Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang pertumbuhan produktivitas industri pengolahanhasil perikanan yang dipengaruhi oleh lokasi industri, aglomerasi dan permintaan.Analisis stocastic frontier time invariant digunakan untuk mengestimasi fungsiproduksi frontier, dan kemudian dilakukan dekomposisi untuk memperoleh nilaipertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas terdiri atas tiga komponendasar yaitu kemajuan teknologi, perubahan efisiensi teknis serta perubahan skalaekonomi. Kami menemukan bahwa tingkat efisiensi dan produktivitas industripengolahan hasil perikanan masih tergolong rendah.Model panel data digunakan untuk menganalisis pengaruh lokasi industridan permintaan terhadap pertumbuhan produktivitas, dengan 468 data sampelperusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa jarak lokasi perusahaan ke pelabuhanperikanan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produktivitas. Manfaatekonomi lebih dirasakan karena terkonsentrasinya perusahaan-perusahaan sejenis(industri pengolahan hasil perikanan), dibandingkan dengan terkonsentrasinyaindustri dari berbagai jenis di suatu wilayah. Peningkatan permintaan terhadapproduk olahan hasil perikanan mampu meningkatkan produktivitas. Akan tetapipeningkatan demand secara agregat menurunkan produktivitas. Karena supplyinput bahan baku yang terbatas, maka peningkatan permintaan akan mendorongterjadinya kenaikan harga bahan baku. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikanbiaya produksi, dan selanjutnya akan menurunkan efisiensi dan produktivitas.

---

ABSTRACTThis study investigate the productivity growth of fisheries processingindustry and whether or not the productivity influenced by location,agglomeration and demands of processed fishery products. Stochastic frontiertime invariant is use to estimate the production function and make calculatedecomposition of productivity growth into technical progress, changes oftechnical efficiency and the changes in economies of scale. We find that technicalefficiency and productivity of fisheries processing industry is still relatively low.A panel data model used to estimate the determinand productivity growth,with 468 sample of firm.The results show that the distance of the fishing portlocation to the company causes negative effects on productivity growth. Acompany which is located in an industrial location has higher productivitygrowth. Furthermore, firms with similar types of business in one location(localization economics) benefit more from economic activities rather than oneswith different types of business in one location (urbanization economics).Demands of processed fishery products have effect to productivity of fisheriesprocessing industry where an increase in demand for processed fishery productswould raise productivity of fisheries processing firms. However, due to limitedraw materials a rise in aggregate demand would boost the price of raw materials.Therefore, it will lead to an increase in production cost, further would decreaseefficiency and productivity."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai Desember 2012 di Tegal, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek perikanan meliputi : armada dan teknik penangkapan, daerah penangkapan, komposisi hasil tangkapan dan CPUE ( Catch per unit effort ); aspek biologi yang meliputi sebaran frekuensi panjang, hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali tertangkap, ukuran pertama kali matang gonad,fekunditas dan diameter telur, Indeks Kematangan Gonad, Musim memijah dan kebiasaan makan. Metode pengumpulan sampel yaitu diambil secara acak dari hasil tangkapan pukat cincin mini dan jaring insang. Hasil penelitian menunjukkan sebaran frekuensi panjang ikan tongkol batik hasil tangkapan pukat cincin mini 13-55 cm dengan modus 25 cm, hasil tangkapan jaring insang 22-49 cm dengan modus 37 cm. Pertumbuhan bersifat isometrik. Nisbah kelamin dalam kondisi seimbang. Ukuran pertama kali matang gonad = 33,7 cm. Ukuran pertama kali tertangkap (Lc) dengan pukat cincin = 31,75 cm, sedangkan Lc dengan jaring insang = 38,85 cm. Fekunditas ikan tongkol batik berkisar 225.760 ? 2.601.500 butir telur, diameter telur berkisar antara 0,11? 0,65 mm, paling banyak pada ukuran 0,44 mm. Pola pemijahannya adalah memijah beberapa kali (partial spawner). Musim memijah ikan tongkol batik di Laut Jawa pada bulan Juni sampai Agustus. Ikan tongkol batik tergolong ikan karnivora yang mangsanya meliputi berbagai jenis ikan dan moluska.

---

The study conducted from January to December 2012 in Tegal, Central Java. The purpose of this study to assess the fisheries aspects that include : fleet and fishing techniques, fishing ground, catch composition and CPUE ( Catch Per Unit Effort ); and aspects of biology that includes the length frequency distribution, length weight relationship, sex ratio, gonad maturity level, length at first capture, length at first maturity, gonad size, fecundity and egg diameter, Gonado Somatic Index, spawning season and food habits. Samples were collected random from the catches of mini purse seiner and gill nets.

The results showed that the distribution frequencies of kawakawa (tongkol batik, Euthynnus affinis) was caught by mini purse seine were 13-55 cm, with mode 25 cm, and those was caught by gill net were 22-49 cm, with mode 37 cm. Growth was isometric. Sex ratio was in equilibrium condition. The length at first capture of mini purse seine was = 31.75 cm, length at first capture of gill net was = 38.85 cm, length at first maturity = 33.7 cm. Fecundities of kawakawa were 225,760 - 2,601,500 eggs, egg diameter ranged from 0.11 - 0.65 mm, mode 0.44 mm. Spawning pattern was partial spawner. The spawning season of kawakawa in the Java Sea in June to August. kawakawa was classified as carnivores that the prey various types of fish and mollusks."