Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates."

"ABSTRAKPencapaian swasembada gula sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi gula nasional dan pengembangan industri pergulaan nasional Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan pergulaan dan faktor faktor yang mempengaruhi produksi gula nasional yang dilakukan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1975 hingga 2012 dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment dan Ordinary Least Square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di periode monopoli Bulog 1975 1998 serta periode bebas dan transisi 1999 2002 memberikan dampak negatif bagi industri pergulaan di Indonesia sedangkan kebijakan di periode proteksi dan promosi 2003 2012 memberikan dampak positif terhadap industri pergulaan di Indonesia disamping itu produksi gula Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga gula dalam negeri produktivitas kebijakan proteksi dan promosi impor serta kebijakan periode non Bulog.

---

ABSTRACTThe achievement of sugar self sufficiency is strongly related with the increasing of national sugar productions and must be supported by the regulations set by the goverment This study tried to analyze the impacts of the sugar policies and factors which affect Indonesian sugar production This study was conducted in a span of year 1975 2012 using Regulatory Impact Assessment and Ordinary Least Squared methods.The study found that policies set in Bulog period 1975 1998 and in free and transition period 1999 2002 have more negative impacts while in protection and promotion period has more positive impacts on our national sugar industry Furthermore the national sugar production is significantly affected by domesti sugar prices productivity import tariff and non Bulog period."

"Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah.

---

Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

"

"Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tujuan untuk memudahkan perguruan tinggi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, kebijakan ini lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan universitas serta salah satu dari 15 PTN BH yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM di Universitas Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik “A model of the Policy Implementation Process” yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia sudah sangat baik karena para pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting seperti harus segera adanya peraturan mengenai pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia supaya program studi yang ada di Universitas Indonesia tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

The Independent Learning Campus Independent Policy (MBKM) is a policy issued by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) which has the aim of making it easier for universities to adapt to changing times. The University of Indonesia as the oldest and best university in Indonesia already has a long history in university management and is one of the 15 PTN BH in Indonesia. Therefore, this study aims to provide an overview of how the MBKM policy implementation at the University of Indonesia uses the theory of public policy implementation "A model of the Policy Implementation Process" which was coined by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, as well as qualitative analysis. The results of this study reveal that the implementation of MBKM at the University of Indonesia has been very good, but there are several things that are important notes such as the urgent need for regulations regarding the implementation of MBKM at the University of Indonesia so that the study program has clear standards."

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."

"ABSTRAKDalam artikel ini, lirik lagu Humain l rsquo;Eau ciptaan Stromae akan dibahas dengan menggunakan pendekatan ekokritik, sebuah cabang dari sastra yang mempelajari produk budaya seperti teks, film, iklan, lagu, serta media lainnya yang memberikan potret tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Hasil analisis menunjukan bahwa lirik lagu ini membahas isu lingkungan dalam berbagai dimensi yang berbeda, yakni ancaman pemanasan global, arus industrialisasi dan modernisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan dominasi kelompok masyarakat dari negara-negara maju dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta reaksi yang diberikan kelompok masyarakat marjinal dalam menghadapi masalah lingkungan yang ada.

---

ABSTRACT In this article, the lyrics of the song Humain l rsquo Eau which created by a French Belgian rapper named Stromae will be discussed using the ecocritical approach, a branch of literature that studies cultural products such as texts, films, commercials, songs, and any other media that provides a picture of the human relationship with the environment. Results of the analysis showed that the lyrics of the song contains several environmental issues in a variety of dimensions such as the treath of global warming, the current wave of industrialization and modernization which cause environmental damage, and the domination of the developed countries in the fields of politics, economics, and culture, as well as the reaction given by the marginalized group in dealing with environmental problems that exist nowadays. "

"ABSTRAKIklan merupakan salah satu cara bagi pemasar untuk memasarkan produk atau jasanya. Namun, terlepas dari sisi kreatif dan inovatif, sebuah iklan seringkali mengandung isu stereotip gender, terutama iklan yang menyasar anak-anak sebagai target khalayak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memaparkan berbagai literatur yang memperlihatkan peran media, dalam hal ini TVC, yang mengandung isu stereotip gender dalam pembentukan persepsi gender anak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur dari berbagai jurnal, artikel dan buku yang terkait dengan topik penelitian. Stereotip gender yang disosialisasikan pada anak akan masuk pada proses kognisi anak dan akan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman anak mengenai gender. Dampak stereotip gender pada proses sosialisasi anak juga dapat melekat hingga anak menjadi seorang dewasa dan dapat membatasi seseorang dalam berbagai hal, mulai dari pilihan karir, kehidupan sosial hingga cara berpakaian yang sesuai dengan konstruksi gender.ABSTRACT

---

Advertising is one of many ways for marketers to market their products. Nevertheless, apart from creative and innovative aspects, an advertising often contains gender stereotype issues, especially advertising that targeting children as the target audiences. The purpose of this study is to explain various of literatures that shows role of the media, spesifically TVC, that contains gender stereotype issues which can affect formation of children gender preception. The methodology of this journal is literature study from different kinds of journals, articles and books that relevant to the research topic. Gender stereotype that socialized to children will be internalized in their cognitive process and it will influence children rsquo s understanding and knowledge about gender. The gender stereotype socialization will influence children behaviour in the future and may restrict a person in many cases career preference, social life and also how to dress based on gender."

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.

The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.

The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.

The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely.The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy."