Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi hyperspectral adalah pengembangan yang terbaru sistem remote sensing lebih canggih yang memungkinkan pengukuran radiasi dalam lebih banyak lagi interval spektral dibanding sistem-sistem sebelumnya. Kenyataan bahwa ruang berdimensi tinggi sebenarnya sebagian besarnya adalah kosong dan diasumsikan bahwa banyak sekali data yang redundant. Dengan demikian, walaupun dimensi data dari citra hiperspektral lebih besar, tetapi belum tentu menghasilkan klasiftkasi pengenalan pola yang lebih akurat.Untuk mengatasi maka perlu diadakan reduksi [ dimensi data dari citra hiperspektral.IPCT adalah metode reduksi data yang seringkali digunakan para peneliti dalam menganalisis data hyperspectral dengan basil cukup memuaskan. Untuk objek yang relatif kecil dibandingkan dengan latar belakangnya, PCT kerapkali gagal mengenali objek tersebut. Projection Pursuit dipropose untuk menyelesaikan permasalahan ini.PP menggunakan matriks sphering dan data translasi invariant dalam transformasinya, dimana hanya data-data yang dianggap "interesting" yang akan ditransformasikan. Optimasi pemilihan data tereduksi berdasarkan nilai maksimum projection indeks yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan skewness dan kurtosis sebagai Projection Indeksnya. Berdasarkan basil klasiftkasi untuk objek air, jalan, pohon, rumput, daD rumah, reduksi data dengan PP memberikan basil yang lebih baik dari PCT. Dalam penelitian ini nilai akurasi klasifikasi PP adalah diatas 80% sedangkan .akurasi klasifikasi PCT masih terdapat nilai dibawah 50%."

"Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources."

"ABSTRAKRuang lingkup dan cara penelitian : Ekspresi suatu gen di dalam bakteri dapat diubah melalui proses mutasi dengan cara menyisipkan gen lain ke dalam gen tersebut. Mutasi yang terjadi dapat diketahui dengan adanya gen penanda Salah satu diantaranya adalah gen pembentuk inti es yaitu gen iceC. Gen ini memiiiki sensitivitas yang cukup tinggi, mudah diamati pada lembaran aluminium, dapat diukur secara kuantitatif dengan uji tetes beku, tidak membutuhkan pemrosesan lain kecuali pengenceran dan hasilnya akan diperoleh hanya dalam beberapa menit. Sebagai bahan mutagen dan sekaligus sebagai pembawa gen iceC digunakan transposon 916 karena transposon ini menyisip secara tunggal, tidak membuat duplikasi, penyisipan terjadi secara acak, relatif stabil dan tidak mudah terjadi transposisi. Tujuan penelitian ini adalah merancang alat genetik yang dapat digunakan untuk menginduksi mutagenesis gen di dalam bakteri dengan melihat pembentukan inti es. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggabungkan gen iceC dengan (pAM120::Tn916)-.HindIII menggunakan enzim ligase kemudian ditransformasi ke dalam E coli S17-1. Selanjutnya dilakukan studi pendahuluan di dalam bakteri golongan mikoplasmayaitu Urealiasma urealytcum.Hasil dan kesimpulan : Penggabungan gen iceC (9kb) dengan (pAM120::Tn916)-HindIII(23,3 kb) dengan menggunakan enzim ligase membentuk fragmen DNA berukuran 32,3 kb yang dinamakan pUL Hasil uji aktivitas pembentukan inti espada E coli DH5α(pJL1703::iceC), E. coli S17-1 (pUI::iceC) dsn Ureaplasma urealyticum relatif sama. Pembentukan inti es mulai aktif pada suhu -7°C. Terbentuknya inti es pada E. cali S17-1 dan Ureaplasma urealyticum karena adanya transformasi transposon916 yang membawa gen iceC."

"Sumber daya alam yang tersimpan di dasar laut samudra dalam telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai warisan untuk seluruh umat manusia, yang eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan distribusinya memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terbatas dikuasai oleh beberapa Negara industri maju, sedangkan sumber daya alam tersebar dengan tidak merata secara geografis di dunia, terutama sebagian besar dikandung dalam wilayah yurisdiksi Negaranegara berkembang.Untuk menghindari monopoli penguasaan sumber-sumber daya alam oleh Negara-negara industri maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modal, maka sebagai kompensasi eksploitasi dan eksplorasi diajukan 1 (satu) syarat adanya alih teknologi dengan harapan suatu saat dapat terdistribusi secara adil kepada Negara-negara berkembang.Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional, diaturlah hak dan kewajiban negara-negara industri maju untuk mengalihkan teknologinya kepada negara-negara berkembang sebagai penerima alih teknologi. Indonesia sebagai anggota Konvensi Hukum laut Internasional sudah tentu harus mengadopsinya ke dalam peratuan perundangundangan nasionalnya. Aspek-aspek hukum alih teknologi antara Investor Perintis yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Perusahaan Patungan sebagai perusahaan tersendiri yang sengaja dibentuk dalam rangka mengekslorasi dan mengeksloitasi sumber daya alam dan implikasinya sudah tentu harus ditinjau dari kepentingan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat.

---

Natural resources in oceanic seabed has been declared in International Maritime Law Convention as heritage for all people, which it exploration, exploitation, production, and distribution, required science and technology. This thing constituted by reality that limited science and technology mastered by several advanced industrial states, while natural resources, geographically not spread over widely in the world, most often the biggest natural resources spread in several developing countries. To avoid domination monopolies the source of natural resources by developed countries (industrial states ) with their science, technological and capital, required the compensation for exploitation and exploration with 1 (one) term and condition which is the existence of transfer of technology with hope can be distributed fairly among developing countries.Through International Maritime Law Convention, arranged rights and obligations of developed countries (industrial states ) to transfer of their technology to developing countries as receiver.Indonesia as member of International Maritime Law Convention has adopted the convention into national legislation. Transfer of technology aspects between Investor that mastering science and technological with Join Company to be certain company, intentionally formed for the agenda to explored and exploited the natural resources and implication must be evaluated from national importance for the agenda of wealthy people."

"Tanaman teh (C. sinensis) banyak manfaat da1am kesehatan tubuh antara lain untuk mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi penyakit degenerativ, serta untuk penyegar tubuh. Hal ini disebabkan pada organ tanaman yakni daun dan pucuk batangnya mengandung bahan alami seperti tannin, theobromin, theophyllin, cafein serta mineral. Penanaman jaringan daun teh menghasilkan kalus berwarna putih kekuningan dan bertekstur kompak pada medium 1/2 MS 1962 yang diperkaya dengan 2 ppm 2,4D dan 3 ppm kinetin. Transformasi genetik dengan bantuan Aarobacterium tumefaciens dapat mengurangi penggunaan fitohormon dan zat pengatur tumbuh untuk meningkatkan pertumbuhan dan kandungan bahan alami(senyawa metabolit sekunder). Hal ini disebabkan bakteri tersebut mempunyai plasmid yang mengandung gen nopalin sintase dan octopin sintase disamping gen virulen sehingga terjadi tumorgenesis ataupun perbanyak perakaran dan pertunasan. Inokulasi A. tumefaciens pada kadar 5 x 10^5 dan 5 x 10^6 sel/ml dapat meningkatkan. pertumbuhan kalus dari 8,5624 g menjadi 13,0053 g dan kandungan tannin dari 0,0837 g menjadi 0,1389g. Sedangkan pada kadar 5 x 10^3; 5 x 10^4 sel/ml secara statistik tidak berbeda nyata. Dengan demikian kalus daun teh dapat digunakan sebagai sumber tannin secara alternativ."

"Awal abad dua puluh satu merupakan era menuju perbaikan kehidupan terutama bangkit dari krisis ekonomi. Organisasi pemerintah khususnya di bidang jasa pengembangan sumberdaya manusia menghadapi tantangan global yaitu perubahan lingkungan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pelayanan yang cepat. Organisasi pemerintah juga menghadapi masalah bagaimana mengembangkan kemampuannya agar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta good governance. Permasalahan yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) adalah bagaimana mentransformasi organisasi agar mampu memberi pelayanan yang bermutu tinggi.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kinerja BPPEI yaitu pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen internal dan ketiga penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi. Kemampuan kinerja organisasi dapat diketahui dengan pendekatan model Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Pendekatan Balanced Scorecard digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja operasional organisasi antara lain kepuasan pelanggan/ tingkat pelayanan, proses internal bisnis, dan penerapan pembelajaran dan pengembangan untuk perbaikan mutu dan nilai tambah organisasi (menurut Marquardt).Hasil analisis persepsi kepuasan pelanggan dari 106 responden menyatakan baik untuk aspek responsiveness (pelayanan petugas yang cepat) 73%, emphaty (administrasi dan manajemen) 69% dan aspek reliability (kesesuaian) dan assurance (materi dan pengajar) 68% sedang tangibility (sarana fisik dan pelengkapan) 60%. Perkembangan internal bisnis ditentukan oleh perbaikan kurikulum pelatihan, inovasi pelatihan baru masih terbatas dan pelayanan jasa purna jual meningkat secara bertahap. Manajemen internal bisnis dengan sistem dan panduan kerja membantu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi dalam taraf pengembangan dan belum diterapkan secara menyeluruh (total). Faktor yang paling menentukan adalah aspek transformasi /pembaruan yaitu 44% atau secara keseluruhan tingkat skor yang dapat dicapai 73.5%. Pembaruan organisasi mencakup misi yang jelas, strategi, struktur, dan budaya organisasi yang mengutamakan pembelajaran untuk perbaikan mutu.Agar transformasi organisasi berhasil pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pemberdayaan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, manajemen dengan teknologi informasi serta kerjasama strategis untuk peningkatan mutu dan efisiensi."

"Teknologi Informasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ini penggunaan IT di Indonesia sudah mulai berkembang terutama pada sektor perbankan, saat ini sudah banyak sekali perusahaan fintech yang mulai bermunculan dan tentunya mendisrupsi bank untuk melakukan transformasi digital. Tranformasi digital ditopang oleh penggunaan sistem informasi dan juga aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan pengguna. Aplikasi pada TI perbankan di kelola dan dikembangkan dengan metode SDLC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi keterlambatan pelaksanaan pengembangan aplikasi pada bank BUMN. Pendekatan business process reengineering dan teknik pemodelan IDEF0 digunakan dalam mencapai ke siklus SDLC yang lebih efisien terutama pada pain point siklus SDLC tempat penulis melakukan penelitian yaitu tahap requirement dan tahap procurement. Penelitian ini menghasilkan rancangan perbaikan proses baru berupa tiga skenario untuk tahap requirement dan procurement. Untuk menguji efektivitas masing-masing skenario, dilakukan simulasi menggunakan bantuan software iGrafx. Menggunakan parameter waktu, hasil simulasi menunjukan skenario 3 menjadi skenario perbaikan terbaik dengan penurunan waktu mencapai 33% dan 33%.

---

Information Technology will continue to develop along with the times, at this time the use of IT in Indonesia has begun to develop, especially in the banking sector, now there are many fintech companies that have started to emerge and of course disrupt banks to carry out digital transformation. Digital transformation is supported by the use of information systems and applications that make it easier for users. Banking IT applications are managed and developed using the SDLC method. The purpose of this research is to reduce delays in the implementation of application development at state-owned banks. The business process reengineering approach and the IDEF0 modeling technique are used in achieving a more efficient SDLC cycle, especially at the pain points of the SDLC cycle where the author conducts research, namely the requirements stage and the procurement stage. This research resulted in a new process improvement design in the form of three scenarios for the requirements and procurement stages. To test the effectiveness of each scenario, a simulation was carried out using the iGrafx software. Using the time parameter, the simulation results show that scenario 3 is the best improvement scenario with a decrease in time reaching 33% and 33%."

"Disertasi ini membahas transformasi institusi pendidikan perwira TNI AL dari sudut pandang sosiologik dengan metode penelitian Soft Systems Methodology. Penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi antara agen dan struktur di dalam institusi Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) dalam konteks globalisasi menjadi latar sosiologis yang sangat penting untuk membaca kecenderungan-kecenderungan perubahan yang pada gilirannya sangat berguna untuk menyusun sebuah design transformasi kelembagaan. Meskipun analisis dalam penelitian ini dilakukan pada masa kini, tetapi aspek historis dari dinamika yang menyertai lahir, tumbuh dan berkembangnya SESKOAL juga turut dijabarkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pembuktian teoritis bahwa perspektif agen-struktur bisa menjadi alternatif dalam melihat bagaimana sebuah perubahan itu berlangsung. Dengan perspektif seperti ini pula, lahir optimisme baru dalam memandang sebuah proses transformasi dalam tubuh militer. Globalisasi yang melahirkan kontestasi nilai di dalam TNI AL bisa diatasi dengan memperkuat kapasitas sumberdaya para perwira TNI AL dengan penguatan SESKOAL. Melalui institusi pendidikan perwira seperti SESKOAL, maka paradigma prajurit profesional, visi masa depan TNI AL dan masa depan hubungan sipil-militer bisa dijadikan sebagai sebuah agenda kerja di samping skenario-skenario peningkatan kapasitas internal seperti: pengembangan sistem pembaruan kurikulum, sistem peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik, sistem pembaruan teknologi dan kerjasama dengan perguruan tinggi non militer. Semua itu diharapkan bisa menjawab tantangan globalisasi terkait konflik, kerjasama dan kompetisi yang akan dihadapi oleh perwira-perwira TNI AL di masa depan.

---

This dissertation focuses on the education institution of Indonesian Navy officers from a sociological perspective by using Soft Systems Methodology for analysis. This study explains the relations between the agents and the structure of the Naval Command and Staff College (SESKOAL) in the context of globalization as the sociological background, which is crucial to understand the change tendencies to formulate institutional transformation design. Although the analysis was done in the present, the historical aspects of the dynamics of SESKOAL’s establishment and development were also elaborated in this dissertation. The outcome of this study is a theoretical confirmation that the agent-structure perspective can be an alternative in observing how a change takes place. This perspective also provides a new optimism in analyzing transformation within the military. The differences of values within the Indonesian Navy as a result of globalization can be overcome by strengthening the capacity of naval officers through empowering SESKOAL. Through a naval education institution like SESKOAL, paradigm on sailors professionalism, the Indonesian Navy’s future vision and the future of civil- military relation could become a part of a working agenda together with scenarios to improve internal capacity, such as : development of curriculum updating system, lecturer capacity enhancement system, and system for technological and cooperation development with non-military universities. It is hoped that these scenarios could answer the challenges of globalization, especially on conflict, cooperation and competition; all which would be the challenges of Indonesian Navy officers in the near future."

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."