan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena SLA harus dikelola dengan baik melalui serangkaian proses yang berkesinambungan. Instansi pemerintah sebagai pengguna tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang SLA dan pengelolaannya. Sehingga pengelolaan SLA hanya berjalan sepihak pada penyedia layanan. Akibatnya terjadi ketimpangan karena kepentingan pemerintah tidak mendapat prioritas. Oleh karenanya perlu ditelaah mekanisme dan prosedur yang terkait pengembangan dan manajemen SLA. Dalam pengembangan SLA misalnya memperhatikan penerjemahan kebutuhan pengguna, pengukuran fungsi dan proses, pembuatan dokumen dan kontrak, serta evaluasi peningkatan layanan. Sedangkan dalam manajemen SLA perlu memperhatikan bagaimana proses dan pengawasan terhadap SLA dapat dilakukan. Proyek akhir ini mengembangkan kerangka pengelolaan SLA agar dapat membantu terlaksana di lapangan. Perubahan tidak dilakukan terhadap proses pengembangan dan manajemen SLA. Tetapi justru membuat kerangka lebih tinggi yang melingkupi proses tersebut.

---

Most Indonesian government offices interact with its IT suppliers using typical goods and services contract schema. The office sees IT services just like another ordinary service and would need no maintenance and management. IT service management would need more than contract to maintain technical aspects. Service Level Agreement (SLA) suits this condition. But IT service management goes beyond SLA existence. The office must learn, cope, and embrace SLA management to ensure mutual relationship with supplier. Otherwise the classic dilemma of single side management can occurs and cause problematic user requirement priority. The culture and classic dilemma of bureaucratic organization must be addressed. This paper examines mechanism and procedures which relates to SLA development and management. SLA development should aware of proper user requirement analysis, informal measurement, documentation and contracting, and service improvement evaluation. While SLA management concerns on monitoring and reporing toward service delivery. The Final Project discusses the implementation of SLA development and management from ITIL methodology. The methodology itself need no signification change. It needs a higher framework that secures the implementation instead."

"Perusahaan tidak dapat berkompetisi jika strategi bisnis dan TI nya tidak selaras. Oleh karena itu keselarasan strategis menjadi perhatian penting bagi para eksekutif bisnis. Keselarasan ditujukan dalam mencapai keharmonisan antara bisnis dengan TI dan sebaliknya. PT. Nusantara Card Semesta (NCS), sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengiriman barang/dokumen menjadikan infrastruktur TI menjadi sebuah alat dalam berkompetisi. Dengan didirikannya infrastruktur TI ini diharapkan proses bisnis yang selama ini berjalan akan jauh lebih baik dan dapat memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Namun kontribusi TI dirasakan kurang optimal dalam membantu mewujudkan tujuan bisnis perusahaan. Kolaborasi yang harmonis dari sisi bisnis dan TI masih belum mendukung satu sama lainnya. Penelitian ini membahas pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategis bisnis dan TI. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran kematangan penyelarasan strategis Luftman. Penelitian ini akan mengukur tingkat kematangan penyelarasan strategis pada PT. NCS untuk mengetahui posisi keselarasan, cara meningkatkan keselarasan yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

---

Firms cannot compete if their businesses and information technology strategies are not aligned. Therefore achieving strategic alignment has become an essential thing for business executives. Alignment addressed to achieve harmony between business and IT strategies. PT. Nusantara Card Semesta (NCS) as a delivery service company assign their IT infrastructures as a competitive weapon. Using the IT infrastructures, the business process is expected to be improved and the business goals can be reached. On the other hand, the IT contribution is not optimal enough in achieving the business goals because there is no collaboration between business and IT. This research introduces an approach that can be used to assess strategic alignment maturity between business and IT. The method used to measure maturity in this research is Luftman model. The goal of this research is to assess the maturity of the business-IT alignment in PT. NCS. Knowing the maturity of it is strategic choices and alignment practices make it possible for the firm to see where it stands and how it can improve."

"Hasil yang ingin dicapai pengguna merupakan alasan kenapa mereka membeli atau menggunakan suatu layanan. kondisi yang sama berlaku pada layanan TI . nilai dari suatu layanan TI kepada pengguna sangat bergantung pada seberapa bagus suatu layanan dapat memfasilitasi hasil ini. seiring dengan semakin tingginya tingkat dependensi organisasi kepada layanan TI maka semakin tinggi pula urgensi implementasi manajamen layanan TI. manajemen layanan TI merupakan komponen yang memungkinkan penyedia layanan untuk memahami layanan yang mereka sediakan, memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar memfasilitasi hasil yang akan dicapai oleh pengguna dan untuk mengelola biaya serta resiko yang berkaitan dengan layanan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model perencanaan implementasi manajemen layanan TI mengacu pada standard dan kerangka kerja manajemen layanan TI, ISO 20000 dan ITIL.hasil dari penelitian ini mendefinisikan proses-proses apa saja yang harusdilakukan untuk merencanakan manajemen layanan TI yang merupakan bagian dari siklus Plan-Do-Check-Act implementasi manajemen layanan TI.

---

Results that users want to achieve is the reason why they buy or use a service. The same conditions apply to the IT services. value of an IT service to the user depends on how good a service can facilitate this result. along with the increasing levels of dependency IT organizations to service the higher the urgency implementation of IT management services. IT service management is a component that allows service providers to understand the services they provide, ensuring that the service is actually facilitating the results will be achieved by the user and to manage cost and risk associated with the service. This research aims to formulate a planning model of IT service management implementation refer to the standard framework and IT service management, ISO 20000 and ITIL. the results of this research process-the process of defining what should be done to plan for IT service management as part of the cycle Plan-Do-Check-Act implementation of IT service management."

"PT. Aplikanusa Lintasarta melakukan transformasi bisnisnya dari penyedia layanan telekomunikasi menjadi penyedia solusi ICT (Information Comunication Technology) sesuai yang tercantum di dalam dokumen IT Strategic Plan tahun 2015. Kategori layanan ICT yang dikelola oleh PT. Aplikanusa Lintasarta saat ini adalah Data Center Services, Cloud Services dan Managed Services, membutuhkan infrastruktur yang handal untuk dapat menjalankan kegiatan operasional setiap harinya. Penelitian ini mencoba untuk memberikan solusi perancangan infrastruktur yang handal untuk PT. Aplikanusa Lintasarta dengan menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF) untuk perancangan infrastruktur TI yang adaptif dan dipetakan dengan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library (ITIL) terkait manajemen layanan TI. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah cetak biru infrastruktur TI adaptif untuk pengelolaan layanan TI, yang dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis PT. Aplikanusa Lintasarta sebagai penyedia solusi ICT.

---

PT. Aplikanusa Lintasarta now is transforming from telecomunnication service provider into an ICT (Information Communication Technology) service provider as stated in the document IT Strategic Plan 2015. Categories ICT services managed by PT. Aplikanusa Lintasarta is currently the Data Center Services, Cloud Services and Managed Services, require a reliable infrastructure to be able to run operational activities everyday. This research goal is to provide reliable infrastructure design solution for PT. Aplikanusa Lintasarta using the methodology of Architecture Development Method (ADM) from The Open Group Architecture Framework (TOGAF) for the design of adaptive IT Infrastructure and mapped in the framework of the Information Technology Infrastructure Library (ITIL) management-related IT Services. Data collection techniques used to compile this research was the observation, interview, and literature study. Results from this research is an adaptive IT Infrastructure blueprint for the management of IT Services, which can be used to accommodate the needs of the business of PT. Aplikanusa Lintasarta as ICT solution provider."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."

"Setiap organisasi baik swasta maupun publik mempunyai visi dan misi sebagai gambaran akan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, organisasi menyusun rencana strategis. Dalam pelaksanaan rencana strategis diperlukan dukungan SI/TI yang selaras dengan tujuan organisasi. Peningkatan dukungan SI/TI membuat nilai investasi SI/TI meningkat. Investasi SI/TI tersebut perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola TI. Salah satu proses pada tata kelola TI adalah mengukur kinerja SI/TI. Pengukuran SI/TI dapat menggunakan Balanced Scorecard dengan mengadaptasikannya ke dalam IT Balanced Scorecard yang nantinya diturunkan menjadi pemetaan strategi SI/TI. Pemetaan strategi SI/TI akan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

---

Strategic plan is a tool to deliver organization?s vision and goals in achieving its future depiction. In order to perform organization?s strategic plan, Information Technology is essential to be developed. The enhancement of Information Technology generates its investment value that need systematized procedure through Information Technology governance. Information Technology governance facilitate its process by means of measuring IT performance. Balanced Scorecard can be used to measure IT performance which require an adaptation into IT Balanced Scorecard in order to improve IT Strategy Map. IT Strategy Map will be executed in Directorate of Spatial Planning, Ministry of Public Works."

"Meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Saat ini, Universitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi membutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang baik, agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Penulisan ini membuat suatu tata kelola teknologi informasi untuk universitas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi model Van Grembergen, Weil dan Ross, AS-8015 dan COBIT 5. Dalam membangun model ini, dilakukan analisa dari beberapa dokumen penelitian karya ilmiah secara kualitatif dengan pendekatan grounded theory, dalam menentukan kriteria yang tepat daan benar untuk membentuk sebuah model tata kelola teknologi informasi pada universitas, dan dilakukan validasi model ke beberapa universitas. Hasil dari kajian model tersebut nantinya adalah usulan model tata kelola teknologi informasi pada universitas swasta di Jakarta. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tata kelola TI pada universitas dengan menekankan aktivitas-aktivitas identifikasi tujuan, akusisi TI, identifikasi TI, estimasi biaya anggaran, dan pengelolaan SDM."

"Pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur TI aplikasi Cardlink yang menggunakan mainframe merupakan suatu investasi yang mahal dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai investasi yang dikeluarkan oleh BNI dan proses implementasi yang lama. BNI harus mengeluarkan biaya pemeliharaan infrastruktur TI yang tinggi karena sering melakukan pembaruan produk dan membayar biaya tambahan support extension untuk produk yang sudah memasuki masa akhir dukungan. Permasalahan ini disebabkan karena penggunaan produk yang tidak sesuai dengan masa dukungan siklus hidup yang telah ditetapkan. Akar penyebab masalahnya adalah belum terdapat inventarisasi yang mendetail, bersifat responsif terhadap masa akhir dukungan produk, dan informasi peringatan hanya terhadap kontrak jasa layanan yang akan habis. Secara umum akar penyebab masalah ini berhubungan dengan pengelolaan aset TI di BNI. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi manajemen aset TI kemudian menyusun rekomendasi perbaikan manajemen aset TI di BNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis manfaat bisnis dari implementasi rekomendasi perbaikan manajemen aset TI pada sistem kartu kredit BNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan penilaian tingkat kematangan kerangka kerja software asset management (SAM) ISO/IEC 19770 yang terdiri dari 4 level kematangan. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menghitung besar nilai manfaat bisnis dengan menggunakan kerangka kerja Manfaat Bisnis TI Generik. Penilaian tingkat kematangan SAM dilakukan dengan wawancara sebagai data afirmasi serta observasi dan studi dokumen sebagai data pendukung. Analisis tingkat kematangan saat ini dilakukan dengan melihat apakah keluaran pada proses kerangka kerja SAM sudah terpenuhi atau tidak. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan praktik-praktik pengelolaan yang belum terpenuhi. BNI sudah menjalankan proses life cycle process interfaces di level 4 dan operations management processes and interfaces di level 2. Namun, BNI masih menjalankan proses control environment dan planning and implementation process di level 1 serta proses inventory processes dan verification and compliance processes di level 0. BNI perlu menerapkan sejumlah rekomendasi peningkatan kematangan SAM menuju level 3 untuk memastikan aset TI terkelola secara terpusat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen aset TI. Penerapan SAM dapat menghasilkan pembaruan infrastruktur TI aplikasi Cardlink dilakukan secara terjadwal dan terstruktur yang tidak mengganggu operasional bisnis. Pembaruan tersebut memberikan manfaat bisnis berupa menghindari biaya pemeliharaan. Selain itu, hasil analisis manfaat bisnis juga menunjukkan manfaat bisnis lainnya berupa mempercepat cash-in dan meningkatkan kapasitas bisnis BNI.

---

Maintenance and procurement of IT infrastructure for Cardlink application that use mainframe is an expensive investment in terms of cost, time and effort. This is indicated by the large investment value purchased by BNI and the long implementation process. BNI has to pay high IT infrastructure maintenance costs because it frequently updates products and pays additional support extension fees for products that have entered their end of support period. This problem is caused using product that is not accordance its support life cycle period. The root causes are not detailed in inventory, responsive to the end of support product, and warnings only for IT service contracts that will be expired. In general, these root causes are related to IT asset management at BNI. The purpose of this study is to evaluate IT asset management and formulate recommendations for improving IT asset management at BNI. This study also aims to analyze the business value of implementing IT asset management improvement recommendations on the BNI credit card system. This study used a qualitative and quantitative approach. A qualitative approach used an assessment of the maturity level of the ISO/IEC 19770 software asset management (SAM) framework which consists of 4 maturity levels. A quantitative approach was used to calculate business value using the Generic IT Business Value framework. SAM maturity level assessment was carried out by interviews as data affirmation as well as observation and study of documents as supporting data. Analysis of the current maturity level is carried out by assessing whether the outcomes in the SAM process has been fulfilled or not. Recommendations for improvement are prepared based on unfulfilled practices. BNI has already implemented life cycle process interfaces for SAM at level 4 and operations management processes and interfaces for SAM at level 2. However, BNI is still implementing control environment process and planning and implementation process for SAM at level 1 as well as inventory process for SAM and verification and compliance process for SAM at level 0. BNI needs to implement several recommendations for increasing SAM maturity to level 3 to ensure that IT assets are centrally managed to increase the effectiveness and efficiency of IT asset management. The implementation of SAM can result in a scheduled and structured IT infrastructure upgrade of Cardlink application that does not disrupt business operations. This upgrade provide business values by avoiding cost of maintenance. In addition, the business values analysis result also shows other business values such as accelerating cash-in and increasing BNI business capacity.

"