Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat menurut persepsi tahanan dan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi, yaitu reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. Sampel yang diambil sebanyak 99 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi, analisis kesenjangan (gap), pembobotan skor (WSC), dan analisis tingkat kepentingan dimensi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat secara umum tergolong rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat belum mampu memenuhi harapan-harapan tahanan dan narapidana atas atribut-atribut pelayanan yang tercakup dalam dimensi keandalan, kepastian, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Dimensi pelayanan yang dianggap paling penting oleh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan Jakarta Pusat adalah dimensi ketanggapan, diikuti dimensi keandalan, kepastian, bukti fisik dan empati. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pihak Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat perlu meningkatkan kinerja pelayannya dengan mengacu pada skala prioritas berdasarkan nilai WSC, yaitu dengan memprioritaskan dimensi ketanggapan. Prioritas perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat secara berturut-turut adalah dimensi kepastian, bukti fisik, keandalan, dan terakhir dimensi empati. Para petugas rumah tahanan juga perlu mengubah sudut pandang terhadap para narapidana, yaitu dengan melihat bahwa narapidana juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak untuk diperhatikan dan dipenuhi, sehingga tidak akan ada perlakuan yang sewenang-wenang dari petugas terhadap narapidana. Selain itu, juga prlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat.

---

This research aimed to analyzing the service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta according to arrest?s and prisoner?s perceptions. Desctiptive-quantitative method used in this research. Data collected with SERVQUAL questionnaire that includes reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. The amount of sample are 99 respondents that taken with simple random sampling technique. Data analysis using descriptive with using frequency distribution, gap analysis, weighted score, and analysis of importance level on service dimensions. The result of research show that in generally service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta still low according to arrest?s and prisoner?s perceptions. This result show that the officer of First Grade State House Arrest of Central Jakarta can?t to fulfill the expectation of arrest and prisoner for the service quality atributes that covered in reliability, assurance, tangibles, empathy and responsivenes dimensions. The most importance service quality dimensions perceived by arrest and prisoner is responsiveness, followed by reliability, assurance, tangibles, and empathy. Based on this research, then the First Grade State House Arrest of Central Jakarta need to improving the service quality with refer to priority scale based on WSC?s score, that is with prior responsiveness dimension. The next priority improvement that must be done by First Grade State House Arrest of Central Jakarta continually are assurance, tangibles, reliability, and finally empathy dimension. The officer of state house also need to change the viewpoint toward arrest and prisoner, that is with viewed that arrest and prisoner also the citizen that have the rights that must to attended. Besides that, also need to obtained the further research with using quantitative approach to knowing the factors that influencing service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta. Keywords: ;This research aimed to analyzing the service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta according to arrest?s and prisoner?s perceptions. Desctiptive-quantitative method used in this research. Data collected with SERVQUAL questionnaire that includes reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. The amount of sample are 99 respondents that taken with simple random sampling technique. Data analysis using descriptive with using frequency distribution, gap analysis, weighted score, and analysis of importance level on service dimensions. The result of research show that in generally service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta still low according to arrest?s and prisoner?s perceptions. This result show that the officer of First Grade State House Arrest of Central Jakarta can?t to fulfill the expectation of arrest and prisoner for the service quality atributes that covered in reliability, assurance, tangibles, empathy and responsivenes dimensions. The most importance service quality dimensions perceived by arrest and prisoner is responsiveness, followed by reliability, assurance, tangibles, and empathy. Based on this research, then the First Grade State House Arrest of Central Jakarta need to improving the service quality with refer to priority scale based on WSC?s score, that is with prior responsiveness dimension. The next priority improvement that must be done by First Grade State House Arrest of Central Jakarta continually are assurance, tangibles, reliability, and finally empathy dimension. The officer of state house also need to change the viewpoint toward arrest and prisoner, that is with viewed that arrest and prisoner also the citizen that have the rights that must to attended. Besides that, also need to obtained the further research with using quantitative approach to knowing the factors that influencing service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta."

"Penelitian ini berfokus pada perencanaan stratejik pengamanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami dan dapat menggambarkan situasi dan permasalahan yang sedang diteliti menyangkut modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, strategi dan upaya penanggulangannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa motif dan modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dan lingkungan masyarakat umum pada prinsipnya sama yakni dilakukan secara tersembunyi. Strategi pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan mengotimalkan pelaksanaan kerja pengamanan dalam lingkungan hunian dan pemaksimalan dalam pengawasan atau pemeriksaan upaya penyelusupan NAPZA ke dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Kendala dalam penerapan strategi tersebut antara lain adalah adanya indikasi keterlibatan petugas, perbandingan jumlah petugas dengan penghuni yang tidak berimbang sehingga perlu dikembangkan suatu perencanan stratejik upaya pengamanan dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut.

---

This research focused on security strategic planning of First Class Detention Centre of Central Jakarta in copping ?NAPZA? abuse and its underground circulation. The research carried out by qualitative research methods with descriptive design. The gathering of relevant information with the topics researched, carried out through document studies and deep interviews with informants who understand and able to describe the situation and problems researched, related with modus of underground circulation and ?NAPZA? abuse, strategy and the copping efforts. The motif and modus of ?NAPZA? abuse and its underground circulation in environment of First Class Detention Centre of Central Jakarta and in public environment are principally the same, it known by the result of the research, refers to its concealed acts in realization. The security strategy of First Class Detention Centre of Central Jakarta in copping ?NAPZA? abuse and its underground circulation implemented by optimizing the security performance in living environment and maximized the control or check point of smuggling efforts of NAPZA to First Class Detention Centre of Central Jakarta. Obstacles of the strategy implementation are the indication of officer?s involvement and unbalanced ratio between officers and inmate. Therefore a security strategic planning in copping the ?NAPZA? abuse and its underground circulation need to be developed."

"Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan hidupnya selama dalam lapas. Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan petugas dan aturan yang berlaku dalam lapas sehingga baik petugas maupun aturan mampu mengakomodir ataz dilemahkan oleh kepentingan narapidana, termasuk kepentingan menambah fasilitas kamar hunian sesuai keinginan narapidana. Akibat adanya penambahan fasilitas-fasilitas pada kamar hunian pada narapidana tertentu akan berakibat adanya kecemburuan sosial di kalangan narapidana, pemborosan anggaran karena umumnya penambahan fasilitas berupa alat-alat elektronik yang menggunakan listrik, dan yang terpenting adalah narapidana tersebut umumnya tidak tersentuhk program pembinaan. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta seria kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan..dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Wiforiiai penelitian terdiri dari informan petugas dan informan. Lokasi penelitian adalah lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DKI Jakarta, yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada lima (5) lokasi penelitian belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap aturan yang ada yang berbeda-beda sehingga penerapannya pada masing-masing lapas/rutanpun berbeda. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan masih mementingkan unsur keamanan dan keiertiban. Penyimpangan terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana adalah adanya fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak sesuai aturan seperti TV, AC, Kompor Listrik hingga pencurian listrik untuk kepentingan fasilitas lainnya. sementara dalam rangka mensiasati kondisi kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada masing-masing l!okasi penelitian dilakukan alih fungsi atau pemanfataan ruang yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian bagi narapidana. Sementara faktor kendala dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana terdiri dari empat faktor utama yaitu kendala komunikasi, kendala sumber daya, kendala sikap implementator dan kendala struktur birokrasi

---

Diverse backgrounds inmate's life, whether it is the case background, tribe / ethnicity, religion and the other is a real factor of the exisience of correctional institulions as minatur community.There alsa have various needs and interests of prisoners in order to survive as long in prison. In order to convict it will maintain relationships with officers and rules that apply in the prison so that both workers and able io accommodate the rulés or attenuated by the interests of prisoners, including facilities to add interest as you wish inmate occupancy rooms. Due to the exiztence of additional facilities in room occupancy on a particular inmate will result in the social jealously among the inmates, waste budget because generally in the form of additional facilities for electrical appliances that use electricity, and most importantly the inmates were mostly uniouched by development programs.

In this research, there are two research questions to be answered is how the Juifiliment of the policy room occupancy facility for inmates at the Detention Center and state correctional institutions in Jakarta and the constraints faced in julfilling the policy facilities such occupancy rooms, The method used is qualitative method of data collection techniques againts the informant interview conducted with the study using the interview guide Informants consisted of officers and informants informants. Location of the study are five Technical Executive Unit (UPT) in Jakarta, namely Class I Cipinang Prison, Jakarta Narcotic Prison Class HA, Class 14 Salemba prison, Central Jakarta Rutan Class I and Class ITA Rutan Pondok Bambu, East Jakarta.

Based on this research found that the policy of fulfiliment of room occupancy facility for inmates at five (3) the location of the research has not been performing well. This is due to differences in perception and outlook of the existing rules are different so that its application in each prison / rutanpun different. Compliance policies occupancy room facilities for inmates in the prison / detention center is still concerned with the elements of security and order. Deviation toward the Julfiilment facility inmate occupancy room is the presence of additional facilities that are not in accordance with regulations such as TV, air conditioning, Electric Stove to theft of electricity for the benefit of other facilities, while in order to anticipate the conditions of excess capacity fover capaciiy) at each study site conducted over the function or utilization of space that is not a room occupancy room occupancy for the inmates. While the constraint factor in fulfilling the policy for inmate occupancy room facilities consist of four main factors namely the communication constraints, resource constraints, barriers and constraints implementer attitudes bureaucratic structure. "

"Tesis ini bertujuan untuk merumuskan suatu strategi yang efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak kekerasan pada Rutan Klas I Jakarta Pusat. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya fenomena kekerasan pada Rutan Klas I Jakarta Pusat. Hal tersebut terlihat pada data-data historis, termasuk data terkini dari pihak keamanan Rutan, dimana fenomena kekerasan tersebut terus meningkat pada tahun-tahun terakhir, seiring dengan overkapasitas yang terjadi pada Rutan. Menghadapi kondisi demikian, meskipun selama ini telah dilakukan pencegahan dan tindakan represif oleh pihak institusi RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat sesuai dengan prosedur-prosedur standar yang ada, namun tindak kekerasan yang terjadi dalam RUTAN masih kerap kali terjadi. Oleh karena itu, dirasakan perlunya suatu metode atau strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan tersebut. Penelitian ini menggambarkan fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada Rutan Klas I Jakarta Pusat, upaya-upaya yang dilakukan otoritas keamanan, serta perumusan strategi yang dapat menanggulangi tindak kekerasan tersebut secara efektif dan efisien dengan menggunakan metode analisa SWOT, yang diawali dengan analisis lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat hingga terformulasikan empat alternatif strategi yang dapat diterapkan.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) Adanya beberapa faktorfaktor penyebab terjadinya tindak kekerasan (2) Adanya gap antara penerapan aturan pengamanan yang tertuang dalam Protap, Juklak dan Juknis dengan pelaksanaan pengamanan, terutama dikarenakan tuntutan kondisi overkapasitas Rutan (3) Adanya sumber daya potensial dari Tahanan/Narapidana untuk membantu petugas keamanan dalam menanggulangi tindak kekerasan (4) Adanya ancaman keberlanjutan dan memburuknya kondisi overkapasitas akibat menurunnya tingkat harapan hidup, tingginya persaingan hidup serta meningkatnya penggunaan dan peredaran narkoba di Jakarta (5) Kurangnya sarana dan prasarana keamanan yang ada serta penggunaannya yang belum maksimal (6) Adanya semangat kesukuan dan kelompok yang berlebihan sehingga berpotensi memicu timbulkan konflik kekerasan antar kelompok (7) Adanya kebutuhan akan suatu sistem penanggulangan tindak kekerasan yang lebih efektif dan efisien untuk menangani tindak kekerasan saat ini dan masa yang akan datang. Strategi Pamswakarsa (strategi strength + opportunity) adalah strategi terbaik dari empat alternatif yang dipilih berdasarkan uji kriteria. Strategi tersebut menitik beratkan pada pemberdayaan Tahanan/Narapidana dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam Rutan, dengan visi ?Keamanan dan Ketertiban dari dan untuk Tahanan/Narapidana?.

---

The purpose of this thesis is to formulate an effective and efficient strategy to cope with violent acts in the first class detention center of central Jakarta.. The background of this inquiry is the existence of violence phenomenon in first class detention center of central Jakarta. The matter can be seen in historical data, and also upto-date information compiled and issued by the security department of the detention center, where cases of violent acts phenomena have increased continuously over the last few years, inline with overcrowding occurring at the detention center. In order to overcome that condition, preventive and repressive action has been taken by the institution of first class detention of central Jakarta, according to existing standard procedures, yet the violent actions still continue to occur at the detention center, furthermore are intensifying. Therefore there is a real need for an effective and efficient method and strategies to cope with all kinds of violent acts committed. This inquiry describes the phenomenon of violent acts that occur in the first class detention center, actions which have been carried out by the security department, and also the formulating of the strategy which can effectively and efficiently deal with the phenomena of violent acts using SWOT analyzing method, started with environment analysis of the first class detention center, until four alternative applicable strategies been formulated.Several points showed by the thesis result: (1) The existence of several factors that cause violent acts (2) The real gap between the implementation of security rules from Protap, Juklak and Juknis with security method implemented caused by overcapacity condition of the detention center (3) The existence of potential resources from inmate/prisoners to help security officers on dealing the violent acts (4) Threats of contingency and decreasing overcapacity condition caused by decreasing level of living expectation, the high competition of living, and increase of drugs abuse and underground circulation (5) The lack of existing security facility and infrastructure, a long with unmaximized usage of it (6) The existence of ethnics and gangs fanaticism that potential triggering the inter-gangs/groups violent conflict (7) The real need for an effective and efficient method and strategies to cope with all kinds of violent acts committing in present and future. Pamswakarsa strategy (strength + opportunity strategy) is the best strategy of the four alternatives, which was chosen from proven criteria tested methods. This strategy puts focus on the prisoner resources, to deal with violent acts at the first class detention center, with the vision ?Security and Orderliness for the inmate/prisoners by the inmate/prisoners?."

"Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna antara lain: Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan; Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia; dan Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara dalam upaya memberikan pelayanan bagi para tahanan yang mengalami pencabutan sementara akan kebebasan hak-hak asasi manusianya. Diperlukan manajemen pelayanan yang memadai serta didukung oleh adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup baik guna menunjang proses penerimaan tahanan sampai selesai menjalani masa penahanannya di dalam Rumah Tahanan Negara.Pelaksanaan Pelayanan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pandeglang masih belum baik dalam upaya memberikan pelayanan kepada para tahanan, hal ini terlihat masih terdapat beberapa hal dari dimensi pelayanan berupa Tangibles (bukti langsung); Reliability (dapat dipercaya atau keandalan); Responsiveness (daya tanggap/peka); Assurance (jaminan); dan Empaty (simpati) yang masih kurang menyentuh didalam pelaksanaannya Sehingga proses pelayanan tahanan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Pandeglang belum terlihat cukup baik. Hal ini diakibatkan karena adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tahanan tersebut, yang antara lain meliputi: Perbedaan pendapat mengenai pembinaan bagi para tahanan; Fasilitas-fasilitas penahanan berupa bangunan tidak berada dalam satu setting administratif; Ketidak mengertian petugas terhadap pelaksanaan pembinaan; Minimnya tingkat pendidikan akhir petugas; Sikap mental aparat yaitu dengan adanya diskriminasi tahanan; dan Sarana layanan bagi para tahanan khususnya dalam menyediaan air untuk cuci dan mandi serta kelayanan makanan yang masih belum memenuhu standard pelayanan.

---

Problem of detention represent most problem of essential in human life history. Every which its name of detention, by itself concerning meaning and value for example: Hijack of independence and freedom one who is arrested; Concerning humanism values and human being prestige standing; as well as concerning good name and contamination of honor of personal x'self or specifically, every detention by itself concerning repeal and demarcation whereas human being basic rights. Therefore, execution of service of prisoner in prison in the effort giving service to all natural prisoner of repeal whereas freedom of human being basic rights will its. Is needed by adequate service management is and also supported by existence of human resource, good enough facilities and basic facilities utilize to support process acceptance of prisoner till finish experience a period to its detention in prison.

Execution Of Service Of Prisoner In Prison Pandeglang still not yet good in the effort giving service to all prisoner, this matter seen still there are several things of service dimension in the form of Tangibles; Reliability; Responsiveness; Assurance; and Empathy which still less touching in its execution. So that process service of prisoner conducted by Prison Pandeglang not yet seen is good enough. This matter is resulted caused by resistor factors in execution of service of prisoner, which for example covering: Different idea concerning construction to all prisoner; Detention facilities in the form of building do not stay in one administrative setting; Not understand officer to execution of construction; Its minim of final education level of officer; Mental attitude government officer that is with existence of prisoner discrimination; and Medium service to all prisoner specially in provide irrigate to clean and bath and also food service which still not yet service standard fulfilling."

"ABSTRAKKondisi stres yang dialami narapidana narkoba di rutan disebabkan karena tuntutan dan kebutuhan yang tidak sesuai yaitu dengan adanya rasa keterbatasan yang dimiliki mereka dalam hal ruang gerak, komunikasi dengan dunia di luar penjara dan tidak dapat mengkonsumsi narkoba yang mereka butuhkan. Adanya kenyataan tersebut tentunya menimbulkan dampak-dampak psikologis pada para narapidana antara lain kehilangan kepribadian, kehilangan rasa aman, kehilangan kemerdekaan individual, kehilangan kebebasan berkomunikasi, kehilangan pelayanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri dan kreativitas (Sykes, 1958). Mereka tidak dapat menghindari kondisi ini dan mereka dituntut untuk bisa menerima kondisi tersebut serta dapat mengatasinya sendiri. Narapidana laki-laki kasus narkoba yang di tempatkan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, subyek diasumsikan memiliki sumber stress baik dari aspek stress psikologis, aspek stress fisiologis dan aspek stress lingkungan. Penelitian ini akrui membahas sumber stress yang dibahas oleh Martin & Osbome dan bagaimana perilaku coping bagi para subyek tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber stres dan perilaku coping yang dialami oleh narapidana laki-laki kasus narkoba di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Pada penelitian ini sumber stres yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan alat ukur stres psikologis dan lingkungan adalah pembagian sumber stres menurut Martin & Osbome, sedangkan alat ukur stres fisiologis adaptasi dari Atkinson dan alat ukur perilaku coping adaptasi dari Carver, Weintrub & Scheier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan kondisi-kondisi stres berasal dari faktor lingkungan, dan kemudian diikuti dengan faktor keluarga. Jika dilihat dari faktor usia, jumlah terbesar berada pada rentang usia 20 - 25 tahun sebanyak 34 orang. Status pernikahan subyek yang terbanyak adalah tidak menikah, yaitu sebanyak 40 orang. Rata-rata pendidikan subyek yang paling banyak adalah SMU yaitu dengan frekuensi 42 orang dan mayoritas subyek penelitian belum pernah di penjara. Jenis narkoba yang banyak dipakai adalah putaw kemudian ganja dan shabu-shabu. Frekuensi hukuman terbanyak ada 18 orang dengan vonis dibawah 1 tahun. Status pekerjaan subyek penelitian sebanyak 22 orang tidak bekerja, 14 orang pelajar dan 23 orang sebagai pekerja. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa narapidana narkoba tidak menunjukkan stres yang khusus sebagai pemakai narkoba, tetapi mengalami stres sebagai narapidana."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko menimbulkan gangguan jiwa. Bedasarkan peraturan perundangan, upaya kesehatan mental yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum terpenuhi dengan baik. Kesehatan mental sebagai bagian penting criminogenic needs belum diintervensi secara memadai oleh pihak Lapas sebagai bagian pembinaan model rehabilitasi.

---

This thesis aims to explain the fulfillment of inmate`s mental health right that has been done by Cipinang Penitentiary Institution. This research use qualitative approach with depth interview for collecting the data. Rehabilitation Model, Health Efforts, and other relevant concepts are used to analyze this research.

The result shows that inmates have range of problem which risking their mental health. Mental health efforts, which include health promotion, health prevention, curative care, and rehabilitative care, haven`t been well done by Cipinang Penitentiary Institution. Mental health as an important part of criminogenic needs hasn`t been well intervened by Penitentiary Institution as a part of rehabilitation model of correction."

"ABSTRAKTerciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signilikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal Iainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial.Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merpakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu Cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan.Dad uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling iintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan somber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

---

ABSTRACT

Security and order in the State Detention Center House Class 1, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rate has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been inequilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest.

Social unrest as a result of conflict among individual or group, is the impact of the various background from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to an unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as a guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot.

With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multidiscipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis."

"Pelanggaran hak tersangka terjadi karena adanya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, dan pelanggaran hak narapidana adalah akibat dari sistem administrasi yang tidak baik dalam proses peradilan pidana. Dalam proses hukum seseorang mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya sesuai dengan asas "kedudukan yang sama dimuka hukum" dan asas "praduga tidak bersalah".Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil data melalui informan-informan yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian dan kemudian dianalisa.Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualiatatif. Metode kualiatatif menghasilkan data yang bersifat diskriptif analisis, yaitu pendapat informan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok perrnasalahan, selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut.Dari hasil penelitian deskriptif analisis dan dengan metode kualitatif diperoleh gambaran bahwa : Terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim) kewenangannya diatur oleh Undang-Undang sedangkan Rumah Tahanan Negara (Pemasyarakatan) hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.; kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan birokrasi yang buruk mengakibatkan administrasi peradilan tidak berjalan baik sehingga tidak tercipta suatu koordinasi pada setiap sub sistem peradilan pidana dan merupakan pencetus timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

---

Violation on the defense right resulted from the existence of deviated acts from the identification official, public prosecutor and the court having direct and indirect effect in Class IIA State Penitentiary of East Jakarta, and violation from the defense is resulted from bad administrative system in criminal court process. In legal process anyone has the right to make their defense and demanding their rights according to the basis of "equal standing before the law" and the basis of "presumption of innocence".

The research in this thesis uses qualitative approach that is by data collection through informants related to the data being evaluated and then elaborated as a result of research and then to be analyzed.

The collected data will be analyzed qualitatively. The qualitative method produces data with descriptive analytical characteristics that is the informant opinion is evaluated and studied as a whole. Based on that way of thinking, the qualitative method is aimed to interpret qualitatively about the opinion or response of the informant and source of data and then to be described completely and in detail for certain aspects related to the main issue, and then to be analyzed to reveal its truth, and understanding that truth.

From the results of descriptive analytical research and with qualitative method, a picture has been obtained that is: The occurrence of violation on the defense and prisoner rights done by the State Penitentiary as the results of external factor in the form of the court administrative delay that is delay on the submission of prolonged holding letter or decree letter of prolonged holding; The lack of balance on the authority portion among law enforcing official, resulting in the violation of the defense right administratively and physically. The Police Department, Prosecutor, and the Court (Judge), their authority is' regulated by the Laws and the State Penitentiary (Socialization) is only regulated by Government Regulation; The lack on the court facility and infrastructure resulting in. the lack of optimal implementation of simple, quick, and with cheap cost court basis, resulting in the violation on the defense right. The lack of quality and quantity on human resource and bad bureaucracy results in the court administration not running smoothly thus there is no coordination in every sub-system of criminal court and the trigger on the rising of violation on human right."